Satu buah dispenser ; 5.2.14. Dua buah rak piring ; 5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar; 5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ; 5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas); 5. 2.18. Dua sprei, 6 bantal dan 3 bantal guling; adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;6.

Satu buah dispenser ;5.2.14. Dua buah rak piring ;5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar;5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ;5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas);5. 2.18. Dua sprei, 6 bantal dan 3 bantal guling;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersamatersebut masingmasing seperdua (1/2) bagian;7.

Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)

Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding meminta /memohon bahwa hanya barang bukti emas No.5.2.15, 5.2.16dan 5.2.18 yang diperoleh dari uang hasil upah sebagai kurirdalam perkara Narkotika jenis sabu sedangkan barang buktiemas No.5.2.1. sampai No.5.2.14 dan No.5.2.17 diperoleh darihasil kerja terdakwa sebagai sopir on line di Jakarta dan jugauang pemberian orang tua kandung terdakwa, maka sudahseharusnya dikembalikan kepada terdakwa.

Barang bukti nomor : (5.2.5),(5.2.6),(5.2.9), (5.2.11),(5.2.13), (5.2.14),(5.2.17) diperoleh sejak bulanJanuari 2016 s/d Nopember 2016 dikembalikan kepadaterdakwa.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penuntut Umummohon supaya Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengahmenyatakan :1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa ;2.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada UndangUndang.5.2.14.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

ditentukan bahwa Karyawan berhak mendapatkan cuti panjangapabila karyawan telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terusmenerus;Bahwa pada faktanya masa kerja Penggugat hanya selama 5 (lima) tahun9 (sembilan) bulan 11 (Sebelas) hari sedangkan persyaratan minimal yangdiatur di dalam Peraturan Kerja Karyawan Tergugat adalah minimal 6(enam) tahun, oleh karenanya jelas dalil Penggugat tersebut merupakandalil yang tidak berdasar;Disamping itu pula, dalam Peraturan Kerja Karyawan Tergugat pada BabV point 5.2.14

Nomor 5/Padt.SusPHI/2015/PN.PLK28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Bukti T28 berupa : Permohonan Konsinyasi ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 01/P/2014/PHIPN.PLR tanggal 20 Februari 2014 (copy dari copy);Bukti T29 berupa : Peraturan Perusahaan Tergugat pada BAB VI,TRANSFER KARYAWAN & TUGAS KHUSUS, 6.1 Transfer Karyawan,Angka 6.1.1 Kebijakan Umum (copy dari copy);Bukti T30 berupa : Peraturan Kerja Karyawan Care InternationalIndonesia pada hal. 69 70 Angka 5.2.14

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

TBS.Kekhususan Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkansebagai penyerahan;Bahwa dengan demikian bahwa Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) seharusnya tidakdapat mengkreditkan Pajak Masukan terkait pemakaianTBS;5.2.13.Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakimdan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat hukum lebih luas pengertiannya daripadaundangundang;5.2.14

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/P.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang;5.2.14.,Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit;Halaman 23 dari 36 halaman.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintan (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit:Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan,5.2.15.Bahwa

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit;Halaman 30 dari 41 halaman.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.