PUT.51995/PP/M.XII B/16/2014

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPUT.51995/PP/M.XIl B/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi KreditPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp6.583.350,00;bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp6.583.350,00 karena atas pembelian bahanbaku pupuk dan barang modal lainnya yang dipergunakan di usaha perkebunan tidak dapatdikreditkan sesuai

Pembuatan melanggar hukum karena si penjual yang bukanpemilik tanah menjual barang yang bukan miliknya ;Kesimpulan :Akta jual beli nomor 2568/472/Cib/1995 tanggal 22 51995 dan Akta Jual BeliNomor 2144/114/Cibinong/1995 tanggal 51995 bertentangan dengan pasal1320 Jo.

PAsal 1335 KUHPerdata yaitu perjanjian jual beli tidak memenuhi syaratharus memenuhi Causa yang halal in casu cf perjanjian jual beli nomor 2568/472/Cib/1995 tanggal 22 51995 dan Akta Jual Beli Nomor 2144/114/Cibinong/1995tanggal 51995 , mengandung causa yang tidak halal yang melanggar Pasal1335 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1335 KUHPerdata :Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsuatau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan ;Maka Akte jual

beli nomor 2568/472/Cib/1995 tanggal 22 51995 dan Akta JualBeli Nomor 2144/114/Cibinong/1995 tanggal 51995 yang dibuat dihadapan NY.JURNAWATI SOETARMONO , SH.

Djurnawati Soetarmono, SH tanggal 1 51995 mengenai tanahmilik Penggugat yang luasnya 2.930 M2 di Desa Tengah Kecamatan Cibinongtidak mempunyai kekuatan dan batal demi hukum , karena melanggar Pasal1420 Jo. Pasal 1335 KUHPerdata ;6.

keterangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2010yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2205/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :Pada tanggal 07 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/37/XI/51995

Dan atau Pengadilan Agama berpendapat lain keadilan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadikesepakatan untuk membuat akta perjanjian pembagian harta gonogini di hadapanNotaris; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa : Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Turen Kabupaten MalangNomor: 656/37/XI/51995 tertanggal 07 Nopember 1995 (P.1);Menimbang, bahwa atas bukti surat

Thamrin Nomor 31Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51995/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali

dipungut oleh Pemungut PPN 0,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 4.066.054.241,00Jumlah Seluruh Penyerahan 89.559.613.847,00Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 491.526.420,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.285.251.495,00Lainlain (kelebihan bulan lalu) 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (793.725.075,00)PPN yang dikompensasikan 793.725.075,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51995

/(lebih) dibayar 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00PPN ymh (lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51995/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 21 April 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1868/PJ./2014

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.51995/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 21 April2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) menyatakan sangat keberatan

Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51995/PP/M.XIIB/16/2014tanggal 21 April 2014 harus dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1192/WPJ.06/2012 tanggal 11 September 2012,mengenai keberatan

Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.238/K/1995. tertanggal 6Nopember1995, atas nama............ 51995, atas nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tandabukti P3; Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, danbermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sahdipersidangan yang mana aslinya dikembalikan kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukanapa apa lagi dan

., Notaris di Padang yang telah disetujui olehMenteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor: C22942 HT.01.01.Th.95. tanggal23 Pebruari 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita NegaraR.I tanggal 2/51995 No. 35 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTPadang Industrial Park Nomor 256 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuatdi hadapan Notaris HARTI VIRGO PUTRI, S.H., Notaris di Padang yangtelah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia

TambahanBerita Negara RI tanggal 19999/51995 Nomor 40 dan Akta Pendiriannyatelah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada hariRabu, tanggal 6 Desember 1989 dibawah Nomor 1011.Bahwa, adapun susunan para pemegang saham PT Natatek Corporationpada saat didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 2 Maret 1989 yangdibuat dihadapan Masri Husen, SH Notaris di Bandung adalah sebagaiberikut:e Sukun Natawijaya, pemilik 50 lembar saham; Aan Natawijaya, pemilik 50 lembar saham; Een Natawijaya

JktTim PengadilanNegeri Jakarta Timur tanggal 29 September 2006 yang sudah tetap aquo dimana dalam Putusan aquo isinya sebagai berikut : Tanah Sertipikat HGB Nomor 264/Jatirawamangun terbukti masihtercatat atas nama Penggugat yakni Yayasan KesejahteraanWanita; Hak Penggugat atas Tanah Sertipikat HGB Nomor 264/Jatirawamangun atas nama Yayasan Kesejahteraan Wanita(Penggugat) tidak dihapus dan/atau dibatalkan haknya sejaktanggal 14 51995 yakni sejak berakhirnya Hak Guna BangunanNomor 264/Jatirawamangun

Halini sejalan dengan Putusan Nomor : 01/PDT.G/2006/ PN.Jkt.Tim,Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 September 2006, yangsudah tetap a quo dimana dalam Putusan a quo sbb : Tanah Sertipikat HGB Nomor : 264/Jatiramangun, masihtercatat atas nama Penggugat yakni Yayasan KesejahteraanWanita ; Hak Penggugat atas Tanah Sertipikat HGB Nomor : 264/Jatirawamangun, atas nama Yayasan Kesejahteraan Wanita(Penggugat), tidak dihapus dan/atau dibatalkan haknya sejaktanggal 14 51995, yakni sejak berakhirnya

Bahwa antara Pemohonkonvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkanpenikahan secara Islam pada tanggal 21 Zulhinjjah 1415 Hijriahyang bertepatan dengan tanggal 21 Mei 1995 1995 Masehi,sebagaimana kutipan akta nikah nomor :91/22/V/95 tanggal 21 51995 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX;2.

Tambahan Berita Negara RI tanggal 19999/51995 No.40 dan Akta Pendiriannya telah didaftarkan di Kantor Panitera PengadilanNegeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 1989 dibawah No.1011.Bahwa, adapun susunan para pemegang saham PI.

., Notaris di Padang yang telah disetujui oleh MenteriKehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor: C22942 HT.01.01.Th.95. tanggal 23Pebruari 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.Itanggal 2/51995 No. 35 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PadangIndustrial Park Nomor 256 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat di hadapanNotaris HARTI VIRGO PUTRI, S.H., Notaris di Padang yang telah disetujuioleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik