I.Dalam Penundaan; Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Rimbun Hijau Lestari; II.Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; III.Dalam Pokok Perkara; 1.Mengabulkan gugatan Penggugat; 2.Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong berupa : a.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan

Rimbun Hijau Lestari; 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa: a.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Oleh karenannyaObjek Sengketa II harus dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah; 1.22.1.23.Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kabupaten ParigiMoutong Nomor: 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi MoutongNomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Rimbun Hijau Lestari; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Parigi Moutongberupa :Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi MoutongNomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Rimbun Hijau Lestari;Memerintahkan kepada Bupati Parigi Moutong, diwajibkan untukmencabut Surat Keputusan : Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 525.26/2663/BAG.USBUN, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) KelapaSawit Kepada PT.

Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL58IL.6.II.7.IL.8.IL.9.Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.45/241/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I) tersebut di atas, disebabkan olehkarena Penggugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibankewajibannya sehubungan dengan maksud~ dan tujuanditerbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.26/2663/ BAG.USBUN tersebut kepada Penggugat;Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN (Obyek Sengketa I) pada tanggal 20 Desember 2013tersebut, maka

Mapato maka MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat KeputusanBupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi MoutongNomor : 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal 20 September 2011 sebagaimanadimaksud pada angka I.1. di atas, oleh Tergugat dalam kedudukannyasebagai Pejabat Tata Usaha Negara mencabut/membatalkan IzinUsaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tanggal20 September 2011 tersebut, melalui Surat Keputusan BupatiKabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, Tentang

Bahwa Objek Sengketa in casu: Keputusan Bupati KabupatenParigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian IzinUsaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana TransnakerDengan Pola Kemitraan, Seluas + 38.241 Ha Yang Terletak DiKecamatan Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan TinomboKabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, dan ObjekSengketa II in casu Surat Keputusan

USBUN, Tanggal 20 September 2011 melaluiObjek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati KabupatenParigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20Desember 2013, lalu kemudian Tergugat menerbitkan ObjekSengketa Il in casu Surat Keputusan Bupati Kabupaten ParigiMoutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari2014, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagiPengusaha Perkebunan inheren kepentingan hukum Penggugat,melakukan Investasi Perkebunan Sawit di Kabupaten ParigiMoutong.

Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN,tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati ParigiMoutong, Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker DenganPola Kemitraan Seluas + 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar,Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong ProvinsiSulawesi Tengah;2.

Putusan Nomor 595 K/TUN/2015.Pemohon Kasasi, hal tersebut dapat dibaca pada konsiderans Menimbanghuruf a, huruf b dan huruf c Surat Keputusan Bupati Kabupaten ParigiMaotong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013,(Objek Sengketa ) sebagai berikut:a.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan KeputusanBupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN tentang PemberianIzin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana TransnakerDengan Pola Kemitraan, seluas + 38.241 Ha yang terletak di KecamatanKasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut Objek Sengketa I:2.

seluas + 38.241 ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, TinomboSelatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi SulawesiTengah;Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 sebagaimana dimaksudpada angka I.1. di atas, oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagaiPejabat Tata Usaha Negara mencabut/membatalkan Izin UsahaPerkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20September 2011 tersebut, melalui Surat Keputusan Bupati KabupatenParigi Moutong Nomor 525.45

;Bahwa objek sengketa in casu: Keputusan Bupati Kabupaten ParigiMoutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan PolaKemitraan, seluas + 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar,Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong PropinsiSulawesi Tengah, dan objek sengketa Il in casu Surat KeputusanBupati Kabupaten

Oleh karenanya objek sengketa II harus dinyatakanbatal atau dinyatakan tidak sah;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kabupaten ParigiMoutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana TransnakerDengan Pola Kemitraan, seluas + 38.241 Ha yang terletak diKecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo KabupatenParigi Moutong Propinsi

Demikian pula halnya dengan dasar dan pertimbangan penerbitanSurat Keputusan Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN (objek sengketa ) tidakkarena atas dasar dan pertimbangan akan diterbitkannya Surat KeputusanNomor 503.45/23.48/DISHUTBUN (objek sengketa Il), akan tetapidisebabkan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya SuratKeputusan Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN525.26/2663/BAG.USBUNtanggal 20 September 2011;.

SaranaTransnaker dengan pola kemitraan, Seluas + 38.241 Ha yang Terletak diKecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten ParigiMoutong Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20 September 2011 (Vide buktiP3yang identik dengan bukti Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit (perijinan ) Penggugat/Terbanding telah dicabut oleh Tergugat/Pembanding berdasarkan SuratKeputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.26

sampai dengan P 77 dan bukti T 1 sampai dengan T 22 serta buktiT Il Inv 1 sampai dengan T II Inv 3 dan keterangan saksi yag diajukanPenggugat/Terbanding dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, tidak terbukti Izin lokasi Tergugat HI Intervensi /Pembandingtumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (UP) Kelapa Sawit Penggugat/Terbanding ;Bahwa pada tanggal 23 April 2014 Penggugat/ Terbanding, menggugatKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Parigi MoutongNomor : 525.45

No. 27/B/2015/PT.TUN.MKSdi atas, dan Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkannya sehingga olehkarenanya ada atau tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 525.45/2416/DISHUTBUN tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 252.26/2663/Bag.Usbuntentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT.

kenajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasannya di PHK olehTergugat adalah efisiensi dan Tergugat mendalilkan alasannya melakukan PHKterhadap Penggugat adalah tidak dapat lagi membayarkan upah seluruhkaryawan termasuk Penggugat setiap bulannya sebagai akibat Izin UsahaPerkebunan (IUP) Tergugat dicabut oleh Bupati Parigi Montong;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan olehTergugat bertanda T4 berupa Keputusan Bupati Parigi Mountong Nomor:525.45

menetapkan putus hubungankerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak 26 Desember 2015;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan:Apakah benar dengan terjadinya PHK tersebut, Tergugat berkewajiban untukmemberi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantianhak dan uang proses kepada Penggugat dan berapa besar jumlah uangpesangon yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa Keputusan BupatiParigi Mountong Nomor: 525.45