(KW 99 STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha yang diajukan oleh Penggugat ;---------- II. Dalam Eksepsi - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ; ---------------------------------III.

(KW 99STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha yang diajukan olehPenggugat ;DALAM EKSEPSI :e Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik,yaitu Asas Kecermatan (principle of carefulness) dan bertindak sewenangWENANQ hal.3 dari 20 hal. Put. No. 32/B/2013/PT TUN Mks.3.

(KW 99 STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha :4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor : 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, TentangPembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 (Tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk.(KW 99 STP 057a/SULTRA) seluas 6.213 Ha: 5.

(KW 99 STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha :4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor : 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, Tentang Pembatalan danPencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010tanggal 11 Januari 2010 (Tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk(KW 99 STP 057 a/SULTRA)seluas 6.213 Ha : 5.

Aneka Tambang Tbk (KW 99 STP 057 a/SULTRA)seluas 6.213 Ha : Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding telahdiberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelumdikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masingmasing padatanggal 19 Februari 2013 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.Kdi yang diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada tanggal 04 Januari 2013, dengan

(KW 99 STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha yang diajukan olehPenggugat ;II. Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ; II. Dalam Pokok Perkarahal.19 dari 20 hal. Put. No. 32/B/2013/PT TUN Mks.

Aneka Tambang Tbk (KW.99 STP057.a/Sultra) (IUP Penggugat) dengan wilayahpertambangan seluas 6.213 hektar;2.3.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat individual sebabtidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ditujukankepada PT. Duta Inti Perkasa Mineral (PT. DIPM), dansecara khusus hanya terkait dengan perihal pemberianKuasa Pertambangan kepada PTI.

DIPM seluas 2.000 hektardalam hal ini berada di atas wilayah Kuasa PertambanganPenggugat seluas 6.213 hektar.3.5.2. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 153 Tahun2008 tentang Revisi Batas dan Luas Kuasa PertambanganEksploitasi (KW.99STP057.a/Sultra), yang pada pokoknyamengurangi wilayah Kuasa Pertambangan Penggugat dariyang sebelumnya ditetapbkan berdasarkan SK No.161/2005, yaitu seluas 6.213 Hektar menjadi 5.000 Hektar(SK No. 153/2008)(Bukti P7).3.6.

Putusan Nomor. 05 K/TUN/20133.8.Penggugat dari semula 6.213 hektar menjadi 5.000hektar dicabut oleh SK No. 04/2010 (vide Bukti P11).b. Jadi berdasarkan surat keputusan ini, wilayahpertambangan Penggugat dikembalikan lagi menjadi6.213 hektar sesuai dengan luas wilayahpertambangan Penggugat yang semula tertera didalam SK No. 161/2005 (Kuasa PertambanganPenggugat).

Hal ini dikarenakan IUP Penggugat disini memang merupakan hasil konversi dari KuasaPertambangan Penggugat, yang luas wilayahnyapada saat sebelum direvisi oleh SK No. 153/2008adalah seluas 6.213 hektar; danc.

AnekaTambang Tbk (KW.99 STP 057.a/Sultra) yang terletak di KecamatanLasolo, Kabupaten Konawe Utara, seluas : 6.213 Ha, sudah dicabut dandibatalkan;Bahwa, dengan demikian secara hukum di dalam perkara ini, Penggugattidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan GugatanHalaman 38 dari 42 halaman.

Aneka Tambang Tbk (KW.99 STP057.a/Sultra) (IUP Penggugat) dengan wilayahpertambangan seluas 6.213 hektar.2.3.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat individual sebabtidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ditujukankepada PT. Duta Inti Perkasa Mineral (PT. DIPM), dansecara khusus hanya terkait dengan perihal pemberianKuasa Pertambangan kepada PT.

Surat keputusan ini dikeluarkan setelah SK No.153/2008 yang merevisi luas wilayah pertambanganPenggugat dari semula 6.213 hektar menjadi 5.000hektar dicabut oleh SK No. 04/2010 (vide Bukti P11).b. Jadi berdasarkan surat keputusan ini, wilayahpertambangan Penggugat dikembalikan lagi menjadi6.213 hektar sesuai dengan luas wilayah pertambanganPenggugat yang semula tertera di dalam SK No.161/2005 (Kuasa Pertambangan Penggugat).

Hal inidikarenakan IUP Penggugat di sini) memang merupakanhasil konversi dari Kuasa Pertambangan Penggugat,yang luas wilayahnya pada saat sebelum direvisi olehSK No. 153/2008 adalah seluas 6.213 hektar; danc.

DIPM memiliki hak pertambangan diatas areal yang tumpang tindih dengan wilayah izin usahapertambangan Penggugat dan seolaholah juga telah merevisiwilayah pertambangan Penggugat tersebut dari semula 6.213 hektarmenjadi 5.000 hektar. Secara faktual, adanya KTUN Tergugat telahmelanggar hak subjektif Penggugat untuk melakukan kegiatanpertambangan secara optimal sebab di wilayah pertambanganPenggugat seluas 6213 hektar saat ini telah ada pihak lain yang ikutmenambang, yaitu PT.

DIPM Sementara itu standar keamananmaupun standar operasional prosedur masingmasing pihak salingberbeda, dan karenanya sangat membahayakan keselamatankhususnya para pekerja Penggugat dalam melakukan aktivitaspenambangan di wilayah pertambangan Penggugat.Di sisi lainnya, KTUN Tergugat juga telah memberlakukan SK No.153/2008 untuk merevisi luas wilayah izin pertambangan Penggugatdari semula seluas 6.213 hektar menjadi 5.000 hektar.

Sebidang tanah sawah yang tercantum dalam CDesa No. 501, Persil No.33b, Klas D.II, luas 6.213 M2,terletak = di Desa XXXXXXXXXXXXX, KecamatanXXXXKXXXXXKXXXX XXXXXXXXX XXXXX,, Dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah SHM No.240 danSHM No. 241; Sebelah Selatan : Tanah SHM No.239; Sebelah Barat : Tanah SHM No.243 dan SHM No. 242;Hal3dari17hal. Put. No. /Pdt. G/20/PA. Slw Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXX al XXXXXKXXKXKKXKXX;4.

Sertifikat Hak Milik(SHM.)No. 75, luas 6.213 M2, atasnama XXXXXXXXXXXXX al XXXXXXXXXXXXX, Surat ukur tanggal10 September 1974 No. 102/KM/1974, terletak di DesaXXXXXXXXXXXKX, Kecamatan XXXXXXKXXXKXXXK XXXXXXXXXXxXxXxx,dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah SHM No.240 danSHMNo. 241; Sebelah Selatan : Tanah SHM No.239; Sebelah Barat : Tanah SHM No.243 dan SHMNo. 242: Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXXX alXKXKXKKKKKKKKX*Selanjutnya disebut sebgai objek sengketa II;Tanah sawah tersebut

No. 75, luas 6.213 M2, atasnama XXXXXXXXXXXXX al XXXXXXXXXXXXX, Surat ukur tanggal10 September 1974 No. 102/KM/1974, terletak di DesaXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXKXX XXXXXXXXXXXXxx, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah SHM No.240 danSHM No. 241; Sebelah Selatan : Tanah SHM No.239; Sebelah Barat : Tanah SHM No.243 dan SHM No. 242; Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXKX XXX alXXKXKXKXKKKKKKKKX?Selanjutnya disebut sebgai objek sengketa II;3.

(KW.99.STP057.a/SULTRA) atas wilayah seluas 6.213 Ha. yang terletak di wilayahKecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelahpemekaran wilayah menjadi Kecamatan Tapunopaka, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batasbatas sebagaimana disebut dalamkordinatkordinat yang dirinci dalam lampiran Surat Keputusan Tergugat Nomor15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 a quo untuk jangka waktu selama 20(dua puluh) tahun;Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe

Putusan Nomor 338 K/TUN/2013(KW.99.STP 057.a/SULTRA) yang berarti telah mencabut seluruh luasanwilayah pertambangan Penggugat seluas 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas)hektar.

(KW.99.STP 057.a/Sultra) yang terletak diKecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, seluas : 6.213 Ha;seharusnya surat keputusan ini tidak dapat dikeluarkan berhubung dasardikonvesinya Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 ini adalah SuratKeputusan KP Nomor 161 Tahun 2005 yang telah dibatalkanberdasarkan 153 Tahun 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap padatanggal 6 Januari 2011 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor134 PK/TUN/2010.

Umum Pemerintahan Yang Baik,yaitu Asas Kecermatan (Principle of Carefulness) dan bertindak sewenangwenang;Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh BupatiKonawe Utara berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang Pembatalan dan Pencabutan SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010(tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT AnekaTambang Tbk (KW.99.STP 057.a/SULTRA) seluas 6.213

Dalam Penundaan; Menolak permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanBupati Konawe Utara Nomor 108 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012, tentangPembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk (KW.99.STP 057.a/SULTRA) seluas 6.213 Ha yang diajukan oleh Penggugat;Il. Dalam Eksepsi; Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;Il.

Aneka Tambang Tbk (KW.99 STP057.a/Sultra) (IUP Penggugat) dengan wilayahpertambangan seluas 6.213 hektar.2.3.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat individual sebabtidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ditujukankepada PT. Duta Inti Perkasa Mineral (PT. DIPM), dansecara khusus hanya terkait dengan perihal pemberianKuasa Pertambangan kepada PT.

Surat keputusan ini dikeluarkan setelan SK No.153/2008 yang merevisi luas wilayah pertambanganPenggugat dari semula 6.213 hektar menjadi 5.000hektar dicabut oleh SK No. 04/2010 (vide Bukti P11).b. Jadi berdasarkan surat keputusan ini, wilayahpertambangan Penggugat dikembalikan lagi menjadi6.213 hektar sesuai dengan luas wilayah pertambanganPenggugat yang semula tertera di dalam SK No.161/2005 (Kuasa Pertambangan Penggugat).

Hal inidikarenakan IUP Penggugat di sin) memang merupakanhasil konversi dari Kuasa Pertambangan Penggugat,yang luas wilayahnya pada saat sebelum direvisi olehSK No. 153/2008 adalah seluas 6.213 hektar; danc.

DIPM memiliki hak pertambangan diatas areal yang tumpang tindih dengan wilayah izin usahapertambangan Penggugat dan seolaholah juga telah merevisiwilayah pertambangan Penggugat tersebut dari semula 6.213 hektarmenjadi 5.000 hektar. Secara faktual, adanya KTUN Tergugat telahmelanggar hak subjektif Penggugat untuk melakukan kegiatanpertambangan secara optimal sebab di wilayah pertambanganPenggugat seluas 6213 hektar saat ini telah ada pihak lain yang ikutmenambang, yaitu PT.

DIPM Sementara itu standar keamananmaupun standar operasional prosedur masingmasing pihak salingberbeda, dan karenanya sangat membahayakan keselamatankhususnya para pekerja Penggugat dalam melakukan aktivitaspenambangan di wilayah pertambangan Penggugat.Di sisi lainnya, KTUN Tergugat juga telah memberlakukan SK No.153/2008 untuk merevisi luas wilayah izin pertambangan Penggugatdari semula seluas 6.213 hektar menjadi 5.000 hektar.

Sebidang tanah perwatasan yang diatasnya berdiri bangunanMess Karyawan APMS dan kebun, dengan luas 6.213 M2,Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00388, terletak di Jl. Raya TanjungBatu, Desa/Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,Kabupaten Berau;5. Sebidang tanah perwatasan serta Bangunan APMS, denganluas 2.000 M2, Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00389, terletak di Jl.Raya Tanjung Batu Desa/Kelurahan Tanjung Batu, KecamatanPulau Derawan, Kabupaten Berau;6.

Sebidang tanah perwatasan yang diatasnya berdiri bangunanMess Karyawan APMS dan Kebun, dengan luas 6.213 M2,18Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00388, terletak di JI. Raya TanjungBatu, Desa/Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,Kabupaten Berau;5. Sebidang tanah perwatasan serta bangunan APMS, denganluas 2.000 M2, Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00389, terletak di Jl.Raya Tanjung Batu Desa/Kelurahan Tanjung Batu, KecamatanPulau Derawan, Kabupaten Berau;6.

Sebidang tanah perwatasan yang diatasnya berdiri bangunanMess Karyawan APMS dan Kebun, dengan Luas 6.213 M2,Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00388, terletak di JI. Raya TanjungBatu, Desa/Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,Kabupaten Berau;5. Sebidang tanah perwatasan serta Bangunan APMS, denganluas 2.000 M2, Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00389, terletak di Jl.Raya Tanjung Batu Desa/Kelurahan Tanjung Batu, KecamatanPulau Derawan, Kabupaten Berau;6.

Sebidang tanah perwatasan yang diatasnya berdiri bangunanMess Karyawan APMS dan Kebun, dengan luas 6.213 M2,Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00388, terletak di JI. Raya TanjungBatu, Desa/Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,Kabupaten Berau;5. Sebidang tanah perwatasan serta bangunan APMS, denganluas 2.000 M2, Sertifikat No: 16.05.07.03.1.00389, terletak di JI.Raya Tanjung Batu Desa/Kelurahan Tanjung Batu, KecamatanPulau Derawan, Kabupaten Berau;6.

Bahwa terhadap objek sengketa yang terdapat dalam posita angka 6berupa barang tidak bergerak angka (4), di dalam gugatan disebutkansebidang tanah seluas 6.213 m? yang di atasnya berdiri bangunan messkaryawan APMS dan kebun terletak di JI. Raya Tanjung Batu, Kelurahan166Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, namun di lokasi ditemukansebidang tanah perwatasan seluas 5.530,45 m?

Malah A,BADAWI DAUD sendiri sudah mengakui dalamkesaksiannya, dalam perkara perdata No.87/Pdt.G/2000/PN.Plg. bahwahim 11 dari 19 him Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.12tanah milik THAMRIN (TERGUGAT I) dan kawankawan terletak disebelah kanan tanah saksi, jadi dalil PENGGUGAT sudah tidak benar samasekali.Bahwa tanah milik PARA TERGUGAT berasal dari THENG KAU TAI(TJINI UTOMO) seluas 6.213 m2, berdasarkan SURAT KEPUTUSANKEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN No.

termasuk lokasi tanahyang disebutkan dalam objek sengketaobjek sengketa a quo; Bahwa Penggugat mengajukan permohonan peningkatan Kuasa PertambanganPenyelidikan Umum menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada BupatiKonawe dan atas permohonan tersebut kemudian Bupati Konawe menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 161 Tahun 2005 tanggal 6 Mei 2005 TentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW. 99STP057. a/Sultra) yangterletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggaraseluas 6.213

AnekaPerkara 25/G/2019/PTUNKdi halaman 31 dari 185 halaman21.22.23.24.Tambang Tbk (KW. 99 STP 057. a/Sultra) yang terletak di Kecamatan LasoloKabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 6.213 Hektartermasuk lokasi tanah yang disebutkan dalam objek sengketaobjek sengketa aQUO, ~nnnn= nnn nan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nen nn nen nn ce ce ce eneBahwa pada saat Penggugat memperoleh Kuasa Pertambangan PenyelidikanUmum pada tahun 1999, Kuasa Pertambangan

Putusan Nomor 225 K/TUN/201410.11.12.13.Tenggara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 161 Tahun 2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Pemberian KuasaPertambangan, atas wilayah seluas 6.213 Ha, berlaku selama 23 (duapuluh tiga) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2028. Di wilayahMandiodo, wilayah Lalindu dan wilayah Lasolo.

Hal ini menunjukkanketidakjelasan dalam menyebut berapa luas wilayah Penggugat diKabupaten Konawe Utara;Bahwa demikian pula dengan point 9 dalam gugatan yangmenyebutkan bahwa Penggugat melakukan~ kegiatan usahapertambangan di wilayah Tapunopaka dan Pulau Bahulu KabupatenKonawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut berdasarkan SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 161 Tahun 2005 tanggal 6 Mei2005 tentang Pemberian KP atas wilayah seluas 6.213 Ha.

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW 99STP057) yangterletak di Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 14.570 Hektartermasuk lokasi tanah yang disebutkan dalam objek sengketaobjek sengketa aguo dan kemudian Penggugat memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasiberdasarkan Surat Keputusan Nomor : 161 Tahun 2005 tanggal 6 Mei 2005Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW. 99STP057. a/Sultra)yang terletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, Provinsi SulawesiTenggara seluas 6.213

Aneka Tambang Tbk (KW. 99 STP 057.a/Sultra) yang terletak di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara ProvinsiSulawesi Tenggara seluas 6.213 hektar termasuk lokasi tanah yang disebutkandalam objekobjek sengketa a quo (vide bukti P193, P194, dan P195);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat Penggugat mempunyai kepentingan/kedudukan hukum untukmengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsiTergugat tentang kedudukan hukum Penggugat harus

No. 75, luas 6.213 M2, atas nama Muchidin alAbdulcholik, Surat ukur tanggal 10 September 1974 No. 102/KM/1974,terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng KabupatenTegal, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah SHM No.240 danSHM No. 241 Sebelah Selatan : Tanah SHM No.239 Sebelah Barat : Tanah SHM No.243 dan SHM No. 242 Sebelah Timur =: Tanah Muchidin al Abdulcholik.Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;3.

No. 75 SHM, luas 6.213 M2,semula atas nama Muchidin al Abdulcholik, terletak di Desa Karangmalang,Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sekarang dibalaik nama atasnama Muhyidin dan diturunkan waris menjadi atas nama NUR SUCICAHYANINGSIH ,ATIQ MUJTABA dan IZMY NUR AZIZAH tanpasepengetahuan/persetujuan PARA PENGGUGAT adalah perbuatanmelawan hukum sehingga cacat hukum dan berakibat batal hukum;7. Menghukum PARA TERGUGAT dan atau Siapa saja yang menguasai SuratSurat sertifikat objek sengketa SHM.

Gayamsari dan KecamatanPedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 (dua ribu enam ratusdua puluh dua) hektar;BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih4.420 (empat ribu empat ratus dua puluh) hektar;BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih2.509 (dua ribu lima ratus sembilan) hektar;BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih5.399 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar;BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213

Berat 6.806 Kg;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal15 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.774 kg ;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.526 Kg ;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 7.904 kg ;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal14 Juni 2011 dengan Mobil F.8409 SF dengan Berat 6.213

Berat 6.806 kg;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 15 Juni2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.774 kg;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.526 kg;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 7.904 kg1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni2011 dengan Mobil F.8409 SF dengan Berat 6.213

7.410 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 13 Juni 2011Berat 7.248 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 13 Juni 2011Berat 6.880 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 13 Juni 2011Berat 8.958 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 15 Juni 2011Berat 6.806 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 15 Juni 2011Berat 7.774 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 14 Juni 2011Berat 8.526 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 14 Juni 2011Berat 7.904 Kg ;1 (satu) rangkap KartuBuah tanggal 14 Juni 2011Berat 6.213

Berat 6.806 Kg ;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat PengantarBuah tanggal 15 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GDdengan Berat 7.774 Kg ;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat PengantarBuah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZdengan Berat 8.526 Kg ;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat PengantarBuah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LRdengan Berat 7.904 Kg ;1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat PengantarBuah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil F.8409 SFdengan Berat 6.213

(KW 99STP 057 a/SULTRA) seluas 6.213 Ha yangjangkauan keputusannya hanya berlaku di wilayahKabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara:Kewenangan Bupati dalam mengeluarkan Suratobjek sengketa a quo samasama dalam PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015jo Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 18/G/B/2016/PT.TUN.Mks tanggal21 Maret 2016 adalah UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara juncto

(KW 99 STP 057 a/SULTRA)seluas 6.213 Ha yang jangkauan keputusannyaHalaman 96 dari 140 halaman.

Tanggal 16Juli 2012 sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh limaridbu rupiah);6.212. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 16 Juli2012 sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima riburupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tanganioleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN;6.213. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan nomor 5, tanpa tanggalsebesar Rp475.000 empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);6.214. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17

;
6.213. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keterangan Penolakan ( SKP )
dari Bank BCA KCP Cilegon tanggal 05 Maret 2018 yang
berlegalisir Notaris AMELIA TRISNAWATI, S.H., M.Kn. ;
6.214. 1 ( satu ) berkas foto copy legalisir AMELIA TRISNAWATI, S.H., M.Kn. Notaris Kab.

. ;6.213. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat KeteranganPenolakan ( SKP )dari Bank BCA KCP Cilegon tanggal 05 Maret 2018 yangHalaman 83 dari 94 Putusan Nomor 296/PID/2019/PT SBYberlegalisir Notaris AMELIA TRISNAWATI, S.H., M.Kn. ;6.214. 1 ( satu ) berkas foto copy legalisir AMELIATRISNAWATI, S.H., M.Kn. Notaris Kab.

Dewi, sejumlah Rp93.662.000,; Karcis masukPelabuhan Tanjung Mas, tanggal 23 April 2012; Struk SPBU 44.575.19,Sukoharjo, tanggal 22 April 2012; Struk dari Tored, Sukoharjo, tanggal 24April 2012; Nota dari SPBU 44.506.04, Bawen; Struk dari SPBU44.577.13, Karanganyar, tanggal 24 April 2012 (bukti TK.II/PR.6.211);Surat jalan No. 228/GD/1210, tanggal 16 Desember 2010 (buktiTK.II/PR.6.212);Bukti Transaksi penarikan uang melalui Bank Mandiri tanggal 17Desember 2010, sejumlah USD 17,000.00 (bukti TK.II/PR.6.213