Ditemukan 10 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — SYAH UMAR H. M. YUSUF Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
425
  • Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat oleh Tergugat I adalah menindak lanjuti Surat Tergugat II No.602/64773 tanggal 20 November 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat; -------------------------------------------------------
    Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat No.KU.602/AIRP/06/2010 tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pelaksanaan PekerjaanPengaman Pantai Mantak TariIJ Kabupaten Pidie (Bencana Alam) yang tembusannyaditujukan kepada Tergugat II dan II, adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikatTergugat I, II dan Ill dan Perusahaan Penggugat.Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepadaPerusahaan Penggugat oleh Tergugat I adalah menindak lanjuti Surat Tergugat IINo.602/64773
    Nova Baizury Graha tentang Pelaksanaan Pekerjaan PengamanPantai Mantak Tari II Kabupaten Pidie (Bencana Alam) dengan tembusanTergugat I kirimkan kepada Tergugat II dan II sebagai tindak lanjut dari SuratGubernur Aceh No. 602/64773 tanggal 20 November 2010 tentang PersetujuanPenerbitan SPMK Tergugat I yang pernah ditembuskan kepada Tergugat Isebelumnya ; 4 Benar Tergugat I telah memerintahkan perusahaan Penggugat denganSPMK itu untuk melaksanakan pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam PengamanPantai
    NOVA BAIZURY GRAHA ; Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya pada adanya Surat Perintah MulaiKerja (SPMK), antara tergugat I dengan Penggugat, kaitannya dengan tindaklanjut surat Tergugat II No. 602/64773 tanggal 20 November2010, tentang persetujuan penerbitan SPMK Aquo, dengan menyebuttembusannya kepada Tergugat III ( Bukti P3), padahal penggugat mengetahuibenar tembusan surat tergugat I dan tergugat II dan/ atau surat apapun namanyayang ditembuskan kepada Tergugat III, sama sekali tidaklah dapat
    KU.602/A.IRP/06/2010 tanggal11 Januari 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Mantak TariIIKabupaten Pidie (Bencana Alam), diberi tanda Bukti TI 1 ; Foto copy Surat No. 602/64773 tanggal 20 Nopember 2009 tentang PersetujuanPenerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan penanggulanganbencana alam yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Gubernur Aceh, diberitanda Bukti TI 2; Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh tentangPenyelenggaraan Penanggulangan
    KU.602/A.IRP/ 06/2010 tanggal 11Januari 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Mantak TariII, KabupatenPidie (Bencana Alam), yang tembusannya dikirimkan kepada Tergugat II (Bukti P2/TI1/TII2) yang merupakan tindak lanjut dari Surat Tergugat IT No. 602/64773 tanggal 20Nopember 2009 tentang Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untukPekerjaan Penanggulangan Bencana Alam (Bukti P3/TI2/TII1) ;Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Mantak TariIIKabupaten
Register : 14-03-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. T. SOFYAN SULAIMAN Melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
328
  • Menyatakan Surat Tergugat II Nomor : 602/64773 tanggal 20 November 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan PenanggulanganBencana Alam yang dikirimkan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;---------------------------------------------4.
    berikut :1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepadaPerusahaan Penggugat Nomor : 602/AIRP/03/2010 tanggal 11 Januari 2010 TentangPelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya (BencanaAlam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah danberkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan PerusahaanPenggugat; 3 Menyatakan Surat Tergugat II Nomor : 602/64773
    Beuken Utama tentang Pelaksanaan Pekerjaan PengamanPantai Kuala Kiran Kabupate n Pidie Jaya (Bencana Alam) dengan tembusanTergugat I kirimkan kepada Tergugat II dan HII sebagai tindak lanjut dari SuratGubernur Aceh No. 602/64773 tanggal 20 November 2010 tentangPersetujuan Penerbitan SPMK Tergugat I yang pernah ditembuskan kepadaTergugat I sebelumnya ; Benar Tergugat I telah memerintahkan perusahaan Penggugat dengan SPMK ituuntuk melaksanakan pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam Pengaman PantaiKuala
    B DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalildalil Penggugat padaGugatannya di dalam pokok perkara, kecuali secara tegastegas dibenarkansendiri oleh Tergugat II ; 2 Semua alasan dan dalildalil yang Tergugat IJ ajukan dalam Eksepsi mohondianggap dikemukakan lagi Dalam Pokok Perkara ; 3 Bahwa Tergugat II menerbitkan Izin Prinsip Nomor 602/64773 tanggal20 Nopember 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK Untuk PekerjaanPenanggulangan Bencana Alam dalam pekerjaan pengamanan pantai
    KU.602/AIRP/03/2010 tanggal 11 Januari 2010 oleh Tergugat Itersebut adalah tindak lanjut dari Surat Tergugat II No. 602/64773 tanggal 20 Nopember2009 tentang persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaanpenanggulangan bencana alam ; Menimbang, bahwa pembangunan tanggul laut untuk Pelaksanaan PekerjaanPengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya adalah bersifat darurat (bencana alam)untuk menghindari kerusakan yang lebih besar walaupun tidak dianggarkan dalamAnggaran
    KU.602/AIRP/03/2010 tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pelaksanaan PekerjaanPengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) dan Surat Tergugat IINo.602/64773 tanggal 20 Nopember 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untukpekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukumdan mengikat Tergugat I, IJ dan Tergugat III, maka dengan demikian total nilai hargavolume Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam)yang telah Penggugat Kerjakan
Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS Hj. Dra. MUSLIHAH ISMAIL THAIB, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Mon Mata Raya Dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
5110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepadaPerusahaan Penggugat oleh Tergugat adalah menindaklanjuti SuratTergugat Il Nomor 602/64773 tanggal 20 November 2009 tentangPersetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan BencanaAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan jugakepada Tergugat Ill. (Bukti P 3);4.
    memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PerusahaanPenggugat Nomor KU.602/AIRP/08/2010 tanggal 11 Januari 2010 TentangPelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran (Paket Il) KabupatenPidie Jaya (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat IIdan Ill adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, Il danIll dan Perusahaan Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/64773
    Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Il (error inpersona);Bahwa kedududkan Tergugat II dalam perkara a quo tidak tepat dijadikansebagai pihak di dalam perkara ini, karena Surat Perintah Mulai Kerja(SPMkK) diterbitkan oleh Tergugat , Penggugat dalam melaksanakanpekerjaannya bukan ditunjuk oleh Tergugat II, dalam hal ini kKedudukanTergugat Il sebatas menerbitkan izin prinsip nomor 602/64773 tanggal 20November 2009 yang dalam poin 4 menegaskan bahwa:Berkenaan dengan hal tersebut
    Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/64773 tanggal 20 November 2009tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan PenanggulanganBencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukanjuga kepada Tergugat Ill, adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikatTergugat I, Il, Ill dan Perusahaan Penggugat;.
    Nomor 1453 K/Pdt/2016Menyatakan Surat Tergugat Il Nomor 602/64773 tanggal 20 November2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaanPenanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat dantembusannya ditujukan juga kepada Tergugat Ill, adalah sah danberkekuatan hukum dan mengikat Tergugat , Il, Ill dan PerusahaanPenggugat;Menyatakan nilai total harga volume Pekerjaan Pengaman Pantai KualaKiran (Paket Il) Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang telahPenggugat kerjakan seluruhnya adalah
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1968 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH lawan SYAH UMAR H. M. YUSUF dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DK
255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1718 Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie (bukti P1);Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)kepada perusahaan Penggugat Nomor KU.602/AIRP/09/2010 tanggal11 Januari 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai MantakTarilV Kabupaten Pidie (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukankepada Tergugat II dan Ill, (oukti P2);Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepadaperusahaan Penggugat oleh Tergugat adalah menindaklanjuti SuratTergugat Il Nomor 602/64773
    Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada perusahaanPenggugat Nomor KU.602/AIRP/09/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentangPelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Mantak TariIV Kabupaten Pidie(Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan Illadalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III danperusahaan Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/64773
    yangbersangkutan memiliki Kewenangan bertindak untuk dan atas nama PTNova Baizury Graha, karena tidak memiliki kKewenangan (competency)untuk bertindak secara hukum dalam perkara ini karena Penggugat tidakmenyebutkan secara tegas dalam gugatan, atau dinyatakan secara explisitdalam akta pendirian perusahaan yang bersangkutan;Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada adanya Surat PerintahMulai Kerja (SPMK), antara Tergugat dengan Penggugat, kaitannyadengan tindak lanjut surat Tergugat Il Nomor 602/64773
    seluruhnya;Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PerusahaanPenggugat Nomor KU.602/AIRP/09/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentangPelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Mantak TariIV KabupatenPidie (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II danIll adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan Illdan perusahaan Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/64773
Putus : 21-01-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2308 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — PT. BEUKEN UTAMA vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Dkk
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P2);Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepada PerusahaanPenggugat oleh Tergugat I adalah menindaklanjuti Surat Tergugat I Nomor602/64773 tanggal 20 November 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untukpekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat III.
    putusan sebagai berikut:12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepadaPerusahaan Penggugat Nomor 602/AIRP/03/2010 tanggal 11 Januari 2010 TentangPelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya(Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sahdan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, I dan III dengan PerusahaanPenggugat;Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/64773
    POKOK PERKARA :1011Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat Ikepada Perusahaan Penggugat Nomor 602/AIRP/03/2010 tanggal 11 Januari2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran KabupatenPidie Jaya (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II danIll adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, I dan IIIdengan Perusahaan Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/64773
    Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2 Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat Ikepada Perusahaan Penggugat Nomor 602/AIRP/03/2010 tanggal 11 Januari2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran KabupatenPidie Jaya (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II danIll adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, I dan IIIdengan Perusahaan Penggugat;3 Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/64773
    Hal ini dapatdilihat dari bukti TI. 1, yaitu Surat Pemohon Kasasi Nomor 2/64773 tanggal 20November 2009 Perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat PerintahMulai Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam,dimana di dalam point 4 di tegaskan: "Berkenaan dengan hal tersebut, ataspertimbangan dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 2dan 3 diatas, pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan untuk diterbitkanSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terhadap 5 (lima) usulan
Register : 09-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 13 April 2015 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
Terbanding/Penggugat : H. T. SOFYAN SULAIMAN, SELAKU DIREKTUR PT. BEUKEN UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
3328
  • Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor : 602/A-IRP/03/2010 tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat; --------------------------------------------------------------------
  • Menyatakan Surat Tergugat II Nomor : 602/64773
    Menyatakan Surat Tergugat II Nomor : 602/64773 tanggal 20 November2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaanPenanggulanganBencana Alam yang dikirimkan kepada Tergugat dan tembusannyaditujukan kepada Tergugat Ill adalah sah dan berkekuatan hukum danmengikat Tergugat , Il, Ill dan Perusahaan Penggugat;4.
    Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkanTergugat kepada Perusahaan Penggugat Nomor : 602/AIRP/03/2010tanggal 11 Januari 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman PantaiKuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang tembusannyaditujukan kepada Tergugat II dan IIIl adalah sah dan berkekuatan hukumdan mengikat Tergugat , Il dan Ill dengan Perusahaan Penggugat;Be Menyatakan Surat Tergugat Il Nomor : 602/64773 tanggal 20November 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untukpekerjaan
Register : 24-11-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 159/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 4 Januari 2016 — Pembanding/Tergugat : 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh Diwakili Oleh : SYAHRUL, SH
Terbanding/Penggugat : HJ.DRA. MUSLIHAH ISMAIL THAIB
Turut Terbanding/Tergugat : 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq.KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : 3. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
249
  • Menyatakan Surat Tergugat II No.602 / 64773 tanggal 20November 2009 tentangPersetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yangditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III,halaman 3, Perkara Perdata Nomor. 159/Pdt/2015/PTBNAadalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan PerusahaanPenggugat ;.
Register : 15-04-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Bna
Tanggal 7 September 2015 —
3411
  • Menyatakan Surat Tergugat II No.602 / 64773 tanggal 20November 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III, adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat ;4.
    Menyatakan Surat Tergugat II No.602 / 64773 tanggal 20November 2009 tentangPersetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yangditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III,halaman 3, Perkara Perdata Nomor. 159/Pdt/2015/PTBNAadalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, Il, III dan PerusahaanPenggugat ;.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH VS Ir. ZULHEIDI JAFAR
3814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti TIl.1,yaitu surat Nomor 602/64773 tanggal 20 November 2009 PerihalPermohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, dimana didalam poin 4 ditegaskan: Berkenaan dengan hal tersebut, ataspertimbangan dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebutpada butir 2 dan 3 di atas pada prinsipnya kami tidak menaruhkeberatan untuk diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMk)terhadap 5 (lima) usulan kegiatan
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — SYAH UMAR H. M. YUSUF selaku Direktur Utama PT. NOVA BAIZURY GRAHA MELAWAN 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh, 2. Gubernur Aceh, 3. Pimpinan DPR Aceh
190
  • Menyatakan Surat Tergugat II No.602/64773 tanggal 20 November 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat ; --------------------------------------------4.