Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk Nomor : 470/821.02/2014, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan danpencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 13 Juni 2014 Buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 sertadiparaf ;b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo Nomor : 386/09/XI/2012 Tanggal 05 Nopember 2012.

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kabupaten Probolinggo Nomor:470/45/821.02/2014, tanggal 16 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. serta diparaf ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugattelah menghadirkan saksi saksi dan telah didengar keterangannya secaraterpisah sebagai berikut :1.

gugatan ini adalahSGDaGal OEPIKUL ~=n0nn nnn nnn one nnenrnnsecneonennennnsneonecnsenannsansenscnsnnnacs1.Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 1978 bekerja sebagai guruSekolah Dasar Negeri Penaraga dan sekarang menjadi Sekolah DasarNegeri 50 Kota Bimma;nnn nnn nn nnn nn nnnnnennnnnnnnBahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012 Penggugat yangsemula menjabat Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Asakota KotaBima kemudian diangkat oleh Walikota Bima menjadi Pengawassebagaimana SK Walikota Bima Nomor: 821.02

sejaktanggal 1 Maret 1978 hingga pensiun pada 1 Oktober 2017 ;Bahwa Obyek Sengketa aquo yang dibuat oleh Tergugat telahmelanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun2014 tentang PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPILYANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABATFUNGSIONAL Bab II pasal 2 ayat 2 poin b angka 8 tentang BatasUsia Pensiun adalah 60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yangmemangku jabatan fungsional;Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pengawas melalui SuratKeputusan Walikota Nomor: 821.02

/1004/BKD/IX/2012 tertanggal17 September 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan KotaHalaman 10 dari 56 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.DPSBima yang mana jabatan tersebut adalah merupakan jabatanfungsional ; 2222222 2o nn nnn nen n nnn nenneeBahwa Surat Keputusan Walikota Nomor:821.02/1004/BKD/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional diLingkungan Pemerintahan Kota Bima aquo

., selaku Asisten AdministrasiPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bima yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bima Nomor : 821.02/1223/BKD/X/2012 tanggal 03 Oktober2012 dan selaku Plt.

Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bimaberdasarkan Surat Perintah Wali Kota Bima Nomor : 821.02/185/BKD/2013 tanggal25 Pebruari 2013 bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksiRUBIAH MINASARI, SE sebagaimana perannya masingmasing, pada bulanNopember tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada bulan Nopember dan Desember tahun 2013, atau setidaktidaknyapada waktuwaktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di Kantor BagianAdministrasi Pemerintahan

Kabag AdministrasiPemerintahan Umum Setda Kota Bima berdasarkan Surat Perintah nomor : 821.02/ 185 / BKD / II / 2013, tanggal 25 Februari 2013 untuk melakukan proses kegiatanpengadaan tanah tersebut sebagai konpensasi lahan SMK PP Negeri Bima yangtelah dipergunakan untuk pembangunan Kantor Walikota Bima.Bahwa adapun mekanisme tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah UntukFasilitas Umum / Kepentingan Umum yang harus dilakukan oleh bagian AdministrasiPemerintahan Pemerintah Kota Bima, sebagai berikut

SYAHRULLAH, SH.MH., selaku Asisten AdministrasiPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bima yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bima Nomor : 821.02/1223/BKD/X/2012 tanggal 03 Oktober2012 dan selaku Plt.

MH., selaku Plt.Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima berdasarkan SuratPerintah nomor : 821.02 / 185 / BKD / II / 2013, tanggal 25 Februari 2013 dimanatugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pelaksanan Tugas Kabag AdministrasiPemerintahan Kota Bima antara lain sebagai berikut :a. Sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan umum keagrariaan danhubungan antara lembaga.b.

., selaku Asisten AdministrasiPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bima yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.02/1223/BKD/X/2012 tanggal 03Oktober 2012 dan selaku Plt.

Kabag Administrasi Pemerintahan Umum SetdaKota Bima berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Bima Nomor 821.02/185/BKD/2013 tanggal 25 Februari 2013 bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi Rubiah Minasari, S.E., sebagaimana perannya masingmasing,pada bulan November Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013atau setidaktidaknya pada bulan November dan Desember Tahun 2013, atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu pada Tahun 2013, bertempat diHal. 2 dari 51 hal.

Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bimaberdasarkan Surat Perintah Nomor 821.02/185/BKD/II/2013, tanggal 25Februari 2013 untuk melakukan proses kegiatan pengadaan tanah tersebutsebagai konpensasi lahan SMK PP Negeri Bima yang telah dipergunakanuntuk pembangunan Kantor Walikota Bima;Bahwa adapun mekanisme tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanahuntuk fasilitas umum/kepentingan umum yang harus dilakukan oleh bagianAdministrasi Pemerintahan Pemerintah Kota Bima, sebagai berikut:Penyiapan

Syahrullah, S.H., M.H., selaku Asisten AdministrasiPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bima yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Walikota Bima Nomor 821.02/1223/BKD/X/2012 tanggal 03Oktober 2012 dan selaku Plt.

Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bimaberdasarkan Surat Perintah Nomor 821.02/185/BKD/II/2013, tanggal 25Februari 2013 dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaiPelaksanan Tugas Kabag Administrasi Pemerintahan Kota Bima antara lainsebagai berikut:a. Sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan umum keagrariaandan hubungan antara lembaga;b.

No. 300 K/Pid.Sus/202130 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil:dan35. 1 (satu) jepitan fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan BupatiFlores Timur Nomor BKPP.821.02/38/PKM/2019 tanggal 28 Januari2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PejabatAdministrator Lingkup Pemerintan Kabupaten Flores Timur Tahun2019;Dikembalikan kepada Antonius Benifar Johannes, ST.;36. 1 (satu) buah Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;37. 1 (satu) buah Dokumen Penawaran PT.

DuaNomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di DesaNubalema Dua1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua nomor 04 tahun2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2018;Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PT KPG68. 1 (Satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran2018;69. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan : Bupati Flores Timur NomorBKPSD.821.02

tanggal21 November 2017.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Nubalema DuaNomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di DesaNubalema Dua1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua nomor 04 tahun2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2018;1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran2018;4 (empat) lembar fotocopy Petikan : Bupati Flores Timur NomorBKPSD.821.02

/PT.SGP/I/2018, tanggal 24 Januari 2019,

1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/2006, tanggal 28 juni 2006,

1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/ 2015, tanggal 30 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,

1 (satu) jepitan foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomor: BKPP.821.02

2019.33).1 (Satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan BupatiFlores Timur Nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/ 2006 tanggal 28 Juni2006;34).1(satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan BupatiFlores Timur Nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/ 2015 tanggal30 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;Halaman 76 dari halaman 91,putusan perkara No: 25/PID.SUSTPK/2020/PT KPG35).1(satu) Jepitan Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan BupatiFlores Timur Nomor : BKPP.821.02

Menyelesaikan PekerjaanNomor: 24/PT.SGP/I/2018 tanggal 24 Januari 2019.33).1 (Satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan BupatiFlores Timur Nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/ 2006 tanggal 28 Juni2006;34).1(satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan BupatiFlores Timur Nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/ 2015 tanggal30 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;35).1(satu) Jepitan Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan BupatiFlores Timur Nomor : BKPP.821.02

91 dari halaman 91,putusan perkara No: 25/PID.SUSTPK/2020/PT KPG33) 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan KeputusanBupati Flores Timur, nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/2006, tanggal28 juni 2006,34) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan KeputusanBupati Flores Timur, nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/2015, tanggal 30 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil,35) 1 (Satu) jepitan foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan BupatiFlores Timur, nomor: BKPP.821.02

KesediaanMenyelesaikan Pekerjaan Nomor : 24/PT.SGP/I/2018, tanggal 24 Januari2019,1 (satu) lembar foto copy yang dilegailisir,Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomorBKD.821.2.3/91.b/FLT/2006, tanggal 28 juni 2006,1 (satu) lembar foto copy yang dilegailisir,Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomorBKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/2015, tanggal 30 Maret 2015 tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,1 (Satu) jepitan foto copy yang dilegalisir,Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomorBKPP.821.02

Satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati FloresTimur, nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/2006, tanggal 28 Juni 2006;1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati FloresTimur, nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/2015, tanggal 30 Maret2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;Halaman 68dari 81 halaman, Putusan Perkara Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PTKPG35) 1 (Satu) jepitan foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati FloresTimur, nomor : BKPP.821.02

Menyelesaikan PekerjaanNomor : 24/PT.SGP/I/2018, tanggal 24 Januari 2019,33) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan BupatiFlores Timur, nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/2006, tanggal 28 juni 2006,34) 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati FloresTimur, nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/2015, tanggal 30 Maret2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,35) 1 (Satu) jepitan foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati FloresTimur, nomor : BKPP.821.02

Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPRBukti P5:Bukti P6:Bukti P 7:Bukti P8:Bukti P9:Bukti P10:Bukti P11:Bukti P12:Bukti P13:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 66/PUUXV2013, tanggal 19September 2013; (fotokopi dari fotokopi); Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/02/2012, tanggal 20Maret 2012, (fotocopi sesuai dengan aslinya); Naskah Pelantikan Nomor: 821.2/02/2012, tanggal 20 Maret 2012,(fotocopy sesuai dengan aslinya); Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.02/12/2012, tanggal 06Juni 2012, atas nama

satu) Jepit Daftar pasien konfirmasi positif covid-19 karantina terpusat emaus weri (cluster TNI KODIM 1624 / FLOTIM) Kabupaten Flores Timur

Februari 2019;

covid-19 karantina terpusat emaus weri (cluster TNI KODIM 1624 / FLOTIM) Kabupaten Flores Timur

38. 1 (satu) Jepit Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang uraian Tugas dinas kesehatan kabupaten Flores Timur tanggal 2 Februari 2022 dan lampirannnya

39. 1 (satu) Jepit Berita acara serah terima jabatan Nomor: BKPP.870/215/PKM/2018 tanggal 4 April 2018

40. 1 (satu) Jepit Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKPP.821.02

07 Februari 2019;

1. Surat Pernytaan Pelantikan Nomor: BKPSDMD.821.02

   /107.2.13/ PMP/2020 tanggal 31 Maret 2020;

2. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: BKPSDMD.821.02/ 107.1.13/PMP/2020 tanggal 31 Maret 2020 beserta lampiran;
3. Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKPSDMD.821.02/ 107/PMP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.