SntYang menerangkan bersedia mengakhiri sengketa antar para pihakdengan mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 8 Februari 2019untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:1.Bahwa MENGENAI DAN TERBATAS HANYA PADA nilai Fix Income yangtercantum dalam Adedum Perjanjian NomorSPK/14A/SPJJ/MKI/KSJL/2007/ADD tanggal 27 Juni 2013 antara PT.Muaro Kahuripan Indonesia (PT. MKI) dengan Koperasi Sentosa JayaLestari (Koperasi SJL) Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 40.000.000.

(Dua puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.Bahwa SHK Koperasi SJL yang tertunda pembayarannya selama 11(sebelas) bulan terhitung sejak bulan April 2018 s/d bulan februari 2019pembayarannya mengacu pada Adedum Perjanjian NomorSPK/14A/SPJJ/MKI/KSJL/2007/ADD tanggal 27 Juni 2013 yaitu dengantotal nilai Rp. 440.000.000. (empat ratus empat puluh juta rupiah) akandibayarkan PT.

MKI berikut tanaman diatasnya.Dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama dan perjanjiankerjasama dimaksud tidak di perpanjang oleh kedua belah pihaksebagaimana dalam Adedum Perjanjian NomorSPK/14A/SPPJ/MKI/KSJL/2007/ADD tanggal 27 Juni 2013, maka lahanHal 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt,G/2018/PN. Sntkemitraan Koperasi SJL berikut tanaman diatasnya akan kembali kepadakoperasi SJL tanpa ada ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PT.MKI.7.

Buku laporan Auditor Independent dan Laporan Keuangan; Daftar Hadir RAT dan Pemilinan Pengurus periode 2014; Buku Laporan Pengurus dan Pengawas RAT tahun 2013; Tanda terima uniform tahun 2014 dan Perjanjian Kerja KaryawanKoperasi Coca Cola Amatil Cibitung; Surat Sanggup Berjanji tanpa syarat ke Bank Mandiri Syariah; 14 (empat belas) Expence Claim Voucher Oktober 2014; Surat Kuasa Pemotongan Pesangon atau Dana Pensiun; 1 (satu) buah otner Rekening Koran dari beberapa Bank; Buku laporan Pembayaran; Adedum

Cibitung;Buku laporan Auditor Independent dan Laporan Keuangan;Daftar Hadir RAT dan Pemilihan Pengurus periode 2014;Buku Laporan Pengurus dan Pengawas RAT tahun 2013;Tanda terima uniform tahun 2014 dan Perjanjian Kerja KaryawanKoperasi Coca Cola Amatil Cibitung;Surat Sanggup Berjanji tanpa syarat ke Bank Mandiri Syariah;14 (empat belas) Expence Claim Voucher Oktober 2014;Surat Kuasa Pemotongan Pesangon atau Dana Pensiun;1 (satu) buah otner Rekening Koran dari beberapa Bank;Buku laporan Pembayaran;Adedum

(SPPK)Nomor : BBF.PIB/SPPK065/2013 tanggal 17 Juni 2013untuk menjawab surat permohonan Penggugat tanggal 4Juni 2013 memuat ketentuan ketentuan, syarat syaratdan resiko tanggungjawab Penggugat;Surat permohonan dibuat dan dipersiapkan Tergugat,seolah olah dibuat Penggugat isinya tidak ingat karenatidak diberi copy nya;Pembuatan dan kualitas SPPK tahun 2013 sama denganSPPK tahun 2008 ke1; SPPK tahun 2008 ke2; SPPKtahun 2009; SPPK tahun 2010; SPPK tahun 2011, danSPPK tahun 2012 menjadi dasar hukum Adedum

No.139.05/024/PKNK/2008 tanggal 26 Juni2008 Daftar Agunan Adedum Perjanjian Kredit KMKUMUM H. MochamadPalal bin H. Tohir, ( bukti P.4) ;5. Foto copy Syarat Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk, (bukti P.5 ) ;6. Foto copy Kwitansi dari Mochamad Palal bin H. Tohir uang sebesarRp.4.750.000, (empat juta tujun puluh lima ribu rupiah) guna membayarbiaya Roya dan Pemasangan APHT atas SHM.1337, 1404, 2378, 2379, 1289,1757/Tirto Pkl an. Mochamad Palal bin H.

Foto copy surat Bank Mandiri Nomor : 7CB.PIB/SPPK/083/2008 tanggal 28Juli 2008 Perihal : Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) ( bukti P.9 ) ;10.Foto copy surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 (Adendum Ke1 (Ke Satu) tanggal 29 Juli 2008( bukti P.10 ) ;11.Foto copy surat Lampiran : PK No. 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26Juni 2008 Adedum Ke1 (ke satu) tanggal 29 Juli 2008, ( bukti P.11) ;12.Foto copy surat Bank Mandiri Advis Debet Debit Advice Form tanggal

Fotokopi Adedum Perjanjian Kerjasama antara Direktorat JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Nomor :119/3304/DUKCAPIL dan Nomor B.393DIR/LYN/04/2016 tentangPemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektrolik dan Data Kependudukan yangBerbasiskan Nomor Induk Kependudukan Dalam Layanan PT.

Identitas calon Nasabah;Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank IndonesiaNomor : 3/10/PBV2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know YourCustomer Principles) dinyatakan bahwa : Identitas calon Nasabah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumendokumen pendukung;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T10 tentangFotokopi Adedum Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Pembuatan dan kualitas SPPK tahun 2013 sama denganSPPK tahun 2008 ke1; SPPK tahun 2008 ke2; SPPKtahun 2009; SPPK tahun 2010; SPPK tahun 2011, danSPPK tahun 2012 menjadi dasar hukum Adedum Ke 7Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 dibuat dan dipersiapakan Tergugat tanggal 19Juni 2013 dengan beberapa lampiran memuatketentuanketentuan,syaratsyarat resiko tanggungjawabPenggugat, sebagai berikut : Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013 tentangfasilitas kredit (isinya sama dengan

Bahwa, Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 berserta adedum adedum dansyarat syarat lainnya dibuat DIBAWAH TANGAN adalahbukan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang bersifat notariiltidak memenuhi Pasal 224 H.LR dan tidak dapat dieksekusi:5.

Resceduling atau Perubahan Angsuran atau Penjadwalan Ulang,dengan membuat Perjanjian Baru yang disebut Adedum. b.

Aziz Zakur) TurutTergugat telah mengagunkan kembali sertifikat Nomor 505 / Semampirtersebut kepada Tergugat (sertifikat hak tanggungan Nomor 862/2014, dengancara tidak procedural dengan nilai pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (empatratus lima puluh juta rupiah) dan adedum perjanjian tambahan kredit sebesarRp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalpinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.522.500.000,00 (lima ratus dua puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Penggugat

(DPD PAN)Lombok Timur, yang merupakan urusan INTERNAL PartaiAmanat Nasional Lombok Timur, Majelis Hakim menilai hal inisudah menyangkut "kejadian materiil dalam hal ini adalahsuatu hal yang diperselisihkan (vide putusan MahkamahAgung RI No. 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958)maka hal ini harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokokperkara ini bukan dalam acara jawab jinawab, danpenilaiannya berdasarkan padaPFOSES......ceeeeeee eesAd.2Ad.3proses pembuktian ;Bahwa berdasarkan pertimbangan pada adedum

Majelis Hakim tetap pada berpegangpada pertimbangan pada adedum 3( tiga) diatas.

International Estate serta Investor yaitu Tuan UmarSantoso yang dalam hal ini investor akan mengambil alin sahamsebesar 15.805 saham dalam Perseroan atau setara dengan42% dari total keseluruhan yaitu 100% dengan menyetor modalsejumlah Us$. 2.750.000,;Dan telah dilaksanakan serta membuat adedum kesepakatantertanggal 20 Juni 2007;Bukti 1.27. tangal 5 Juli 2007 Wayan Sumarsa Sekarang Direktur PTInternational Estate berkirim surat kepada Direktur PTInternational Estate yang lama yaitu Pri Sulisto yang

/Hal...28tanah tersebut akan dibuktikan dalam proses pembuktiandemikian pula mengenai dinyataknnya bahwa tergugat 4bukan cucu dari Haji Tahir, tapi orang lain, Majelis Hakim menilai hal ini sudah menyangkut "kejadianmateriil"sebagaimana dalam adedum 1diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum MajelisHakim diatas, maka isi eksepsi Tergugat 3,4,5, dan 6 ini, tidaklahberalasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslahdikesampingkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa bertitik tolak dari

wanprestasinya adalahTergugat (Termohon Keberatan) yaitu dengan tidak lagi melaksanakankewajibannya membayar angsuran pinjaman/ fasilitas pembayaran dimanadikarenkan konidisi tersebut akhirnya diterbitkan Adendum atas PerjanjianPembiayaan Nomor 0275B/SPPFP/20096/PANYABUNGAN/IV/2016 tanggal 15April 2016 (Bukti P3) guna mengakomodir kesulitan yang dihadapi olehTergugat (Termohon Keberatan) namun faktanya Tergugat (TermohonKeberatan) tidak juga melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikandalam Adedum

pengalihan tersebut ada keberanian saksi ke 18didasarkan izin prinsip dari Menteri Pekerjaan Umum dan DirekturWilayah Barat, didasarkan adanya hutang Tahun = 2007penanggulangannya Bencana alam dimana dibeberapa daerahadanya ruas Jalan terputus di Propinsi Bengkulu yang danapenanggulangannya tidak tersedia, sehingga merupakan hutangPemerintah, sehingga atas perintah dari Menteri Pekerjaan Umumdan persetujuan langsung dari Direktur Wilayah Barat, sehingga Kebijaksan tersebut dilaksanakan melalui Adedum

membicarakan kerja samabagi hasil dan saksi juga ada diperlihatkan perjanjian kerja sama mereka;Bahwa seingat saksi perjanjian kerja sama itu dibuat pada tanggal 1 April 2012;Bahwa saksi pernah membaca isi perjanjian kerja sama antara Penggugat danTerggugat;Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau kerja sama dengan Penggugat lagi padatanggal 17 Desember 2012 saksi menerima surat tembusan dari Terggugat;Bahwa saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Terggugat, namun padawaktu itu Penggugat ingin menolak adedum

Eva Andriyana pada jabatan adedum PHK dengan diberikan hakhaknyayang melekat dalam jabatan tersebut;Bahwa atas Anjuran Mediator tersebut Tergugat Menolak dengan tegas,oleh karena bagaimanapun telah terjadi pelanggaran aturan Perjanjian KerjaBersama (PKB) perusahaan, sehingga tidak akan harmonis dalam hubungankerja bila diterima kembali bekerja di perusahaan;Bahwa dalil Penggugat menyatakan pada point 29 pada gugatan atasPemutusan Hubungan Kerja tersebut membayar pesangon :1) Pesangon 2 kali ketentuan

yang dibuat oleh NotarisIndah Antari Murti, SH, MKn, seperti tertuang dalam posita No 4, 7, yangsepertinya menjadi dalildalil yang paradox dan kontrakdiktif dengan faktaperistiwa meninggalnya Sudaryono, BE yang merupakan peristiwa yangnyata yang tentunya jika Terlawan Ill konsisten dengan perjanjian kreditdimana yang menjadi jaminan milik Orang yang meninggal dunia makaseharusnya Perjanjian Kredit yang diagungagungkan tersebut harusHalaman 41 dari 49 Putusan Nomor 7/Padt.Bth/2020/PN Byl.dilakukan Adedum

Jaya Sakti Konstruksi danWARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimanadalam kontrak kerja dan juga setelah adedum perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31Desember 2009, RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT.

Jaya Sakti Konstruksi danWARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan tidak melanjutkan pekerjaan dan jugasetelah adedum perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2009,RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT.

Jaya Sakti Konstruksidan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan tidak melanjutkan pekerjaansebagaimana dalam kontrak kerja dan juga setelah adedum perpanjangan waktusampai dengan tanggal 31 Desember 2009, RONALDO WILSON selaku KuasaDirektur PT.

Jaya Sakti Konstruksi danWARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan tidak melanjutkan pekerjaan dan jugasetelah adedum perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2009,RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT.

yang dibuat oleh NotarisIndah Antari Murti, SH, MKn, seperti tertuang dalam posita No 4, 7, yangsepertinya menjadi dalildalil yang paradox dan kontrakdiktif dengan faktaperistiwa meninggalnya Sudaryono, BE yang merupakan peristiwa yangHalaman 41 dari 49 Putusan Nomor 7/Pat.Bth/2020/PN Byl.nyata yang tentunya jika Terlawan Ill konsisten dengan perjanjian kreditdimana yang menjadi jaminan milik Orang yang meninggal dunia makaseharusnya Perjanjian Kredit yang diagungagungkan tersebut harusdilakukan Adedum

diajukannya yaitu Ketut Semaradana, Ni Ketut Seri Wahyuni,dan Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini mengetahui jelas bahwa Pelawan adalahKomisaris PT Arta Sedana Retailindo;Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan bukanlah orang lainatau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara pokok karena pelawansecara persona merupakan representasi PT Arta Sedana Retailindo sebagaiKomisaris yang berwenang melakukan tindakan pengurusan atas perseroankedalam maupun keluar perseroan;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam adedum

Bahkan sebagaimana yang diakui oleh TermohonKasasi dan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap PerjanjianKerjasama tersebut telah dilakukan perubahan/adedum sebanyak 2(dua) kali. Dimana tentunya perubahan/adendum tersebut dilakukanuntuk kepentingan kedua belah pihak yang menandatangani PerjanjianKerjasama ;Hal. 22 dari 34 hal. Put.