Ademdum Pengakuan Hutang Nomor 93;16.17.Bahwa pada tanggal 2/7 Juli 2013 atau (sebelum jatuh tempopembayaran hutang sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Akta Nomor 36yaitu jatuh tempo pembayaran hutang selama 6 bulan ditambahtoleransi 2 bulan atau sama dengan 8 bulan yaitu bulan September2013), telah dibuat Ademdum Pengakuan Hutang Nomor 93 olehTergugat II, dimana dalam ademdum 93 Pasal 1 mengubah ketentuanPasal 2 Akta Nomor 36;Bahwa perubahan dalam Pasal 2 dikatakan "Pembayaran hutangdilakukan paling

ketentuan yang semula adalah hutangpiutang sebagaimana Akta Nomor 36, kemudian berubah menjadi jualbeli dalam Akta Nomor 37, maka perubahan hutang piutang menjadi jualbeli adalan Penyelundupan Hukum dan dilarang undangundang,sehingga mengakibatkan dasar kausa perjanjian tidak halal(ongeoorlofdeoorzaak) berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata;Bahwa mencermati lebin dalam Pasal 2 Ademdum Nomor 93 yangmengatakan "Apabila pihak pertama terlambat membayar atau tidaksesuai dengan jadwal, pihak kedua berhak

menjual rumah yang sebagaijaminan di Jalan Pinguin Blok CJ Nomor 22 dengan harga minimalsejumlah plafon kepada pihak lain dan/atau pihak kedua sendiri";Bahwa dengan demikian terdapat perjanjian yang berisi syaratsebagaimana Pasal 2 Ademdum Nomor 93 yaitu apabila pihak pertamaterlambat membayar atau tidak sesuai dengan jadwal, pihak keduaberhak menjual rumah yang sebagai jaminan di Jalan Pinguin Blok CJHalaman 5 dari 27 Hal.

Perjanjian Milik Beding Yang Termuat Pasal 2 Ademdum Nomor 93 AdalahDilarang Dan Bertentangan Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 199621.22.Bahwa terdapat perjanjian milik beding yaitu Perjanjian yang berisisyarat, apabila debitur terlambat membayar atau tidak sesuai denganjadwal, pihak kedua berhak menjual rumah yang sebagai jaminan diJalan Pinguin Blok CJ Nomor 22 dengan harga minimal sejumlah plafonkepada pihak lain dan/atau pihak kedua sendiri (tertulis dalam Pasal 2Adendum Nomor 93), sedangkan

Syarat yang dikenal dengan nama milik beding inisudah lama tidak diperkenankan";Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa Pasal 2 Ademdum Nomor93 adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggidan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3438 K/Pdt/1985, tanggal 9Desember 1987, oleh karena mohon Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;VI.

Ademdum Pengakuan Hutang Nomor : 9316 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 atau (sebelum jatuh tempopembayaran hutang sebagaimana tertulis dalam pasal 2 AktaNomor 36 yaitu jatuh tempo pembayaran hutang selama 6 bulanditambah toleransi 2 bulan atau sama dengan 8 bulan yaitu bulanSeptember 2013), telah dibuat Ademdum Pengakuan HutangNomor 93 oleh Tergugat II, dimana dalam ademdum 93 pasal mengubah ketentuan pasal 2 Akta Nomor 36.17 Bahwa perubahan dalam pasal 2 dikatakan " Pembayaran hutangdilakukan paling

Hutangpiutang berubah menjadi jual beli.18 Bahwa dengan berubahnya ketentuan sebagai mana termuatdalam Ademdum 93 pasal 2 yaitu yang awalnya sebagaimanatermuat dalam Akta Nomor 36 adalah perjanjian hutang piutangantara penggugat dengan tergugat I, kemudian Hutang piutangberubah menjadi jual beli sebagaimana termuat dalam AktaNomor 37 tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pengikatan Jual Belidan Kuasa dan ditegaskan kembali melalui pasal 2 Ademdumnomor 93.Penyelundupan hukum.Bahwa dengan berubahnya ketentuan

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2016/PT BTN20rumah yang sebagai jaminan di JI Pinguin Blok CJ nomor 22dengan harga minimal sejumlah plafon kepada pihak lain dan/atau pihak kedua sendiri.Bahwa dengan demikian terdapat perjanjian yang berisi syaratsebagaimana pasal 2 Ademdum Nomor 93 yaitu Apabila pihakpertama terlambat membayar atau tidak sesuai dengan jadwal,pihak kedua berhak menjual rumah yang sebagai jaminan di JIPinguin Blok CJ nomor 22 dengan harga minimal sejumlahplafon kepada pihak lain dan/

Putusan Perdata Nomor 50/PDT/2016/PT BTNTergugat II selaku PPAT, tidak terlepas dari keberadaan AktaNomor 36 tentang Perjanjian HutangPiutang Jo Akta Nomor 37tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pengikatan Jual Beli dan KuasaJo Akta 93 Ademdum, sedangkan keberadaan Aktaakta tersebutmeterinya bertentangan dan melanggar aturan hukum yang lebihtinggi.VIII.Penggugat tidak menerima salinan Akta Jual Beli yang dibuat Tergugat II26272829Bahwa pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan

Sesuai aturan seharusnya Tergugat II menolak membuat AktaJual Beli a quokarena didasarkan sebab yang tidak halal.3233Bahwa yang dijadikan alas pembuatan Akta Jual Beli a quoadalah Akta No.93 tentang Ademdum manakala merujuk "pasal12 Undangundang Nomor 4 tahun 1996 yang mengatakan"Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang haktangungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabiladebitur cedera janji, Bata!

Ademdum Pengakuan Hutang Nomor : 9316.17.Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 atau (sebelum jatuh tempo pembayaranhutang sebagaimana tertulis dalam pasal 2 Akta Nomor 36 yaitu jatuhtempo pembayaran hutang selama 6 bulan ditambah toleransi 2 bulan atausama dengan 8 bulan yaitu bulan September 2013), telah dibuat AdemdumPengakuan Hutang Nomor 93 oleh Tergugat Il, dimana dalam ademdum 93pasal 1 mengubah ketentuan pasal 2 Akta Nomor 36.Bahwa perubahan dalam pasal 2 dikatakan " Pembayaran hutang dilakukanpaling

yang semula adalah hutang piutangsebagaimana Akta nomor 36, kemudian berubah menjadi jual beli dalamAkta nomor 37, maka perubahan hutang piutang menjadi jual beli adalahPenyelundupan Hukum = dan dilarang undangundang, = sehinggamengakibatkan dasar kausa perjanjian tidak halal (ongeoorlofdeoorzaak)berdasarkan pasal 1337 KUHPerdata ;Halaman 6 Putusan No. 527/Pdt.G/2014/PN.Tng.19.20.Vi.21.22.Bahwa mencermati lebin dalam pasal 2 Ademdum Nomor 93 yangmengatakan" Apabila pihak pertama terlambat membayar

pihak lain dan/ atau pihakkedua sendiri.Perjanjian Milik Beding yang termuat pasal 2 Ademdum Nomor 93adalah dilarang dan bertentangan dengan Undang undang No.4 tahun1996.Bahwa terdapat perjanjian milik Beding yaitu Perjanjian yang berisi syarat,apabila debitur terlambat membayar atau tidak sesuai dengan jadwal, pihakkedua berhak menjual rumah yang sebagai jaminan di Jl Pinguin Blok CJnomor 22 dengan harga minimal sejumlah plafon kepada pihak lain dan/atau pihak kedua sendiri (tertulis dalam pasal

Syarat yang dikenal dengan nama milik Beding ini sudahlama tidak diperkenankan".Halaman 7 Putusan No. 527/Pdt.G/2014/PN.Tng.Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa pasal 2 Ademdum Nomor 93adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi danPutusan Mahkamah Agung No.3438 K/Pdt/ 1985 tanggal 9 Desember 1987,oleh karena mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat.Vil.

Menyatakan akta nomor 93 tentang Ademdum tertanggal 27 Juli 2013adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demihukum7. Menyatakan akta nomor 37 tentang Pengikatan Jual Beli dan Kuasatertanggal 15 Januari 2013 adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatanhukum dan batal demi hukum.8.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar kuitansi penyerahan sejumlah uang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);2 (dua) lembar Surat Ademdum Kedua Perjanjian Kontrak Kerja Nomor:237alDOKGP/VI/2017/PT.

Membatalkan perjanjian tertanggal 11 Oktober 2017 yangdijadikan sebagai ademdum atas Perjanjian Nomor 18 Tahun 2016 yangdibuat di hadapan Notaris Nurdhani Sarjana Hukum:;4. Menyatakan perbuatan Tergugat mengambil alin pembangunan2 (dua) unit rumah adalah perbuatan melawan hukum;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugatsebesar Rp/61.145.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta seratusempat puluh lima ribu rupiah);6.

Tergugat tidak bersedia melepaskan hak atas tanah terhadap 1 (satu)unit bangunan yang menjadi hak Penggugat/Pihak pertama;Bahwa penyerahan hak atas tanah terhadap 1 (satu) unit bangunan yanghak Penggugat baru di serahkan oleh Tergugat dengan tekanan/paksaanapabila Penggugat mau menandatangani surat perjanjian tertanggal 11Oktober 2017 yang dijadikan sebagai ademdum atas perjanjian Nomor 18tahun 2016 yang dibuat dihapan Notari Nurdhani Sarjana Hukum;Bahwa perjanjian sesuai dengan surat perjanjian

uraian dan alasan diatas, maka Penggugat mohon melaluiKetua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat memanggil kami keduabelah pihak dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu serta berkenanmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan sah dan berharga perjanjian membangun dan bagihasil nomor Nomor 18 tahun 2016 yang dibuat dihapan Notari NurdhaniSarjana Hukum;Membatalkan perjanjian tertanggal 11 Oktober 2017 yang dijadikansebagai ademdum

gugatan Penggugat mengandung cacat formil (premature)mengenai pihak dan atau menyebabkan gugatan penggugat kabur sehinggaoleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah menyatakan sah dan berharga perjanjian membangun danbagi hasil nomor Nomor 18 tahun 2016 yang dibuat dihapan Notari NurdhaniSarjana Hukum dan membatalkan perjanjian tertanggal 11 Oktober 2017 yangdijadikan sebagai ademdum

Tergugat tidak bersedia melepaskan hak atas tanah terhadap 1 (satu) unitbangunan yang menjadi hak Penggugat/Pihak pertama;Bahwa penyerahan hak atas tanah terhadap 1 (satu) unit bangunan yanghak Penggugat baru di serahkan oleh Tergugat dengan tekanan/paksaanapabila Penggugat mau menandatangani surat perjanjian tertanggal 11Oktober 2017 yang dijadikan sebagai ademdum atas perjanjian Nomor 18tahun 2016 yang dibuat dihapan Notari Nurdhani Sarjana Hukum;Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT.BNA

uraian dan alasan diatas, maka Penggugat mohon melaluiKetua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat memanggil kami keduabelah pihak dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu serta berkenanmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan sah dan berharga perjanjian membangun dan bagihasil nomor Nomor 18 tahun 2016 yang dibuat dihapan Notari NurdhaniSarjana Hukum;Membatalkan perjanjian tertanggal 11 Oktober 2017 yang dijadikansebagai ademdum

bersifat imperatif, ketentuan tersebuttelah dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 B/Put.SusArb/2016 tanggal 9 Agustus 2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 465B/Put.SusArb/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 893K/Put.Sus/2012 tanggal 16 April 2013 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor146 K/Put.Sus/2012;Bahwa selanjutnya sesuai fakta PT Bumigas Energi telah tidak memenuhiisi perjanjian sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak Nomor KTR.001/GDE/II/2005, tanggal 1 Februari 2005 berserta ademdum

Materai sehingga terhadap bukti surattersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, yaitu Tergugat ingindiberikan waktu selama 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan utangnya tanpadibebani membayar setiap bulannya dikarenakan perjanjian kontrak adalahselama 3 (tiga) tahun, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa perjanjiankredit pegadaian kreasi yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugatserta adanya ademdum

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 2 (dua) lembar SURAT ADEMDUM KEDUA PERJANJIAN KONTRAK KERJA Nomor : 237-a / DO-KGP/VI/2017/ PT. KARYA GEMILANG PAPUA, 2 (dua) lembar Print out Bukti Transfer Rekening dari Bank BNI dengan No rek. 1923152200 an.

.> Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang surat perjanjian hutangantara terdakwa William Dolfi Audie Pioh dengan sudara Albert SahatSilalahi.Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan sejumlah uang sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah).2 (dua) lembar SURAT ADEMDUM KEDUA PERJANJIAN KONTRAKKERJA Nomor : 237a / DOKGP/VI/2017/ PT.

Menetapkan barang bukti berupa:> 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan sejumlah uang sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah),> 2 (dua) lembar SURAT ADEMDUM KEDUA PERJANJIAN KONTRAKKERJA Nomor : 237a / DOKGP/VI/2017/ PT. KARYA GEMILANGPAPUA, 2 (dua) lembar Print out Bukti Transfer Rekening dari Bank BNI denganNo rek. 1923152200 an.

berlaku efektif selama 240 ( dua ratus empatpuluh ) hari kalender kerja terhitung mulai tanggal 30Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015.Tambahan : Dukumen Adendum Kontrak ini merupakan bagian yangtidak dipisahkan dari Surat Perjanjian ( Kontrak ), No.536/007/Perindagkop/SPKFTG/III/2015, tertanggal 30Maret 2015, Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) No.536/01 1/Perindagkop/SPMKFTG/III/2015, tertanggal 30Maret 2015, bersama lampirannya ketuali semua item yangsama dan telah dirubah dalam Ademdum

Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan FisikTambak Garam dengan luas 5 HA di Desa Deme, KecamatanSabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 31 Oktober2015,maka Penggugat bersurat lagi kepada Tergugat/ PejabatPembuat Komitmen untuk menambah waktu pelaksanaanberdasarkan Ademdum Kontrak sampai dengan tanggal 24Nopember 2015, sedangkan Tergugat sebagai PejabatPembuat Komitmen ( PPK ) belum menunjuk lokasi tambahan11 (sebelas ) HA untuk mencapai pekerjaan fisik lokasi TambakGaram dengan luas

16 HA, sesuai Surat Perjanjian ( Kontrak )No, 536/007/Perindagkop/SPKFTG/III/2015, tertanggal 30Halaman 10 dari 95Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2017/PN KpgMaret 2015, dan Ademdum Surat Perjanjian ( Kontrak ) No.536/026/PerindagkopSR/ADD/FGT/VIII/2015, tertanggal 26Agustus 2015 namun Tergugat tidak memperhatikanpermohonan Penggugat tersebut, bahkan Penggugat memohonkepada Tergugat, Supaya menunjuk lokasi tambak garam yangmasih kurang dengan luas 11 ( sebelas ) HA, untuk mencapai16 HA, namun

Tambahan :Dukumen Adendum Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dipisahkandari Surat Perjanjian ( Kontrak ), No. 536/007/Perindagkop/SPKFTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 536/011/Perindagkop/SPMKFTG/III/2015, tertanggal 30 Maret 2015,bersama lampirannya kecuali semua item yang sama dan telah dirubahdalam Ademdum Konirak ini menjadi tidak berlaku.

DAPATDITERIMA.Bahwa kemudian pada tanggal 25 agustus 2020 telah di buat dan di setujui oleh Penggugat danTergugat sebagaimana bukti SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIANPEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWAL ANGSURAN.Yang mana dalam SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAANMULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWALANGSURAN telah di setujui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat :1 Dalam RESCHEDULE Rp. 2.440.400 (Dua juta empat ratus empat puluh ribu empatratus rupiah).2 Dalam ADEMDUM

DITERIMA.Bahwa kemudian pada tanggal 25 agustus 2020 telah di buat dan di setujui oleh Penggugat danTergugat sebagaimana bukti SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIANPEMBIAYAAN MULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWAL ANGSURAN.Yang mana dalam SURAT PERSETUJUAN RESCHEDULE, ADENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAANMULTIGUNA, SERTA RINCIAN JADWALANGSURAN telah di setujui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat :1 Dalam RESCHEDULE Rp. 2.440.400 (Dua juta empat ratus empat puluh ribu empatratus rupiah).2 Dalam ADEMDUM

berdasarkan TuntutanPenggugat untuk di bayarkan atau di kembalikan Pinjaman Modal Usahayang dimana di dasarkan dengan Pengerjaan Proyek PengadaanCosumabel UPLTD WuaWua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia,ULPLTD Kolaka, dan Sentral PLTM Sabilambo, sangat Prematurdikarenakan Proyek tersebut Masa Kontrak dalam Perjanjian Antara CV.Dian Megacotama Dalle dengan PLN Unit Pelaksana PengendalianPembakitan Kendari berakhir di bulan April 2020 tetapi Pekerjaan tersebutmengalami Kendala lapangan sehingga mendapat ADEMDUM

Bahwa dalam perjanjian kredit itu sendiri Penggugat tidak pernahdiberikan tindasan salinan oleh para Tergugat, demikian pula denganperjanjian/ademdum kredit, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahuidan tidak paham terjadinya perubahanperubahan secara sepihak, sampalterbitnya Perjanjian No.118/2012 dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,tersebut, karena yang Penggugat akui adalah perjanjian No.32/2012 plafonRp 121.000.000.000, yang kesemuanya sangat berpengaruh langsungterhadap tagihan dan pembayaran

dituangkan dalam pencatatan bank, serta kredit tersebut telahdirealisasikan /dicairkan, maka perbuatan pegawai/karyawan termasuk AO tersebuttelah dapat dikatakan melanggar ketentuan Perundangundangan Perbankan No.10Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan,khususnya Pasal 49 ayat (1) huruf a ;2deBahwa untuk pencairan kredit harus calon debitur sendiri yang datang ke kantor bankdan bukan orang lain, termasuk disini orang dalam bank sendiri ;eBahwa sesuai aturan Bank Indonesia ademdum

BPRBalung Artha Guna ;Menimbang, bahwa menurut saksi ahli BUDI WALI BROTO sesuai aturan BankIndonesia ademdum adalah untuk memperpanjang waktu pelunasan kredit maka pada saatadendum tidak ada pencairan kredit ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YEKTI SUKANDAR, STPsebagai kasir di Kantor kas BPR Balung Artha dan tugas saksi mencairkan dana kredit kenasabah dan juga menerima setoran dari nasabah, hubungan saksi dengan terdakwa dalampekerjaan terdakwa membawa persyaratan yang telah di acc

Pinjaman Modal Usahayang dimana di dasarkan dengan Pengerjaan Proyek PengadaanCosumabel UPLTD WuaWua, Sentral PLTD Lambuya, ULPLTD Poasia,ULPLTD Kolaka, dan Sentral PLTM Sabilambo, sangat Prematurdikarenakan Proyek tersebut Masa Kontrak dalam Perjanjian Antara CV.Dian Megacotama Dalle dengan PLN Unit Pelaksana PengendalianPembakitan Kendari berakhir di bulan April 2020 tetapi Pekerjaan tersebutHalaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 108/Pdt.G/2020/PN kdimengalami Kendala lapangan sehingga mendapat ADEMDUM

dilakukan oleh Plan Layout.Bahwa yang dimaksud Soilen kristagasi adalah untuk mengetahuikarektersis kondisi tanah yang akan dibangun .Bahwa peta yang menunjukan tanah yang ada di peta, dan saksimembenarkanya ;Bahwa yang dilakukan oleh PLN meminta Review mengenai perhitunganuntuk memperhitungkan Stelmen, kalau dilokasi tersebut dilakukanpembangunan PLTU, hasilnya bahwa penurunnya itu yang terjadi lebihbesar dari apa yang dipersyaratkan didalam kontrrak, tetapi dalam hal initidak dilakukan dalam Ademdum

:Bahwa saksi tidak tahu PLN pernah mengusulkan atau Konsorsiummengusulkan Ademdum ;Bahwa yang berkaitan dengan PLN TI itu yang mereview terhadap reportatau desain yang kita buatBahwa yang pernah dilakukan oleh PLNE terkait dengan KonsorsiumMereview perhitunganperhitungan kita termasuk report kita, dan nantipada ahir ujungnya nanti akan memberikan Of tupel, kalau sudah Optupefberarti sudah bisa melakukan pekerjaan di lapanganBahwa Saksi pernah ada dari PLNE harus dilakukan perbaikan tanah yangditunjukan

kewajibannya sejaktahun 2020; Bahwa Perjanjian dari PT Kharisma Arra Pratama berakhir tahun 2020; Bahwa sudah diberi teguran beberapa kali akan tetapi tidak adatanggapan; Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keselurhan nilai nominal yangtidak dibayarkan oleh PT Kharisma Arra Pratama; Bahwa Saksi pernah melihat Adendum tahun 2018 (P2) dan Adendumtahun 2019 (P3), tahun 2019 ada dua Adendum kalau tahun 2016Perjanjian; Bahwa Saksi tidak pernah tahu soal perubahan dalam Adendum; Bahwa yang menandatangani Ademdum

Balai Lelang Tunjungan Nomor :RCR/SBY/233/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Perihak Penunjukkan Kerjasama,bukti T3 ;Fotocopy Surat Tergugat Nomor : 8.Hb.SBN/243.CO/2002 tanggal 19 Maret 2002perihal surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang ditujukan kepadaPenggugat, bukti T4 ;Fotocopy Syaratsyarat Umum Perjanjian Kredit yang ketiganya telah ditanda tanganioleh penggugat, bukti T5 ;Fotocopy Perjanjian Kredit Usaha Kecil Nomor : SBYN/001/KUKCRMS/2002 tanggal22 April 2002, bukti T6 ;Fotocopy Ademdum

Surat dari Dinas Binamarga tentang Berita Acara serahterima pekerjaan Nomor: 621/9108/BASTB2/PPK.TAIR.I1187DISBIMARTA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.30. 5(lima) lembar Ademdum ke Il terhdap pelaksanaanpekerjaan konstruksi, 30 Juni 2010. 31. 2 (dua) Surat dari Dinas Binamarga dan Tata Air KotaBekasi tentang Adendum nomor:621/9110/ADD/PPK.TAIRI.187DISBIMARTA/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010 ;32. 8 (delapan)) Surat dari Dinas Binamarga dan Tata Air KotaBekasi tentang Adendum nomor:621/9111/ADD/PPK.TAIRI

Surat dari Dinas Binamarga tentang Berita Acara serahterima pekerjaan Nomor: 621/9108/BASTB2/PPK.TAIR.I1187DISBIMARTA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.30. 5(lima) lembar Ademdum ke Il terhdap pelaksanaanpekerjaan konstruksi, 30 Juni 2010.31. 2 (dua) Surat dari Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasitentang Adendum nomor:621/9110/ADD/PPK.

Surat dari Dinas Binamarga tentang Berita Acara serahterima pekerjaan Nomor: 621/9108/BASTB2/PPK.TAIR.I1187DISBIMARTA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.30. 5(lima) lembar Ademdum ke Il terhdap pelaksanaanpekerjaan konstruksi, 30 Juni 2010.16531. 2 (dua) Surat dari Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasitentang Adendum nomor: 621/9110/ADD/PPK.TAIRI.187DISBIMARTA/VII /2010, tanggal 9 Juli 2010 ;32. 8 (delapan)) Surat dari Dinas Binamarga dan Tata Air KotaBekasi tentang Adendum nomor: 621/9111/ADD/