Ditemukan 35 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
H. BANTENG KADANG, SE Alias BANTENG Alias BAPA ANDA Alias NENE PADEL Bin KADANG
11148
2. 1 (satu) Rangkap Surat The National Mandate Party Nomor : PAN/A/KU-SJ/059/V/2016 tentang Undangan Workshop Nasional DPRD.
3. 1 (satu) Rangkap Surat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (LP3M) Nomor : 023 / LP3M / STIP-AN / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Undangan Bimbingan Teknis.
4. 1 (satu) Rangkap Surat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Nomor 03/DPN/ADKASI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Undangan Rapimnas ADKASI.
Tgl 28 s.d. 39.493 13.500 52.99Seminar Nasional 31 .750 .000 3.750dan Rapat Kerja AgustusNasional Adkasi 2016 diJakartaRakerkomwil ADKASI Tgl 21 s.d. 5.231. 4.500. 9.731.Adkasi Sulawesi 23 250 000 250Selatan dan OktoberSosialisasi 2016 di Halaman 48 dari 186 Putusan Sela Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Mks Perubahan PP MakassarNomor 24/2004serta SosialisasiPermendagriNomor 74/2006 514,5 535,5 1,050,Jumlah 94, oo, 094,650 000 650 " Bahwa pelaksanaan 13 (tiga belas) kegiatan tersebuttidak berpedoman atau
1.Kegiatan oleh Politeknik Negeri Bali tanggal 27Februari2 Maret 2015,2.Kegiatan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 811 April 2015,3.Kegiatan oleh ADKASI di Bali tanggal 69 Mei 2015,4.Kegiatan oleh UMI Makassar tanggal 2528 Juni 2015,5.Kegiatan oleh ADKASI di Jakarta tanggal 2629 Agustus2015,6.Kegiatan oleh ADKASI di Jakarta tanggal 912 Oktober2015,7.Kegiatan oleh UMI Makassar tanggal 2831 Oktober2015,8.Kegiatan oleh Universitas Hasanuddin Makassartanggal 1013 Desember 2015,9.Kegiatan oleh
Tgl 07 7.6 13.5 2Seminar s.d. 09 22.500 00.000 1.122.Workshop Maret 500Nasional dan 2016Rakorwil ADKASI diProv.
Halaman 136 dari 186 Putusan Sela Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Mks Orientasi dan di Jakarta 350PendalamanTugas AnggotaDPRD Kab/Kotaserta OptimalisasiTugas dan PeranSekretariat DPRDsebagai Sistem PendukungKinerja DPRD12 Mengikuti ADKASI Tgl 28 39.4 13.5 5Seminar Nasional s.d. 31 93.750 00.000 2.993.dan Rapat Kerja Agustus 750Nasional Adkasi 2016s diJakarta13 Rakerkomwil ADKASI Tgl 21 4.5Adkasi Sulawesi s.d. 23 5.231. 00.000 9.731.Selatan dan Oktober 250 250Sosialisasi 2016s diPerubahan PP Makassar Nomor
Kegiatan oleh ADKASI di Bali tanggal 69 Mei 2015,4. Kegiatan oleh UMI Makassar tanggal 2528 Juni2015,5. Kegiatan oleh ADKASI di Jakarta tanggal 2629Agustus 2015,6. Kegiatan oleh ADKASI di Jakarta tanggal 912Oktober 2015,7. Kegiatan oleh UMI Makassar tanggal 2831 Oktober2015,8. Kegiatan oleh Universitas Hasanuddin Makassartanggal 1013 Desember 2015,9. Kegiatan oleh LOSARI di Jakarta tanggal 2326Desember 2015Drs. H.
Putus : 02-10-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60PK/PID/2007
Tanggal 2 Oktober 2007 — LILIK INDARTO GUNAWAN, SH., M.Hum. BIN POERWOSOEWARNO
6125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerimaan dana untuk ADKASI yang melebihi ketentuan. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus ADKASI Nomor :02/SK/ADKASI/IX/2001Rakyatdan Surat dari Asosiasi Dewan PerwakilanDaerah Kabupaten Seluruh Indonesia NomorHal. 15 dari 51 hal. Put.
    No. 60 PK/Pid/200718/SE/ADKASI/DP/01/04 tanggal 12 Januari 2004 tentang luran WajibAnggota Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia dimana dalamsurat tersebut disebutkan bahwa iuran wajib Anggota ADKASI adalahsebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per tahun namun padakenyataannya Terdakwa meminta dan menerima dari Sekretaris DPRDKabupaten Madiun sejumlah sesuai kuitansi dengan perincian sebagaiberikut :Tanggal 16 September 2002 menerima sebesar Rp.20.000.000,;Tanggal 20 Desember 2002 menerima
    Penerimaan dana untuk ADKASI yang melebihi ketentuan.
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus ADKASI Nomor :02/SK/ADKASI/IX/2001Rakyat18/SE/ADKASI/DP/01/04 tanggal 12 Januari 2004 tentang luran WajibAnggota Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia bahwa iuran wajibAnggota ADKASI adalah sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)per tahundan Surat dari Asosiasi Dewan PerwakilanDaerah Kabupaten Seluruh Indonesia Nomornamun pada kenyataannya tTerdakwa denganmenyalahgunakan wewenang dan jabatannya telah meminta danmenerima dari Sekretaris DPRD
    No. 60 PK/Pid/2007 Lembar Disposisi yang memuat perintah pengeluaran uang adkasi tahun2002/2004 ; 1 (satu) bendel keputusan DPRD tentang hak keuangan dan administrasiDPRD Kabupaten Madiun Tahun 2001 sampai dengan 2004 ; 1 (satu) bendel surat yang berkaitan dengan perubahan anggaranPilkada mendahului PAK;semuanya dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Madiun untuk dijadikan barangbukti dalam perkara lain ;9.
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
150383
  • HS.2 (dua) lembar Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis Workshop danRakorwil ADKASI Prov.
    Enrekang websitesekwan.kab.enrekang@gmail.com tanggal 6 Maret 2016.103. 3 (tiga) lembar Surat Undangan Asosiasi DPRD Kabupaten SeluruhIndonesia (ADKASI) Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan No.067/DPN/ADKASI/VII/2016 Tanggal 25 Juli 2016 yang diterima di EmailKantor Sekretariat DPRD Kab.
    Enrekangwebsite sekwan.kab.enrekang@gmail.com tanggal 6 Maret 2016.3 (tiga) lembar Surat Undangan Asosiasi DPRD Kabupaten SeluruhIndonesia (ADKASI) Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan No.067/DPN/ADKASI/VII/2016 Tanggal 25 Juli 2016 yang diterima diEmail Kantor Sekretariat DPRD Kab.
    Enrekangwebsite sekwan.kab.enrekang@gmail.com tanggal 23 Mei 2016.. 3 (tiga) lembar Surat Undangan Asosiasi DPRD Kabupaten SeluruhIndonesia (ADKASI) Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan No.275/DPN/ADKASI/X1/2016 Tanggal 24 November 2016 yang diterimadi Email Kantor Sekretariat DPRD Kab.
Upload : 03-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/Pid.Sus/2009
Agus Tri Susanto, SH. MH. (Kuasa Pemohon); Sutrimo bin Subkhi, dk.
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adkasi;Konsep RASK tersebut diserahkan Terdakwa ABDUL WACHIDHASY IMkepada saksi ROCHIMIN untuk diketik saksi ABDULROCHMAN, namunoleh saksi ABDUL ROCHMAN pengetikan RASK DPRD tersebutdiserahkan kepada saksi WAHYU PROBONINGRUM.Setelah selesai diketik oleh saksi WAHYU PROBONINGRUMdiserahkankembali kepada saksi ROCHIMIN untuk dimintakan tandatangan kepadaSekretaris Dewan (saksi Drs.
    No. 158PK/Pid.Sus/2009 Bantuan Pemda untuk RT DPRD Bantuan Kegiatan Dewan Bantuan Penyerapan Aspirasi ; Tim Anggaran Bantuan Operasional Khusus Bantuan Paguyuban Purna Bhakti Bantuan Peliputan Tunjangan Asuransi Lain lain Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Adkasi. Bantuan Perawatan dan Pengobatan Bantuan Kesehatan. Pengembangan SDM. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Biaya Bahan Bakar Bantuan Biaya Listrik Bantuan Biaya Telepon Bantuan Biaya Air.
Putus : 24-03-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 24 Maret 2011 — ENDRO ARINTOKO, SH., MM. bin SOEKARDJONO
6271 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,Pengeluaran untuk Asosiasi Dewan KabupatenSeluruh Indonesia (ADKASI) telah dianggarkansebesar Rp. 30.000.000, dipergunakan untukperjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangkamengikuti kegiatan Adkasi sebesar Rp.24.224.774, dan dari pengeluaran' tersebutterdapat kelebihan biaya perjalanan dinassebesar Rp. 7.337.000, melebihi tarif yangditetapkan dalam SK Bupati Kendal Nomor 40Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentangStandarisasi Indeks Biaya Kegiatan,Pemeliharaan, Pengadaan
    dan HonorariumPemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran2003.Pencairan Adkasi tersebut dilakukan~ melaluipengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh PemegangKas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagaipengguna anggaran.
    Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,Kas : Pengeluaranuntuk AsosiasiSeluruh Indonesia (ADKASI)30.000.000, dinas Pimpinansebesar Rp.perjalananmengikuti24.224.774,terdapatsebesar Rp.ditetapkanTahun 2002StandarisasikegiatanAdkasiDewan Kabupatentelahdianggarkandipergunakan untukDPRD dalam rangkasebesar Rp.dan dari pengeluaran'tersebutkelebihan biaya7.337.000, dalam SK BupatitanggalPemeliharaan,Pemerintah2003.
    Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,Pengeluaran untuk Asosiasi Dewan KabupatenSeluruh Indonesia (ADKASI) telah dianggarkansebesar Rp. 30.000.000, dipergunakan untukperjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangkamengikuti kegiatan Adkasi sebesar Rp.24.224.774, dari pengeluaran' tersebutterdapat kelebihan biaya perjalanan dinassebesar Rp. 7.337.000, melebihi tarif yangditetapkan dalam SK Bupati Kendal NomorTahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentangStandarisasi Indeks Biaya Kegiatan,Pemeliharaan, Pengadaan dan
    Nov 911/297/2003;23 2632;03 0311 33.810.00. 102003 11 2003 03 012 Des 911/310/2003;08 3072;01 0112 33.810.00112003 12 2003 03 0445.560.000 Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,Pengeluaran untuk Asosiasi Dewan KabupatenSeluruh Indonesia (ADKASI) telah dianggarkansebesar Rp. 30.000.000, dipergunakan untukperjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangkamengikuti kegiatan Adkasi sebesar Rp.24.224.774, dan dari pengeluaran' tersebutterdapat kelebihan biaya perjalanan dinassebesar Rp. 7.337.000, melebihi tarif yangditetapkan
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa; H. Rofi'e Nahrowi, BA,dk.
4170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No 1611 K/Pid.Sus/2010untuk Ketua, Sekretaris dan anggota ;Bahwa Biaya Operasional anggota dewan pada tahun anggaran 2002sejumlah Rp 10.000.000,00 dibayarkan kepada Adkasi, adalahpembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggota DPRD sebagaianggota organisasi profesi (adkasi), iuran anggota adkasi merupakanbiaya pribadi anggota dewan yang tidak boleh dibebankan kepadaanggaran belanja daerah dan tidak termasuk hakhak keuangan dewansebagaimana diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan
    .15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua , wakilKetua , dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;Tumpang tindih dengan tunjangan Kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan anggota Komisi yang berupa tunjangan komisi untukKetua , Sekretaris dan anggota ;Untuk Biaya Operasional anggota dewan pada tahun anggaran 2003sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan kepadaAdkasi, adalah pembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggotaDPRD sebagai anggota organisasi profesi (adkasi
    Tumpang tindih dengan tunjangan Kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan anggota Komisi yang berupa tunjangan komisiuntuk Ketua, Sekretaris dan anggota ; Bahwa pada tahun anggaran 2002 terdapat Biaya Operasional anggotadewan sejumlah Rp 10.000.000,00 dibayarkan kepada Adkasi, adalahpembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggota DPRD sebagaianggota organisasi profesi (adkasi), iuran anggota adkasi merupakan biayapribadi anggota dewan yang tidak boleh dibebankan kepada anggaranbelanja
    No 1611 K/Pid.Sus/2010kepada Adkasi, adalah pembayaran iuran yang harus dibayarkan olehanggota DPRD sebagai anggota organisasi profesi (Adkasi), iurananggota adkasi merupakan biaya pribadi anggota dewan yang tidakboleh dibebankan kepada anggaran belanja daerah dan tidak termasukhakhak keuangan dewan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 15Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, danAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;Bahwa pada tahun anggaran 2003 realisasi pengeluaran belanja barangdan
Register : 23-01-2007 — Putus : 24-10-2007 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pid.B/2007/PN.Pkl
Tanggal 24 Oktober 2007 — DULMANAN bin RAMELAN
11934
  • Bahwa Biaya Operasional anggota dewan padatahun anggaran 2002 sejumlahRp.10.000.000,00 dibayarkan kepada Adkasi,adalah pembayaran iuran yang harusdibayarkan oleh anggota DPRD sebagaianggota organisasi profesi (adkasi), iurananggota = adkasi merupakan biaya pribadianggota dewan yang tidak boleh dibebankankepada anggaran belanja daerah dan tidaktermasuk hakhak keuangan dewan sebagaimanadiatur dalam Perda No.15 tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua, danAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan
    Tumpang tindih dengan tunjangan Kehormatan yang telahdibayarkan kepada Ketua dan anggota Komisi yang berupatunjangan komisi untuk Ketua, Sekretaris dananggota.Untuk Biaya Operasional anggota dewan pada tahun anggaran2003 sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)dibayarkan kepada Adkasi, adalah pembayaran iuran yangharus dibayarkan oleh anggota DPRD sebagai anggotaorganisasi profesi (adkasi) ; iuran anggota adkasimerupakan biaya pribadi anggota dewan yang tidak bolehdibebankan kepada anggaran
    Tumpang tindih dengan tunjangan Kehormatan yang telahdibayarkan kepada Ketua dan anggota Komisi yang berupatunjangan komisi untuk Ketua, Sekretaris dananggota.158 Bahwa pada tahun anggaran 2002 terdapatBiaya Operasional anggota dewan sejumlahRp.10.000.000,00 dibayarkan kepada Adkasi,adalah pembayaran iuran yang harusdibayarkan oleh anggota DPRD sebagaianggota organisasi profesi (adkasi), iurananggota = adkasi merupakan biayaipribadianggota dewan yang tidak boleh dibebankankepada anggaran belanja
    Bahwa untuk Biaya Operasional anggota dewanpada tahun anggaran 2003 sejumlahRp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)dibayarkan kepada Adkasi, adalah pembayaraniuran yang harus dibayarkan oleh = anggotaDPRD sebagai anggota organisasi profesi(adkasi), iuran anggota adkasi merupakanbiaya pribadi anggota dewan yang tidak bolehdibebankan kepada anggaran belanja daerahdan Tidak termasuk hakhak keuangan dewansebagaimana doatur dalam Perda No.15 tahun2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakilKetua, dan
    Hamzah Zodiq Rp.300.000, , iklanterbitnya Nusntara Post Rp.300.000, , ucapan selamat diSuara Merdeka Rp.1.000.000, ;Bahwa untuk bantuan pihak ketiga tahun 2001Rp.12.591.000, , tahun 2002 Rp.34.627.300, , tahun 2003Rp.31.190.700, ;Bahwa dana operasional ketua DPRD hanya ada pada APBD2002 Rp.23.00.000, untuk membayar iuran ADKASI ;Bahwa ADKASI adalah organisasi ketua dewan ;Bahwa gagasan pembuatan SK Pimpinan DPRD tentang bantuanpendidikan karena adanya anggota DPRD yang melanjutkan263studi S1 dan
Putus : 28-06-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Juni 2012 — DULMANAN BIN RAMELAN ;
10392 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tumpang tindih dengan tunjangan kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan anggota Komisi yang berupa tunjangan komisi yangberupa tunjangan komisi untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Bahwa biaya operasional anggota dewan pada tahun anggaran 2002sejumlah Rp 10.000.000.000,00 dibayarkan kepada Adkasi, adalahpembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggota DPRD sebagaianggota organisasi profesi (Adkasi), iuran anggota adkasi merupakan biayapribadi anggota dewan yang tidak boleh dibebankan
    Tumpang tindih dengan tunjangan kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan anggota Komisi yang berupa tunjangan komisi yangberupa tunjangan komisi untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Untuk biaya operasional anggota dewan pada tahun anggaran 2003sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan kepadaAdkasi, adalah pembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggotaDPRD sebagai anggota organisasi profesi (Adkasi), iuran anggota adkasimerupakan biaya pribadi anggota dewan yang
    Tumpang tindih dengan tunjangan kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan anggota Komisi yang berupa tunjangan komisi yangberupa tunjangan komisi untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Bahwa pada tahun anggaran 2002 terdapat biaya operasional anggotadewan sejumlah Rp 10.000.000.000,00 dibayarkan kepada Adkasi, adalahpembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggota DPRD sebagaianggota organisasi profesi (Adkasi), iuran anggota adkasi merupakan biayapribadi anggota dewan yang tidak boleh dibebankan
    Tumpang tindih dengan tunjangan kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan anggota Komisi yang berupa tunjangan komisi yangberupa tunjangan komisi untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Bahwa untuk biaya operasional anggota dewan pada tahun anggaran 2003sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan kepadaAdkasi, adalah pembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh anggotaDPRD sebagai anggota organisasi profesi (Adkasi), iuran anggota adkasimerupakan biaya pribadi anggota dewan
Putus : 27-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2469 K/Pdt/2010
Tanggal 27 Juni 2012 — Tgk. MUHIBBUSSABRI A. W vs DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN ACEH BESAR, dkk
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagai perwujudan nilainilai Islam yang bersifat Rahmatan LilAalamin ;Bahwa apa yang termaktub dalam Kitab Suci Alquran yaitu Surat AliImran : 103 sebagaimana pada posita 17 diatas yang kemudian diadopsi dalamMukaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PersatuanPembangunan sangatlah bertolak belakang dengan kenyatan yangsebenarnya ;Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besarsekaligus sebagai Ketua Asosiasi Kab/Kota Se Indonesia (ADKASI
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
6154 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak termasuk HakHak Keuangan Dewan sebagaimana diaturdalam Perda No.15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan KeuanganKetua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;b. tumpang tindih dengan tunjangan Kehormatan yang telahdibayarkan kepada Ketua dan Anggota Komisi yang berupatunjangan Komisi untuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Bahwa Biaya Operasional Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002sejumlah Rpi0.000.000,00 dibayarkan kepada Adkasi, adalahpembayaran iuran yang harus dibayarkan oleh Anggota
    DPRD sebagaianggota organisasi profesi (Adkasi), iuran anggota Adkasi merupakanbiaya pribadi Anggota Dewan yang tidak boleh dibebankan kepadaAnggaran Belanja Daerah dan tidak termasuk HakHak Keuangan Dewansebagaimana diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2000 TentangKedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRDKabupaten Pekalongan ;Bahwa pada Tahun Anggaran 2002 realisasi pengeluaran belanjabarang dan Jasa khususnya biaya ongkos /jasa kantor DPRD,dibayarkan secara tunai/take home pay kepada
    Anggota DPRD sebagaianggota organisasi profesi (Adkasi), iuran anggota Adkasi merupakan biayapribadi Anggota Dewan yang tidak boleh dibebankan kepada AnggaranBelanja Daerah dan tidak termasuk NHakHak Keuangan Dewansebagaimana diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2000 Tentang KedudukanKeuangan Ketua, Wakil Ketua , dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.Pada Tahun Anggaran 2002 realisasi pengeluaran belanja barang dan Jasakhususnya biaya ongkos/jasa kantor DPRD, dibayarkan secara tunai/takehome pay kepada
    Tidak termasuk HakHak Keuangan Dewan sebagaimana diatur dalamPerda No. 15 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua,Wakil Ketua , dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;b. tumpang tindin dengan tunjangan kehormatan yang telah dibayarkankepada Ketua dan Anggota Komisi yang berupa tunjangan Komisiuntuk Ketua, Sekretaris dan Anggota ;Bahwa untuk Biaya Operasional Anggota Dewan pada Tahun Anggaran2003 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkankepada Adkasi, adalah pembayaran iuran
    yang harus dibayarkan olehAnggota DPRD sebagai anggota organisasi profesi (Adkasi), iurananggota Adkasi merupakan biaya pribadi Anggota Dewan yang tidakboleh dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah dan tidak termasukHakHak Keuangan Dewan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 15Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, danAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan ;Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 realisasi pengeluaran belanjabarang dan Jasa khususnya biaya ongkos/jasa kantor DPRD, dibayarkansecara
Putus : 27-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2469 K/Pdt/2010
Tanggal 27 Juni 2012 — Tgk. MUHIBBUSSABRI A. W vs DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN ACEH BESAR, dkk
2215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagai perwujudan nilainilai Islam yang bersifat Rahmatan LilAalamin ;Bahwa apa yang termaktub dalam Kitab Suci Alquran yaitu Surat AliImran : 103 sebagaimana pada posita 17 diatas yang kemudian diadopsi dalamMukaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PersatuanPembangunan sangatlah bertolak belakang dengan kenyatan yangsebenarnya ;Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besarsekaligus sebagai Ketua Asosiasi Kab/Kota Se Indonesia (ADKASI
Upload : 31-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/PDT/2010
JHONNY SIGARLAKI; DEE DIANA MUKUAN, DK.
2829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asmi Furoid 12.141220041,200,000,sdaBayar bantuan Kusen Andalaske Surabaya igl 1517Nopember 2004sdaKusen Andalas 13.14122004157.500.000sdaBayar bantuan untuk sewarumah dan pakaian olahragaAnggota DPRD KabupatenJember 45 x 3.500.000,sdaAnggota CJember 14.2012200411.800.000,sdaBayar biaya pengolahan paketLokakarya ADKASI di BalidenganBiro Perjalanan PTNuansa Wisata Tour.sda 15.224220045.000.000,sdaBayar Pemasangan Iklan diRadar Jember untuk ucapanSelamat Hari Natalsda 16.221220045.000.000,sdaBayar
    Asmi Furoid 12.141220041,200,000,sdaBayar bantuan Kusen Andalaske Surabaya itgl 1517Nopember 2004sdaKusen Andalas 13.14122004157.500.000sdaBayar bantuan untuk sewarumah dan pakaian olahragaAnggota DPRD KabupatenJember 45 x 3.500.000,sdaAnggota CJember 14.2012200411.800.000,sdaBayar biaya pengolahan paketLokakarya ADKASI di BalidenganBiro Perjalanan PTNuansa Wisata Tour.sda 15.224220045.000.000,sdaBayar Pemasangan Iklan diRadar Jember untuk ucapanSelamat Hari Natalsda 16.221220045.000.000,sdaBayar
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — ABDUL HAMID BIN MASTUR
5984 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ;1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRDTPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan Iuranwajib ADKASI ;1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana ;1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang OperasionalKDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008 ;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun2007 tentang Pejabat Yang diserahi tugas melaksanakan kegiatanperbendaharaan
    Cahairil Muchlis, M.AP.26. 1(satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/ DPRDTPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan 66 Turan wajib ADKASI. 27.1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesratanggal 7 Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana 28.1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran PenunjangOperasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember danDesember 2008. 291 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22tahun 2007 tentang Pejabat Yang diserahi tugas
Upload : 31-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; HM.Madini Farouq,S.Sos, dk
5136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asmi Furoid 12.141220041,200,000,sdaBayar bantuan Kusen Andalaske Surabaya tgl 1517Nopember 2004sdaKusen Andalas 13.14122004157.500.000sdaBayar bantuan untuk sewarumah dan pakaian olahragaAnggota DPRD KabupatenJember 45 x 3.500.000,sdaAnggota CJember 14.2012200411.800.000,sdaBayar biaya pengolahan paketLokakarya ADKASI di Balidengan Biro Perjalanan = PTNuansa Wisata Tour.sda 15.224220045.000.000,sdaBayar Pemasangan Klan dilRadar Jember untuk ucapanSelamat Hari Natalsda 16.221220045.000.000,sdaBayar
    Asmi Furoid 12.141220041,200,000,sdaBayar bantuan Kusen Andalaske Surabaya tgl 1517Nopember 2004sdaKusen Andalas 13.14122004157.500.000sdaBayar bantuan untuk sewarumah dan pakaian olahragaAnggota DPRD KabupatenJember 45 x 3.500.000,sdaAnggota CJember 14.2012200411.800.000,sdaBayar biaya pengolahan paketLokakarya ADKASI di Balidengan Biro Perjalanan PTNuansa Wisata Tour.sda 15.224220045.000.000,sdaBayar Pemasangan Klan dilRadar Jember untuk ucapanSelamat Hari Natalsda 16.221220045.000.000,sdaBayar
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — WAHJUNINGSIH binti SASTRO SUDARMO
5134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk pembayaran iuran ADKASI DPRD sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);.
    Prihadi : Tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah); Tanggal 7 November 2006 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah);Membayar hutang ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk biayapernikahan putranya sebesar kurang lebih Rp32.000.000,00 (tiga puluhdua juta rupiah);Untuk membeli 2 ekor sapi qurban seharga Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah),Untuk pembayaran iuran ADKASI DPRD sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);Membayar / memberikan tambahan uang
Putus : 11-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Mei 2015 — H. R A N U, S.H
8937 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Proposal Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenseluruh Indonesia (ADKASI) luran Wajib Anggota ADKASI dankwitansi (SP2D 630);303. Proposal permohonan bantuan dana Studi Pascasarjana an. Fawaz,S.PD.I Universitas Muhammadyah Sidoarjo Jatim dan kwitansi(SP2D 631);304. Proposal bantuan dana untuk penyelesaian Skripsi an. NanungDewi Rullyana dan kwitansi;305. Proposal bantuan dana untuk KKN Mahasiswa UniversitasMuhammadyah Mataram di Desa Dasan Tapen Gerung Lobar dankwitansi;306.
    Proposal Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenseluruh Indonesia (ADKASI) luran Wajib Anggota ADKASI dankuitansi (SP2D 630) ;303. Proposal permohonan bantuan dana studi Pascasarjana an. Fawaz,S.PD.I Universitas Muhammadyah Sidoarjo Jatim dan kuitansi(SP2D 631);304. Proposal bantuan dana untuk penyelesaian Skripsi an. NanungDewi Rullyana dan kuitansi;305. Proposal bantuan dana untuk KKN Mahasiswa UniversitasMuhammadyah Mataram di Desa Dasan Tapen Gerung Lobar dankuitansi;306.
    Panitia Pembangunan Musholla AL MAKRUF KerentiDusun Bakong Desa Kebun Ayu Gerung Lobar dan kuitansi;Proposal Pembangunan Masjid SILATURRAHMI Dasan KetirikDesa Jembatan Kembar Gerung Lobar dan kuitansi;Proposal Pengurus Musholla DALAIL AKHIRAT Dusun BawakGunung Desa Dasan Geres Gerung Lobar dan kuitansi;Proposal Pembangunan Masjid DARUL MUHAJIRIN DusunKambeng Dayen Eyat Desa Sekotong Timur KecamatanLembarLobar dan kuitansi;Proposal Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenseluruh Indonesia (ADKASI
    ) luran Wajib Anggota ADKASI dankuitansi (SP2D 630);Proposal permohonan bantuan dana studi Pascasarjana a.n.Fawaz, S.P.D.
Putus : 20-11-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/ Pid.Sus./Tipikor/2013/ PN.Bjm.
Tanggal 20 Nopember 2013 —
345
  • Cahairil Muchlis, M.AP.26. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRD-TPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan Iuran wajib ADKASI.27. 1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana.28. 1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008.29. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007 tentang Pejabat Yang diserahi
    Cahairil Muchlis, M.AP.1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRDTPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan luran wajib ADKASI.1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober2008 Perihal Mohon Bantuan Dana.1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDHdan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008.1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007tentang Pejabat Yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan
    Cahairil Muchlis, M.AP.26.1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRDTPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan luran wajib ADKASI.27.1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober2008 Perihal Mohon Bantuan Dana.28.1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDHdan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008.29.1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007tentang Pejabat Yang diserahi tugas melaksanakan
Putus : 17-09-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor . 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM.
Tanggal 17 September 2013 —
366
  • Cahairil Muchlis, M.AP.26. 1(satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRD-TPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan Iuran wajib ADKASI.27. 1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana28. 1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008.29. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007 tentang Pejabat Yang diserahi
    Cahairil Muchlis, M.AP;1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten TapinNomor:170/448/DPRDTPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihalMohon Bantuan luran wajib ADKASI;1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana;1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran PenunjangOperasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember danDesember 2008;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22tahun 2007 tentang Pejabat Yang diserahi tugas melaksanakan30.31.32.33.34.35.36.37.38.39
    Cahairil Muchlis, M.AP.1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten TapinNomor:170/448/DPRDTPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihalMohon Bantuan luran wajib ADKASI.1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana1(satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran PenunjangOperasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember danDesember 20081 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22tahun 2007 tentang Pejabat Yang diserahi tugas melaksanakankegiatan perbendaharaan
Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 34 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Desember 2015 — Drs.H.FAHMI SABERI, M.AP Bin SABERI.
9713
  • Tapin dalam rangka menghadiri Rapat Dewan Pengurus ADKASI diJakarta pada tanggal 07 s.d 09 Desember 2012 atas nama H. RASYID ALI, SE, MM. Pengesahan tanggal 2 Desember 2012.122. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi bagi PNS Set DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan dan anggota PDRD Kab.
    Tapin dalam rangka menghadiri RapatDewan Pengurus ADKASI diJakarta pada tanggal 07 s.d 09 Desember 2012 atasnama H. RASYID ALI, SE, MM. Pengesahan tanggal 2 Desember 2012.5 (lima) Jembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalamPropinsi bagi PNS Set DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemputpimpinan dan anggota PDRD Kab.
    Tapin dalam rangka menghadiri RapatDewan Pengurus ADKASI diJakarta pada tanggal 07 s.d 09 Desember 2012 atasnama H. RASYID ALI, SE, MM. Pengesahan tanggal 2 Desember 2012.5 (lima) lIembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalamPropinsi bagi PNS Set DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemputpimpinan dan anggota PDRD Kab.
    Tapin dalam rangka menghadiriRapat Dewan Pengurus ADKASI diJakarta pada tanggal 07 s.d 09 Desember2012 atas nama H. RASYID ALI, SE, MM. Pengesahan tanggal 2 Desember2012.122. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalamPropinsi bagi PNS Set DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar danmenjemput pimpinan dan anggota PDRD Kab.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :29 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — Drs.H.SARWANI Bin SABERAN.
4010
  • Tapin dalam rangka menghadiri Rapat Dewan Pengurus ADKASI diJakarta pada tanggal 07 s.d 09 Desember 2012 atas nama H. RASYID ALI, SE, MM. Pengesahan tanggal 2 Desember 2012.122. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi bagi PNS Set DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput pimpinan dan anggota PDRD Kab.
    Tapin dalam rangkamenghadiri Rapat Dewan Pengurus ADKASI diJakarta pada tanggal 07s.d 09 Desember 2012 atas nama H. RASYID ALI, SE, MM. Pengesahantanggal 2 Desember 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerahdalam Propinsi bagi PNS Set DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantardan menjemput pimpinan dan anggota PDRD Kab.
    Tapin dalamrangka menghadiri Rapat Dewan Pengurus ADKASI diJakarta padatanggal 07 s.d 09 Desember 2012 atas nama H. RASYID ALI, SE,MM. Pengesahan tanggal 2 Desember 2012.122.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah dalam Propinsi bagi PNS Set DPRD Kab. Tapin dalam rangkamengantar dan menjemput pimpinan dan anggota PDRD Kab.