adalah Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkanMedia Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataudari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebutMedia Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan,produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

KesatuanRepublik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempatpengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produkhewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/ atau produk tumbuhan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UndangundangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebutMedia Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan,produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

AGENSIA IVONIA BERE alias AGNES dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan sebagai tetangga ; Bahwa saksi telah di pukul, di jambak rambutnya dan di cakar olehpara Terdakwa ; Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekirajam 14.00 Wita bertempat di jalan raya Bauatok, Dusun Bauatok,Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ; Bahwa awalnya saksi sedang melihat orang tua saksi yang hendakpergi ikut kampanye calon

rambut saksi koroban bahkan Terdakwa 1 dan Terdakwamenarik rambut saksi korban dari jalan raya hingga sampai di halamanrumah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mengakibatkan saksi korbanmengalami luka di sekitar wajah, kepala dan leher ;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN AtbMenimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa STEFANIA ASUNTABESIN alias FENI dan Terdakwa II VINSENSIA ABU alias VIN adalahsebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasanterhadap anak yaitu koroban AGENSIA

Sus/2021/PN.Sbwdari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebutMedia Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan,produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis AsingInvasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atauMedia

PN.SbwRepublik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempatpengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produkhewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/ atau produk tumbuhan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UndangundangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebutMedia Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan,produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan MediaPembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnyadisebut HPHK, Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnyadisebut HPIK dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yangselanjutnya disingkat OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawaadalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produktumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis AsingInvasif, Tumbuhan

maupun yang dipelihara oleh manusia.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media PembawaHama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK, Hamadan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK dan OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK yangselanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produkikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

OKA MANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 18 UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang karantina,hewan ikan dan tumbuhanyang disebut juga dengan media pembawa HPHK, HPIKatau OPTIK adalah hewan produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produktumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis invasif Tumbuhan dansatwa Liar, tumbuhan dan satwa Langka dan atau media pembawa lain yang dapatmembawa HPHK, HPIK dan OPTIK sedangkan menurut pasal 1 ke 13

Mentri PertanianNomor: 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukan dan tempatpengeluaran media pembawa Penyakit hewan karantina dan organisme penganggutumbuhan Karantina;Bahwa yang dimaksud dengan karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah sistempencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina, danrganisme pengganggu tumbuhan~ karantina serta pengawasan dan/ataupengendalian terhadap kKeamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan,dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia

sesualdengan ketentuan peraturan perundang ;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan MediaPembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebutHPHK, Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIKdan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkatOPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produkhewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan,PRG, SDG, Agensia

Produk Hewan, Ikan, ProdukHalaman 20 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN BtmIkan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebihdahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIKyang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan,ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG,SDG, Agensia

bahwa unsurturut serta telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apakah turut sertatersebut dilakukan dalam hal melakukan tindak pidana akan dibuktikan melaluipertimbangan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yangdimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnyadisebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan,tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

sesualdengan ketentuan peraturan perundang ;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan MediaPembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebutHPHK, Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIKdan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkatOPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produkhewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan,PRG, SDG, Agensia

melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, ProdukIkan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebihdahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIKyang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan,ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG,SDG, Agensia

., keterangannya telah di sumpah dipersidangandibacahkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Karantina hewan, ikan dan tumbuhanadalah Sistem Pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakitikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutupangan, keamanan pakan, dan mutu pakan, produk rekayasa genetik,agensia hayati, jenis asing vinatif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhansatwa

., keterangannya telah di sumpah dipersidangandibacahkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Karantina hewan, ikan dan tumbuhanadalah Sistem Pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakitikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutupangan, keamanan pakan, dan mutu pakan, produk rekayasa genetik,agensia hayati, jenis asing vinatif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhansatwa

Hewan , ikan dan tumbuhan , bahwa yang dimaksud denganKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantinaadalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama danHalaman 13 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tjspenyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, danorganisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ ataupengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamananpakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik,Agensia

Nomor21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan memilikiketerkaitan dengan Pasal 33 Ayat (1) huruf a undangundang tersebut makadapat dimengerti jika pemasukan yang dimaksud adalah dalam konteksmemasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK,HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan,produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan,PRG, SDG, Agensia

Pasal 1 angka (1) UURI No 21 Tahun 2019 tentangkarantina Hewan , ikan dan tumbuhan , bahwa yang dimaksud denganKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantinaadalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama danpenyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, danorganisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ ataupengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamananpakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik,Agensia

Nomor21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan memilikiketerkaitan dengan Pasal 33 Ayat (1) huruf a undangundang tersebut makadapat dimengerti jika pemasukan yang dimaksud adalah dalam konteksmemasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK,HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan,produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan,PRG, SDG, Agensia

keterangan ahli bernama: Ahli drh.ROMAULI BASA SIMATUPANG, SH, MH, di persidangan dan di bawahSsumpah yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dantersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakitikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina sertapengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan danmutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk RekayasaGenetik, Sumber Daya Genetik, Agensia

Pembawa ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagiHewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau ProdukTumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yangdimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnyadisebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan,tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebutKarantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnyahama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikanKarantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; sertapengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan danmutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk RekayasaGenetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN AmpTumbuhan dan Satwa

persyaratan Karantina sesuai dengan Pasal33, Pasal 34, dan Pasal 35 UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2019tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Bahwa tujuan dilakukan karantina yaitu sistem pencegahan masuk, keluardan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakitikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan danmutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk RekayasaGenetik, Sumber Daya Genetik, Agensia

melengkapi sertifikat kesehatan dari TempatPengeluaran yang ditetapbkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan,Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau ProdukTumbuhan:Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur initelah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa adalahhewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan,Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

maupun yang dipelihara oleh manusia.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media PembawaHama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK, Hamadan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK dan OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK yangselanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produkikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia

Kesatuan RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan MediaPembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau darisuatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN TteMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK,HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan,produk hewan,ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan,Pakan,PRG, SDG, Agensia

tahanan ;

tahanan ;

Pembawa ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia tidak melengkapi sertifikat Kesehatan dari negara asal bagiHewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau ProdukTumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yangdimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnyadisebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan,tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia