bersiap untukpergi meninggal lokasi tersebut, bahwa kemudian ketika baru pergi sekitar 5Meter datang orang dari PTPN VII Pring baru untuk menangkap anak SonyPangestu Bin Maskalun (alm), terdakwa dan terdakwa II untuk kemudiandibawa ke Polres Seluma.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tas Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihak PTPNVil Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izin usahaperkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agragia

Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihak PTPNVil Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izin usahaperkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agragia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah TerletakDi Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Surat DinasPerkebunan No. 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha TetapBudidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN

Polisi NomorRangka: MHUBC121AC148190, Nomor Mesin: JBC1EZ148860, yangsudah dimodif khusus untuk angkutan TBS. 1 (satu) buah stop kontak sepeda motor.yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksisaksi maupun Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusanini;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukanbukti surat sebagai berikut : Surat Keputusan Menteri Negara Agragia/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak

Surat Keputusan Menteri Negara Agragia/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian HakGuna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu SelatanProvinsi Bengkulu;4.

Surat Keputusan Menteri Negara Agragia/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang PemberianHak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten BengkuluSelatan Provinsi Bengkulu;4.

brondolan sawit sebanyak 7(tujuh) karung brondolan sawit dan 17 (tujuh belas) tandan sawit tersebuttanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PTPN VII Talo Pino.Bahwa perbuatan terdakwa Pihak PTPN VII Talo Pino mengalamikerugian materiil sebesar + Rp. 688.000, (Enam ratus delapan puluhdelapan ribu Rupiah)Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihakPTPN VII Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izinusaha perkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat KeputusanMenteri Negara Agragia

mengambil brondolan sawit sebanyak 7(tujuh) karung dan 17 (tujuh belas) tandan sawit tersebut tanpa ijin dantanpa sepengetahuan dari PTPN VII Talo Pino.Bahwa perbuatan terdakwa Pihak PTPN VII Talo Pino mengalamikerugian materiil sebesar + Rp. 688.000, (Enam ratus delapan puluhdelapan ribu Rupiah).Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihakPTPN VII Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izinusaha perkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat KeputusanMenteri Negara Agragia

tersebut, dimana kemudian setelah sekira 10 meter daritempat terdakwa memungut buah sawit, terdakwa dihentikan oleh satpamPTPN VII Talo Pino yang ketika itu sedang berpatroli; Bahwa perbuatan terdakwa Pihak PTPN VII Talo Pino mengalami kerugianmateriil sebesar + Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah); Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihak PTPNVil Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izin usahaperkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agragia

tempat terdakwamemungut buah sawit, terdakwa dihentikan oleh satpam PTPN VII TaloPino yang ketika itu sedang berpatroli; Bahwa perbuatan terdakwa Pihak PTPN VII Talo Pino mengalami kerugianmateriil sebesar + Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah); Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihak PTPNVil Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izin usahaHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Tasperkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agragia

bin sajib (alm) selaku satpam dariPTPN 7 Talo Pino telah mengintai dan memperhatikan ketika terdakwasedang memanen dan memindahkan tandan buah sawit, sehingga saksikuhardin bin sajib (alm) meyakini bahwa terdakwa telah memanen danmemindahkan tanda buah kelapa sawit milik PTPN 07 Talo Pino tanpa Izin.Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihak PTPNVil Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izin usahaperkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agragia

Surat Keputusan Menteri Negara Agragia/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian HakGuna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu SelatanProvinsi Bengkulu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:Kesatu

Surat Keputusan Menteri Negara Agragia/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang PemberianHak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten BengkuluSelatan Provinsi Bengkulu;Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui PTPN VII Talo Pinoadalah Perusahaaan Perkebunan yang dimaksud dalam UndangUndangNo 39 Tahun 2014, yang berbentuk badan hukum dan bergerak pada budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Pring BaruKecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, oleh karena

SANDABI INDAHLESTARI dan Terdakwa juga tidak pernah memiliki izin dari pihak PTSANDABI INDAH LESTARI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebute Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT SANDABI INDAH LESTARImengalami kerugian materiil sebesar + Rp. 170.000, (Seratus tujuh puluhribu Rupiah)e Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah pihak PTSANDABI INDAH LESTARI yang merupakan perusahaan yang memiliki izinusaha perkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agragia

izin dari pihak PTHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN TasSANDABI INDAH LESTARI untuk menjual atau menyimpan buah kelapasawit tersebut Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT SANDABI INDAH LESTARImengalami kerugian materiil sebesar + Rp. 170.000, (Seratus tujuh puluhribu Rupiah) Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah pihak PTSANDABI INDAH LESTARI yang merupakan perusahaan yang memiliki izinusaha perkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agragia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL/MENTERI AGRAGIA cq KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINS JAWA BARAT, cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTAMADYA BANDUNG, berkedudukan diJl. SoekarnoHatta ;10.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN, cq KEPALA KANTOR WILAYAH IV BADANURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA, cq KANTORPELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N),berkedudukan di JI.

Penggugat:
MARDHI
Tergugat:
1.Bank rakyat indonesia
2.ATR/BPN(Agragia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kota Sungai Penuh
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jambi
4.Mohd.Syafwan.,S.H.,M.Kn
5.Irwan Damhuri.,S.H
6.Selvina Aztira.,S.H.,M.Kn

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sungai Penuh
Terbanding/Tergugat II : ATR/BPN(Agragia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kota Sungai Penuh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jambi
Terbanding/Tergugat IV : Mohd.Syafwan.,S.H.,M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Irwan Damhuri.,S.H
Terbanding/Tergugat VI : Selvina Aztira.,S.H.,M.Kn

Mentri Agragia dan. 73 RY SIAL SAAS RAdER LETS BAANasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTBCq.

Surat Keputusan Gubernur KDH Tkt Maluku tanggal 26April 1985 Nomor DA 151/71/HMB/KMA/85 atas nama Ny LeberinaSoumokil/Sitaniapessy yang telah beralin kepemilikannya atas namaYolanda Hanace Soumokil secara hibah sesuai Akta Hibah yang dibuatpada PPAT Dr Roy Prabowo Lenggono,SH,MH,M.Kn tanggal 8Desember 2017 Nomor 313/2017,telah dilaksanakan sesuai proseduryang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah JoPeraturan Menteri Negara Agragia

;Bahwa pada saat pergi Ke Kantor Agragia, Penggugat (Fredy Rajalabis) tidakIGA SUI j~mnnmnnn nnn nen nnn rn IBahwa setelah dari Kantor Agraria saksi pulang dan singgah / bertamu dirumahnya Penggugat (Fredy Rajalabis).;Bahwa yang punya ide untuk singgah / bertamu di Rumahnya Penggugat(Fredy Rajalabis) adalah ide Bapak Raja Hative Besar.;Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat (Fredy Rajalabis).

Penguasaan ituberarti pengelolaan ("beheer") yang bermaksud memberi wewenangHalaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2019/PT DKI.kepada Pemerintah untuk secara aktip bercampur tangan didalam soalpemindahan haknya;Bahwa, Pasal 2 ayat (2) huruf a, UU RI Nomor 5 tahun 1960, tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agragia, menyatakan bahwa yangdimaksud dengan Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur danmenyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

Surat Keputusan Gubernur Provinsi SumateraUtara No. 46/K/Agragia, tanggal 18 Desember 1951 ;e Bahwa sebelum perkara ini diajukan Sulaiman Alias Lai Sie Min telahmengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) tentang keabsahan SertifikatHak Milik No. 1235/Karang Berombak dengan luas tanah 1.562 m* danSertifikat Hak Milik No. 1228/Karang Berombak dengan luas 1.586 m?masingmasing an. Tergugat (ic. Sutanto) , terdaftar dibawah perkaraNomor: 16/G.TUN/2008/PTUNMDN jo.

Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat;Ayat (3) : pendaftaran tanah diselenggarakan denganmengingat keadaan negara dan masyarakat,keperluan lalu lintas sosial, ekonomi sertakemungkinan penyelenggaraan, menurutpertimbangan Menteri Agragia ;Ayat (4) : dalam Peraturan Pemerintah di atur biayabiayayang bersangkutan dengan pendaftaran termaksuddalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwarakyat yang tidak mampu dibebaskan daripembayaran biayabiaya tersebut;

serifikat hakalas tanah adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan harusdikesampingkan oleh Majelis Hakim karena sesuai dengan pertimbanganMajelis Hakim yang menyatakan bahwa "sertifikat hak alas tanah yangberasal dari adanya penetapan. yaitu pemberian hak alas tanah yangberasal dari tanah negara dapat berupa hak milik, hak guna usaha dan hakguna bangunan. hak pakai dan pengelolaan termasuk tanah negara yangmenjadi objek landreform dan hakhak yang diberikan menurut pasal 66Peraturan Menteri Negara Agragia

Pasal 32 ayat (20 PPNo 24 Tahun1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa apabila suatuobyek tanah telah diterbitkan Sertikatnya dan secara nyata telahdikuasai oleh yang berhak maka setelah 5 tahun sejak diterbitkannyasertikat itu. orang lain tidak dperbolehkan menuntut obyek tanahtersebut;Menimbang, bahwa sebuah Peraturan Pemerintah (PP) adalahmerupakan aturan pelaksanaan atas suatu UndangUnang, sehinggatidak boleh bertentangan dengan UU Sektoral diatasnya dalam hal iniUndang Undang Pokok Agragia