Mencatatkan Keputusan ini dalam di Buku Tanah dan Sertipikat HakMilik Nomor : 1110 /Kelurahan Kalibeber ke Kantor PertanahanKabupaten Wonosobo;Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut Posita 5 diatasdiperlukan jin Penggunaan Tanah ( IPT) oleh Kantor Agraia dan TataRuang Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo, diajukan oleh Pemohonyang namanya sama seperti yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik;Bahwa mengingat obyek obyek Jual Beli tanah tersebut dalam SertipikatHak Milik No. 1110, Desa /Kelurahan

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il selama ini Penggugat temui untukmelaksanakan dan menanda tangani Akta Otentik Jual Beli di Notaris sulitditemui, maka mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa perkara ini menghukum Tergugat dan Tergugat Il untukmelaksanakan dan menanda tangani akta otentik jual beli sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta hak milik Penggugatdan menghindari hak Penggugat dalam mengurus jin Pengunaan Tanah(IPT) kepada kantor Agraia

dan Tata Ruang Badan PertanahanKabupaten Wonosobo menjadi gugur demi hukum, maka mohondengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara inimemerintahkan Pejabat Agraia dan Tata Ruang Badan PertanahanKabupaten Wonosobo memproses balik nama Sertipikat Hak Milik No.1110, Desa /Kelurahan Kalibeber, luas 400 M2 atas nama TITIK KUNHANIFAH (Tergugat ) menjadi atas nama Aprilia Christin Bagaswati bintiEsrom Pujowiyono (Penggugat) sesuai dengan prosedure dan ketentuanhukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan

Menetapkan memerintahkan Pejabat Agraia dan Tata Ruang BadanPertanahan Kabupaten Wonosobo untuk memproses balik namaSertipikat Hak Milik No. 1110, Desa /Kelurahan Kalibeber, luas 400M2 atas nama TITIK KUN HANIFAH (Tergugat ) menjadi atas namaAprilia Christin Bagaswati binti Esrom Pujowiyono (Penggugat) sesuaidengan prosedure dan ketentuan hukum yang berlaku;Halaman 4 dari 20Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Wsb.4. Menghukum Tergugat!

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il selama ini Penggugat temui untukmelaksanakan dan menanda tangani Akta Otentik Jual Beli di Notaris sulitditemui, maka mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa perkara ini menghukum Tergugat dan Tergugat Il untukmelaksanakan dan menanda tangani akta otentik jual beli sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta hak milik Penggugatdan menghindari hak Penggugatdalam mengurus ljin Pengunaan Tanah(IPT) kepada kantor Agraia

Bahwa, menanggapi dalil Petitum Penggugat yang mohon Pengadilan TataUsaha Negara untuk mewajibkan Tergugat mencabut surat keputusan TataUsaha Negara in casu Sertipikat Hak Milik No. 5821/Kelurahan Lontar danSertipikat Hak Milik No. 4752/Kelurahan Lontar, Tergugat menolak tegaskarena sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 112 Peraturan Menteri NegaraAgraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan Pasal125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraia/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9

Tahun 1999, kewenangan pembatalan hanyapada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau MenteriNegara Agraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional ; 237.

Bahwa perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuanUndangUndang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang UndangUndangPokok Agraia, khususnya ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960,yang menyebutkan : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentinganbangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hakhak atastanah adat di cabut, dengan memberi kerugian yang layak danmenurut cara yang diatur dengan undangundang dan memoryvantolichtingnya yang menyebutkan : pasal ini merupakan jaminanbagi rakyat menganai hakhak

juga bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraia,khususnya ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan :Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara sertakepentingan bersama rakyat, hakhak atas tanah adat di cabut, denganmemberikerugianyang layak dan menurut cara yang diatur denganundangundang dan memory vantolichtingnya yang menyebutkan : pasalini merupakan jaminan bagi rakyat menganai hakhak atas tanah.Pencabutan

Bahwa alasan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyebutkan pada tahun1994 pada pengukuran tanah dari Kantor Agraria (Kantor PertanahanKabupaten Bantaeng) dalam rangka Proyek Nasional Agraia (PRONA),dimana tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanahyang sah yang pada waktu itu dst ......Adalah suatu alasan dan/atau gugatan yang kadaluwarsa berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 menyebutkan"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara

Sulawesi Tenggara No. 15/HM/P3 HT/I/1984tanggal 8 Juni 1984 memutuskan : Memberikan Hak Milik Kepada Saudara Lasuba dkk (10 orang)seperti tercantum lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini,pemohon tersebut diatas sebidang tanah seluas masingmasingsebagaimana tercantum pada lajur 4 daftar lampiran tersebut tanahtersebut dipergunakan sebagai tanah pertanian yang baik, untukmemperoleh tanda bukti hak (sertifikat) Hak Milik ini harus didaftarkan pada Kantor Agraia Daerah Kabupaten, dan membayarbiaya

Dahulu terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, tanda bukti hak sertifikat Nomor M. 109 seluas 2257 m2 yang diuraikan dalam peta situasi/gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraia Kotamadya Dati II Semarang tanggal 19 Pebruari 1982 Nomor 736/1982.b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5335/Srondol Wetan atas nama Y.

Dahulu terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, tanda bukti hak sertifikat Nomor M. 190 seluas 762 m2 yang diuraikan dalam peta situasi/gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraia Kotamadya Dati II Semarang tanggal 30 Desember 1985 Nomor 1450/85.c. Sertifikat Hak Milik Nomor 5336/ Srondol Wetan atas nama Y.

Dahulu terletak di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, tanda bukti hak sertifikat Nomor M. 191 seluas 1500 m2 yang diuraikan dalam peta situasi/gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraia Kotamadya Dati II Semarang tanggal 31 Desember 1985 Nomor 14502/11985.4. Menyatakan bahwa 3 (tiga) buah sertifikat yang dikuasai Tergugat dalam Rekonpensi tidak berkekuatan hukum, terdiri dari:a. Sertifikat Hak Milik Nomor 5334/Srondol Wetan atas nama Y.

Dahulu terletak di KelurahanPedalangan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya DaerahTingkat Il Semarang, tanda bukti hak sertifikat Nomor M. 109 seluas2257 m2 yang diuraikan dalam peta situasi/gambar situasi yang dibuatHalaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2016/PNSmgoleh Kantor Agraia Kotamadya Dati II Semarang tanggal 19 Pebruari1982 Nomor 736/1982.b.

yang diuraikan dalam petasituasi/gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraia Kotamadya Dati IISemarang tanggal 30 Desember 1985 Nomor 1450/85.c. Sertifikat Hak Milik Nomor 5336/ Srondol Wetan atas nama Y.SOEWARTO yang terletak di Jalan Durian Raya, Kelurahan SrondolWetan, Kecamatan Banyumanik, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 13Mei 2013 berdasarkan gambar situasi Nomor 00048/SrondolWetan/2013 tertanggal 1142013 seluas 1500 M2.

yang diuraikan dalam peta situasi/gambar situasi yangdibuat oleh Kantor Agraia Kotamadya Dati Il Semarang tanggal 31Desember 1985 Nomor 14502/11985.4. Menyatakan bahwa 3 (tiga) buah sertifikat yang dikuasai Tergugat dalamRekonpensi tidak berkekuatan hukum, terdiri dari:a.

No. 3241 K/Pdt/2003bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti(Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) kurangcermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, di mana Pemohon Kasasitelah menguasai tanah sengekta lebih dari 30 tahun, demikian pula telahmemiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Agraia No.48171/1968, Hak MilikNo.148 atas nama Panidi, sehingga putusan judex facti patut untuk dibatalkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Fotokopi surat Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Al MarhumahCACCE, di keluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kabupaten Pinrang Nomor264 tertanggal 8 Pebruari 1982, bermaterai secukupnya, distempel pos dantelah dicocokan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.6.Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)orang saksi yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahnyamasingmasing pada pokoknya sebagai berikut:Saksi pertama, Warda binti Maside,umur 63 tahun

Sulawesi Tenggara No. 15/HM/P3 HT/I/1984tanggal 8 Juni 1984 memutuskan : Memberikan Hak Milik Kepada Saudara Lasuba dkk (10 orang)seperti tercantum lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini,pemohon tersebut diatas sebidang tanah seluas masingmasingsebagaimana tercantum pada lajur 4 daftar lampiran tersebut tanahtersebut dipergunakan sebagai tanah pertanian yang baik, untukmemperoleh tanda bukti hak (sertifikat) Hak Milik ini harus didaftarkan pada Kantor Agraia Daerah Kabupaten, dan membayarbiaya

Medan pada tanggal tanggal 17 April 2018, dengan Nomor No.229/Pdt.P/2018/PN.Mdn, untuk Membagi/ Mengalihkan/Menyerahkan bahagian abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut kepada sesama Ahli Waris yaitu terhadap bagian yang tidak terpisah dari :

• sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah SHM No. 2471, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia

sedang pada sisi lain menyebut tidakdikonversi dan dengan demikian Pemberian Hak yang berasal dari TanahNegara;Bahwa dengan adanya pertentangan tersebut, maka jelas tidak mugkin duaduanya benar, tetapi pada kenyataannya Judex Factie Pengadilan TinggiPertama in casu Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan hukumbahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.7 1992 telah sesuaidengan peraturan perundangundangan tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Judex Factie menunjuk Surat Edaran Menteri Negara Agraia

Polmas melaluiPTUN Makassar atas adanya pihak Agraia/BPN memberikan sertifikattanah milik pelapor, dan oleh PTUN Makassar mengabulkan gugatantersebut dengan putusannya No. 02/G.TUN/2002/PTUN.Mks, tanggal 6September 2002 putusan mana telah dikuatkan oleh PTUN tingkat bandingdi Makassar ; Peristiwa tersebut di atas oleh TerdakwaTerdakwa mengakui dipersidangan bahwa mereka benar telah menduduki tanah sawah tersebutyang walaupun pihaknya kalah dlam perkara perdata, sehingga denganfakta ini menurut kami

HP di jalan TeukuUmar Bojonegoro untuk menserviskan HPnya, lalu ketika korban AnitaAgraria hendak pulang namun dibuntuti oleh terdakwa denganmenggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Honda supra Nopol: S4780BI, dan sesampainya dijalan Veteran terdakwa terus membuntuti dan lalumemepet motor korban Anita Agraria sambil berusaha untuk mengambilkunci kontak sepeda motor korban Anita Agraria dengan menggunakantangan kiri terdakwa, dan karena terdakwa tidak bisa mengambil kuncisepeda motor korban Anita Agraia

Bahwa perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuanUndangUndang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang UndangUndangPokok Agraia, khususnya ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun1960, yang menyebutkan : Untuk kepentingan umum, termasukkepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat,hakhak atas tanah adat di cabut, dengan memberi kerugian yanglayak dan menurut cara yang diatur dengan undangundang danmemory vantolichtingnya yang menyebutkan : pasal ini merupakanJaminan bagi rakyat menganai hakhak

Menyatakan hukum, bahwa tindakan pihak turut Tergugat atau Tergugat Ilmenerbitkan sertifikat hak milik (GSHM) terhadap tanah tambak objek sengketatersebut atas nama pihak Tergugat dengan nomor SHM yakni 616 tanggal21 Maret 2001 adalah suatu tindakan yang melawan hukum, khususnyaUndangUndang Agraia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Desa PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, sehingga adalah patut dan wajar dinyatakan hukumbahwa Tergugat Il tidak

Ginting dkk (Tergugat Il, III, IV dan V) kepada Bee Robin(Tergugat VI) di hadapan Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuanhukum tentang pertanahan yaitu UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraia Juncto Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 sehingga telah terjadi penyerahan yuridis (juridiche levering)atas tanah terperkara dan dengan diserahkannya objek tanah terperkaraoleh T.Ginting dkk kepada Bee Robin dan selajutnya Bee Robin menguasaitanah a quo dengan membangun pagar

Lilik Erlina mantan istri pertamaEnding Urianto meskipun sudah bercerai dengan Ending Urianto tahuin 2000secara sah memproses tanah ending urianto kepada anakanaknya melauiKepala kantor Kementrian agraia dan Tata Ruang/BPN Situbondo dengancara memalsu tanda tangan penjual tanah asal, sekretaris DesaKesambirampak, menggunakan balngko kosong/bodong, memakai domicilybodong bekerja sama dengan Reno Widigdyo, SH. Dan Kristinn MarianceNgawitiana terhadap tanah pembelian H.

yang diuraikan dalam petasituasi/gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Agraia KotamadyaDati Il Semarang tanggal 19 Pebruari 1982 Nomor 736/1982.. Sertifikat Hak Milik Nomor 5335/Srondol Wetan atas nama Y.SOEWARTO yang terletak di Jalan Durian Raya, KelurahanSrondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, PropinsiJawa Tengah tertanggal 13 Mei 2013 berdasarkan gambar situasinomor 00047/Srondol Wetan/2013 tertanggal 1042013 seluas762 M2.

yangdiuraikan dalam peta situasi/gambar situasi yang dibuat olehKantor Agraia Kotamadya Dati Il Semarang tanggal 30 Desember1985 Nomor 1450/85..

yang diuraikan dalam petasituasi/gambar situasi yang dibuat olen Kantor Agraia KotamadyaDati Il Semarang tanggal 31 Desember 1985 Nomor14502/11985.4. Menyatakan bahwa 3 (tiga) buah sertifikat yang dikuasai Tergugatdalam Rekonpensi tidak berkekuatan hukum, terdiri dari:a.

Selanjutnya sertifikat hak milik tanah Tergugat dalam jawaban Ini ditandai dengan kode surat buktiT.I3 dan sebagai dasar/ bukti bahwa sertifikat hak milik tanah Tergugat I, dibuat berdasarkan hak milik adat(vide, surat bukti T.I3) lembaran 5 Bahwa dengan demikian maka hak kepemilikan tanah Tergugat menurut hukum pertanahan/ agraia adalah sah dan kuat karena berupa sertifikat hak milik.

Bahwa sekitar tahun 2019, Penggugat memperolehinformasi dari keluarga Penggugat kalau objek sengketa masukdalam wilayah Prona ( Projek Nasional ) dari BPN Luwu Timuruntuk diberi kesempatan kepada masyarakat desa Koronciamengurus dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) secara Gratis,sehingga Pengugat datang untuk mengurus hak kepemilikanPenggugat ( objek sengketa ) akan tetapi didapatkan keterangandari BPN/Badan Pertanahan Agraia/Tata Ruang Luwu Timur( Tergugat IV ) kalau telah terbit sertifikat

bahwa sekitar tahun 2019, Penggugat memperolehinformasi dari keluarga Penggugat kalau objek sengketa masuk dalamwilayah Prona ( Projek Nasional ) dari BPN Luwu Timur untuk diberiHalaman 23 dari 30 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN MIlkesempatan kepada masyarakat desa Koroncia mengurus dan menerbitkanSertifikat Hak Milik (SHM) secara Gratis, sehingga Pengugat datang untukmengurus hak kepemilikan Penggugat ( objek sengketa ) akan tetapldidapatkan keterangan dari BPN/Badan Pertanahan Agraia