Ditemukan 103 data
21 — 14
Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diPerumahan Tanah Baru Blok C No.9,Kelurahan TanahBaru Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan luastanah 120 M2, Sertifikat Hak Milik No.10578, tahun1986, yang dikeluarkan Kantor Agrari KabupatenBogor, atas nama Tergugat ( Bukti P3).;2. Sebidang tanah milik adat SPPT Nomor ; 0014.0,Persil No.89.S, Blok 006, Kohir No.866/0048, seluas150 M?
, Sertifikat Hak Milik No.10578,tahun 1986, yangdikeluarkan Kantor Agrari Kabupaten Bogor, atasnama Tergugat ; . Sebidang tanah milik adat SPPT Nomor ; 0014.0,Persil No.89.S, Blok 006, Kohir No.866/0048, seluas150 M?, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, KotaBogor, Kecamatan . Kota Bogor Utara, Ciluar.Berdasarkan Akta = Jual Beli No. 207/BOUT/1998,tanggal 4 Juni 1998 yang dibuat dan ditanda tanganioleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kec.BogorUtara 3 oee eee.
77 — 28
dari Almarhum Johan Elam Simanungkalit ( sesuaidengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:85/SKLB/VIII/1997, tanggal 23Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tampan Pekanbaru dansurat Keterangan Ahli Waris Nomor :477.20.5/X/Disdukcap/2012/749, tertanggal29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Pekanbaru);Bahwa oleh karenaa tanah sengketa a quo yang berdasarkan Surat Penegasan HakMilik Nomor : IA.407/KR/PMH/SK/67, yang di keluarkan oleh Departemen Agrari
Menyatakan tanah sengketa yang Surat Penegasan Hak Milik Nomor: IA.407/KR/PHM/SK/67, yang dikeluarkan oleh Departemen Agrari (sekarang Badan PertahanNasional) tertanggal 16 Desember 1967 saat ini berada di penguasaan Tergugatadalah merupakan peninggalan warisan yang belum terbagi dari Almarhum JohamElam Simatukalit.4.
Menyatakan tindak Tergugat I yang menguasai Surat Penegasan Hak Milik Nomor:1A.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan olrh Departemen Agrari (sekarang BadanPertahan Nasional) tertanggal 16 Desember 1967 tersebutadalah perbuatan melawanhukum (on recht matige daad).8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Surat Penegasan Hak MilikNomor: IA.407/KR/PHM/SK/67 yang dikeluarkan oleh Departemen Agrari(sekarang Badan Pertahan Nasional).9.
105 — 27
Peraturan Menteri Negara Agrari /Kepala BPN Nomo 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Pasal 125 ayat 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan :Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan PutusanPengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala KantorPertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftarumum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/KetuaPengadilan atau Putusan Pengadilan
74 — 27
Putusan No.0019/Pdt.G/2016/PA.Sbgamadya Sibolga, Desa Pasar Belakang, Hak Milik No. 17 Kepala SubDirektorat Agrari Kotamadya Sibolga tanggal 13 Pebruari 1975;10.2.
Terbanding/Terdakwa : SURIATI, SH Binti Alm. ABDUL JALIL
75 — 19
Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksana melaluiPeraturan Menteri Negara Agrari/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa benar perbuatan terdakwa selaku KASI Hubungan Hukum danPertanahan pada Kantor BPN Kota Lhokseumawe yang menerima uang dar!pihak PT.
APRI RAHMAN
Tergugat:
LALA NURLELA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KELURAHAN PANANJUNG KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT
2.CAMAT KECAMATAN TAROGONG KALER
3.KEMENTRIAN AGRARI DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
4.OEMIE IRAWATI HENDRAYANI. SH. Sp.I (nOTARIS) DAN SELAKU PPAT
44 — 11
Penggugat:
APRI RAHMAN
Tergugat:
LALA NURLELA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KELURAHAN PANANJUNG KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT
2.CAMAT KECAMATAN TAROGONG KALER
3.KEMENTRIAN AGRARI DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
4.OEMIE IRAWATI HENDRAYANI. SH. Sp.I (nOTARIS) DAN SELAKU PPAT
54 — 28
harusdibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding adalah pihak yangdikalahkan dalam peradilan tingkat banding , maka Para Terbanding harusdihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilantersebut;Mengingat peraturan hukum dari perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agrari
73 — 24
Peraturan Menteri NegaraAgrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997tentang peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan MenteriNegara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun1999 tentang pelimpahan wewenang Pembeian Hak atas Tanahserta Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian danpembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ; .
22 — 4
Tanpa ijin yang berhak /kuasanya yang sah;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal angka 2 yang dimaksud berhakialah jika menguasai tanah 1/a : Negara dalam hal ini Menteri Agrari atau pejabat yangditunjuknya dan, 1/b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu ;Menimbang ,bahwa di dalam pasal 16 UndangUndang nomor 5 Tahun 1960Tentang Pearaturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa hakhak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : hak milik, hak guna usaha , hak gunabangunan
48 — 2
Desember 1996 yang dibuat oleh KantorKelurahan Kedaton, Kecamatan Kota Kayuagung (Bukti T2) serta dikuatkanoleh Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor : 591 / 2 /SKT / KAG/I/1997, tanggal 3 Januari 1997 yang dibuat oleh Camat Kota Kayuagung,Kabupaten Ogan Komering Ilir. tanah tersebut lebih kurang 10.000 M3 yangmana tanah dimaksud adalah merupakan sebidang tanah yang diperkarakan olehPenggugat dalam perkara ini ;Bahwa tanah milik orangtua Tergugat I dimaksud sudah pula terdaftar di RegisterKantor Agrari
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Lamongan
Tergugat:
Mashari
33 — 2
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agrari Djawa Timur Nomor1/AGR/89/XI/M.H/O1G/1964 atas nama Ngatuka Desa NgambekKecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, tanggal 29 Desember 1964,selanjutnya diberi tanda P6;7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/2014, tanggal 19 September 2010,selanjutnya diberi tanda P7 ;8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Mashari,tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P8 ;9.
Terbanding/Penggugat : SADDIA
52 — 23
27/PNT/2N17 fer MinDipindai dengan CamScanner sebagai pelaksanaan dari UU No.5 tahun 1960 tentang agrari.
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan Listrik Negara (Persero)berkedudukan di Jakarta diterbitkan tertanggal 5 Juni 1998:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah sebagai pelaksana UndangUndang Pokok Agrari Nomor5 Tahun 1960 menyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang
73 — 57
tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat(vide bukti T1);1011Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan jual beli tanah tersebut Hakim menilaiadalah sebagai sebuah bentuk perjanjian yang harus tunduk pada kentutan dalam Pasal1320 KUH Perdata, selain itu oleh karena objek jual beli adalah tanah yang merupakansebagai benda tetap, maka selain tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata,maka jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam undang undang Nomor1960 Tentang Peraturan dasar pokok pokok agrari
JOKO SATRIO, SE.SH
Terdakwa:
David Sembiring Brahmana
31 — 5
BrahmanaMenimbang, bahwa tujuan terdakwa menguasai tanah tersebutadalah untuk memanfaatkan hasilnya dan juga untuk memiliki tanahtersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atastelah nyata perbuatan terdakwa mengusai dan memakai tanah itusehingga menurut hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukumAd.3.Unsur Tanpa ijin yang berhak /kuasanya yang sah;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 yangdimaksud berhak ialah jika menguasai tanah :1/a : Negara dalam hal ini Menteri Agrari
33 — 10
Dan setelah berlakunya Undangundang no. 5 tahun 1960,kewenangan itu berlaih kepada Kantor Agrari/Badan Pertanahan Nasional.3.2Bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Indonesia yang dilaksanakan olehJawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tersebutmengasilkan tiga hal yaitu; 3.2.1 Buku pendaftaran tanah yang diberi nama Buku Pendaftaran Huruf Cyang memuat data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsitanah terinci perDesa serta identitas pemiliknya dalm bentuk blok
76 — 23
Ha (Bukti P.5 )antara PENGGUGAT dengan Tuan Petugas Agrari Seluas, 2,/% Ha (Bukti hilang dikir Desa) Putusan.
Terbanding/Tergugat I : RICHARD MAZACK MUSKITA
Terbanding/Tergugat II : ANDRE SALEKY
Terbanding/Tergugat III : LINA HEHANUSSA
Terbanding/Tergugat IV : NALDO TALAKUA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
76 — 18
Hal ini diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agrari Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentun Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97..
ACHMAD YANI
Tergugat:
1.RATNA TJAYANI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA UTARA
3.NOTARIS PPAT. ARMIDAS MOENIR, SH
227 — 127
Bahwa Turut Tergugat menerbitkan sertipikat aquo tersebut telasesuai wewenang sebagai pelaksana Administrasi PendaftranPertanahan sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960, PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran Tanah, PeraturanMentri Agrari No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran Tanah.Sehingga keraguan dari pihak Para Penggugat, terbantahkan.PETITUMBahwa berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas makadapat ditegaskan
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa objek sengketa belum memiliki sertifikat hak milik sehinggamenurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agrari bagian keempat dengan tegas menyatakan:Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2016A. Hakhak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekasswapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undangundang ini hapus dan beralin kepada negara;B.