DIGITAL AKURASI tersebut;

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI tersebut;

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI tersebut;

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI, beralamat di Jalan Taman Sari VIlNomor 5, Jakarta Barat 11150, dalam hal ini memberikan kuasakepada: 1. Sandy Indrawan, S.H., 2. Karhawi Yapar, S.H., 3.Heru H. Siswanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor713/SK/VIVKV2012, Tanggal 12 Juli 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI.

Digital Akurasi, NPWP 01.860.151.8.032000, beralamat di Jalan Taman Sari VIl Nomor 5, Jakarta Barat 11150, tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.

Digital Akurasi, adalah karena Putusan perkaraNomor : 38123/ PP/M.XIV/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatuputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (vide Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 38123/ PP/M.XIV/16/2012 diputus olehMajelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara pada tanggal 14 Mei2012, dan oleh karenanya Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali initelah

DIGITAL AKURASI, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

DIGITAL AKURASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. ImamSoebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan LingkunganPeradilan Tata Usaha Negara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.

DIGITAL AKURASI tersebut;

DIGITAL AKURASI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI, tempat kedudukan di Jalan Taman Sari VII Nomor 5,Jakarta, diwakili oleh Ferro Chandra Prasetio selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. Sandy Indrawan, SH., 2. Karhawi Yapar, SH., 3. HeruH.

ajukan dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38118/ PP/M.XII/16/2012, tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding NomorKEP778/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2007 Nomor 00074/207/07/032/10 tanggal 03 Desember 2010, atas nama: PT.Digital Akurasi

Digital Akurasi, adalah karena Putusan PerkaraNomor 38118/PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatuputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (vide Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 38118/ PP/M.XII/16/2012 diputusoleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara pada tanggal14 Mei 2012, dan oleh karenanya Pengajuan Permohonan PeninjauanKembali ini telah

DIGITAL AKURASI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan

DIGITAL AKURASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., KetuaMuda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH..MH. dan Dr. H. Supandi,SH.

DIGITAL AKURASI tersebut;

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Digital Akurasi, NPWP 01.860.151.8.032000, beralamat di Jalan Taman Sari VIINomor 5, Jakarta Barat 11150, tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38126/PP/M.XII/16/2012,Tanggal 14 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padaTanggal 6 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 716/SK/VII/KI

Digital Akurasi, adalah karena Putusan perkara Nomor :38126/ PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku(vide Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 tentang PengadilanPajak);Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 38126/ PP/M.XII/16/2012 diputus olehMajelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara pada tanggal 14 Mei 2012,dan oleh karenanya Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini telah

DIGITAL AKURASI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan

DIGITAL AKURASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., KetuaMuda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI, tempat kedudukan di Jalan Taman Sari VII Nomor 5,Jakarta, diwakili oleh Ferro Chandra Prasetio selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. Sandy Indrawan, SH., 2. Karhawi Yapar, SH., 3. HeruH.

ajukan dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38127/ PP/M.XII/16/2012, tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding NomorKEP787/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2007 Nomor 00083/207/07/032/10 tanggal 03 Desember 2010, atas nama: PT.Digital Akurasi

Digital Akurasi, adalah karena Putusan Perkara Nomor38127/PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku(vide Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak);3.

DIGITAL AKURASI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan

DIGITAL AKURASI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI, diwakili oleh FERRO CHANDRA PRASETIOJabatan DIREKTUR, berkedudukan di Jalan Taman Sari VIl No. 5, Jakarta.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. SANDY INDRAWAN, SH2. KARHAWI YAPAR, SH3. HERU H.

Digital Akurasi, NPWP 01.860.151.8.032000,beralamat di Jalan Taman Sari VIl Nomor 5, Jakarta Barat 11150, tidak dapatditerima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38128/PP/M.XIV16/2012, tanggal 14 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 718/SK/VIVKI/2012 tanggal 12

Digital Akurasi, adalah karena Putusan perkaraNomor : 38128/PP/M.X1V16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatuputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (vide Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 38128/PP/M.XIV/16/2012 diputus olehMajelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara pada tanggal 14 Mei2012, dan oleh karenanya Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali initelah sesuai

DIGITAL AKURASI, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

DIGITAL AKURASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH,Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan H.Yulius, S.H., M.H.

DIGITAL AKURASI tersebut;

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI, diwakili oleh FERRO CHANDRA PRASETIOJabatan DIREKTUR, berkedudukan di Jalan Taman Sari VIl No. 5, Jakarta.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. SANDY INDRAWAN, SH2. KARHAWI YAPAR, SH3. HERU H.

Digital Akurasi, NPWP. 01.860.151.8.032000, beralamat di Jalan Taman Sari VIl Nomor 5, Jakarta Barat 11150, tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38122/PP/M.XIV16/2012, tanggal 14 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 712/SK/VIVKI/2012 tanggal

Digital Akurasi, adalah karena Putusan perkaraNomor : 38122/PP/M.XI/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatu putusanyang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);.

DIGITAL AKURASI, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

DIGITAL AKURASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Magelis,H. Yulius, SH.MH dan Dr. H.

DIGITAL AKURASI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI, tempat kedudukan di Jalan Taman SariVII, Nomor 5, Jakarta Barat 11150, dalam hal ini diwakili olehFERRO CHANDRA PRASETIO, selaku Direktur PT. DigitalAkurasi, selanjutnya memberi kuasa kepada:1. SANDY INDRAWAN, S.H.;2. KARHAWI YAPAR, S.H.;3. HERU H. SISWANTO, S.H.

Digital Akurasi, NPWP01.860.151.8.032000, beralamat di Jalan Taman Sari VII, Nomor 5, JakartaBarat 11150, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38124/PP/M.XII/Halaman 4 dari 9 halaman.

Digital Akurasi, adalah karena PutusanPerkara Nomor PUT.38124/PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapatsuatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 5 dari 9 halaman.

Digital Akurasi tersebut tidak beralasan sebagaimana dimaksudPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembaliini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang

DIGITAL AKURASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 620/C/PK/PJK/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H.

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIGITAL AKURASI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIGITAL AKURASI, diwakili oleh FERRO CHANDRAPRASETIO, selaku Direktur PT. Digital Akurasi, tempat kedudukandi Jalan Taman Sari VII Nomor 5, Jakarta Barat, 11150;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. SANDY INDRAWAN, S.H.;2. KARHAWI YAPAR, S.H.;3. HERU H. SISWANTO, S.H.

Banding ajukan dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.38121/PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding NomorKEP781/WPJ.05/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2007 Nomor 00077/207/07/032/10 tanggal 3 Desember 2010, atas nama: PT.Digital Akurasi

Digital Akurasi, adalah karena Putusan Perkara Nomor38121/PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku(vide Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak);3 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 38121/PP/M.XH/16/2012 diputus olehMajelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara pada tanggal 14 Mei 2012,dan oleh karenanya pengajuan permohonan peninjauan kembali ini telah

Digital Akurasi, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, makasebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biayaperkara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor

DIGITAL AKURASI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H.dan Dr.

DIGITAL AKURASI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Penggugat:
SUWITO DIrektur PT Optimus Globalindo
Tergugat:
PT KAWAN SEJATI AKURASI
Turut Tergugat:
IVONE FERANIKA Direktur PT KAWAN SEJATI AKURASI

SURYAMAS AKURASI

Penggugat:
1.SUWITO
2.Suwito (Direktur PT Optimus Globalindo)
Tergugat:
1.IVONE FERANIKA
2.IVON FERANIKA (Direktur PT Kawan Sejati Akurasi)

Kawan Sejati Akurasi (PT.

Kawan Sejati Akurasi, sehingga apabila GugatanPenggugat menggugat Tergugat (Ny.

Kawan Sejati Akurasi), sehingga untuk pembayaran kelebihanpengiriman biji plastik itulan yang membuat keadaan keuangan Tergugatselaku Direktur PT. Kawan Sejati Akurasi menjadi terkendalapembayarannya, dikarenakan penyerapan produksi ke para konsumenmenjadi tidak maksimal. Bahwa selain itu, antara Tergugat selaku DirekturPT. Kawan Sejati Akurasi dengan Penggugat selaku Direktur PT.

Kawan Sejati Akurasi), sehinggadengan demikian membuat keadaan keuangan Tergugat selaku Direktur PT.Kawan Sejati Akurasi menjadi terkendala pembayarannya, dikarenakanpenyerapan produksi ke para konsumen menjadi tidak maksimal. Bahwaselain itu, antara Tergugat selaku Direktur PT. Kawan Sejati Akurasi denganPenggugat selaku Direktur PT.

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 1Qu Direktori Putusan Mahkamah

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318)Halaman 2Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 3Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 4Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 12

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 1Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318)Halaman 2Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 3Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 4Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 18

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 1Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 2Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 3Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 4Direktori Putusan Mahkamah Agung

Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 15