Ditemukan 3 data
77 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWASTASIDDHI AMAGRA tersebut;
SWASTASIDDHI AMAGRA VS Mulana Tinambunan, Dkk
SWASTASIDDHI AMAGRA, yang diwakili oleh Direktur UtamaHendaru Sadyadharma, berkedudukan di Libo Baru KM 16, KecamatanKandis, Kabupaten Siak, Proinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasakepada Megawaty, SH., dan Wismar Harianto, SH., MH., Para Advokat,beralamat di Jalan Sutan Syarif Qasyim Gg.
Swastasiddhi Amagra selama masa kerja masingmasing sebagaimanayang diuraikan pada angka (111) di atas;Bahwa pada bulan Januari dan Februari 2012 Para Penggugat menerimasurat PHK sepihak dari PT. Swastasiddhi Amagra dengan alasan tidakbertanggung jawab soal absensi pada tanggal 25 dan 26 Januari 2012,sehingga tidak adanya lagi keharmonisan, kenyamanan untuk salingberdampingan dan bermitra, sesuai surat pemberitahuan PHK sepihak yangditandatangani oleh personalia/humas PT.
Swastasiddhi Amagra SarmaSilitonga;Bahwa Para Penggugat di PHK sepihak secara masal oleh Tergugatbermula dari bahwa pada bulan Desember 2011 Para Penggugatmempertanyakan kepada Tergugat tentang gaji Para Penggugat yang ParaPenggugat terima setiap bulannya dari Tergugat sebesar Rp1.186.000,00(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di bawah ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebesar Rp1.234.000,00(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan SKGubernur
KelapaSawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau tahun 2011;Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial dan sesuai Pasal156 apabila terjadi PHK Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangondan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima oleh Pekerja;Bahwa dari rangkaian pristiwa dan fakta hukum di atas terlihat jelas PT.Swastasiddhi Amagra
Swastisiddhi Amagra didasarkan kepada Peraturan GubernurNomor 10 Tahun 2011 tentang UMSP Subsektor Pertanian/Perkebunan Kelapa danKelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau tahun 2011;Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo jelasjelas telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga patut dan beralasanhukum jika putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
213 — 58
Surat dari Kepala Desa Sipare Pare Hilir No.415/360/SppHMr/2010tanggal 10 Maret 2010;Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 PT.SWASTISIDDHI AMAGRA yangberkedudukan di Medan mengajukan Permohonan izin lokasi dan izin usahaperkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, yang berlokasi diDesa Sipare pare Hilir dan Desa Tubiran Kecamatan Merbau KabupatenLabuhan Batu seluas + 5000 Ha dan atas permohonan tersebut telah dibentukTim Teknis Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan peninjauanlapangan
sebagaimana Surat Tugas No.094/4275/HUKUM/2007 tanggal 27122007 ditandatangani An.Bupati Labuhan Batu oleh Pilt.Sekdakab, dansebagaimana peta hasil peninjauan lapangan PT.Swastisiddhi Amagra di DesaSipare pare Hilir dan Desa Tubiran Kecamatan Merbau seluas + 2980,92 Haterdapat HGU PT.Hari Sawit Jaya, HGU PT.Sawit Hari Jaya, HGU Rantau SinarKarsa namun tidak ditemui adanya HGU PT.
Belunkut. demikian pulaberdasarkan peta hasil peninjauan lapangan PT.Swastisiddhi Amagra di DesaSipare pare Hilir, Tubiran Kecamatan Marbau dan Desa Negeri Lama SeberangKec.Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu seluas + 3.391,45 Ha tidak ditemuladanya HGU PT.
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
144 — 279
Permohonan izin lokasi danizin usaha perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu,yang berlokasi di Desa Sipare pare Hilir dan Desa Tubiran KecamatanMerbau Kabupaten Labuhan Batu seluas + 5000 Ha dan ataspermohonan tersebut telah dibentuk Tim Teknis Pemerintah KabupatenLabuhan Batu untuk melakukan peninjauan lapangan sebagaimana SuratTugas No.094/4275/HUKUM/2007 tanggal 27122007 ditandatanganiAn.Bupati Labuhan Batu oleh Plit.Sekdakab, dan sebagaimana peta hasilpeninjauan lapangan PT.Swastisiddhi Amagra
Belunkut. demikian pulaberdasarkan peta hasil peninjauan lapangan PT.Swastisiddhi Amagra diDesa Sipare pare Hilir, Tubiran Kecamatan Marbau dan Desa NegeriLama Seberang Kec.Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu seluas +3.391,45 Ha tidak ditemui adanya HGU PT.