KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON ; AL. USTADZ JAFAR UMAR THOLIB

MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/PID.SUS-TPK/2018/PN.Amb, tertanggal 10 Desember 2018;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang pada Pengadilan Tingkat

sejak tanggal 15 Agustus2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 September 2018sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Wakil KetuaPengadilan Tiinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanHalaman 1 dari 97 perkara nomor 2/pid.SusTPK/2019/PT AMBTinggi Ambon sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengantanggal 12 Desember 2018 ;6.

Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Wakil KetuaPengadilan Tiinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengantanggal 11 Januari 2019 ;7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Ambon tahap kedua sejak tanggal 13Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;8.

ADOLOF SELEKY,SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Tulukabessy, No.7b,Kecamatan Sirimau, AmbonMaluku berdasarkan Surat Kuasatertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan TipikorPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Agustus 2018 Nomor :690/2018Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/Pid.susTPK/2019/PT.Amb.

BENJAMIN LUTURMAS BPDM AMBON,Said Kirim di Rek ini uang 5 Juta adalah saksi Drs.

Nomor Rekening 0103017844 BPDM Ambon (55)No 11031836884 (25) bahwa yang membuat memo tersebutHalaman 14 dari 97 perkara nomor 2/pid.SusTPK/2019/PT AMBadalah Sekda Kabupaten Buru Selatan Drs.

M E N G A D I L I
Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 433/Pid.Sus/2018/PN.Amb Tanggal 11 Desember 2018 yang dimintakan banding, sehingga setelah diperbaiki selengkapnya amarnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa FARHAN JULFIKAR ULAYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMemiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golangan I dalam bentuk tanaman.

Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Desember 2018sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16Januari 2019 sampai dengan 16 Maret 2019;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasihat Hukum MALIKIRAUDHI TUASAMU,SH dan AKBAR FUAD ALI SALAMPESSY,SH. Advokatdan Konsultan Hukum, pada LAW OFFICE. MALIK TUASAMU SH &REKAN beralamat di Jin.

Register Perkara: PDM194/Ambon/10/2018 tanggal 15Oktober 2018, sebagai berikut:DAKWAAN:Pertama :Bahwa terdakwa FARHAN JULFIKAR ULAYO pada hari Senintanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wit atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Depan GerejaAnugerah Mangga Dua tepatnya pada ATM BANK BNI Jalan Mr.Latuharihari Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriAmbon, tanpa hak atau melawan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2000, (dua ribu rupiah);Membaca berturutturut :1.Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriAmbon bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Terdakwatelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Ambon Nomor. 433/Pid.Sus/2018/PN.Amb, tanggal 11 Desember2018;Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru SitaPengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin, tanggal 17Desember

2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum ;Memori Banding tertanggal 17 Januari 2019 yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa/Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Januari 2019 telah diserahkansalinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari2019;Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuatoleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17Desember 2018 kepada Jaksa Penuntut

Membebankan kepada Terdakwauntuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingsebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 olehkami : GEDE MAYUN, S.H,M.H.,sebagai Ketua Majelis, DR.

MENGADILI:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Juni 2018, Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Amb;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM PROVISI:
- Menolak Tuntutan Provisi;
DALAM EKSEPSI:
- Mengabulkan eksepsi Pembanding I/Tergugat I;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2.

CABANG AMBON
Tergugat II/ Turut Terbanding:
- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG AMBON, beralamat di Jalan Pattimura,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasanya EDDY SUSANTO, SH. KepalaSeksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Ambonberdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : SKU38/MK.1/2018 tanggal 18 Januari 2018, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No.98/2018 tanggal 31 Januari 2018 selanjutnya disebutPEMBANDING II dahulu TERGUGAT II;lawanUMUN SAID Alias HJ.

Cabang Ambon (Tergugat ) sebagai Tergugat ,2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon(Tergugat Il) sebagai Tergugat Il, 3. Hi. Haris (suami dari pemenangLelang) sebagai Tergugat Ill, 4. HJ. Umun (pemenang Lelang) sebagaiTergugat IV, dan 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagaiTergugat V dalam perkara Nomor : 66/Pdt.G/2014/PN.Amb;. Bahwa gugatan RISMAN TUWO melawan 1. Pimpinan PT. Bank DanamonIndonesia Tbk. Cabang Ambon (Tergugat ) sebagai Tergugat , 2.

Umun (pemenang Lelang) sebagai Tergugat IV, dan 5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat V ternyatadimenangkan oleh RISMAN TUWO mulai dari Pengadilan Negeri Ambonsampai pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI sebagaimana PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 66/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 30Maret 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor18/PDT/2015/PT.Amb tanggal 10 September 2015, Putusan KasasiHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT AMBMahkamah Agung RI Nomor : 344 K/PDT/2016

Cabang Ambon) dan Tergugat II (KelapaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon) tertanggal 16Mei 2013 dan Tergugat V (Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon) yangmemproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 503/1979 tidakmempunyai daya ikat terhadap Penggugat adalah cacat hukum danmerupakan Perbuatan Melawan Hukum;4.

Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh La Jamal, SH.Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat II melalui kuasanya,menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal6 Juni 2018, Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Amb tersebut ;.

PAULUS SOUHUWAT, ST.M.Si vs WALIKOTA AMBON;

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kakialy RT 003 RW 004,Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henry S. Lusikooy, S.H.

., kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office95 (Siwalima), beralamat di Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 20/SK/LO95/VIII/2019, tanggal 05Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan SultanHairun, Kelurahan Hupopu, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa S. Slarmanat, S.H., M.H.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/6942/SETKOT, tanggal 30 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 1 dari 4 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat, danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon;5.

ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 11 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 22 Juni 2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 11 Juni 2020, sedangkan Putusan

POLLATU JOSEPHINA, SE vs WALIKOTA AMBON;

., RT.004/RW.003,Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,Provinsi Maluku, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Henry S.

., kKewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima), beralamat diKota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:20/SK/LO95/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan SultanHairun Nomor 1, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Lexy M.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Ambon,Nomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaPollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2 014;3.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang tidak bersifat ekseptif;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.ABN.

., tanggal 20 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2020, kKemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 30 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada

HARMAN SAHUPALA, S.E vs WALIKOTA AMBON;

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan BTN Tiara Rawlah,RT 001/RW 009, Desa Batu Merah, KecamatanSirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henry S.Lusikooy, S.H., M.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorPengacara/Law Office 95 (Siwalima), beralamat diKota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 22/SK/LO95/VIII/2019 tanggal 5 Agustus2019;Pemohon Kasasi:LawanWALIKOTA AMBON, tempat Kedudukan di JalanSultan

Hairun No. 1 Kelurahan Hunipopu,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa S.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada DinasPerhubungan Kota Ambon;5.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada DinasPerhubungan Kota Ambon;5.

Putusan Nomor 455 K/TUN/2020 Bahwa berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatanhukum tetap yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor51/Pid.

., M.Si VS WALIKOTA AMBON;

., M.Si vs WALIKOTA AMBON;

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Haruhun, RT 001 RW 002,Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,Provinsi Maluku, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Semuel. A. R.

., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law OfficeSahetapy & Partners, beralamat di Kota Ambon, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020:Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan SultanHairun, Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa S. Slarmanat S.H., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat yaitu: Keputusan Walikota Ambon Nomor294 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2020Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Jacky Talahatu, S.E.., M.Si.,tanggal 25 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Ambon;5.

Bahwa berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatanhukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor23/Pid. Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 19 Maret 2015, Penggugat (JackyTalahatu, S.E., M.Si) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telahHalaman 4 dari 7 halaman.

Menyatakan Terdakwa LALI IDRIS Bin HUSEIN IDRIS Als AMBON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair.; -----------------2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALI IDRIS Bin HUSEIN IDRIS Als AMBON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani penjara selama 2 (dua) bulan ;-----------------------------------------------------------3.

LALI IDRIS Bin HUSEN IDRIS als AMBON

Nama lengkap : LALI IDRIS Bin HUSEIN IDRIS Als AMBON;. Tempat lahir : Ambon;. Umur / Tanggal Lahir: 46 Tahun / 19 Desember 1970. Jenis kelamin : Laki Laki ;. Kebangsaan : Indonesia;. Tempat tinggal : RT 06/ RW 07, Desa Baru Merah, Kec.

Tanah Tinggi,Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotikayang dilakukan oleh Terdakwa Lali Idris Bin Husein Idris Als Ambon; Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih denganberat netto 0,0737 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisabarang bukti tersebut adalah 0,0644 gram dan 1 (satu) lembar uangkertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); Bahwa saksi melakukan penyamaran

sebagai pembeli narkotika jenisshabu dan saat sedang dilakukan transaksi narkotika jenis shabudengan Terdakwa Lali Idris Bin Husein Idris Als Ambon datang saksi AlexUsman dan saksi A.

Tanah Tinggi,Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotikayang dilakukan oleh Terdakwa Lali Idris Bin Husein Idris Als Ambon;Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putin denganberat netto 0,0737 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisabarang bukti tersebut adalah 0,0644 gram dan 1 (satu) lembar uangkertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);Bahwa saksi Isnaini Farel melakukan

Tanah Tinggi,Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotikayang dilakukan oleh Terdakwa Lali Idris Bin Husein Idris Als Ambon;Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih denganberat netto 0,0737 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisabarang bukti tersebut adalah 0,0644 gram dan 1 (satu) lembar uangkertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor

HENNY DEETJE NANLOHY, SE VS WALIKOTA AMBON;

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Tawiri, Kecamatan TelukAmbon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henry S. Lusikooy, S.H.

., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima),beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 21/SK/LO95/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan SultanHairun, Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa S. Slarmanat, S.H. M.H.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/6704/SETKOT, tanggal 22 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada KantorKecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon;5.

;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada KantorKecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon;Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Atau:Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 3 dari 6 halaman.

M E N G A D I L I
Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
DALAM EKSEPSI
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;
DALAM POKOK PERKARAMembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;
Dengan mengadili sendiri
Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
Menghukum

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT,
3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si

Bahwa sesuai petunjuk dari Tergugat lewat Biro Hukumnya, makaTergugat Il melakukan rapat Senat Politeknik Negeri Ambon untukmembentuk Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periodesasi2018 2022;4.

Bahwaproduk hukum dari Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon adalah BeritaAcara Pemilinan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 20182022 yangditerbitkan oleh Senat Poltek Ambon sebelum Gugatan didaftarkan, danKepmenristekdikti Nomor 95/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Direktur Politeknin Negeri Ambon Periode tahun 20182022yang diterbitkan oleh Tergugat sebelum Gugatan didaftarkan.

adalah PanitiaPemilinan Direktur Poltek Ambon Periode 20182022, yang dibentukberdasarkan SK Direktur Poltek Ambon Nomor 103/PL13/KL/2017 danNomor 110/PL13/KL/2017, yang mana kedua SK tersebut menyatakandalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepadaDirektur Politeknik Negeri Ambon.

tata cara PemilihanDirektur Politeknik Negeri Ambon Periodesasi Tahun 20182022 Nomor01/Senat/PL13/KL/2017, yang menyatakan bahwa tagapan pemilihanDirektur Poltek Ambon terdiri atas :a.

Ambon Periode Tahun 20182022 Nomor01/Senat/PL13/KP/2017 dilingkungan Politeknik Negeri Ambon padatanggal 20 November 2017;Bahwa untuk melaksanakan tugas Panitia Penjaringan, Penyaringan danPemilihnan calon Direktur Polteknik Negeri Ambon telah diatur dalamPeraturan Senat politeknik Negeri Ambon nomor02/Senat/PL13/KL/2017 Tentang Perubahan Tata Cara PemilihanPoliteknik Negeri Ambon Periode Tahun 20182022 Nomor01/Senat/PL13/KP/2017, pasal 4 ayat (2) yang menyatakn PanitiaPemilinan sebagaimana dimaksud

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Februari 2014 Nomor. 508/Pid.B/2013/PN.AB tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa MARGARETHA PATTIRADJAWANE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;2.

M E N G A D I L I
Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 399 / Pid.Sus / 2018 / PN Amb, tanggal 17 Januari 2019;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Ambon;Agama : Islam;Pekerjaan : Tidak ada;Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara Ambon berdasarkanSurat Perintah / Penetapan Penahanan :1.Penyidik Polda Maluku, tanggal 21 Mei 2018 Nomor: SPHan / 31 / V / 2018 /Ditresnarkoba, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni2018;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2018, Nomor: B085 /s.1.4 /Epp.3 / 06 /2018, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal19 Juli 2018.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal

Amb, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengantanggal 18 Agustus 2018.Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 2 Agustus2018, Nomor: 187 / Pid / 2018 / PN.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 23 Oktober 2018.Nomor: 399 / Pid. Sus / 2018 / PN Amb. sejak tanggal 31 Oktober 2018sampai dengan tanggal 29 Desember 2018.8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, 17 Desember 2018. Nomor:174/ Pen.Pid.Sus / 2018 / PT. AMB. sejak tanggal 30 Desember 2018 sampaidengan tanggal 28 Januari 2018;9. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 28 Januari 2019 Nomor: 174 / Pen.Pid.

PRK : PDM181/Ambon/09/2018 , tanggal 28 September 2018, dengan dakwaan sebagaiberikut :Pertama:Bahwa terdakwa HERMANTO PRATAMA alias MANTO alias OPERpada hari Selasa tanggal 15Mei 2018 sekitar pukul 23.30 wit atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di depan rumahkopi Dolo yang terletak pada belakang rumah makan Coto Anda jalan A.Y.PattyKecamatan Sirimau Kota Ambon kota Ambon atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

kota Ambon atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon,tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasal, atau menyediakan narkotika golongan I!

M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Amb, yang dimintakan banding tersebut;- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

PUTUSANNOMOR 58/ PID.SUS /2018/ PT AMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : ISHAK SERE alias CHAKI ;Tempat lahir : Ambon ;Umur / Tgl.Lahir : 24 tahun/21 Desember 1993 ;Jenis Kelamin : Laki laki ;Warganegara : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl. Nona Saar Sopacua RT/RW.003/005, Kel. Wainitu,Kec.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT AMBTerdakwa didampingi Penasihat Hukum : Thomas Watimurry,SH.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor216/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 16 Agustus 2018 dalam perkara tersebutdiatas;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumsebagaimana dalam surat dakwaan No.

PDM96/Ep.1/AMB/08/2018 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim PengadilanNegeri Ambon memutuskan sebagai berikut :1.

(dua ribu lima ratusrupiah);Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 olehkami GEDE MAYUN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DR.

TAUFIK RUMADAUL VS REKTOR INSTITUT ISLAM NEGERI AMBON (IAIN AMBON)., Turut Termohon : IDRIS BAUFAKAR;;

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II,III,IV,VIII,VIII,X,XI,/ Para Pembanding dan Tergugat XIV/Pembanding II tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juli 2012Nomor : 92/Pdt.G/2011/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan gugatan Pengugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan dan untuk tingkat

YACOB MASPAITELLA, Pekerjaan Tani, Alamat sectorFajar Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten MalukuTengah, Propinsi Maluku;FRANSINA MASPAITELLA/SALAMONY, Pekerjaan tidakada, Alamat sector Fajar Negeri waai, Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;LEONORA MASPAITELLA, Pekerjaan tidak ada, Alamatsector Tilatakumi Negeri Waai, Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;ZUSANA MASPAITELLA/TITAPASANEA, PekerjaanGuru, Larier Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon

,Propinsi Maluku;OKTAVIANUS MAISPAITELLA dan AZERMASPAITELLA (anakanak dari almarhum ADRIANMASPAITELLA), keduanya Pekerjaan Tani Alamat sectorTilakumi Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, KabupatenMaluku Tengah Propinsi Maluku.Dalam hal ini memberikanKuasa kepada JEKSON WENNO, SH.DKK, Advokat danAsisten Advokat beralamat di Kantor Advokat/Pengacara danKonsultan Hukum HERMAN HATTU, SH.MH dan Rekan JinDr. kayadoe No 23 Batu Gantung Ambon (depan Kantor GerejaRehoboth) berdasarkan Suarat Kuasa tanggal 25

Juli 2011 No.282 / 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon tanggal 25 Juli 2012Semula TERGUGAT LIL TLIV,VU,VULX, XXVIIISCRAP Giscoaa eas ss oemncoma e195 sens PARA PEMBANDING;2.

Ot.Pattimaipauw Rt.005/02, Kelurahan Wainitu, KecamatanNusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Mei 2011, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon nomor : 228/2011;Semula ............c cece eee eee PENGGUGATSekarang............ceeeeee eee eee TERBANDING;3. PT. Perusahan Listrik Negara (Persero) Wilayah IX Malukudan Maluku Utara, beralamat di JI. Diponegoro no 2 Ambon.Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. LUCKYWELLY MOTTO, SH .2..

yang menyatakan;1bahwa pada tanggal 23 Juli Kuasa Hukum Tergugat I, I, UI,IV, VU, VUI,X,XI1/Pembanding telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Juli2012 Nomor : 92/Pdt.G/2011/PN.AB. diperiksa dan diputus dalam peradilantingkat banding;bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Kuasa Hukum Tergugat XIV/Pembandingtelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh PengadilanNegeri Ambon tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 92/Pdt.G/2011/PN.AB.diperiksa

.- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.AB tertanggal 21 Mei 2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya.- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

PUTUSANNOMOR : 32/PID/2012/PT.MALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA KSA ;Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa sebagai berikut : Nama Lengkap : KRESTOSMOS GOMIES ; Tempat Lahir : Ambon ; Umur/Tanggal Lahir 990 Tabun/O8 Januari 1992 ; ..Jenis Kelamin web Tig he re eerKebangsaan > Tindomesiia + =~ 52s aTempat Tinggal : Desa Urimesing: 5 ++ ase eeeAgama * Kristen Protestati,

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 388/Pid.B/2012/PN.AB, yang dimintakan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

PUTUSANNOMOR : 18/PID/2013/PT.MALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :Nama Lengkap : RONAL QUEZON;Tempat lahir Ambon;Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 Agustus 1973;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Passo, Rt.21/Rw.05,Kec.Baguala KotaAmbon;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa

O2Desember 2012 sampai dengan tanggal 30Januari 2013;e Pengalihan penahanan dari Rutan ke tahanan Kota sejak tanggal05 Desember 2012 samai dengan tanggal 02 Februari 2013;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas' perkara dan suratsurat yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambontanggal 27 Februari 2013 Nomor : 388/Pid.B/2012/PN.AB, dalamperkara tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasrkan Surat dakwaan Jaksa/PenuntutUmum tertanggal 01 Nopember 2012, No.REG PERK :PDM 334/Ambon

/11/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut:DAKWAAN :Bahwa ia terdakwa RONAL QUEZON pada hari tanggal 29Agustus 2012 sekitar pukul 21.15 atau setidaktidaknya pada suatutempat dibulan Agustus 2012 di dalam rumah terdakwa bertempat didesa Passo tepatnya kota Ambon, atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang msih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriAmbon dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatankepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan

Menetapkan agar terdakwa RONALD QUEZON dibebani untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebutPengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1) Menyatkan terdakwa RONALD QUEZON telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa izin dengan sengaja memberikesempatan kepada khalayak umum untuk bermainjudi;2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut olehkarena itu

13 Maret 2013 yang diterimaPengadilan NegeriAmbon pada tanggal 13 Maret 2013sebagaimana tanda terimamemori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera MudaPidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Akta pid.B/2013/PN.AB;Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa PenuntutUmumtelah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksamakepada terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013 sebagimana AktaPemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 03/Aktapid.B/2013/PN.AB;Menimbang, bahwa atas memori banding

M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ; - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 9 Oktober 2012, Nomor 505/Pid.B/2011/PN.AB, mengenai amar putusannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut ; 1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK J.M.ORAPLEAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; 3.

Nomor : SPRIN / 996 /XI / 2011Tanggal 21 November 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmbon dengan Nomor : 383 / 2011 Tanggal 25 November 2011 dan :1 FIRAL E.SAHETAPI SH.2 EDWAR DIAZ, SH,3 ENDANG ASRI PUSPARANI,SHSebagai Advokat / Penasihat Hukum dan Asisten Advokad pada Kantor Advokaddan Konsultan Hukum FIREL E SAHETAPI, SH dan REKAN berdasarkan surat kuasaNomor : 19/SK.Pidsus/XI/FES/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang telah daftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

dengan Nomor : 384 / 2011 Tanggal 25November 2011 ;Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ; 1 Jaksa Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Kota Ambon , sejak tanggal 09November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011 ;2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon , dilakukan Penahanan Kota , sejaktanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 505 /Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 07 Desember 2011, sejak tanggal 12 Desember

2011 s/d 09February 2012 ;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I Nomor : 05/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 31 JANUARI 2012, sejak 10 FEBRUARY2012 s/d 10 Maret 2012 ;5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II Nomor : 05/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 29 February 2012, sejak 11 Maret 2012 s/d 09April 2012 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanPutusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2012,

Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.AB dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal09 Nopember 2011 Reg.Perk.: PDS27/AMBON/05/2011, Terdakwa didakwa sebagaiberikut ;DAKWAAN :PRIMAIR :Bahwa terdakwa HENDRIK J.M ORAPLEAN selaku anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara periode 1999 2004 yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur Maluku Nomor :171 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentangperesmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

MUSA BUCE KWAITOTA , dkksehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili,telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan secara berturutturut yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten