Dengan demikian akanmenjadi sukar untuk mencapai taraf kepatuhan terhadap hukumtertulis;Menimbang, bahwa tidak mengakui adanya perkawinan antaragama sebagai suatu kenyataan pada masyarakat dan tidak member:tempat untuk adanya pengaturan terhadap perkawinan tersebut didalam. 5 dalam UU No. 1 tahun 1974, bertentangan dengan bunyi angka 3(tiga) Penjelasan Umumnya dan mengingkari kemungkinan timbulnya masalah yang telah diciptakan dengan rumusan Pasal 2ayat (1);Menimbang, bahwa niat perkawinan antar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melaksanakan perkawinan beda agama atau perkawinan antaragama setelah terpenuhinya syarat-syarat formal perkawinan menurut

Memberi jin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kudus untuk melaksanakan perkawinan beda agama atauperkawinan antaragama setelah terpenuhinya syaratsyarat formalperkawinan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku antara :Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN KdsKISWATI lahir di CluwakPati, tanggal 2 Januari 1980, jenis kelaminperempuan, agama Buddha, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat diDesa Rahtawu, RT. 007, RW. 002, Kecamatan Gebog

tersebut dalamBerita Acara Persidangan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas, yakni intinya agar Pengadilan Negeri Pati dengansuatu Penetapan memberi ijin Perkawinan yang berbeda agama ;Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahketentuanketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op degemengde Huwelyken ) khusus yang menyangkut perkawinan campuran antaragama

Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kKekosongan hukum.Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yangmasyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antaragama.

Oleh karena itu perkawinan antaragama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974,bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya. Dan pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakanbahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dandihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukummasingmasing Agamanya dan kepercayaannya.2.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secarategas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalamyurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikansolusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antaragama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satusatunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang keduacalon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonanperkawinan

Konpensi, ditolakdengan tegas oleh Tergugat Konpensi dengan alasan :1) Bilamana benar, MUHAMMAD NYOMANSUGIARTA dahulu ketika masih beragama Hindupernah menikah dengan ibu kandung PenggugatKompensi yang juga beragama Hindu, maka demihukum sejak MUHAMMAD NYOMAN SUGIARTAmemeluk Agama Islam, perkawinannya yang terdahuluitu patut untuk dinyatakan putus dan atau setidaknyabubar atau rusak dan atau pecah (broken mariage).Sebab menurut hukum tentang perkawinan diIndonesia, tidak dikenal adanya perkawinan antaragama

T.1 ) maupun saksisaksi Tergugat telahterungkap fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara almarhum Hadi Kusuma XXXX( vide BA tanggal 30 Juli Tahun 2012 ) dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang16anak bernama XXXX XXXX dan dengan telah meninggalnya almarhum XXXX telahmemberikan akibat hukum bagi Tergugat dan anak almarhum XX XX dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan perkawinan Indonesia, maupun menurutketentuan Hukum Islam Indonesia adalah bahwa tidak boleh ada perkawinan antarAgama

bahwa replik Penggugat sebagaimana juga pada identitas gugatan dandalil alasan gugatan Penggugat sejauh tentang agama yang dianutPenggugat adalah agama Katholik, maka Penggugat telah murtad.Bahwa meskipun seluruh dalil alasan perceraian tidak berdasar atautidak sesuai dengan alasan cerai yang termaktub dalam peraturanperundangundangan, tetapi terakhir Penggugat memilin anutannyaadalah agama Katholik, maka sesungguhnya perceraian sudah terjadi.Bahwa lslam tidak mengenal adanya perkawinan campuran antaragama

Diskresi Terdakwa tersebut dapat diukur dari latarbelakang sosial masyarakat Aru yang khas dalam soal konflik antaragama lebih dari daerah lain di Indonesia dan tujuannya sertakemanftaatannya dalam menjaga keanekaragaman pemeluk agamauntuk hidup bersama dalam damai.

bahwa replik Penggugat sebagaimana juga pada identitas gugatan dandalil alasan gugatan Penggugat sejauh tentang agama yang dianutPenggugat adalah agama Katholik, maka Penggugat telah murtad.Bahwa meskipun seluruh dalil alasan perceraian tidak berdasar atautidak sesuai dengan alasan cerai yang termaktub dalam peraturanperundangundangan, tetapi terakhir Penggugat memilin anutannyaadalah agama Katholik, maka sesungguhnya perceraian sudah terjadi.Bahwa lslam tidak mengenal adanya perkawinan campuran antaragama

. : B305/UKPDKAAP/8/2019, perihal : Musyawarah Nasional Tokoh AntarAgama untuk Pembangunan Budaya Damai, yang ditandatangani olehM. Rifgi Muna, Ph.D, selanjutnya diberi tanda TI8;Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 28/Pdt. Bth/2020/PN Big9.Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, Pemuka Penghayat Kepercayaan,No, 53/SKT/KT/VII/19, yang dikeluarkan oleh Kementerian PendidikanDan Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang MahaEsa Dan Tradisi, yang ditandatangani oleh Dra.

. : B305/UKPDKAAP/8/2019, perihal : Musyawarah Nasional Tokoh AntarAgama untuk Pembangunan Budaya Damai, yang ditandatangani olehM. Rifgi Muna, Ph.D, selanjutnya diberi tanda TI8;Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 28/Pdt. Bth/2020/PN Big9.Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, Pemuka Penghayat Kepercayaan,No, 53/SKT/KT/VII/19, yang dikeluarkan oleh Kementerian PendidikanDan Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang MahaEsa Dan Tradisi, yang ditandatangani oleh Dra.

bulan bekerja seharusnya diharapkandapat menjadi contoh bagi karyawan yang lain, Penggugat sendiriyang telah menciderai pasal 28 D UUD 1945 tersebut, bagaimanaTergugat telah melindungi dengan karyawannya dengan baik denganmenjalankan perintah Undangundang, dan peraturan lainnya denganmaksud dan tujuan agar hubungan antara Tergugat dan Penggugatdapat terus berjalan dengan baik;Bahwa seharusnya Penggugat tidak bersikap dengan dalildalil yangmenyangkut agama, karena hal ini sangat rawan bagi hubungan antaragama

Rifgi Muna, Ph.Dselaku Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama AntarAgama dan Peradaban, tertanggal 26 Agustus 2019, kepada Bapak MonangNaipospos, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi Undangan Peserta Uji Publik Pedoman Implementasi LayananPendidikan Kepercayaan Terhadao Tuhan Yang Maha Esa, yangditandatangani oleh Dra.Sr Hartini,V.si selaku Direktur kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa dan tradisi tertanggal Februari 2017, selanjutnya diberitanda P7;Fotokopi Undangan Peserta

Pariwisata Nomor :556/2168 5 B/2013tanggal Agustus 2013 yang menerangkan IrMonang Naipospos telah melaporkan diridan organisasinya pada dinas kebudayaan, bukti bertanda P3 adalah SuratKeterangan Nomor: 0589/E.4.2/KB/2019 tanggal 21 Mei 2019 oleh KemenierianPendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan yang menerangkanUgamo Malim (Parmalim) telah terdaftar sebagai Organisasi kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa, kemudian bukti bertanda P6 merupakan undangan mengikutMusyawarah Nasional Tokoh Antaragama

Noer Ali yang berasal dari Kabupaten Bekasi;Kabupaten bekasi juga merupakan kota yang aman, damai, kondusif danmasyarakatnya mempunyai rasa toleransi yang tinggi dalam beragama, terbuktidengan tidak adanya friksi dan pertentangan antaragama dan antar umatberagama selama ini;Bahwa Kabupaten Bekasi adalah daerah yang mempunyai ciri spesifikdalam sejarahnya, yaitu sangat menjunjung tinggi nilai agama, nilai kesusilaandan nilainilai budaya dengan berfilosofi bentuk Lambang PemerintahKabupaten Bekasi

Rifgi Muna, Ph.Dselaku Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama AntarAgama dan Peradaban, tertanggal 26 Agustus 2019, kepada Bapak MonangNaipospos, selanjutnya diberi tanda P6;7.

Bahwa ahli mantan Guru Pengajar Agama Islam,sekarang aktif sebagai: Dai Kamtibmas Polres Surakarta, Ketua NU Surakarta Ketua Tariqhot Surakarta LPK Bidang Keagamaan Surakarta Ketua Porsitoga(Porum Silaturahmin antarAgama) Surakarta2. Bahwa menurut Agama Islam Sahnya suatuperkawinan apabila terpenuhinya syarat dan rukunNikah yaitu :a. Calon mempelai (Calon mempelai lakilaki dancalon mempelai perempuan),WaliSaksi (dua orang Saksi)Akad (jab Qabul)Mahar( Maskawin).e290 53.

Tapi kalau adayang baru tetapi yang lama tidak dicabut saya kira itu tidak masalah.Saya mencontohkan dalam BW menyangkut perkawinan antaragama, kita tidak memiliki aturan tentang itu sehingga kita tetapmemakai HIR itu Sampai sekarang, dari pada lowong / vakum makakita tetap memakainya dan tidak masalah;. Bahwa Ahli kira itusemua masuk perbuatan pidana dan itu harus dibuktikan;= Bahwa Abhli kira sudah cukup jelas kerugian itu terdiri darimateril dan imateril.

Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.berangkat dari keyakinan) ini diartikulasikan melalui tindakandengan menyerang secara verbal maupun simbolik diruang publictentu berupaya menampilkan dimensi vertikalitas hubungan antaragama dalam masyarakat plural maka disinilah PENISTAANTERHADAP AGAMA ITU.. TERMOHON telah memeriksa Sdr. BUNI YANI yang pada intinyamenerangkan sebagai berikut :Sdr.

Budaya, KomisiPerempuan bagaimana mengkoordinasikan berbagai kegiatan wanita,Komisi Pengkajian yang melakukan kajian jika ada yang akan ditindaklanjuti oleh Komisi Fatwa, yang lainnya Saksi lupa;Bahwa tugas Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama adalah untukmembangun hubungan antar Majelis Ulama dan dalam rangka merawatdan menyelesaikan bila terjadi potensi konflik antar umat beragama;Bahwa dugaan yang dilakukan oleh Terdakwa ini bukan tugas KomisiKerukunan Antar Umat Beragama karena tidak ada masalah antaragama