Tarif Bea MasukMenurut Terbanding:Bahwa sesuai Surat Uraian Banding Nomor: SR205/ KPU.01/2013 tanggal20 Februari 2013 disebutkan :*e. bahwa berdasarkan Appendix 1 Attachment A Revised OperationalCertificate Procedure (OCP) For The Rules of Origin Of The ASEANChina Free Trade Area Rule 23 disebutkan: The Customs Authority ofthe importing Party shall accept a Certificate of Origin (Form E) in caseswhere the sales invoice is issued either by a company located in a thirdcountry or by an ACFTA exporter

,Ltd China dengan New Balance (S) Pte Ltd, Singapore dan tidak sesuaidengan ketentuan Rule 23 Appendix I Attachment A Revised OperationalCertificate Procedure (OCP) For The Rules of Origin Of The ASEANChina Free Trade Area, sehingga preferensi tarif dalam rangka ACFTAtidak dapat diberikan dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN.Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti BantahanNomor S335/BD/MAP/SR/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 menyatakan :bahwa adalah benar bahwa

Vietnam and the PeoplesRepublic of China (China).151719Surat Edaran Terbanding Nomor : SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor SE16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010, pada Angka 1 huruf jmenyebutkan :Third Country Invoicing adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaanyang berlokasi di negaranegara anggota FTA atau negara bukan anggotaFTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negaraanggota FTA.Rule 23, Appendix

tersebut tetap dapat diterima sebagaidasar pemberian preferensi tarif sepanjang dapat dibuktikan keterkaitantransaksi yang melibatkan pihak ketiga, baik yang berada dalam satu negaramaupun negara yang berbeda.bahwa datadata yang dilampirkan oleh Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan keterkaitan transaksi yang melibatkan pihak ketiga/tidak dapatmenunjukkan kontrak kerja antara Haining Wanlu Knitwear Co., Ltd Chinadengan New Balance (S) Pte Ltd, Singapore dan tidak sesuai denganketentuan Rule 23 Appendix

I Attachment A Revised Operational CertificateProcedure (OCP) For The Rules of Origin Of The ASEANChina Free TradeArea, sehingga preferensi tarif dalam rangka ACFTA tidak dapat diberikandan ditetapkan berdasarkan tarif MFN.bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Majelis menyimpulkan Rule 23,Appendix 1, Attachment A, Revised Operational Certification Procedures(OCP) For The Rules of Origin of The AseanChina Free Trade Area, yangmenyatakan :The Customs Authority of the importing Party shall accept

Harga Pokok PenjualanHPP menurut SPT PPh Badan tahun 2008Harga Pokok Penjualan menurut FiskusKoreksi PositifRp 219.983.977.000,00Rp 211.588.957.000,00Rp8.395.020.000,00bahwa koreksi positif Rp8.395.020.000,00 adalah koreksi pada biayasubkontrak Proyek ConocoPhilips atas kelebinan pembebanan subkontrak yangseharusnya menjadi beban Pemohon Banding;bahwa hal ini sesuai lampiran kontrak (appendix 2) antara PemohonBanding dengan Boskalis International (S) Pte.

;"For the purpose of progress invoicing, the Subcontract Amount has beensplit into a"Bitl of Quantity as listed in Appendix 2.";"Subcontractor will issue monthly progress invoices in accordance with theCompany certified progress on the Bill items in Appendix 2.""Progress invoices under this Agreement will be stated in US $(UnitedStates Dollar) and payments will be effected in USD."

;Koreksi ini terjadi karena Pemeriksaberpendapat bahwa pengertian"Rock Transportation" yang terdapatpada angka 3 Appendix 2 Subcontract Bill of Quantities dariSubcontract Agreement sudahtermasuk dalam pekerjaanprocurement and load out of armourrock yang merupakan pekerjaanyang dikecualikan untuk pekerjaansubkontrak sebagaimana dinyatakanpada angka 2.

","For the purpose of progress invoicing, the Subcontract Amount has beensplit into a "Bill of Quantity as listed in Appendix 2.","Subcontractor will issue monthly progress invoices in accordance with theCompany certified progress on the Bill items in Appendix 2.",Progress invoices under this Agreement will be stated in US $(United StatesDollar) and payments will be effected in USD."

";bahwa memperhatikan klausul 12.2 maka untuk setiap tagihan, Nilaisubkontrak akan dibagi (split into) menjadi "Bill of Quantity" sebagaimanaterdaftar di Appendix 2 Subcontract Agreement;bahwa rincian "Bill of Quantity terdaftar appendix 2 Subcontract Agreement. ITE Bill of QuantityDESCRIPTIONM UNIT QUANTITY RATE TOTAL US $1 EPCI Contractor1.1 Project Management Lump Sum 163,400.001.2 Project Administration Lump Sum 150,000.001.3.

yang menjadiobjek adalah Tumbuhan dan Satwa Liar, sehingga berdasarkan Undangundang tersebut dan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pegawetan JenisTumbuhan dan Satwa, Satwa liar yang dilindungi tidak diperbolehkanuntuk dimiliki, dipelinara dan diperniagakan secara bebas.Bahwa untuk Jenis satwa Liar / hewan yang dilindungi dan tidak bisadimanfaatkan secara bebas sudah jelas di cantumkan berdasarkan PP No.07 Tahun 1999 ada 236 jenis yang tersebar di seluruh wilayah hutanIndonesia khususnya masuk dalam Appendix

713/Pid.B.LH/2016/PN Plkmencocokannya pada buku panduan lapangan tentang pengenalan jenismamalia dan burung dilindungi di Sumatera dan Kalimantan yangditerbitkan oleh FORINA dan USAID tahun 2012 dan juga berdasarkanlampiran dalam PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhandan satwa Dan menjadi dasar hukum adalah Undangundang nomor 5tahun 1990 tentang KSDAE serta Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, satwa tersebuttermasuk dalam satwa Appendix

Dimana Indonesia telahmeratifikasi perjanjian CITES dengan keluarnya Keputusan PresidenNomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on Trade inEndangered Spesies (CITES) of Wild Flora and Fauna.Satwa liar jenis Elang bondol (Haliastur indus) dan Kucing Hutan(Prionailurus bengalensis atau Felis bengalensis borneonsis) termasukdalam Appendix II CITES dan termasuk satwa yang dilindungi, dan untukMusang Bulan (Paguma Larvata) termasukdalam Appendix Ill CITESmemang di Indonesia termasuk kedalam satwa

tentang kerjasama antar negara anggota untuk menjaminperdagangan tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan sejalan denganperjanjian cites, cites terdiri dari 3 kriteria yaitu Appendix adalah daftarseluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segalabentuk perdagangan internasional, Appendix II adalah daftar spesies yangtidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bilaperdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan, Appendix Illadalah daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang

IlCITES, dan untuk satwa Musang Bulan (Paguma /arvata) yang masukdalam Appendix Ill CITES dan tidak termasuk dalam satwa liar yangdilindungi, untuk memiliki, memelihara dan memperniagakan satwatersebut harus memiliki ijin untuk tujuan tertentu yang dikeluarkan olehinstansi berwenang, dan untuk memperniagakannya pun bukan berasaldari satwa yang diambil langsung dari habitatnya namun berdasarkan hasilpenangkaran yang telah bersertifikat dan merupakan anakan generasiketiga (F3)Bahwa habitat hutan primer

., kayujenis sonokeling merupakan kayu hasil hutan termasuk kayu indah dansesuai Notifikasi CITES tanggal 07 November 2016 dan 14 November2016 perihal Amandment to Appendidices & Il of the Convention yangHalaman 4 dari 19 halaman, Putusan No 65/Pid.Sus.LH/2017/PT.MTRmana sonokeling telah masuk dalam daftar Appendix Il CITES, dimanapengangkutan kayu yang masuk daftar Appendix Il CITES harusdilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) berupa SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli NILWAN SUBUHADI, SP., kayujenis sonokeling merupakan kayu hasil hutan termasuk kayu indah dansesuai Notifikasi CITES tanggal 07 November 2016 dan 14 November2016 perihal Amandment to Appendidices & Il of the Convention yangmana sonokeling telah masuk dalam daftar Appendix Il CITES, dimanapengangkutan kayu yang masuk daftar Appendix II CITES harusdilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) berupa SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa

dan/atau hasil tambang beserta sarana prasaranapendukungnya tersebut dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannyaterlalu tinggi;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang mengadiliperkara ini harus memperhatikan ketentuan mengenai status dari kayujenis sonokeling merupakan kayu hasil hutan teramsuk kayu indah dansesuai Notifikasi CITES tanggal 07 Nopember 2016 dan 14 Nopember2016 perihal Amandemen to Appendidices & Il Of the Convention yangmana sonokeling telah masuk dalam daftar Appendix

negeri selain bentuk usahatetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah brutooleh pihak yang wajib membayarkan :a. dividen;bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungandengan jaminan pengembalian utang;royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;hadiah dan penghargaan;pensiun dan pembayaran berkala lainnya;a7o2ao: bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam appendix

8 dan appendix 6 padakontrak kerjasama Nomor 2788SU tanggal 7 Desember 2007 antara The ChemithonCorporation dengan Pemohon Banding dijelaskan bahwa tehnical assistance yangakan disediakan oleh The Chemithon Corporation mencakup jasa konstruksi,koneksi, instalasi, pengujian, pengoperasian, perawatan dan perbaikan, sedangkantehnical documentation yang akan disediakan oleh The Chemithon Corporationmencakup jasa perancangan, daftar penggunaan peralatan, dan operasionalpelaksanaan proyek pemasangan dan

pada saat melakukan Uji Bukti dalam persidanganmenyampaikan buktibukti yang terdiri dari :Rekapitulasi Buku Jurnal Umum dan General Ledger,Rekapitulasi pembayaran kepada Chemithon Corporation, Invoice beserta buktipembayaran,Fotokopi Surat Pernyataan dari Chemithon Corporation kepada KPP PMA Satu danterjemahan Surat Pernyataan dibawah sumpah,Fotokopi Kontrak No.2788SU tanggal 7 Desember 2007 dan terjemahan Kontrakdibawah sumpah,Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam appendix

8 dan appendix 6 padakontrak kerjasama nomor 2788SU tanggal 7 Desember 2007 antara The ChemithonCorporation dengan Pemohon Banding dijelaskan bahwa technical assistance yangakan disediakan oleh The Chemithon Corporation mencakup jasa konstruksi,koneksi, instalasi, pengujian, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sedangkantechnical documentation yang mencakup jasa perancangan, daftar penggunaanperalatan dan operasional pelaksanaan proyek pemasangan dan instalasi mesin,dan dikarenakan atas transaksi

Per.16/Men/XI/2011 yang mengatur : Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh danPekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PerjanjianKerja Bersama Jis Pasal 44 ayat (44.2.4) & (44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT.

Per.16/Men/XI/2011 yangmengatur :Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wayibmelaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama Jis Pasal44 ayat (44.2.4) & (44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT.

Per.16/Men/XI/2011 yang mengatur : Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh danPekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PerjanjianKerja Bersama Jis Pasal 44 ayat (44.2.4) & (44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT. Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa HotelSurabaya) Periode Tahun 20112013;Bahwa oleh karenanya atas pelanggaran berat yang dilakukan Tergugat aquo, maka Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Tergugat sesuai ketentuan PKB PT.

Nomor 115 K/Pdt.SusPHI/20141212lampiran 3/Appendix 3 No 23 PKB PT Sari Puri Permai Hotel (ShangriLaHotel Surabaya) periode 20112013 yaitu mencoba untuk mengambil komisi,keuntungan, uang, hadiah dan/atau menerima dalam bentuk apapun kompensasisecara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan posisinya;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak teliti dan gegabah dalam mengambilpertimbangan.

Nomor 115 K/Pdt.SusPHI/201418(44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3 Nomor 23 PKB PT. Sari Puri Permai Hotel(ShangriLa Hotel Surabaya) Tahun 2011 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sdr.

Per.16/Men/X1I/2011 yang mengatur : Pengusaha, SerikatPekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakanketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama Jis Pasal 44ayat (44.2.4) & (44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT.Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode Tahun20112013, yaitu : Pekerja telah mencoba untuk mengambilkeuntungan dari uang jasa valley dengan menggunakan posisinyayang pada saat itu Tergugat bertugas sebagai cashier valley parkingtelah melakukan

Pasal 29 ayat (1) Permenakertrans No.Per.16/Men/XI/2011 yang mengatur : Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuanyang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama Jis Pasal 44 ayat (44.2.4)& (44.4) serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT. Sari PuriPermai Hotel (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode Tahun20112013 ; 2.

Pasal 44 ayat (44.2.4) & (44.4)serta Lampiran 3/Appendix 3, No. 23 PKB PT. Sari Puri Permai Hotel (ShangriLaHotel Surabaya) Periode Tahun 20112013 ; 4, Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat pada Tergugat,tanggal 21 Pebruari 2013 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 22 Pebruari5. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dapat dilaksanakanterlebih dahulu, meskipun ada Verzet maupun KasasI ; 6.

No. 57/G/ 2013/PHI.SbyNo Per 16/Men/X1/2011 jls Pasal 44 ayat (44.2.4) & (44.4) serta lampiran 3/Appendix 3,No 23 PKB PT Sari Puri Permai (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode 20112013adalah bukti bahwa Penggugat tidak punya alasan dan dasar hukum untukmelakukan PHK. Hal ini menunjukan jika Penggugat tidak mengerti hukum secarabaik dan melanggar hukum; 1.

Bahwa Pasal 44 ayat (44.2.4) & (44.4) serta lampiran 3/Appendix 3, No 23 PKBPT. Sari Puri Permai (ShangriLa Hotel Surabaya) Periode 20112013 yang dijadikanalasan untuk melakukan PHK kepada Tergugat juga tidak serta merta. Penggugat harusmembuktikan terlebin dahulu kesalahan Tergugat. Pasalpasal dalam PKB tersebutadalah kesalahan berat yaitu pekerja melakukan tindakan melawan hukum yaitumelakukan penggelapan; 4.

Hernia and Appendix Set 1 Set Rp 35.600.000,00 Rp 35.600.000,00Merek/Type: Berger SurgicalMade In: Germany11. Mastoidectomy Set 1 Set Rp 175.400.000,00 Rp 175.400.000,00Merek/Type: AesculapMade In: Germany12.

Hernia and Appendix Set sebanyak 1 setMerek/Type: Berger Surgical Germany3.

Hernia and Appendix Set 1 Set Merek/Type: Hebu Germany LainMerek/Type: Berger SurgicalMade In: Germany11. Mastoidectomy Set 1 Set Mastoidectomy Set LainMerek/Type: Aesculap Merek/Type: Hebu GermanyMade In: Germany12.

Hernia and Appendix Set sebanyak 1 setMerek/Type: Berger Surgical Germany3. Electrocauter (Electro Surgical Unit) sebanyak 1 unitType: Hyfrecator 2000Merek: Conmed ThailandDiterima oleh pegawai RSU Sawerigading, Hermiati;Hal. 41 dari 57 hal. Put.

Pasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract, berbunyi sebagai berikut:"The Buyer shall provide the Performance Bond issued by the acceptablefinancial institution agreed by the Seller in the form attached as Appendix 3 forthe amount of USD 5,000,000 ("Performance Bond") on the date of thisContract. The Performance Bond shall be valid for eight (8) months from thedate of issuance of the Performance Bond."

Kertas Nlusatarauntuk menyewa kapal tongkang (the vessel) guna pengiriman * dimana harusdiajukan untuk disediakan nominasi kapal tongkang flbe vessel nomination)selambatlambatnya 15 hari sebelum ETA paca pelabuhan muat (the loadingport), dalam Appendix 1 Woodchips Sae i Purchase Contract ditentukan padatanggal 27 Desember 2013 secaga ETA untuk Pengangkutan No. 1 (the ETAfor Shipment vo ' Selengkapnya dikutip Pasal 10.5 Woodchips Sale & PurchaseCcrrac: sebagai berikut:"The Buyer is responsible for

Kertas Nusantara memenuhi ketentuan pasal 10.5Woodchips Sale & Purchase Contract dan Appendix 1 Woodch ps Ss e iPurchase Contract telah pula diperingatkan oleh Penggugat sebagaimanadalam Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract No DA13036IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2:PT. Kertas Nusantara telah gagalmemenuhi Pulp Supply Contract.

Bahwa Pasal 5 Pulp Supply Contract dengan jelas menegaskan ketentuanmengenai periode pengangkutan (Shipment Period), dimana dalam Appendix("5.115.2 Pulp Supply Contract mengatur mengenai ETA Pengangkutan Nomor 1 (theETA for Shipment No. 1) adalah tangga 30 Desember 2013. Selengkapnyadikutip Pasal 5 Pulp Supply Contract sebagai berikut:"5.1 The shipment plan shall be in accordance with Appendix 2.

,Pasal 5.2., dan Appendix 2 Pulp Supply Contract telah pula diperingatkan olehPenggugat sebagaimana dalam Notice of Default of the Pulp Supply ContractNo. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret2014.Bahwa selain itu, sebagaimana telah disetujui dalam Pasal 3.2 Pulp SupplyContract, dimana pada tanggal 12 September 2013 PT.

Appendix 1, Annex 5, Rule of Origin For The Asean China Free Trade Area,Rule Definition : For The Purpose of This Annex, menyatakan : :a Party means the individual parties the agreement i.e. Brunei Darussalam, theKingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao Peoples DemocraticRepublic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic ofPhilippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the SosialistRepublic of Vietnam and the Peoples Republic of China (China).2.

Rule 23, Appendix 1, Attachment A, Revised Operational CertificationProcedures (OCP) For The Rules of Origin of The AseanChina Free Trade Area,menyatakan :The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certificate ofOrigin (Form E) in cases where the sales invoice is issued either by a companylocated in a third country or by an ACFTA exporter for the account of the saidcompany, provided that the product meets the requirements of the Rules ofOrigin for the ACFTA.

Form E Nomor E1139B35G0180050tanggal 09122011 pada kolom 10.Number and dates of invoices tertulisRU11361 Oct. 17,2011bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis pada kolom 10.Number and dates ofinvoices Form E dan Lembar Lampiran Dokumen PIB sebagaimana terlihat dalamBukti Penerimaan Berkas PIB tanggal 19012012, dapat diketahui bahwa invoiceyang dilampirkan pada PIB Nomor 023543 tanggal 18 Januari 2012 adalah bukaninvoice seperti yang tercantum dalam Kolom 10 Form E sehingga tidak sesuaidengan Rule 23, Appendix

1, Attachment A, Revised Operational CertificationProcedures (OCP) For The Rules of Origin of The AseanChina Free Trade Area;bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan Rule 23, Appendix 1, Attachment A,Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of TheAseanChina Free Trade Area, yang menyatakan :The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certificate of OriginMenimbangMengingatMemutuskan(Form E) in cases where the sales invoice is issued either by a

Kejadian tersebutsangat merugikan Penggugat dan sangat jelas bertentangan dan melanggarketentuan Article 10.5 dan Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contract.8.

Bahwa Pasal 5 Pulp Supply Contract dengan jelas menegaskan ketentuanmengenai periode pengangkutan (Shipment Period), dimana dalam Appendix 2Pulp Supply Contract mengatur mengenai ETA Pengangkutan Nomor 1 (theETA for Shipment No. 1) adalah tanggal 30 Desember 2013. Selengkapnyadikutip Pasal 5 Pulp Supply Contract sebagai berikut:"5.1 The shipment plan shall be in accordance with Appendix 2.

,Pasal 5.2., dan Appendix 2 Pulp Supply Contract telah pula diperingatkan olehPenggugat sebagaimana dalam Notice of Default of the Pulp Supply ContractNo. S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014.19. Bahwa selain itu, sebagaimana telah disetujui dalam Pasal 3.2 Pulp SupplyContract, dimana pada tanggal 12 September 2013 PT.

KertasNusantara untuk menyewa Kapal Tongkang ( The vessel nomination )selambatlambatnya 15 hari sebelum ETA pada Pelabuhan Muat( The loading port ) dalam Appendix 1 Woodchips Sale & PurchaseContract dientukan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagai ETAuntuk pengangkutan No.1 ( The ETA for Shipment No.1 ).

Namunfaktanya PT Kertas Nusantara baru mengirimkan Kapal tersebutkepada Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2013, dengan demikianmembuktikan telah terjadi 6 (enam) hari keterlambatan.Kejadiantersebut sangat merugikan Pembanding dan sangat jelasbertentangan dan melanggar ketentuan Article 10.5 dan Appendix 1Woodchips Sale & Purchase Contract;Bahwa PT.

SouthernMermaid;Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) lembar SOPEP/SMPEP List (Appendix V Stock of Materials for OilRemoval); 1 (satu) lembar rincian oil spill Dispersaint (Appendix V Stock of Materialfor Oil Remorval); 1 (satu) lembar foto kopi Peta Lokasi MT SOUTERN MERMAID (PetaNomor 918); 1 (satu) lembar foto kopi Chief Enginers Log Book MT. Southren Mermaiddengan lampiran Catatan Log Book tertanggal 17, 18 November 2013; 1 (satu) lembar foto kopi Ship Log book MT.

SouthernMermaid;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar SOPEP/SMPEP List (Appendix V Stock of Materials for OilRemoval); 1 (satu) lembar rincian oil spill Dispersaint (Appendix V Stock of Materialfor Oil Remorval); 1 (satu) lembar foto kopi Peta Lokasi MT SOUTERN MERMAID (PetaNomor 918); 1 (satu) lembar foto kopi Chief Enginers Log Book MT. Southren Mermaiddengan lampiran Catatan Log Book tertanggal 17, 18 November 2013; 1 (satu) lembar foto kopi Ship Log book MT.

Nomor : 160 K/PID.SUS/2015Mermaid;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) lembar SOPEP/SMPEP List (Appendix V Stock of Materials for OilRemoval); 1 (satu) lembar rincian Oil Spill Dispersaint (Appendix V Stock of Materialfor Oil Remorval); 1 (satu) lembar foto kopi Peta Lokasi MT SOUTERN MERMAID (PetaNomor 918); 1 (satu) lembar foto kopi Chief Enginers Log Book MT. Southren Mermaiddengan lampiran Catatan Log Book tertanggal 17, 18 November 2013; 1 (satu) lembar foto kopi Ship Log book MT.

., kayujenis sonokeling merupakan kayu hasil hutan termasuk kayu indah dansesuai Notifikasi CITES tanggal 07 November 2016 dan 14 November2016 perihal Amandment to Appendidices & Il of the Convention yangmana sonokeling telah masuk dalam daftar Appendix Il CITES, dimanapengangkutan kayu yang masuk daftar Appendix Il CITES harusdilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) berupa SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) dan atau SATS LN (Surat Angkut Tumbuhan dan

tonggak kayu jenis sonokeling yangukurannya tidak sesuai dengan kayu yang diamankan, sehinggadiperoleh dugaan bahwa kayu tersebut adalah hasil hutan kayu darikawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani.Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli NILWAN SUBUHADI, SP., kayujenis sonokeling merupakan kayu hasil hutan termasuk kayu indah dansesuai Notifikasi CITES tanggal 07 November 2016 dan 14 November2016 perihal Amandment to Appendidices & Il of the Convention yangmana sonokeling telah masuk dalam daftar Appendix

Il CITES, dimanapengangkutan kayu yang masuk daftar Appendix Il CITES harusdilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanHalaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel(SKSHH) berupa SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) dan atau SATS LN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf e Jo.

sesuai dengan kayu yang diamankan ;Bahwa usia dari tonggak kayu sonokeling pada tempat yang ditunjukkanterdakwa tersebut berkisar 5 tahun, karena saat dipegang tonggak kayutersebut sudah rapuh, sedangkan kayu sonokeling yang diamankanberusia sekitar 1 sampai dengan 2 tahun sejak ditebang ;Bahwa tidak ada izin apapun untuk mengangkut kayu yang berasal darikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ;Bahwa kayu sonokeling merupakan hasil hutan kayu yang dilindungisecara internasional dan masuk dalam daftar Appendix

Akta Perdamaian, Nomor 771/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. as referred to Article 4 of theCooperation Agreement as follows:a. 35 (thirty five) units have acompleted BBG Invoice and theSupporting Documents and havebeen confirmed by the SecondParty, as detailed in Appendix A tothis Settlement Agreement(hereinafter referred to as BBG A).b. 19 (nineteen) units do not have acompleted BBG Invoice and theSupporting Documents, as detailedin Appendix B to this SettlementAgreement (hereinafter referred toas BBG B)sebagaimana

Party shall settle the BBG Invoice ofeach of the 19 vehicle units on the BBGB after the Second Party received theBBG Invoice in advance and theSupporting Documents (including theVehicle Documents, inter alia BPKB,STNK and KIR, as long as relevant), asstipulated on Appendix 8 of theCooperative Agreement.akan membayar setiap Faktur klaim BBGatas ke 19 unit kendaraan dalam BBG B,setelah terlebin dahulu Pihak Keduamenerima Faktur BBG dan DokumenPendukung (termasuk DokumenKendaraan seperti BPKB, STNK

Cooperation Agreement for theremaining 19 (nineteen) vehicle units ofBBG B as detailed in Appendix B of thisSettlement Agreement to be proposedfor the Payment of BBG B Claim to theSecond Party (hereinafter referred to asPayment of BBG B Claim).Regarding the delivery of vehicles inBBG B list together with the BBG Invoice(original copy) and SupportingVehicleDocuments (original copy) such asBPKB, STNK and KIR) shall follow thevehicle delivery process, as stipulated inDocuments (including thethe Cooperation

The Second Party shall provide writtenapproval via email to the First Partywithin 2 (two) working days since thedelivery date of the complete BBGInvoice and the Supporting Documents(including the Vehicle Documents, interalia BPKB, STNK and KIR, as long asrelevant) for each remaining 19(nineteen) vehicle units of BBG B asdetailed in Appendix B of this SettlementAgreement and if after 2 (two) workingdays from the submission date of BBG Pihak Kedua setuju memberikanpersetujuan tertulis melalui email

Nomor 679 K/Pdt.SusPHI/2019Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat adalah merupakan tindakanpelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja/beratsebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama Hotel ShangrilaSurabaya 20182020 appendix 3 Nomor 36 mempengaruhi karyawanlain untuk berbuat kriminal atau immoral atau Perjanjian Kerja BersamaHotel Shangrila 20152017 appendix 3 pelanggaran yang dapatmengakibatkan PHK/Pelanggaran Berat Nomor 38

Appendix 1, Annex 5, Rule of Origin For The Asean China FreeTrade Area, Rule Definition : For The Purpose of This Annex,menyatakan : :a Party means the individual parties the agreement i.e. BruneiDarussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia,the Lao Peoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, theUnion of Myanmar, the Republic of Philippines, the Republic ofSingapore, the Kingdom of Thailand, the Sosialist Republic ofVietnam and the Peoples Republic of China (China).2.

Rule 23, Appendix 1, Attachment A, Revised Operational CertificationProcedures (OCP) For The Rules of Origin of The AseanChina FreeTrade Area, menyatakan :The Customs Authority of the importing Party shall accept aCertificate of Origin (Form E) in cases where the sales invoice isissued either by a company located in a third country or by anACFTA exporter for the account of the said company, provided thatthe product meets the requirements of the Rules of Origin for theACFTA.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas kolom /0.Number anddates of invoices Form E dan Lembar Lampiran Dokumen PIB, dapatdiketahui bahwa invoice yang dilampirkan pada PIB Nomor 013723tanggal 12 Januari 2012 adalah bukan invoice seperti yang tercantumdalam Kolom 10 Form E sehingga tidak sesuai dengan Rule 23, Appendix1, Attachment A, Revised Operational Certification Procedures (OCP)For The Rules of Origin of The AseanChina Free Trade Area.bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan Rule 23, Appendix

Adapun selengkapnya isi Pasal 3.3 PulpSupply Contract dan Pasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract adalahsebagai berikut:Pasal 3.3 Woodchips Sale & Purchase Contract, berbunyi sebagai berikut:The Seller shall provide the Performance Bond duly issued by theacceptable financial institution agreed by the Buyer in the form attachedhereto as Appendix 4 for the amount of USD5,000,000 (Performance Bond)on the date of this Contract.

Kejadian tersebutsangat merugikan Penggugat dan sangat jelas bertentangan dan melanggarketentuan Article 10.5 dan Appendix 1 Woodchips Sale & PurchaseContract;8.

Bahwa Pasal 5 Pulp Supply Contract dengan jelas menegaskanketentuan mengenai periode pengangkutan (Shipment Period), dimanadalam Appendix 2 Pulp Supply Contract mengatur mengenai ETAPengangkutan Nomor 1 (the ETA for Shipment Nomor 1) adalah tangga 30Desember 2013. Selengkapnya dikutip Pasal 5 Pulp Supply Contractsebagai berikut:5.1. The shipment plan shall be in accordance with Appendix 2.

Bahwa kegagalan PT Kertas Nusantara memenuhi ketentuanPasal 5.1., Pasal 5.2., dan Appendix 2 Pulp Supply Contract telah puladiperingatkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Notice of Default of thePulp Supply Contract Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September2013, tertanggal 5 Maret 2014;19.

Bahwa Pasal 3.3 Pulp Supply Contract berbunyi sebagai berikut:Performance BondThe Seller shall provide the Performance Bond duly issued by theacceptable financial Institution agreed by the Buyer in the formattached hereto as the Appendix 4 for the amount of USD5.000.000(Performance Bond) on the date of this Contract. The PerformanceBond shall be valid for eight (8) months from the date of issuance ofthe Performance Bond.

Volume VB, Appendix 14;1 (satu) bundel Final Report Province of North Sumatera, Aceh,Desember 20009. Volume VB, Appendix 510;1 (satu) bundel Final Report Volume VII, December 2009,Sumatera Selatan Provinsi;1 (satu) bundel Final Report Volume IIIA, December 2009,Lampung Provinsi;1 (satu) bundel Laporan Akhir (appendix), Volume VIIIB, TABWRMWISMP1 December 2009, Lampung Provinsi;Halaman 8 dari 17 hal. Put.

Barat, Mei 2010;1 (satu) bundel Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode Bridgingtahun 2010, Jabar & Banten, Mei 2010;1 (satu) bundel Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode Bridgingtahun 2010, Sumatera Utara, Mei 2010;1 (satu) bundel Laporan Akhir Sumatera Selatan, JanMei 2010;1 (satu) bundel Final Report BWRMWISMP 1, Bridging period2010, Central Java, Mei 2010;1 (satu) bundel Final Report BWRMWISMP 1, Bridging period2010, Central Java, Mei 2010, Supplement;1 (satu) bundel Final Report DIY Bridging Period 2010;Appendix

Mereka mengetahuiHalaman 7 dari 37 halamanbahwasanya dokumen yang diberikan oleh terdakwa berupa suratkeputusan izin usaha sebagai pengedar jenis reptil serta bagianbagiannya yang tidak dilindungi undangundang yang termasuk dalamdaftar Appendix didalam negeri yang dikeluarkan oleh BKSDA SumateraBarat sudah tidak berlaku lagi semenjak bulan Juni tahun 2012.Sesampainya di Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 27September 2012 sekira pukul 09.00 Wib Budi, Dodo dan Jirin langsungmemuat satwa yang sudah

karena saksi bersamadengan saksi Muhajirin dan saksi Widodo hanya sebagaipekerja atau disuruh untuk menjemput oleh terdakwa;e Bahwa saat membawa satwa liar tersebut saksi tidak adamembawa surat atau dokumen yang sah dikarenakandokumen yang lama sudah tidak berlaku lagi atau habismasa berlakunya;e Bahwa dokumen yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksiadalah surat keputusan izin usaha sebagai pengedar jenisreptile serta bagianbagiannya yang tidak dilindungiUndang Undang, yang termasuk dalam daftar Appendix

karena saksi bersamadengan saksi Budiman dan saksi Widodo hanya sebagaipekerja atau disuruh untuk menjemput oleh terdakwa;e Bahwa saat membawa satwa liar tersebut saksi tidak adamembawa surat atau dokumen yang sah dikarenakandokumen yang lama sudah tidak berlaku lagi atau habismasa berlakunya;e Bahwa dokumen yang diberikan oleh terdakwa kepada saksiadalah surat keputusan izin usaha sebagai pengedar jenisreptile serta bagianbagiannya yang tidak dilindungiUndang Undang, yang termasuk dalam daftar Appendix

karena saksi bersamadengan saksi Muhajirin dan saksi Budiman hanya sebagaipekerja atau disuruh untuk menjemput oleh terdakwa;e Bahwa saat membawa satwa liar tersebut saksi tidak adamembawa surat atau dokumen yang sah dikarenakandokumen yang lama sudah tidak berlaku lagi atau habismasa berlakunya;e Bahwa dokumen yang diberikan oleh terdakwa kepada saksiadalah surat keputusan izin usaha sebagai pengedar jenisreptile serta bagianbagiannya yang tidak dilindungiUndang Undang, yang termasuk dalam daftar Appendix

Mereka diberi upah Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) pertrip atau setiap kali berangkat;e Bahwa benar BUDIMAN Pgl BUDI Bin SISMANTO, MUHAJIRIN PgIJIRIN Bin AHMAD SOBIRIN dan WIDODO Pgl DODOK Bin RINTOmengetahui bahwasanya dokumen yang. diberikan olehterdakwa berupa surat keputusan izin usaha sebagai pengedarjenis reptil serta bagianbagiannya yang tidak dilindungiundangundang yang termasuk dalam daftar Appendix didalamnegeri yang dikeluarkan oleh BKSDA Sumatera Barat sudahtidak berlaku lagi semenjak

sebesarRp1.229.900.819,00bahwa Koreksi positif biaya royalti sebesar Rp1.229.900.819,00 karena biaya tanpadidukung dengan buktibukti hak paten berupa kepemilikan produk penerima penghasilan;bahwa dalam Berita Acara Hasil Uji Bukti tanggal 22 Mei 2012 Pemohon Bandingmengemukakan bahwa Sesuai pokok sengketa, Pemohon Banding dapat menunjukkan buktiadanya penyerahan atau penggunaan intangible property (eksistensi royalty) yaitu berupapemberian Technical Information (transfer knowledge) sesuai Article 4 dan Appendix

sehingga dengan adaya bukti dimaksudPemohon Banding dapat membuktikan kepemilikan produk penerima penghasilan dariPemohon Banding;bahwa alasan koreksi terkait eksistensi dari intangible property dalam pemeriksaan tidakdipermasalahkan oleh Terbanding namun baru dipermasalahkan oleh Terbanding dalampenelitian keberatannya;bahwa namun demikian untuk menunjukkan eksistensi royalti pemohon Banding dalampersidangan menyampaikan pemberian Technical Information (transfer knowledge) sesuaiarticle 4 dan Appendix

ataspemanfaatan jasa supervisor seperti perincian biaya tagihan supervisor fee yang meliputiSiapasiapa saja supervisor (ekspatriate) yang datang, berapa lama masingmasingkehadirannya (absence) di Indonesia serta fotofotokopi passport dari masingmasingsupervisor.bahwa menurut Pemohon Banding Sesuai Article 5.3 Technical Assistance Agreement,jasa yang diberikan oleh para supervisor tersebut adalah memberikan advise danpendampingan kepada staff EMI dalam kaitan pemberian Technical Information (Article 4dan Appendix

ataspemanfaatan jasa supervisor seperti perincian biaya tagihan supervisor fee yang meliputisiapasiapa saja supervisor (ekspatriate) yang datang, berapa lama masingmasingkehadirannya (absence) di Indonesia serta fotofotokopi passport dari masingmasingsupervisor;bahwa menurut Pemohon Banding Sesuai Article 5.3 Technical Assistance Agreement,jasa yang diberikan oleh para supervisor tersebut adalah memberikan advise danpendampingan kepada staff EMI dalam kaitan pemberian Technical Information (Article 4dan Appendix