Ditemukan 9 data
27 — 10
Bahwa penilaian terhadap obyek jaminan atau agunan aquo yangdiajukan Tergugat kepada Penggugat sebelumnya telah melalui prosesAppraisal Ekternal yaitu KJPP Hari Utomo & Rekan pada tanggal 22Agustus 2013 yang memberikan penilaian atas obyek jaminan atauagunan senilai Rp.3.702.200.000, (tiga milyar tujuh ratus dua jutadua ratus ribu rupiah) dan Appresal Internal Bank Mestika DharmaCabang Muara Karang pada tanggal 23 Agustus 2013 yang memberikanpenilaian atas obyek jaminan atau agunan senilai Rp.3.310.530.000
282 — 127
sebagaimana termuat dalam pemberitahuan tertanggal 28 Januari 2012 yangsalinannya terlampir dalam Berita Acara Rapat ini;Agenda Rapat II:Pengeluaran Saham Baru Dalam Batas Modal Dasar Perseroan:Hal 13 dari 35 Hal Putusan No. 172/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelKetua Rapat menjelaskan bahwa Rapat tidak dapat mendiskusikan lebih lanjut danmengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda Rapat ini karenaP.T.IDB BIO RESEARCH DEVELOPMENT dan JUNE ERNAWATI belummengajukan laporan penilaian independen (independent appresal
41 — 17
Menghukum Pemohon untuk membayar Tim Appresal Independen untukmenghitung Harta Bersama karena Pemohon menganggap harta tersebutsebagai Harta Bersama;5. Menolak Permohonan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan descente;6. Menyatakan tidak sah dan berharga sita harta bersama (marital beslaag)yang diletakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara diatas atas bendaBergerak dan benda tidak bergerak,7.
SALAHUDDIN, SH.
Terdakwa:
TRIYONO WIJANARKO Bin R. SOEPARTO SASTRA WARDOYO
85 — 14
Bagian Appresal atau survey melakukan kunjungan ketempat usahamilik debitur pada sat itu melakukan pengecekan ke rumah yang akandijaminkan yaitu rumah dengan SHM atas nama PIPIT ELIZAR yangdiakui sebagai milik DEWI SARTIKA, pada saat itu yang melakukanpengecekan adalah DONNY OESMON selaku AOd.
JONI TRIMARDIANTO,SH.,MH
Terdakwa:
DEWI SARTIKA binti RAMLI
95 — 21
Bagian Appresal atau survey melakukan kunjungan ketempat usahamilik debitur pada sat itu melakukan pengecekan ke rumah yang akandijaminkan yaitu rumah dengan SHM atas nama PIPIT ELIZAR yangdiakui sebagai milik DEWI SARTIKA, pada saat itu yang melakukanpengecekan adalah DONNY OESMON selaku AOd.
182 — 61
Lhokseumawe, sedangkan untuk Appriasal Independen menyakut kredit PT.ILHAM TEGUH saya tidak mengetahui persis perusahaan Appresal yg manadikarenakan yg lebih mengetahui pihak cab. Lhokseumawe;Bahwa saksi jelaskan bahwa, setelah Saksi lihat secara cermat dan teliti Foto copySurat Berita Acara Hasil Rapat/Presentasi antara PT. Bank BPD Aceh, Bank BPD cab.Lhokseumawe dan PT.
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan adanya perbedaanperbedaan hargayang jauh lebih tinggi dari NJOP tersebut, harusnyadilakukan audit harga, sehingga dapat dipastikan adaatau tidaknya mark up harga tanah yang berujung padakorupsi ;Bahwa kenyataannya audit harga tersebut tidakdilakukan baik pada saat penyidikan maupun pada saatpemeriksaan perkara ;Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkansama sekali hasil harga tanah yang disurvey oleh PT.Survindo Putra Pratama sebagai appresal
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
220 — 149
Selain nilai yang ditetapkan Pemerintah tetapi juga nilai pasar itu referensinya, karena tidakmenggunakan jasa penilai; Bahwa untuk instansi pemerintah dalam pengadaan tanah baik diatas 5 hektar maupundibahwa 5 hektar harus pakai appraisal; Bahwa di tahun 2015 untuk daerah Papua Barat sudah ada appraisal; Bahwa appraisal diperlukan untuk mengawasi penggunaan uang negara; Bahwa yang mengajukan appresal adalah instansi yang bersangkutan; Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak pernah mengajukan appraisal
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
159 — 92
Bahwa untuk instansi pemerintah dalam pengadaan tanah baik diatas 5hektar maupun dibahwa 5 hektar harus pakai appraisal; Bahwa di tahun 2015 untuk daerah Papua Barat sudah ada appraisal Bahwa appraisal diperlukan untuk mengawasi penggunaan uangnegara Bahwa yang mengajukan appresal adalah instansi yang bersangkutan Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak pernah mengajukan appraisal Bahwa dibentuk appraisal dulu baru menntukan NJOP Bahwa NJOP ditetapkan oleh pemerintah yang menghitungkerugiannya appraisal