lima ratus delapan puluhsatu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);Administrasi bank Rp2.674.291,00 (dua juta enam ratus tujuh puluhempat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);Pembayaran dana talangan Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluhjuta rupiah);Kasbon Tergugat Rp140.741.000,00 (seratus empat puluh juta tujuhratus empat puluh satu ribu rupiah);Dana retensi KPR Rp544.667.500,00 (lima ratus empat puluh empat jutaenam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Apprisal

Nomor 365 K/Pdt/2017 Administrasi bank Rp2.674.291,00 (dua juta enam ratus tujuh puluhempat ribu dua ratus sembilanpuluh satu rupiah); Pembayaran dana talangan Rp260.000.000,00 (dua ratus enampuluh juta rupiah); Kasbon Tergugat Rp140.741.000,00 (seratus empat puluh juta tujuhratus empat puluh satu ribu rupiah); Dana retensi KPR Rp544.667.500,00 (lima ratus empat puluh empatjuta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Apprisal Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah

Apprisal Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);20. Pengembelian dana konsumen Rp183.335.892,00 (seratus delapan puluhtiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus +sembilan puluh duarupiah);21.

diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Tanggal 22 September 1992Nomor SK.379HGB/DA/82, lamanya hak berlaku 20 Tahun berakhirTanggal 03 Nopember 2002 Luas 32.439 M* , sehingga HGB Nomor 154telah mati pada tahun 2003 namun dalam prakteknya dilepas/dijual belikan.Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di JalanBasuki Rahmad No. 12 / Hasanudin No. 2 Balowerti Kediri ;Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas , NJOP (PBB),Harga Pasar (Camat), Apprisal

PWU Jatim karena :Tim Penjualan Aset tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkanatas, NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Apprisal, Harga Pasar Wajar 3bulan terakhir (Notaris/PPAT)Kesepakatan mengenai harga jual beli aset serta realisasinya telah dilakukansebelum Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran tersebut dilakukan.Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Tim PenjualanAset PT.

Panca Wira Usaha JatimNo. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan ProsedurPenjualan Asset Perusahaan, antara lain :Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di JalanSultan Hasanudin No. 1 Tulungagung ;Tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas , NJOP (PBB),Harga Pasar (Camat), Apprisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir(Notaris/PPAT).Bahwa meskipun proses pelepasan / penjualan aset PT.

PWU Jatim karena :Tim Penjualan Aset tidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkanatas, NJOP (PBB), Harga Pasar (Camat), Apprisal, Harga Pasar Wajar 3bulan terakhir (Notaris/PPAT);Kesepakatan mengenai harga jual beli aset serta realisasinya telah dilakukansebelum Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran tersebut dilakukan.Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Tim PenjualanAset PT.

Panca Wira Usaha Jatim No. 003/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Sistim dan Prosedur Penjualan AssetPerusahaan, antara lain :Tim Panitia Pelepasan Aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di JalanSultan Hasanudin No. 1 Tulungagung ;Halaman 42 dari 96 Perkara Nomor 46/PID.SUSTPK/2018/PT SBYTidak pernah membuat tafsiran harga aset yang didasarkan atas, NJOP (PBB),Harga Pasar (Camat), Apprisal, Harga Pasar Wajar 3 bulan terakhir(Notaris/PPAT).Bahwa meskipun proses pelepasan / penjualan

Bahwa dalam pelaksanaan Kepentingan Umum terhadap jalan Tol Dumai,Halaman 15 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DumPekanbaru, Kandis telah memenuhi ketentuan ketentuan peraturan yangberlaku berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2012 TentangPengadaan Tanah dan melalui tahapan sesuai Pasal 13, sedangkan nilaiganti rugi ditetapbkan Apprisal KUPP ABDULLAH FITRIANTORO danRekan Cabang Pekanbaru..

Independen dan profesional untuk penilaian gantikerugian tanah yang telah memiliki izin dari Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN dan Menteri Keuangan;Menimbang, bahwa Tergugat Il dalam Jawabannya di angka 5menyebutkan :Bahwa dalam pelaksanaan Kepentingan Umum terhadap jalan Tol Dumai,Pekanbaru, Kandis telah memenuhi ketentuan ketentuan peraturan yangberlaku bedasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PengadaanTanah dan melalui tahapan (sesuai Pasal 13), sedangkan nilai ganti rugiditetapkan Apprisal

karenayang disampaikan terdakwa tidak membutuhkan suatu jawaban;Bahwa yang di maksud dengan penghinaan disini adalah membuatpenguasa/ Intitusi terluka dan juga merasa malu akibat tuduhanterdakwa yang disampaikan di Media Sosial;Bahwa dalam perfektif ilmu Bahasa tindakan yang dilakukan olehterdakwa telah melanggar maksim cara (maxim of manner) dalamberkomunikasi;Bahwa untuk menentukan kalimat/katakata/tulisan maka dapatdigunakan parameter analisis makna/maksud tuturan dengan teoriapprisal system, apprisal

Salahsatu aspek penting dari di dalam apprisal adalah sumber dari opini yangakan muncul secara alami;Bahwa dengan kalimat terdakwa seperti itu Kana memunculkan opinibagi yang membacanya dan menimbulkan berbagaimacam penilai bagiyang membaca/negatif;Bahwa ahli ada melihat fotofoto objek yang dimaksud oleh terdakwapada waktu ahli memberi keterangan di Polres kota Bukittinggi;Halaman 16 dari 30 hal.

rupiah), maka jelas penjualan oleh PT RifaCapital kepada s Terlawan hanya dengan harga cumaRp4.502.000.000,00 maka jelas Pelawan sangat dirugikan sekali;Mengingat sebelum dilakukan lelang tersebut oleh Pejabat Lelang Bogorpihak PT Rifa Capital tidak ada melakukan penilaian melalui apprisaltersumpah terhadap nilai harga tanah yang berlaku atas kedua sertifikathak milik, maka lelang tersebut telah melanggar peraturan lelang,dansangat merugikan pelawan, sebab apabila dilakukan atas dasarpenilaian apprisal

Nomor 1377 k/Pdt/2015sertifikat hak milik tersebut akan dinilai oleh apprisal minimal denganharga Rp13.800.000.000,00, sehingga walaupun tanah tersebut dijuallelang, sehingga sisa kelebihan dari uang penjualan tanah tersebutsetelah dipotong hutang Pelawan, seharusnya Pelawan/PemohonKasasiselaku debitur, diwajibkan untuk menerima uang kelebihan pembayaranhutangnya kepada kreditur;Akan tetapi karena lelang ini diduga telah direkayasa sedemikian rupa,maka peserta lelang yang mengikuti hanya 1 (satu)

Bahwa tindakan tergugat Ill, Vidan V yang menyerahkan dan kurang kehatihatiannya sehingga menyerahkan Dokumen yang berupa SertifikatHak Milik PENGGUGAT ke TERGUGAT dan TERGUGAT II adalahtidak sah dan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karenatidak diketahui atau disetujui oleh PENGGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT telah diperintah oleh TERGUGAT VII untukmelakukan Apprisal terhadap bangunan dan tanah Hak Milik PENGGUGAT,dan TURUT TERGUGAT tidak menanyakan status rumah tersebut kePENGGUGAT, karena

Menyatakan hukum Bahwa TURUT TERGUGAT telah diperintah olehTERGUGAT VII untuk melakukan Apprisal terhadap bangunan dantanah Hak Milik PENGGUGAT. karena itu TURUT TERGUGAT I harustunduk pada Keputusan Pengadilan ini;10.Menyatakan hukum Bahwa TURUT TERGUGAT II telah diperintaholeh TERGUGAT VII. untuk melakukan Akte Pemberian hakTanggungan terhadap bangunan dan tanah Hak Milik PENGGUGAT.karena itu TURUT TERGUGAT harus tunduk pada KeputusanPengadilan ini;11.Menyatakan hukum Bahwa Turut TERGUGAT Ill sebagai

yang menunjukkansifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dansuatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hakistimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hakagunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda ;Bahwa berdasarkan dasar alasan tersebut diatas maka terhadap BiayaPengacara dan biaya Lainlain yaitu : Biaya Iklan Lelang, Biayahalaman 14 Putusan Nomor : 13/Padt.SusPailitRenvoi/2018/PN.Niaga Sby11.Perubahan SHM dan Biaya Apprisal

tagihan tersebut menurutTERMOHON selaku Kurator tidak ada RELEVANSI ( keterkaitan ) danketidak jelasan dokumendokumen tersebut dan terhadap Biaya IklanLelang ( Bukti : T14A,T14B,T14C ) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atas keabsahan Dokumen atau bukti yangdisampaikan PEMOHON, dan tidak jelasnya Iklan Lelang tersebut untukobjek mana dan atas nama siapa, sehingga TERMOHON selaku KuratorMENOLAK dengan TEGAS Biaya pengacara dan Biaya Lainlain BiayaIklan Lelang, Biaya Perubahan SHM dan Biaya Apprisal

Namun demikian secara rasional penetapanlokasi pengadaan tanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek danstatus tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah;> Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanah untukkepentingan umum, apprisal wajidb ada walaupun tidak secara tegasdinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal 15 ayat(2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa "dalam rangkamenetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai hargatanah

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secarakelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yangmendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan NasionalUntuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidakdiatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut, karenapengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidakmemerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untukkepentingan umum

Jadi apprisal sifatnya wajibada dan secara kelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standartertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidakdiatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut, karenapengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidakmemerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untukkepentingan

Namun demikian secara rasional penetapan lokasipengadaan tanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek dan status tanahyang ditetapbkan sebagai lokasi pengadaan tanah;Bahwa menurut pendapat ahli dari Universitas Udayana, di Tahun 2010,pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apprisal wajib ada walaupun tidaksecara tegas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa dalamrangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga

Jadi apprisalsifatnya wajib ada dan secara kelembagaan apprisal tersebut harus memenuhistandar tertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidakdiatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut, karenapengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidakmemerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untukkepentingan

Tindak lanjutnya sudahdiserahkan kepada BSM Bogor untuk dilakukan apprisal dan sisapenjualan harta Terdakwa untuk pelusanan kepada Primkop DenmaMabesau, Namun segala keterangan Terdakwa yang dinyatakan dipersidangan terasebut tidak dijadikan fakta hukum persidangan;... lerdakwa telah lama berdinas di TNI AU yaitu selama 28 Tahunyang seharusnya ikut diapresiasi bila dikaitkan dengan perkaraTerdakwa ini, namun justru Majelis Hakim berpendapat lain karenaTerdakwa adalah sudah berdinas lama di TNI AU

Tindak lanjutnya sudah diserahkan kepada BSMBogor untuk dilakukan apprisal dan sisa penjualan harta Terdakwauntuk pelusanan kepada Primkop Denma Mabesau;Keberatan Terhadap Putusan Majelis Hakim.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta dalammemutus perkara terdakwa dengan putusan Nomor 9K/PMU/BDG/AU/V1I/2016 tanggal 24 Januari 2017 dalam pertimbangannyaadalah kurang memperhatikan rasa keadilan yaitu tetap menjatuhkanpidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Tindak lanjutnya sudah diserahkan kepada BSMBogor untuk dilakukan apprisal dan sisa penjualan harta Terdakwauntuk pelunasan kepada Primkop Denma Mabesau;b. Bahwa penyerahan harta Terdakwa pada persidangan maupun suratpenyerahan adalah fakta hukum yang harus ditindak lanjuti denganHal. 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017akta Notaris namun Terdakwa hingga saat ini masih ditahan di RutanMiliter Cimanggis sehingga belum bisa menindak lanjuti;c.

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secarakelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yangmendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan NasionalUntuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalam Pasal 61Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007, tidakdiatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut, karenapengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehingga tidakmemerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selain untukkepentingan umum

Namun demikian secara rasionalpenetapan lokasi pengadaan tanah berarti berkaitan dengansubyek, obyek dan status tanah yang ditetapkan sebagai lokasipengadaan tanah;Bahwa menurut pendapat ahli, di Tahun 2010, pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, apprisal wajiob ada walaupun tidak secarategas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalah ketentuan Pasal15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, diatur bahwa"dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti = rugi,Lembaga/Tim Penilai harga tanah

Jadi apprisal sifatnya wajib ada dan secara kelembagaanHal 221 dari 275 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.apprisal tersebut harus memenuhi standar tertentu yang mendapatkanlisensi dari Badan Pertanahan Nasional;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum,dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan apprisaltersebut, karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsungsehingga tidak memerlukan

Namun demikian secara rasional penetapan lokasi pengadaantanah berarti berkaitan dengan subyek, obyek dan status tanah yangditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah ;Bahwa menurut pendapat ahli dari Universitas Udayana, di Tahun 2010,pengadaan tanah untuk kepentingan umum, apprisal wajib ada walaupuntidak secara tegas dinyatakan demikian, dasar hukum nya adalahketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006,diatur bahwa "dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi,Lembaga

Jadi apprisal sifatnya wajib adadan secara kelembagaan apprisal tersebut harus memenuhi standartertentu yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa untuk pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dalamPasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun2007, tidak diatur secara tegas mengenai keberadaan apprisal tersebut,karena pengadaan tersebut bisa dilakukan secara langsung sehinggatidak memerlukan apprisal, kecuali dalam hal pengadaan tanah selainuntuk kepentingan

Untuk menghitung besarnya beaya membangun sejak awal dimulai s/d terhentinyamembangun, menurut Penggugat telah mengajak/mengundang pihak Tergugat untukmenggunakan jasa apprisal, sedangkan pihak Tergugat tidak menanggapinya karenamerasa masih mampu dan akan melanjutkan membangun rumah tersebut s/d rampung ;3.

3.686.000.000, telah habis untuk beaya membangun rumah tersebut sejakawal dimulai s/d terhentinya membangun;Menimbang, bahwa seharusnya untuk menunjukkan etikad baiknya pada saatditawarkan / diundang oleh Penggugat dalam rangka penggunaan jasa appraisal pihakTergugat bersedia menerimanya dan selanjutnya dalam pelaksanaan proses perhitunganyang dilakukan oleh appraisel apabila pihak Tergugat barang kali ada merasa tidakberiar/dirugikan/keberatan dapat mengoreksi atau membatah dan disampaikan langsungkepada Apprisal