pada saat telah jatuh tempo, ternyata krediturTERRI FATURACHMAN tidak dapat mengembalikankredit dan agunan yang dijadikan jaminan sampai saaiini belum dapat dilelang oleh pihak KP2LN Bandung 1karena tidak ada peminat ;16.Bahwa atas agunan yang telah dinilai oleh PT WinaraSabena pada tahun 2003 ternyata terdapat nilai yangberbeda setelah dilakukan penilaian oleh KP2LNBandung pada tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut :No SHM Luas Tanah Lokasi APHT (Rp) Nilai Oleh Nilai oleh Selisih (5) (M2) Aprraisal

No. 1048 K/Pid.Sus/2010 NoSHM Tanah Aprraisal (Rp) = berdasarkan (Rp)(M2) Audit (Rp)1 2 3 4 5 6 i0341920.848 Kabupaten 3.056.700.000 3.127.200.000 1.017.382.400 2.109.817.600BekasiMaka terdapat mark up nilai jaminan oleh aprraisal sebesarRp.2.900.007.600, (dua milyar sembilan ratus juta tujuh ribu enam ratusrupiah);17.Bahwa perbedaan penilaian tersebut terjadi akibattidakIndonesia tahun 2002 dan pasal 16 ayat (1) huruf aTerdakwa menerapkan = standar penilaianPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

pada saat telah jatuh tempo, ternyata krediturTERRI FATURACHMAN tidak dapat mengembalikankredit dan agunan yang dijadikan jaminan sampaisaai ini belum dapat dilelang oleh pihak KP2LNBandung 1 karena tidak ada peminat ;17.Bahwa atas agunan yang telah dinilai oleh PTWinara Sabena pada tahun 2003 ternyata terdapatnilai yang berbeda setelah dilakukan penilaian olehKP2LN Bandung pada tahun 2006 dengan rinciansebagai berikut : No SHM Luas Tanah Lokasi APHT (Rp) Nilai Oleh Nilai oleh Selisih (5) (M2) Aprraisal

terdapat mark up nilai jaminan oleh aprraisal sebesarRp.2.900.007.600, (dua milyar sembilan ratus juta tujuh ribu enam ratusrupiah);sekitar18.Bahwa perbedaan penilaian tersebut terjadi akibatTerdakwatidak menerapkan standarpenilaianIndonesia tahun 2002 dan pasal 16 ayat (1) huruf aPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tanggal14 Juni 1994 ;19.Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia tahun 2002yang dikeluarkan oleh Gabungan Perusahaan PenilaiIndonesia

terdapat mark up nilai jaminan oleh aprraisal sebesar28Rp.2.900.007.600, (dua milyar sembilan ratus juta tujuh ribu enam ratusrupiah);18.Bahwa perbedaan penilaian tersebut terjadi akibatTerdakwatidak menerapkan standarpenilaianIndonesia tahun 2002 dan pasal 16 ayat (1) huruf aPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tanggal14 Juni 1994 ;19.Berdasarkan StandarPenilaianIndonesia tahun2002 yang dikeluarkan oleh Gabungan PerusahaanPenilai Indonesia, cara

Tahun 2012 juncto Pasal 1 Ayat (2) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012, yang dimana dengan tegas menyatakan bahwapengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberianganti kerugian yang layak dan adil, yang pada kenyataannya dilakukandengan cara yang tidak adil;Bahwa kedua bidang tanah milik Pemohon berada di Desa Tumaluntung ,Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dimana lokasi tersebutakan dijadikan lokasi pembangunan ruas Jalan Tol ManadoBitung;Bahwa seharusnya Tim Penilai ( aprraisal

(meterpersegi), akan tetapi faktanya nilai tanah yang ditetapkan oleh Tim Penilai(aprraisal) dan Termohon II berbedabeda;Bahwa pada kenyataan penetapan ganti kerugian tanah oleh Tim Penilai(Aprraisal) dan Termohon II adalah bertentangan dengan Pasal 31Halaman 3 dari 16 hal. Put.

Bahwa pada halaman 43 baris kesembilan menyatakan "..bahkansebagaimana fakta persidangan Termohon dan II dalam menetapkanbesaran ganti rugi bidangbidang tanah tersebut tidak melibatkanPemohon dalam menentukan besaran nilai ganti rugi, dimana haltersebut juga diterangkan oleh saksisaksi yang dihadirkan olehTermohon dan II yaitu tim penilai ( aprraisal) dan diterangkan pula olehsaksi dari Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat penetapanharga tanah dari hasil tim penilai tidak cukup membuktikan

Nomor 556 K/Pdt/2016oleh Para Penggugat, dengan menyatakan bahwa gugatan yangdiajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);Bahwa Penggugat dalam posita angka 18 halaman 5 Surat Gugatannyatertanggal 21 Februari 2014, mendalilkan sebagai berikut:pahwa per ab initio gugatan ini diajukan, tidak pernah mengetahui bukti hasilpenilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Aprraisal) sebagaimanaketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan

Karena seandainya benar Penggugat curiga atau merasadibohongi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Aprraisal) terkaitdengan hasil perhitungan besarnya ganti kerugian yang dibuat olehLembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Aprraisal), mengapa Lembaga/TimPenilai Harga Tanah (Aprraisal) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkaraini ?...

., bukankah seharusnya Penggugat menarik Lembaga/Tim PenilaiHarga Tanah (Aprraisal) sebagai pihak dalam perkara ini;Namun faktanya, ternyata Penggugat tidak menarik Lembaga/Tim PenilaiHarga Tanah (Aprraisal) sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagaiTergugat ataupun sebagai Turut Tergugat. Sekilas siapapun yangmembaca gugatan ini, kalo tidak jeli, nyaris sempurna. Namun faktanyatidak demikian. Gugatan ini nyatanyata tidak sempurna, dan jelaskekurangan pihak.

miring menurut saksi Adolf Winata ST.perbaikan bangunan harus dibongkar untuk menyambung pondasi jadi akhirnyahampir sama dengan membangun baru dengan material sisa bangunan yangsekiranya bisa dipakai oleh sebab itu menurut Majelis adil dan patutjika Tergugat dan Tergugat Il membayar ganti rugi untuk memperbaiki rumah Penggugat sebesar50 % dari buktiP 50, P51, P52 dan P 53.Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam jawabanya menolakbesarnya ganti rugi dengan alasan perhitungannya tidak melalui Aprraisal

yangindependen akan tetapi Tergugat tidak bisa menghadirkan Aprraisal yangindependen, seharusnya Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemodal besarmenyadari fakta dilapangan akibat perouatanya membangun proyek Duta Mall Iltelah menimbulkan kerugian warga dalam hal ini Penggugat, beriktikat baik untukPutusan Nomor : 114/Pdt.G/2016/PNBjm Hal 40membayar ganti rugi dengan mendatangkan lembaga Aprraisal yang independenterlebin dahulu jangan membebankan kepada masyarakat yang ekonominya jauhdibawah Tergugat

untuk mendatangkan lembaga Aprraisal yang pastinyamemerlukan biaya, sehingga pepatah sudah jatuh ketimpa tangga tidak menimpaPenggugat dan menurut Majelis Hakim bukti P 50, P 51, P52 dan P 58 telahdibuat oleh orang yang memberi keterangan dibawah sumpah berlatar pendidikanS 1 teknik sipil dan sudah mempunyai sertifikat walaupun sudah mati dan itu hanyafaktor administrasi sudah mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanyakeberatan Tergugat dan Tergugat II mengenai ganti rugi melalui apraisal harusditolak.Menimbang

Bahwa kini Tergugat berencana akan menjuallelang untuk yang ketigakalinya dengan tanpa berunding lebih dahulu dengan Penggugat dan tanpaada taksiran harga oleh aprraisal.6.

dan PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang, sehingga telah terbuktiHalaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MIig12.13.dan berdasar hukum bahwaTergugat II tidak melakukan perbuatanmelawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalamsurat gugatannya tersebut, oleh karenanya tindakan Tergugat II adalah sahdan mengikat secara hukum.BahwatTergugat II menolak dengan tegas, terhadap dalil Nomor 4 baris ke4, Para Penggugat yang menyatakan tanpa ada aprraisal

rugiwajar ada penjelasan penjelasan dari Kepala Desa dan Appraisal ;Bahwa tidak semua sesi ada tanya jawab terutama pada sesi Il karena saat itumengingat waktu maka tidak ada sesi tanya jawab dan langsung diberikanamplop yang berisi nilai ganti rugi secara wajar ;Bahwa bila ada warga yang menerima maka langsung diminta menghadap kepihak Tol dan menanda tangani pernyataan bahwa ia menerima, sedangkanbila menolak dijelaskan dapat mengajukan keberatan di Pengadilan ;o Bahwa pada saat sesi Il pihak Aprraisal

ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah tidak wajardibanding dengan harga tanah sebelahnya yang tidak terkena proyek tol ;Bahwa saksi tidak punya tanah yang terkena proyek tol ;Bahwa saksi membantu pekerjaan kepala desa dan sekretaris desa tidakmendapat gaji secara khusus, tetapi saya mendapatkan imbalan dari pekerjaanyang saya lakukan ;Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang yang menjadi appraisal ;Bahwa Team dari appraisal tidak menggunakan baju khusus ;Bahwa saksi tahu saksi pergi dengan team Aprraisal

barang bergerak;Bahwa lelang pertama atas barang benda tidak bergerak yang berupatanah yang di atasnya berdiri gedung Saphir Square (SHGB Nomor00131) telah dilangsungkan pada hari Jumat, 22 Juni 2012 melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL)Yogyakarta, bertempat di Wisma MM UGM Yogyakarta dengan hargalimit yang ditawarkan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tigapuluh milyar rupiah) yang menurut keterangan KPKNL Yogyakarta danPara Terlawan berdasar atas penilaian aprraisal

Penggugatpada angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 12,angka 13, dan angka 14, yang pada intinya menyatakan keberatannyaterhadap lelang eksekusi atas objek sengketa dengan alasan bahwa nilailimit lelang ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat II tanpa persetujuandari Para Penggugat, dan nilai limit yang ditetapbkan sebesarRp.2.500.000.000, (dua milyar rupiah) jauh di bawah harga pasaranyaitu sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) tanpa didasari hasilpenilaian dari aprraisal

S148/WKN.09/KNL.02/2020 tertanggal20 Januari 2020, objek sengketa dalam perkara aquo telah dijadwalkanuntuk dilakukan lelang eksekusi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020;Dalam rangka pelaksanaan lelang tersebut, atas permintaan Tergugat IItelah dilakukan penilaian terhadap objek sengketa oleh Kantor JasaPenilai Publik (Aprraisal Independen) SIH WIRYADI & Rekan sesuaipenilaian dari KJPP tersebut setelan mempertimbangkan seluruhinformasi, KJPP Sih Wiryadidan Rekan diperoleh hasil bahwa pada posisitanggal

Para Penggugat pada angka2, angka 3, angka5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 12, angka 13, danangka 14, yang pada intinya menyatakan keberatannya terhadap lelangeksekusi atas objek sengketa dengan alasan bahwa nilai limit lelangditetaobkan secara sepihak oleh Tergugatll tanpa persetujuan dan ParaPenggugat, dan nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000, (duamilyar rupiah) jauh di bawah harga pasaran yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah) tanpa didasan hasil penilaian dari aprraisal

S148(WKN.O9/KNL.02/2020 tertanggal20Januan 2020, objek sengketa dalam perkara aquo telah dijadwalkan untukdilakukan lelang eksekusi pada hari Kamis tanggal 16April 2020;Dalam rangka pelaksanaan lelang tersebut, atas permintaan Tergugaill telahdilakukan penilaian ternadap objek sengketa oleh Kantor Jasa Penilai Publik(Aprraisal Independen) SIH WIRYADI & Rekan sesuai penilaian dari KJPPtersebut setelan memperimbangkan seluruh informasi, KJPP Sih WiryadidanRekan diperoleh hasil bahwa pada posisi tanggal

Agus Prihatanto yang berprofesi juga sebagai seorangapraisal atau penilai yang bisa memberikan kesaksian tentang terlalu rendahnyapenetuan harga limit yang dipergunakan aprraisal atau penilai yang ditunjukTermohon kasasi I. Di mana menurut saksi tersebut seharusnya penilaian atas objeksengketa harus memperhatikan harga tanah dan bangunan di lingkungan objeksengketa dan perkembangan riil di lapangan. Jangan hanya berpedoman pada hargayang dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa seharusnya Tim Penilai (Aprraisal) dan Termohon Ilmenetapkan nilai ganti kerugian tanah yang sama atas ke 2 (dua)bidang tanah milik Pemohon tersebut diatas dengan nilai tanah lainyang berdekatan yaitu sebesar Rp. 651.000. (enam ratus lima puluhsatu ribu) /m?

(meter persegi), akan tetapi faktanya nilai tanah yangditetapkan oleh Tim Penilai (Aprraisa/) dan Termohon Il berbedabeda;10.Bahwa pada kenyataan penetapan ganti kerugian tanah oleh TimPenilai (Aprraisal) dan Termohon II adalah bertentangan dengan Pasal31 UU No.2 Tahun 2012, dimana menurut ketentuan yang menetapkanHal 4 dari 51 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PN Armpenilaian harga tanah harus melalui rekomendasi Lembaga Pertanahandan/atau Badan Pertanahan Nasional;11.Bahwa berdasarkan halhal diatas

INSAN ;Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.0250002.0 ;Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17September 2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATIMALIK ;Foto berwarna tentang gambar iklan PT INSAN Unit PatalCipadung. ;1 (satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No00455001703 A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA ( LIM KIAN YIN)dari Bank Buana Cab Bandung Jin Jend Sudirman No 55 ABandung tentang Aplikasi Valas P TD

LIM TJOENGHWA di Bank Buana Cabang Bandung ;Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri NegaraNomor: KEP/ 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentangPengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai DirutPT INSAN (dilegalisir) ;Copy Surat No 46/8H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN ;Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.0250002.0 ;Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17September 2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA

LIM TJOENGHWA di Bank Buana Cabang Bandung ;7.63.Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri NegaraNomor: KEP/ 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentangPengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PTINSAN (dilegalisir) ;7.64.Copy Surat No 46/8H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN ;7.65.Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.0250002.0 ;7.66.Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17September 2004 yang ditanda

Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17 September2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA FADJARWATI MALIK ;67.Foto berwarna tentang gambar iklan PT INSAN Unit Patal Cipadung ;68.1(satu) bendel surat asli hasil print out Rekening koran No 00455001703A.n PT YANS MANUNGGAL JAYA ( LIM KIAN YIN) dari Bank BuanaCab Bandung Jln Jend Sudirman No 55 A Bandung tentang AplikasiValas P TD TKT USD P USH Periode tanggal 1 Januari 2004 s/dtanggal 30 Juni 2005Hal. 96 dari 101 hal. Put.

EnjangSuharsa, S.H, M.H, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukumuntuk mengembalikan hak melunasi hutang pokok dan bunga tersebutkepada Penggugat yaitu dengan cara menyerahkan hak untuk menjual asetAgunan Sertifikat Hak Milik No. 464/Nusa Jaya, SHM No. 465/Nusa Jayadan SHM No. 463/Nusa Jaya sesuai dengan nilai jual (dalam keadaanterpaksa, sesuai penilaian Aprraisal) ;Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Hak Tanggungan membukaruang kepada debitur yaitu '" Atas kesepakatan pemberi dan pemegang

Dan dengan demikianpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan lagi dan patut serta berdasar putusannya untuk dibatalkan;Kekeliruan Penerapan Hukum Dalam Pokok Perkara:Pertimbangan Hukum Judex Facti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membandingkan nilai pasarterhadap obyek Hak Tanggungan (agunan/barang jaminan) Penggugat yangdibuat oleh 2 (dua) Aprraisal, ternyata hasilnya sangat berbeda dalampenilaian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana surat bukti T.l23yang

sangat signifikan atau mencolokMenimbang, bahwa dengan cara penetapan/penentuan limit yang dilakukanoleh Tergugat termasuk diakukan secara sepihak (pihak penjual saja atautanpa melibatkan pemilik barang) maka penetapan tersebut yangmenghasilkan harga limit dalam pelelangan ini dibawah harga pasar dantermasuk cacat hukum dalam penentuan harga limit;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membandingkan nilai pasarterhadap obyek Hak Tanggungan (agunan/barang jaminan) Penggugat yangdibuat oleh 2 (dua) Aprraisal

bahwa Pemohon sebagai pemilik lahan telah melaluitahapan musyawarah serta terlebih lagi tidak ada berita acara hasilpelaksanaan musyarawah penetapan bentuk ganti rugi yang di tandatangani oleh Pemohon dan para Termohon, bahkan sebagaimana faktapersidangan para Termohon dalam menetapkan besaran ganti rugibidangbidang tanah tersebut tidak melibatkan Pemohon dalam menilaibersaran ganti rugi, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi saksidan Ahli yang dihadirkan oleh para Termohon yaitu Tim Penilai (Aprraisal

Penggugat dan tidak adakesepakatan sampai Permohonan Kasasi ini disampaikan;Bahwa seluruh pertemuan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ParaTergugat diakui warga baik yang tidak sepakat maupun yang sepakat hanyamerupakan formalitas untuk mendapatkan tanda tangan warga, karenapermusyawarahan yang menjadi judul acara pertemuan tidak pernahterealisasi dengan baik, pendapat warga tidak didengar sama sekali dan adaperbedaan nilai antara nilai yang diterima oleh warga dengan hasil penilaiandari tim aprraisal

meter persegi,sedangkan untuk tanah pekarangan sekitar Rp. 550.000,00 (lima ratuslima puluh ribu Rupiah) per meter persegi;Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 179/Pdt.P/2016/PN KdlBahwa untuk menentukan nilai penggantian tanaman, saksi sudahmencoba mencari data di Dinas Pertanian Kendal, tetapi karena tidakada, maka saksi menggunakan data pembanding yang dikeluarkan olehDinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro karena menurut asumsi saksikarakternya hampir sama dengan Kendal;Bahwa dalam melakukan penilaian Aprraisal

itu dianggap fantastis, namundemikian hal seperti itu dianggap wajar karena sebenarnya para pemiliktanah tidak berkeinginan untuk menjual tanahnya sementara di sisi lainPemerintah memerlukan tanah, kondisi seperti inilah yang karena memangtidak dalam kondisi yang sejajar (tidak seperti jual beli dimana penjualingin menjual tanahnya dan pembeli ingin membeli tanah tersebut), olehkarena itu Pemerintah kemudian berfikir bagaimana untuk menjembatanidua kepentingan tersebut, maka dibentuklah lembaga Aprraisal

kredit dalam perjanjian kredit.Bahwa Terlawan menolak dengan tegas posita Para Pelawan pada butir4, butir 6, butir 10, butir 12, dan butir 13, yang pada intinya menyatakankeberatannya terhadap lelang eksekusi atas objek sengketa denganalasan bahwa nilai limit lelang ditetapbkan secara sepihak oleh Terlawan dan nilai limit yang ditetapbkan sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyarrupiah) jauh di bawah harga pasaran yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah) tanpa didasari hasil penilaian dari aprraisal

LIM TJOENGHWA di Bank Buana Cabang Bandung4.75 Asli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADI4.76 Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri NegaraNomor : KEP/ 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentangPengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PTINSAN (dilegalisir)4.77 Copy Surat No 46/8H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN4.78 Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.0250002.04.79 Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal

Asli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADI75.Salinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri Negara Nomor :KEP/ 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pengangkatan SdrKUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PT INSAN (dilegalisir)76.Copy Surat No 46/8H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSAN77.Surat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan foto copySPPT NOP 32.73.110.001.0250002.078.Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17 September2004 yang ditanda tangani oleh MIRMA

LIM TJOENGHWA di Bank Buana Cabang BandungAsli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADISalinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri NegaraNomor : KEP/ 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentangPengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PTINSAN (dilegalisir)Copy Surat No 46/8H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSANSurat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.0250002.0Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17September 2004 yang

LIM TJOENGHWA di Bank Buana Cabang BandungAsli SHGB No 4291 dan 4286 A.n SURYADISalinan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Menteri NegaraNomor : KEP/ 77/MBU/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentangPengangkatan Sdr KUNTJORO HENDRARTONO sebagai Dirut PTINSAN (dilegalisir)Copy Surat No 46/8H/2004 tanggal 16 Juli 2004 dari PT INSANSurat asli No 590/327/ Kec Cibiru tanggal 31 Agustus 2004 dan fotocopy SPPT NOP 32.73.110.001.0250002.0Surat dari Aprraisal PT.Survindo Putra Pratama tanggal 17 SeptemberHal. 100

Fotocopy Surat kepada Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Surabaya, bukti P 9 ;10.Fotocopy Surat tembusan surat dari Yayasan PerlindunganKonsumen kepada Bank Mega, bukti P 10 ;11.Fotocopy Penilaian Aprraisal Independen, bukti P 11 ;12.