Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-06-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2899/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10422
  • Put No.2899/Pdt.G/2019/PA.SbyPASAL 2Bahwa kami Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersamasama sebagai segenap Ahli Waris Almarhum, S.T. dan Ahli Waris Almarhumahsepakat menyelesaikan pembagian harta warisan Tersebut dan dengan inimenyatakan saling memberikan pemberesan dan pembebasan (aquit et decharge) serta yang satu terhadap yang lainnya tidak akan mengadakan tuntutandan/atau gugatan dalam bentuk apapun berkenaan dengan pembagian hartawarisan tersebut.PASAL 3Bahwa kami Pihak Pertama,
Putus : 20-05-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 PK/Pdt/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — SALLY PADULI VS 1. PT. BANK PERMATA, DKK
8882 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedua berkewajiban untuk membayar pajakpenghasilan (Pph) atas transaksi jual beli tersebut, akan tetapi bila keduapersil tersebut diatas dibeli kembali oleh pihak kedua maka pajakpenghasilan (Pph) atas transaksi jual beli tersebut menjadi tanggung jawabpihak ketiga (satu dan lain dengan mengingat jangka waktu hak optie);e Dalam Pasal 4 Akta Dading Nomor 5 tanggal 5 Maret 1999 menerangkanantara lain:Dengan dibuat dan ditandatanganinya akta ini bukan merupakan pernyataanpembebasan dan pelunasan (aquit
    Putusan Nomor 539 PK/Pdt/201314141415162 Pasal 3;3 Pasal 4;Dengan dibuat dan ditandatanganinya akta ini bukan merupakanpernyataan pembebasan dan pelunasan (aquit et de charge) diantara parapihak, bahkan apabila pihak pertama lalai memenuhi kewajibannyaberdasarkan akta ini, maka kebijaksanaan berupa pemberiankelonggarankelonggaran sebagaimana ditetapkan di Pasal 2 diatasdinyatakan batal/tidak mengikat pihak ketiga lagi;4 Pasal 5;Selama pihak pertama belum memenuhi seluruh kewajibannyaberdasarkan akta
Register : 21-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1764/Pdt.G/2017/PA.Lmg.
Tanggal 19 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5710
  • Nama: Tergugat binti MatrawiTanggal Lahir: Lamongan, 30 Juni 1940AlamatPekerjaanAgama: Desa Paciran RT.003 RW.004 Kecamatan PaciranKabupaten Lamongan: lbu Rumah Tangga: IslamSelanjutnya disebut Pihak KEDUA;Pihak Pertama dan Pihak kedua setuju dan sepakat untukmenuangkan kembali Kesepakatan Damai yang telah dibuat pada tanggal7 September 2017Perdamaian ) dalam perkara No. 1764/Pdt.G/2017/PA.Lmg di PengadilanAgama Lamongan dan saling melakukan pemberesan ( AQUIT ETD'CHARGE ) baik secara perdata maupun
Putus : 30-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 30 Agustus 2016 — PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk Kantor Wilayah III MELAWAN DARMAWAN
418
  • Firdaus RegencyB12 A Jombang dinyatakan selesai ((berakhir) dengan tuntas;Pasal 6Dengan telah selesaianya permasalahan ini KEDUA BELAH PIHAK dengan inimengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan membgerikan pembebasan (aquit et de charge) satu sama laindari segala tuntutan hukum;Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani denganitikad baik dari kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa adanyapaksaan atau tekanan dari pihak manapun
Register : 22-03-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
EDI, S.H.
Tergugat:
PT.SENTUL CITY,Tbk
8950
  • dan setuju bahwa apa bila pihak Pertama telah memenuhipengembalian dana dengan cara pembayaran sebagaimana telah ditentukan dalampasal 2 Perjanjian Penyelesaian ini, maka pihak Kedua menyatakan bahwa PihakPertama tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan pemberian sesuatudalam bentuk apa pun juga kepada Pihak Kedua, sehingga Para Pihak baikHalaman 2 dari 5 Putusan Nomor /Pdt .G.60/2018/PN.Cbisekarang maupun nanti pada waktunya dengan ini saling memberikan pembebasandari segala tanggung jawab (aquit
Putus : 11-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 451/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Agustus 2015 — MELINDA VIA SAVITRI dkk melawan YAYUK NINGSIH
235
  • peninggalanalmarhum TUKILAH dan SALEMAN berupa tanah Hak Milik No, Sertifikat 299dengan luas 234 M dan Hak Milik No. 229 dengan luas 520 M harus dibagisecara adil dan sama rata kepada ketujuh para ahli waris dari almarhumTUKILAH sebagai pewaris ;2n nn nn none nn nn nn nn nn nn nn nencncnnePASAL IVe Bahwa Akta Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa adanyapaksaan dari pihak manapun juga, ditanda tangani dengan sempurna danselanjutnya para pihak saling mmberikan pembebasan satu dengan yang lain(aquit
Register : 26-12-2019 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 898/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
HASAN KOSASI
Tergugat:
1.ERNA KOSASI
2.DAVID KOSASI
3.ERNIE KOSASI
4.JONI
5.JONI UJUD
Turut Tergugat:
T. Syah Muhammad Parunggit, SH, MKn
7417
  • Dharmaja Dinamika Mandiri tersebut, dan hal lain yang berkaitan denganPerseoran dan CV. tersebut dengan alasan dan dalildalil apapun juga dankedua belah pihak dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab (aquit et de charge) sepenuhnya;Pasal 4Jika para pihak ternyata melanggar ketentuan yang dimaksud dalamPasal 3 diatas, maka para pihak dengan ini menyatakan bersedia dituntut olehHalaman 4 Akta Perdamaian Nomor 898/Pdt.G/2019/PN Mdnpihak yang dirugikan akibat perbuatannyam
Register : 30-09-2016 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 704/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 8 April 2014 — - ROSLINDAWATI PURBA, Ir (PENGGUGAT) - ANGELINA MARISI SINAGA, SH, Notaris di Medan (TERGUGAT)
9531
  • n nnn eon nnn nnn nnn cen ccc neePihak tergugat bersedia dan menyanggupi bahwa biaya Adminsitrasi yangberkenaan dengan perkara perdata No. 704/PdtG/2013/PNMdn adalahmerupakan menjadi beban dan tanggungan pihak tergugat;Pasal 3Pihak penggugat dan pihak tergugat sepakat dan menyetujui, denganadanya perjanjian perdamaian ini yang akan dituangkan didalam suatuputusan perdamaian, maka pihak penggugat dan pihak teergugat salingHalaman 4 dari 6 halamanAkta Perdamaian No.704/Pdt.G/2013/PNMdnmemberikan aquit
Register : 01-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN TONDANO Nomor 268/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Ny ADOLFINA MAGDALENA UGUY
2.NON L.UGUY
3.WELLY FREDI UGUY
4.OLFIANI YULIANA ADRIANA KAWENGIAN
5.AMELIA MAGDALENA KAWENGIAN
6.YOUDY L.L.KAWENGIAN
7.ROOSJE OLLIE UGUY
8.SEMUEL HAPPY BOY UGUY
Tergugat:
DJEMMI ADRIAN UGUY
708
  • Pasal 4Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PN TnnBahwa Para Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa PerkaraNomor: 268/Pdt.G/2018/PN Tnn tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian inidalam Akta Perdamaian ;Pasal 5Bahwa dengan dilaksanakannya seluruh isi kesepakatan perdamaian ini oleh seluruh pihak,maka Para Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut satu sama lain, baik secaraperdata maupun pidana atau tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari (aquit
Register : 23-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 139/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 8 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat : Bernard Lontas Parulian Sirait Diwakili Oleh : Bernard Lontas Parulian Sirait
Terbanding/Penggugat : Yenny Sari Simanjuntak
6028
  • Penjaminbersama dengan Tergugat selaku komisaris/istri Penjamin telahmendapat fasilitas kreditdari PT.Bank Jasa Jakarta dengan jaminanhartaharta milik Penggugat dan Tergugat;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/PDT/2018/PT.BDG.10,Bahwa selain itu, dalam perjanjian tersebut dalam pasal 4 alinea 1disebutkan bahwa tidak akan saling menuntut satu sama lain, baiksecara Perdata maupun Pidana atau tuntutan mengenaipembagian harta gono gini atau tuntutan dalam bentuk apapunsekarang maupun dikemudian hari (aquit
    Dengan demikianpasal 4 alinea 1 Perjanjian Perdamaian No 344 tanggal 23Desember 2008 disebutkan bahwa tidak akan saling menuntutsatu sama lain, baik secara Perdatamaupun Pidana atau tuntutanmengenai pembagian harta gono gini atau tuntutan dalam bentukapapun sekarang maupun dikemudian hari (aquit et de charge).Oleh karenanya kesepakatan tersebut masih terus berlaku sampaisekarang dan berlaku menjadi undangundang bagi pembuatnya(Pasal 1338 KUHPerdata);Tergugat menolak permintaan provisi berupa sita
Register : 19-10-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 477/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Juli 2016 — HERMAN J WIJAYA X Tuan Ronald Jesse Tabulajan,Cs
14826
  • BaliGreat Jaya Bungalows No.17 tanggal 18 Nopember 1994dibuat oleh Turut Tergugat V; sedangkan dalam Akta PKRtersebut Tergugat I adalah pemilik 520 lembar saham (26%),(vide gugatan posita point 8); 4.Bahwa dikutip pula, pada tahun 2005, Tergugat I telahmenjual seluruh sahamnya kepada Nyonya Shirly Listiowatidan sekaligus berhenti sebagai Direktur dengan pembebasandan pemberesan (aquit et de charge) diiringi ucapan terimakasih yang dituangkan dalam Akta PKR No. 19 tanggal 20maret 2005 dibuat oleh
    Baligreat JayaBungalows tanggal 20 Maret 2005 di Kantor Peseroan.Bahwa berdasarkan uraian jawaban angka 3 bagian bdiatas dan dengan ini pula diberikan pembebasan danpemberesan (aquit et de charge) kepada pengurus yanglama. Maka sangatlah jelas dan tegas bahwa faktanyaTERGUGAT I selaku pengurus yang lama TELAH DITERIMAPERTANGGUNGJAWABANNYA, oleh karena itu diberikanpembebasan dan pemberesan selama masakepengurusannya. Dengan demikian dalil PENGGUGATtersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.3.
    Baligreat Jaya Bungalowsmenghasilkan keputusan yang salah satunya memberikanpembebasan dan pemberesan (aquit et de charge) kepada pengurus yang lama yaitu TERGUGAT I. Bahwa dengan adanya Rapat Umum Luar Biasa PemegangSaham Perseroan Terbatas (RUPS) PT. Baligreat JayaBungalows dimaksud maka dengan sendirinya apa yangdidalilkan oleh PENGGUGAT telah terselesaikan dengan3536sendirinya berdasarkan Akta Pernyataan AdanyaKeputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.
    Baligreat JayaBungalows menyebutkan salah satunya memberikanpembebasan dan pemberesan (aquit et de charge) kepadapengurus yang lama yaitu TERGUGAT I. Bahwa proyekproyek PT. Baligreat Jaya Bungalows antaralain: PT.
    Bahwa BENAR akte No. 19, tertanggal 20 Maret 2005, pengurus yanglama sudah diberikan pembebasan dan pemberesan (aquit de charge),sehingga fungsi dan tanggung jawab pengurus yang lama sudah64 65digantikan oleh pengurus yang baru, dan hal ini sudah mengikat bagipara pihak yang ada didalam akte No. 19, tertanggal 20 Maret 2005,yang dibuat oleh TURUT TERGUGATIII;33.
Register : 04-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pwk
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13334
  • pengurus serta terdapatnya klausul aquit at de chargedalam Akta Risalah Rapat, maka segala kewajiban dan tanggungjawab pengurus yang lama telah dibebaskan dan beralih kepadapengurus yang baru, termasuk kewajiban pelunasan utang pajakperusahaan (dalam hal ini PT Suka Sari Indah);Berdasarkan hal tersebut, Turut Tergugat melakukan tindakanpenagihan atas utang pajak PT.
    Wijanto Suwongso, S.H., yangmenyatakan telah terjadinya perubahan pemegang saham dansusunan pengurus PT Suka Sari Indah, dimana Penggugatmerupakan salah satu pengurus PT Suka Sari Indah yang baru,yaitu sebagai Direktur Utama, serta terdapatnya klausul aquit atde charge dalam Akita Risalah tersebut, sehingga segalakewajiban dan tanggung jawab pengurus yang lama telahdibebaskan dan beralih kepada pengurus yang baru in casuPenggugat, termasuk kewajiban pelunasan utang pajak PT SukaSari Indah;6 Bahwa
    Dalam Akta Risalah Nomor 36 tanggal 27 Januari 2012terdapat klausul yang menyatakan:Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi danKomisaris Perseroan yang lama serta memberi pembebasandan pelunasan (aquit at de charge) kepada anggota Direksidan Komisaris yang lama dan selanjutnya mengangkatsusunan anggota yang baru yang terdiri dari:1) Direktur Utama : Setiawan Slamet Pryana;2) Direktur : Dedi Setiadi, dan;3) Komisaris : Ardiyanto;7.
    Dengan adanya perubahan pemegang saham dan pergantiansusunan pengurus serta terdapatnya klausul aquit at de chargedalam Akta Risalah Rapat, maka segala kewajiban dan tanggungHalaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2019/PT.BDGB.1.jawab pengurus yang lama telah dibebaskan dan beralih kepadapengurus yang baru, termasuk kewajiban pelunasan utang pajakperusahaan (dalam hal ini PT Suka Sari Indah);Berdasarkan hal tersebut, Turut Tergugat melakukan tindakanpenagihan atas utang pajak PT Suka Sari
    Bahwa dalam Akta Risalah Nomor 36 tanggal 27 Januari 2012terdapat klausul yang menyatakan:Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi danKomisaris Perseroan yang lama serta memberi pembebasandan pelunasan (aquit at de charge) kepada anggota Direksidan Komisaris yang lama;c.
Register : 19-08-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
1.ERLIN ERLIANY
2.HERIMANSYAH
3.DUDDY HERMANSYAH
4.ERMAWATI
5.ERNI RESMIATI
6.MUCHAMMAD SARWONO PURWAJAYADI
7.AZIS MUSLIMIN
8.H. ABDULLAH SOPIAN
9.HJ. ROMLAH
10.ROSIDA
11.DR. SITI HODIDJAH
12.H. AAB SALIM ABDULAH
13.H. MUHAMAD ATOILLAH
14.DADAT MUH. HADIATULLAH
15.M.I. ZIKRULLAH, S.H.,
Tergugat:
1.PT. GUNUNG SUWARNA ABADI DAN PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT
2.WALIKOTA BOGOR C.Q SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Turut Tergugat:
1.PT. JASA MARGA CABANG JAGORAWI PERSERO TBK,
2.DIREKTORAT JENDRAL BINAMARGA KEMENTRIAN PUPR,
3.BADAN PENGATUR JALAN TOL KEMENTRIAN PUPR,
4.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR,
5.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,
6.CAMAT KECAMATAN BOGOR TIMUR,
7.LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
6426
  • PENGGUGAT mengakui bahwa akses jalan satusatunya dari tanahmilik Penggugat menuju Jalan Sukaraja Katulampa (Jalan Raya ParungBanteng) adalah melalui tanah milik TURUT TERGUGAT II;Pasal 3.Dengan pengakhiran sengketa secara damai, maka masingmasing PIHAK denganini saling memberikan dan menerima pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ( aquit et de charge) satu terhadap yang lain, dan dengan ini pula saling berjanji danmengikat diri untuk tidak mengadakan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentukapapun juga
Register : 24-10-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 460/PDT.G/2013/PN.BKS
Tanggal 22 Mei 2014 — YENNY SARI SIMANJUNTAK sebagai Penggugat Melawan BERNARD LONTAS PARULIAN sebagai Tergugat
304124
  • 8 halam 3 di gugatan Penggugat,perlu Tergugat pertegas bahwamemang sudah dilakukan perdamaian mengenai harta bersama tersebut ,yangdituangkan dalam Perjanjian Perdamaian No.344 tanggal 23 Desember 2008dihadapan Notaris /PPAT M.Kholid Artha,SH dalam perjanjian tersebut jelasjelas dalam pasal 4 disebutkan bahwa tidak akan saling menuntut satu samalain,baik secara perdata maupun Pidana atau tuntutan mengenai pembagianharta gono gini atau tuntutan dalam bentuk apapun sekarang maupundikemudian hari (aquit
    halam 3 di gugatanPenggugat,perlu Tergugat pertegas bahwa memang sudah dilakukan perdamaianmengenai harta bersama tersebut ,yang dituangkan dalam Perjanjian PerdamaianNo.344 tanggal 23 Desember 2008 dihadapan Notaris /PPAT M.Kholid Artha,SHdalam perjanjian tersebut jelasjelas dalam pasal 4 disebutkan bahwa tidak akansaling menuntut satu sama lain,baik secara perdata maupun Pidana atau tuntutan23mengenai pembagian harta gono gini atau tuntutan dalam bentuk apapun sekarangmaupun dikemudian hari (aquit
Register : 12-09-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
KSU. MITRA PERKASA JATIM
Tergugat:
1.H. ZULKIFLI CHALIK, SE.
2.Hj. INGRID atau disebut juga INGRID BERGMAN
10721
  • Teorinya dikenal dengan Aquit ade charge. Aquitade charge adalah pelunasan atau pembebasan tanggung jawab darikepengurusan suatu organisasi. Itu Sangat dikenal di dalam teori hukumPerseroan Terbatas, dan juga dikenal dalam Badan Hukum sepertiKoperasi.
    Jadi kalau di dalam praktek Aquit ade charge di Indonesia,kalau dilihat contoh Aquit ade charge di dalam hukum PerseroanTerbatas, sering ada embelembel klausula : Bahwa dengan demikiankepada Direksi diberikan pelunasan tanggung jawab atas perbuatankepengurusan dari tahun buku yang telah dilakukan yang dipertanggungjawabkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Koperasinamanya Rapat Anggota.
    Makna teoritis dari Aquit ade charge itu sebenarnya adalahbegitu Direksi memberikan pertanggung jawaban, mengatakan untukmengundurkan diri dan pertanggung jawaban diterima oleh seluruh RapatAnggota, yang artinya selesailan tugas pengurusan itu kalau tidak adasesuatu hal. Kalau ada sesuatu hal tentunya pada saat itu tidak akandiijinkan untuk mengundurkan diri atau tidak diijinkan untuk keluar. Begitudiljinkan selesai pertanggung jawaban.
    Dalam teori Aquit ade charge, itu diabsort. Diapsort itu diambilalin oleh perusahaan yang bersangkutan. Bahwa Direksi tidak bolehdisandera sampai ke akhir hayatnya. Begitu dia selesai menjabat lalu dikemudian hari mungkin diketemukan sesuatu, kemudian dimintaipertanggung jawaban lagi. Teorinya tidak demikian. Jika itu terjadi makatidak ada orang yang mau jadi Direksi Perusahaan.
    Jadi teori Aquit adecharge itu memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawabkepengurusan yang sudah dipertanggung jawabkan;Bahwa kebanyakan koperasi yang ada di daerah faktanya di lapanganbegitu, mekanisme pembukuan kurang menjadi perhatian.
Register : 14-06-2006 — Putus : 02-07-2006 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 176 /Pdt.Plw /2006 / PN.Dps
Tanggal 2 Juli 2006 — RONALD JESSIE TABALUJAN MELAWAN R. RAJ. SIGNAM, DK.
7138
  • LISTIOWATV clanaPelawan juga melepaskan j atasebagai direktur PT RAU GREAT JAVABUNGALOWS setti ditryatakan claim akta tersebut Pelawan dibetikanpetnbebasan. clan pemberesan (Aquit et de charge) ataspengurusan perusahaan woes ceeee5 s s s gs s :*":ejak saat itu Pelawan rata sekali tidak aria hubungannya lagi dengan PT.BALI GREAT JAVA BUNGALOWSS terge.but, baik gebagai pemegang sahain tnaupun sebagai salah satu pimpinan perusahaan ;Piahwa, dengan detnikiat telah sangat jelas bahwa peletakan Sita Eksekusi
Register : 23-12-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Dra. Hj Mufidah
Tergugat:
1.Samuael Rusdi
2.Sujud Hariadi
16751
  • Tahun 2007)yang bunyinya, Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karenatindakan Perseroan....dst. terkait dengan uraian di atas, yang HARUSdigugat oleh Penggugat adalah Perseroan, in casu, PT Selecta yangberkedudukan di Jalan Raya Selecta No. 1 Kota Batu, sebagai badanhukum perdata yang berdiri sendiri dan bukan Para Tergugat ini, baiksebagai pribadi, maupun sebagai Direksi yang telah diberi pelunasandan pembebasan tanggung jawab (aquit
    legal standingnya, untuk itu, gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;2) Tidak Jelas Kapasitas Para Tergugat Dalam Gugatan PenggugatDalam gugatan disebutkan bahwa Tergugat adalah DirekturUtama PT Selecta Batu Periode 20152020, sedangkan Tergugat IIadalah Direktur PT Selecta Batu Periode 20152020, keduanyaadalah Direksi PT Selecta Periode 20152020, yang berdasarkanRUPS LB Tahun 2020 keduanya telah diberhentikan sebagai Direksidengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab(aquit
    decharge), sehingga menggugat Direksi yang telahdiberhentikan dengan pemberian aquit decharge, gugatanPenggugat menjadi tidak jelas kapasitas Para Tergugatnya;Demikian Tergugat Il dalam kapasitas sebagai DirekturUtama terpilin Periode 20202025, digugat dalam pelaksanaanRUPST tahun 2019 dan RUPS LB tahun 2020 yang belum adatanggung jawabnya, dengan demikian gugatan Penggugat tidakjelas pula kapasitas Tergugat Il sebagai Direktur Utama Periode20202025, karena pertanggungjawabannya baru diberikan atauditanggungkan
Putus : 20-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 PK/Pdt/2016
Tanggal 20 September 2016 — RONALD JESSIE TABALUJAN VS R. RAJ SINGAM, DK
7132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun pada faktanya, pada persidangan ini tidak ditemukanhalhal dimaksud.Alinea ke5:Bahwa dalam perkara ini tidak terungkap dipersidangan bahwa RonaldJessie Tabalujan dengan melawan hukum telah menggunakan kekayaanperseroan, bahkan sebaliknya dari Bukti P.4 berupa Akta Notaris Nomor19 tanggal 20 Maret 2005, Ronald Jessie Tabalujan selaku PemegangSaham dan Direktur PT Bali Great Jaya Bungalows, diberikanpembebasan dan pemberesan (Aquit et de charge) atas pengurusanperseroan; Pada halaman 30:Alinea
Register : 02-04-2008 — Putus : 28-08-2008 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Agustus 2008 — PT. PERTAMINA DANA VENTURA MELAWAN 1. HAMKA BACO KADY 2. PT. GORO BATARA SAKSl (dalam pailit). 3. DEVELOPMENT CAPITAL INVESTMENT LIMITED, 4. PT. BANK IFI.
258197
  • Memberhentikan dengan hormat semua anggota Direksi dan KomisarisPerseroan, dengan memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit etdecharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengurusan selama menjabatsebagai anggota Direksi dan Komisaris Perseroan ;Oe ae Bahwa dengan selesainya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, makaselesai pulalah kedudukan Tergugat sebagai Personal Guarantee dari perjanjianKredit No.11 tertanggal 30 Januari 2003 karena Tergugat mendapat aquit etdecharge ; e Bahwa selanjutnya Tergugat
Putus : 16-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 K/Pdt/2010
Tanggal 16 Januari 2012 — SALLY PADULI vs. PETRUS DEWI SATRIJO OETOMO
10061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar PajakPenghasilan (Pph) atas transaksi jual beli tersebut, akan tetapi bila keduapersil tersebut di atas dibeli kembali oleh Pihak Kedua maka PajakPenghasilan (Pph) atas transaksi jual beli tersebut menjadi tanggungjawabPihak Ketiga (satu dan lain dengan mengingat jangka waktu hak optie); Dalam Pasal 4 Akta Dading No. 5 tanggal 5 Maret 1999 menerangkanantara lain:Dengan dibuat dan ditandatanganinya akta ini bukan merupakan pernyataanpembebasan dan pelunasan (aquit
    Pasal 4Dengan dibuat dan ditandatanganinya akta ini bukan merupakanpernyataan pembebasan dan pelunasan (aquit et de charge) diantara parapihak, bahkan apabila Pihak Pertama lalai memenuhi kewajibannyaberdasarkan akta ini, maka kebijaksanaan berupa PEMBERIANKELONGGARANKELONGGARAN sebagaimana ditetapkan di Pasal 2 diatas dinyatakan batal tidak mengikat Pihak Ketiga lagi;4.