persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2011sekira jam 02.00 wita bertempat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Kerobokan KutaBadung ; Bahwa terdakwa mengambil barang berupa burung punglor beserta sangkarnya ; Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa denganDakwaan yaitu : Melanggar pasal 363 ayast

SuratDakwaan atau juga dalam hal ada unsurunsur Non Yuridis yang turutdipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan itu, halmana dalammelaksanakan wewenang atau pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukansebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkmah Agung wajib meneliti, makaatas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakanpembebasan yang murni Mahkaman Agung harus menerima permohonankasasi tersebut ;Bahwa untuk mensukseskan putusannya, Majelis Hakim hanya mengacukepada pasal 91 ayat 1 dan pasal 97 ayast

Pemerksean secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti kristal warna putihtersebut adalah Serdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisCaiiensianall (Mo Leb O651/NNF/2018, tertanggal 19 April 2018, mengetahui ne SsSi..m.si, menjelaskan dengan hasil kesimpulan setelah> 2 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaS Narkotika 4;ey:i z Terdakwa didakwa cleh Jaksa Penuntut umum@&emsatif yaitu Ayyeat (1) UwU RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaSS See SS Ayast

Tanggungjawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayast (3) dan ayat (4)dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempatkedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadapada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksudpasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban

Dalam replik lembar ke2 butir 1 (terlmpir) dicantumkan bahwa Tergugattidak mempunyai, peratuaran perusahaan, sehingga hak dan kewajibanPenggugat maupun Tergugat tidak jelas akibatnya muncullahkesewenangwenangan Tergugat dengan membuat istilahistilan yangtidak ada dasar hukumnya ;Peraturan Perusahaan adalah wajib dibuat oleh Tergugat sebagaimanayang termuat dalam UU No. 13 tahun 2003 Pasal 108 ayat (1) dengansanksi pasal 188 ayast (1) ;4.

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayast (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981 Tentan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 678/Pid.Sus/ 2016/PN.Btm, tanggal 11 Oktober

pidana yangedijatuhkan lebih lama dari ra nangkapan dan penahanan yang telah dijalaninTerdakwa, maka cukup OsMeninbang. ys pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan denganlamanya Terdalefei X >gar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkaraa tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat ketentuan Pasal 114 ayast

AyAst) ogy oll Ide(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupanrumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yangbertentangan dengan rasa keadilan).

Bahwa berdasrkan pasal 78 ayat (1) dan (2) ,pasal 85 ayat (3),pasal 155ayat (3) pasal 156 ayat (1), (2),(3) dan (4) serta pasal 164 ayast (3) undangUndang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena statusPenggugat sebagai pekerja/ouruh, maka terggugat harus memenuhi hakhak Normative Penggugat sesuai dengan ketentuan Perundang Undanganyang berlaku dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon 2 x, 7 x 2.494.000 Rp. 34.916.000, Uang Penghargaan masa kerja 3 x 2.494.000, Rp. 7.482.000

Koraban di bawa pulang.Kesimpulan :Kandungan peranakan Besar Normal Selaput dara tidak utuhBahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancamdengan Uqubat Hudud dalam Pasal 37 ayast (1) Qanun Aceh Nomor6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.Hal 5 dari 25 hal .Put .03/JN/2019/MS.SgiATAUKEDUA ;Bahwa ia terdakwa 1.

biaya perkara, maka berdasarkanPasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke5 KUHPidana dan Pasal 406 AYAT (1) KE 5 JOPasal 55 ayast

Pasal 55 ayast (1) ke1KUHPidana. Hanya saja maksud Terdakwa melakukan tindak pidanapermufakatan jahat dalam perantara jual beli narkotika golongan antarasaksi Adi Syafrudin dengan Sdr. BELO (belum diproses). Sedangkan sdr.BELO bertindak untuk melakukan peredaran gelap narkotika denganmaksud melakukan transaksi jual beli dengan Adi Syafrudin, yaitu ataskendali dan perintah sdr. Muhammad alias KUMIS (sedang menjalanihukuman LP/Rumah Tahanan Serang, dalam perkara lain).

terdakwa :HALHAL YANG MEMBERATKAN :e Perbuatan para terdakwa tidak mendukung programPemerintah dalam mengelola tata Niaga BBM bersubsidi ;e Perbuatan para terdakwa berpotensi menimbulkankerugian bagi masyarakat pengguna BBM bersubsidi ;HALHJAL YANG MERINGANKAN :e Para terdakwa belum pernah dihukum ;e Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatnnya ;Mengingat pasal 55 Undangundang nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi jo. pasal 55 ayast

Berdasarkan Pasal 4 ayast (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang peraturan dasar PokokPokok Agraria (UUPA), menyebutkanbahwa :Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ditentukan bermacammacam hak atas permukaan bumi, yangdisebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan diberikan kepada dandipunyai oleh orangorang baik sendirisendiri maupun bersamasamadengan orang lain serta badanbadan hukum ;c.

) buah jerigen minyak yangberukuran 30 liter seharga Rp. 300.000, sehingga total seluruh hargapembelian minyak tersebut adalah Rp. 12.400.000,sMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengansurat dakwaan subsideritas, primair melanggar pasal 53 huruf a jo pasal 23 ayat (1)dan ayast

Pasal 55 ayast (1) ke1 KUHP dan UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa MUHAMMADDY AMRIISIM Bin AMRI ISIM sesuaiidentitas tersebut di atas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair PenuntutUmum;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair PenuntutUmum;Menyatakan Terdakwa MUHAMMADDY AMRIISIM Bin AMRI ISIM sesuaiidentitas

tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun2008, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :e Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyalihak memungut pajak daerah dan retribusi daerah (pasal21 huruf e);e Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyalkewajiban menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umumyang layak (pasal 22 huruf g);e Dalam penyediaan pelayanan. publik, daerah dapatbekerjasama dengan pihak ketiga (pasal 195 ayast

Pasal 55 ayast (1) ke1 KUHP dan UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa VIKY AURIYANDA Bin ADNEN AR. sesuaiidentitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair PenuntutUmum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair PenuntutUmum;3.

tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun2008, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :e Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyalhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah (pasal21 huruf e);e Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyalkewayjiban menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umumyang layak (pasal 22 huruf g);e Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapatbekerjasama dengan pihak ketiga (pasal 195 ayast

Dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD tahun 2000.MA 101290 pembelian Inventaris Kantor, lainlain Inventaris Kantor terdapatpembayaran atas pembelian Hand Phone untuk Terdakwa secara pribadi,yang seharusnya dipergunakan dan dibelanjakan untuk barang inventariskantor bukan untuk pribadi hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayast (4)Permendagri Nomor 2 Tahun 1994, sehingga menimbulkan kerugian Negarasebesar Rp.3.050.000.