M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Devriza Hartanto bin Hermanedi) terhadap Penggugat (Dewi Sri binti Bahasdi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

bukti namun tergugat tidak langsungmenkonfirmasi ke penggugat karena pada hari itu penggugat dan tergugat hendakberziarah kubur ke orang tua tergugat dan silaturahmi kesaudara terdekat.Sampai sekitar Ragunan kira kira 5 km dari rumah barulah penggugat menyadari bahwaemail tersebut telah dibuka oleh tergugat, dengan wajah pucat penggugat memintahandphone tergugat untuk menghapus email mesra tersebut dari email tergugat,penggugat memohon maaf atas email tersebut, namun tergugat bilang nanti kita bahasdi

memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di desa;Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.KPGBahwa Saksi tidak bertetangga dengan Penggugat, rumah Saksiagak jauh;Bahwa Saksi dan Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal didalam satu desa tetapi di lain desa;Bahwa rumah Saksi berjauhan dengan rumah Yulius Bahas;Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan YuliusBahas;Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Yulius Bahasdi

Karena bukan haknya;Tanah Lumbu kepunyaan ibu Ratu siti Djenar Alibassa yangdisebutkan dalam Dasar dan Alasan Gugatan point 3 ini sdh di bahasdi Pengadilan dulu !!! di kikitir pajak bumi No. 1320 a/n P. TedjaBuana Alibassa Persil 78b itu tidak ada.yang ada Kikitir atau GirikNo. 1320 a/n Nengsih Adma Cipari II.(Lamp.3). Dulu Penggugat IVmenggugatnya dan sudah di bahas dalam Perkara No.01/Pdt.G/2014/PN KNG dan telah diputuskan pada tanggal 07Januari 2015.

landasan untuk melaksanakan kegiatan PNPMMPd dilapanganadalah PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PMPMMPd No.414.2/3717/PMD, tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan olehPMD Kemendagri;Bahwa mekanisme pelaksanaan program PNPMMPd berdasarkan NotaPerjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Kementerian Dalam Negeridan Bupati, selanjutnya keluar surat penetapan lokasi dan alokasi danadari Kemenko Kesra, selanjutnya dilakukan sosialisasi melaluiMusyawarah Antar Desa (MAD), selanjutnya usulan dari Desa di bahasdi

anggaran Bansos sebesar Rp.31.500.000.000 yangsetelah dilakukan pembahasan menjadi Rp. 35.200.000.000,terjadinya perubahan nilai karena masih ada sisa anggaran yangbelumtahu mau di tempatkan dimana.Bahwa dewan tidak pernah meminta agar kelebihan danaditempatkan untuk anggota DPRD karena hal itu merupakankewenangan pihak eksekutif.Halaman 214 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa pembahasan anggaran perubahan Tahun 2010 di awalidengan pembahasan di lingkup komisi komisi setelah itu di bahasdi

usulan PAGU kementerian, masingmasing kementerian padaMusrenbangnas telah memberikan datadata pendukung.Bahwa, untuk Undang Undang APBN draftnya hanya pemerintah yangdapat membuat, seingat saksi rapat untuk pembahasan APBN telah adasiklusnya, pada bulan Maret adalah pembahasan pendahuluan APBN untuktahun selanjutnya, di tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan notakeuangan, nota keuangan Presiden tersebut di bahas di Paripurna untukdisetujui oleh Badan Anggaran, terkait dengan mitra kementerian di bahasdi

Setelah itu Depkes menyusun RKAKL (rencana kerja dan anggrankementerian dan lembaga) berdasarkan Pagu sementara dan RKP darisetiap Unitunit Utama;10.RKAKL selanjutnya di bahas di Komisi terkait dalam hal ini Komisi IX diDPR Rl;11.Pada bulan Nopember diterbitkan Pagu Definitif oleh Depkeu kemudianDepkes menyesuaikan RKAKL dengan Pagu Definitif;12.Selanjutnya RKAKL diminta persetujuan dari DPR RI selanjutnya di bahasdi Depkeu sehingga terbitlah DIPA / RKAKL DEPKES.Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan