dua puluh lima jutarupiah) tertanggal 19 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ANDIKA ;1 (satu) lembar kwitansi untuk Proyek Bencana Alam Lokasi Marana danLabuah Kungguma sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)tertanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ANDIKA ;1 (satu) lembar kwitansi untuk Proyek Bencana Alam Lokasi Marana danLabuah Kungguma sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)tertanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ANDIKA;1 (satu) lembar kwitansi untuk Komitmen fee Proyek bancana

ANDIKA;1 (satu) buah kwitansi untuk Komitmen fee Proyek bancana Alam LokasiMarana dan Labuah Kungguma sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluhlima juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Lk. Ir.ANDIKA;Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1269 K/Pid/2017Dikembalikan kepada saksi pelapor Hi. SUBHAN SYAM ;5.

ANDIKA;13. 1 (satu) buah kwitansi untuk Komitmen fee Proyek bancana AlamLokasi Marana dan Labuah Kungguma sebanyak Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2006 yangditandatangani oleh Lk. Ir. ANDIKA;Dikembalikan kepada saksi pelapor Hi.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 26April 2010 tentang Pengelolaan Harta Agama yang tidak diketahui pemilik dan ahliwarisnya serta perwalian jo.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008Tanggal 24 Desember 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan KhususPermasalahan Perbankan Pasca Bancana Nasional di Propinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara dan sesuai pula denganPeraturan/Syariat Islam, maka danadana milik para nasabah pada Bank AcehKantor

rehabilitasi danrekonstruksi sarana beserta prasarana yang rusak akibat bencana alamyang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 di KabupatenSimeulue;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui Surat Nomor 360/4592/2010yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanyabantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi padatanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 serta memohon agar Badan NasionalPenanggulangan Bancana

Pembayarantersebut di luar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibahkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bancana. Sesuai dengan 2(dua) lembar dokumen TANDA PENERIMAAN sebagaimana diuraikanpada table di bawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untukpelunasan pinjaman saksi Ir.

rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 201 1di Kabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764,00 (seratus tujuh puluhempat juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan rekening koran giro kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 000352301 0003414307,sampai dengan tanggal O02 Januari 2013 saldo yang tersisa adalahberjumlah nihil;Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan KegiatanRehabilitasi dan Rekosntruksi Badan Penanggulangan Bancana

Pembayarantersebut di luar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibahkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bancana. Sesuai dengan 2 (dua)lembar dokumen TANDA PENERIMAAN sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjamanHal. 38 dari 74 hal. Putusan Nomor 1673 K/PID.SUS/2017saksi Ir.

BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 000352301 0003414307, sampaidengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlah nihil;Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan KegiatanRehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bancana DaerahKabupaten Simeulue, sampai berakhir Tahun Anggaran 2012, dana sebesarRp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh riburupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, denganrincian sebagai berikut:1) Atas

rehabilitasi danrekonstruksi sarana beserta prasarana yang rusak akibat bencana alamyang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 di KabupatenSimeulue;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor 360/4592/2010yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanyabantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi padatanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 dan memohon agar Badan NasionalPenanggulangan Bancana

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di KabupatenSimeulue sebesar Rp174.059.764,00 (seratus tujuh puluh empat juta limapuluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan Rekening Koran Giro Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 000352301000341 4307,sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlahNIHIL;Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan KegiatanRehabilitasi dan Rekosntruksi Badan Penanggulangan Bancana

Pembayaran tersebut diluar peruntukan penggunaandana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksipasca bancana. Sesuai dengan 2 (dua) lembar dokumen TANDAPENERIMAAN sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini dinyatakanadanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjaman saksi Ir.

dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di KabupatenSimeulue sebesar Rp174.059.764,00 (seratus tujuh puluh empat juta limapuluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan Rekening Koran Giro Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 000352301 000341 4307, Sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalahberjumlah NIHIL;Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bancana

mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuanmenyembunyikan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara: Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bancana

Saksi Il;Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ke PengadilanAgama Stabat adalah untuk menjadi wali bagi anak tiri Pemohon yangbernama anak tiri Pemohon;Bahwa sebelum Fadilah meninggal dunia, suami Fadilah telah meninggaldunia karena bancana alam banjir di Kecamatan Bahorok pada tahun2003;Bahwa setelah suami Fadilah meninggal dunia, Fadilah menikah lagidengan M.Arifin yaitu Pemohon;Bahwa Fadilah binti H.M.

rehabilitasi danrekonstruksi sarana beserta prasarana yang rusak akibat bencana alamyang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 di KabupatenSimeulue;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor360/4592/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeuluemenyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulanganbencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei2010 serta memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bancana

dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di KabupatenSimeulue sebesar Rp. 174.059.764, (Seratus tujuh puluh empat juta limapuluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 000352301 0003414307, Sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalahberjumlah NIHIL;Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekosntruksi Badan Penanggulangan Bancana

dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 diKabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764, (Seratus tujuh puluh empatjuta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 000352301 0003414307, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalahberjumlah NIHIL;Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bancana

menghibahkan, menitipkan, membawa keluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuanHalaman 65 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.SusTipikor/2017/PT BNAmenyembunyikan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara:Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bancana

lembar Surat Pernyataan Serah Terima Dana Bantuan kepada 8(delapan) orang penerima ;Fhoto Copy 4 (empat) Kwitansi dan Surat Pernyataan Bukti PembayaranDana Bantuan) ;Photo Copy Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 364 /Kep.300BPBD/2013 tanggal 17102013 tentang Penerimaan Bantuan RelokasiRumah Korban Bencana Pergerakan Tanah ;Kwitansi dari BNPB kepada BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebesarRp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 21 Februari 2014untuk pembayaran dalam rangka Relokasi Penanganan Bancana

KWITANSI Dari BNPB kepada BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) tenggal 21 Februari 2014 untukpembayaran dalam rangka Relokasi Penanganan Bancana Pergeseran Tanahdi wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

KWITANSI Dari BNPB kepada BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) tenggal 21 Februari 2014 untukpembayaran dalam rangka Relokasi Penanganan Bancana Pergeseran Tanahdi wilayah Kabupaten Tasikmalaya.3.

KWITANSI Dari BNPB kepada BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) tenggal 21 Februari 2014 untukpembayaran dalam rangka Relokasi Penanganan Bancana Pergeseran Tanahdi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.3.

Sehingga setiap unit rumahmendapatkan bantuan Stimulant sebesar @ Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) ;Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada Korban Bancana untuk membangun rumah ditempat Relokasiyang sudah ditentukan ;Bahwa benar uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) tersebutditransfer oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya kepada masingmasing rekeningmilik Korban Bencana;Bahwa berdasarkan Rekening DSP BNPB kepada BPBD KabupatenTasikmalaya

INI ADALAH PERBUATANMELAWAN HUKUM;Para Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan atau tidak memperdulikanrakyatnya sendiri (Para Penggugat) yang sedang dilanda musibah Gempa BumiDahsyat tanggal 30 September 2009 yang seharusnya adalah tanggung jawab ParaTergugat untuk menanggulanginya, sebagaimana Pasal 5 UndangUndang Nomor:24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi; Pemerintahdan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraanpenanggulangan bancana ini yang tidak

Alam Gempa BumiDahsyat tanggal 30 September 2009, maka Turut Tergugat harus membuktikantuduhan ini dalam persidangan;Bahwa Para Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan Peraturan dan PerundangUndangan tentang Penanggulangan Bencana untuk melindungi Para Penggugatselaku korban bencana alam, ini adalah Perbuatan Melanggar Hukum;5Bahwa Para Tergugat telah terbukti tidak memberikan Bantuan Dana/Penaggulangan. ..........Penanggulangan Bencana dan Dana Rehab Rekon kepada Para Penggugat selakuKorban bancana

rehabilitasi dan rekonstruksi sarana besertaprasarana yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada tanggal 7April 2010 dan 9 Mei 2010 di Kabupaten Simeulue;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui suratNomor : 360/4592/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeuluemenyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulanganbencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mel2010 dan memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bancana

Pembayaran tersebut diluarperuntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatanRehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bancana. Sesuai dengan 2 (dua)lembar dokumen TANDA PENERIMAAN sebagaimana diuraikan padatable dibawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasanpinjaman saksi Ir.

Pembayaran tersebutdiluar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatanRehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bancana. Sesuai dengan 2 (dua)lembar dokumen TANDA PENERIMAAN sebagaimana diuraikan padatable dibawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasanpinjaman saksi Ir.

akibat bencana alamyang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 di KabupatenSimeulue; Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor : 360/4592/2010yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanyabantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi padahalaman 5 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PTBNAtanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 dan memohon agar Badan NasionalPenanggulangan Bancana

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 diKabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764, (seratus tujuh puluh empatjuta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523010003414307, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalahberjumlah NIHIL;Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekosntruksi Badan Penanggulangan Bancana

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 diKabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764, (seratus tujuh puluh empatjuta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523010003414307, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalahberjumlah NIHIL;Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekosntruksi Badan Penanggulangan Bancana

bersifat amatir, professional, tingkatnasional maupun internasional dengan berbagai jabatan.PENGALAMAN ORGANISASI SOSIAL :Penggugat adalah pendiri dan Sekretaris Jenderal periode tahun 2003 s/dsekarang, organisasi Global Rescue Network sebuah organisasi nirlabayang bergerak membantu penanganan berbagai bencana alam di sejumlahwilayah di Indonesia;Penggugat juga dipercaya sebagai Wakil Ketua periode 2004 s/d sekarangHalaman 10, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKIpada Forum Pengurangan Resiko Bancana

Aie Dingin, KecematanLembah Gumanti ; Berita Acara No.600/29/pem2010 dan Laporan Keuangantanggal 25 Februari 2010 Tentang Penghitungan TehnisPemakaian Bahan Bangunan terhadap masingmasing rumahyang terkena bencana alam tanah longsor di Nagari Air Dingin ;e Laporan Staf Kepala Bagian Umum kepada Bupati tanggal 22Maret 2010 Tentang Laporan Hasil Rapat Tim Survey PenetapanSatuan Bahan Bangunan yang Terpakai dan Penetapan SisaBahan Bangunan MasingMasing Rumah yang akan DiberikanKepada KK Yang Terkena Bancana

Air Dingin,Kecematan Lembah Gumanti ;Berita Acara No.600/29/pem2010 dan Laporan Keuangantanggal 25 Februari 2010 Tentang Penghitungan TehnisPemakaian Bahan Bangunan terhadap masingmasing rumahyang terkena bencana alam tanah longsor di Nagari Air Dingin ;Laporan Staf Kepala Bagian Umum kepada Bupati tanggal 22Maret 2010 Tentang Laporan Hasil Rapat Tim Survey PenetapanSatuan Bahan Bangunan yang Terpakai dan Penetapan SisaBahan Bangunan MasingMasing Rumah yang akan DiberikanKepada KK Yang Terkena Bancana

Dingin,Kecamatan Lembah Gumanti ;e Berita Acara No.600/29/pem2010 dan Laporan Keuangan tanggal25 Februari 2010 Tentang Penghitungan Tehnis PemakaianBahan Bangunan terhadap masingmasing rumah yang terkenabencana alam tanah longsor di Nagari Air Dingin ;e Laporan Staf Kepala Bagian Umum kepada Bupati tanggal 22Maret 2010 Tentang Laporan Hasil Rapat Tim Survey PenetapanSatuan Bahan Bangunan yang Terpakai dan Penetapan SisaBahan Bangunan MasingMasing Rumah yang akan DiberikanKepada KK Yang Terkena Bancana

Dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP ;8 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin (11) sampai dengan poin(16) Para Tergugat tegaskan, bahwa berdasarkan NaskahKesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bancana(BNPB) dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor : MOU.16/BNPB/XI/2010 dan Nomor : 119/31/ BPBD/TX/2010 tentang Dana BantuanSosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) PIHAK KEDUA huruf b :bertanggung jawab penuh atas penggunaan

Sorowako Inti Perkasa, dkk kepada Kepala BadanNasional Penanggulangan Bancana RI Nomor : Ist02/SghKol/V/2011tanggal 16 Mei 2011 perihal Sanggahan Banding, yang diberi tandabukti (P24);25 Foto copy Surat dari Ketua POKJA VIII kepada Direktur/Direksi masingmasing Perusahaan Nomor : 84/ULPPLP/POKJAVII/V/2011 tanggal 03Mei 2011 perihal Permohonan memperpanjang masa berlaku suratpenawaran, yang diberi tanda bukti (P25);26 Foto copy Surat dari Ketua POKJA VIII kepada Direktur CV.

BuanaMitra Selaras terhadap pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko kepadasaksi FIKRI BUDIMAN, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa DanaSiap Pakai (DSP) BNPB Kegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan TanahLongsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD Kabupaten SolokSelatan.Sesuai dengan sifat pekerjaan dalam keadaan darurat, proses administrasipenunjukkan langsung dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan olehrekanan yang ditunjuk.

Untuk melengkapi administrasi tersebut, Panitia PengadaanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Kegiatan TanggapDarurat Bancana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KepalaPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor :800/07/SK/Panitia Pengadaan/BPBD/IV2016 tanggal 18 April 2016 menerima HPS,SPMK, BA Opname Lapangan, Penawaran, dan profil perusahaan

Untuk melengkapi administrasi tersebut, Panitia PengadaanHalaman 20 dari 76 Putusan Nomor 3/TIPIKOR/2020/PT PdgPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Kegiatan TanggapDarurat Bancana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KepalaPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor :800/07/SK/Panitia Pengadaan/BPBD/IV2016 tanggal 18 April 2016 menerima HPS,SPMK

Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012 yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);

Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro HukumTanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairandana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengan surat pernyataanBupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala Biro Hukum bahwadana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukup dnegan PernyataanBupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51 UU.No.24 Tahun 2007tentang Bancana Alam;36.

;Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012 yangisinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro HukumTanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairandana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengan surat pernyataanBupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala Biro Hukum bahwadana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukup dnegan PernyataanBupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51 UU.No.24 Tahun 2007tentang Bancana

Buana Mitra Selaras terhadap pekerjaan perbaikanTebing Sungai Batang Bangko kepada saksi FIKRI BUDIMAN, SKM selakuKetua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPBKegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan Tanah LongsorKabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD Kabupaten SolokSelatan.Sesuai dengan sifat pekerjaan dalam keadaan darurat, prosesadministrasi penunjukkan langsung dilaksanakan bersamaan denganpelaksanaan pekerjaan oleh rekanan yang ditunjuk.

Untuk melengkapiadministrasi tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakal(DSP) BNPB Kegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan TanahLongsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD KabupatenSolok Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor :800/07/SK/Panitia Pengadaan/BPBD/IV2016 tanggal 18 April 2016Halaman 6 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDGmenerima HPS, SPMK, BA Opname Lapangan,

Buana Mitra Selaras terhadap pekerjaan perbaikanTebing Sungai Batang Bangko kepada saksi FIKRI BUDIMAN, SKM selakuKetua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPBKegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan Tanah LongsorKabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD Kabupaten SolokSelatan.Halaman 23 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDGSesuai dengan sifat pekerjaan dalam keadaan darurat, prosesadministrasi penunjukkan langsung dilaksanakan bersamaan denganpelaksanaan pekerjaan

Untuk melengkapiadministrasi tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai(DSP) BNPB Kegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan TanahLongsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD KabupatenSolok Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor :800/07/SK/Panitia 9 Pengadaan/BPBD/IV2016 tanggal 18 April 2016menerima HPS, SPMK, BA Opname Lapangan, Penawaran, dan profilperusahaan PT Buana Mitra Selaras

dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 201235.36.31:38.39.40.41.yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro HukumTanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairandana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengan suratpernyataan Bupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala BiroHukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukupdnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51UU.No.24 Tahun 2007 tentang Bancana

;Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012 yangisinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro HukumTanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairandana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengan suratpernyataan Bupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala BiroHukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukupdnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 51UU.No.24 Tahun 2007 tentang Bancana

Padahal secara umum definisiatau pemahaman tentang Pekerja sukarela adalah mereka yang bekerja atas dasarsukarela/ikhlas tanpa adanya ikatan apapun tanpa mengharapkan upah, untuk suatupekerjaan atau peristiwa yang sifatnya sementara, darurat atau waktu tertentu yangbekerja tidak secara terus menerus tanpa terputus, misalnya sukarelawan pada24penanggulangan banjir, pemadam kebakaran, bancana alam, membantu tugastugasPMI, dil.Bahwa oleh karenanya, putusan Judex Facti telah nyatanyata melanggar hukumatau

akibatbencana alam yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 diKabupaten Simeulue;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor :360/4592/2010 yang = ditujukan kepada Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue menyatakantentang belum adanya bantuan untuk penanggulangan bencana gempahalaman 5 Perkara Tipikor Nomor. 19/Pid.Tipikor/2016/PTBNAbumi yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 dan memohonagar Badan Nasional Penanggulangan Bancana

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di KabupatenSimeulue sebesar Rp174.059.764, (Seratus tujuh puluh empat juta limapuluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523010003414307, Sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalahberjumlah NIHIL;Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatanrehabilitasi dan rekosntruksi Badan Penanggulangan Bancana

Aie Dingin Kecematan Lembah Gumanti.Berita Acara No.600/29/pem 2010 dan LaporanKeuangan Tanggal 25 Februari 2010 TentangPenghitungan tehnis pemakaian bahan bangunanterhadap masing masing rumah yang terkena bencanaalam tanah longsor di Nagari Air Dingin.Laporan Staf Kepala Bagian Umum kepada BupatiTanggal 22 Maret 2010 Tentang Laporan Hasil RapatTim survey Penetapan Satuan Bahan Bangunan YangTerpakai Dan Penetapan Sisa Bahan Bangunan MasingMasing Rumah Yang Akan Di Berikan Kepada KK YangTerkena Bancana

~~Februari 2010 TentangPenghitungan tehnis pemakaian bahan bangunanterhadap masing masing rumah yang terkena bencanaalam tanah longsor di Nagari Air Dingin.Laporan Staf Kepala Bagian Umum kepada BupatiTanggal 22 Maret 2010 Tentang Laporan Hasil RapatTim survey Penetapan Satuan Bahan Bangunan Yang127Terpakai Dan Penetapan Sisa Bahan Bangunan MasingMasing Rumah Yang Akan Di Berikan Kepada KK YangTerkena Bancana Alam Untuk Nagari Air DinginKacamatan Lembah Gumanti.Dimana barang bukti tersebut telah

~~Februari 2010 TentangPenghitungan tehnis pemakaian bahan bangunanterhadap masing masing rumah yang terkena bencanaalam tanah longsor di Nagari Air Dingin.Laporan Staf Kepala Bagian Umum kepada BupatiTanggal 22 Maret 2010 Tentang Laporan Hasil RapatTim survey Penetapan Satuan Bahan Bangunan YangTerpakai Dan Penetapan Sisa Bahan Bangunan MasingMasing Rumah Yang Akan Di Berikan Kepada KK YangTerkena Bancana Alam Untuk Nagari Air DinginKacamatan Lembah Gumanti.Semuanya dikembalikan kepada Penuntut

Aie Dingin Kecematan Lembah Gumanti.Berita Acara No.600/29/pem 2010 dan LaporanKeuangan Tanggal 25 Februari 2010 TentangPenghitungan tehnis pemakaian bahan bangunanterhadap masing masing rumah yang terkena bencanaalam tanah longsor di Nagari Air Dingin.Laporan Staf Kepala Bagian Umum kepada BupatiTanggal 22 Maret 2010 Tentang Laporan Hasil RapatTim survey Penetapan Satuan Bahan Bangunan YangTerpakai Dan Penetapan Sisa Bahan Bangunan Masing172Masing Rumah Yang Akan Di Berikan Kepada KK YangTerkena Bancana