Bahwa kecurangan dan penggelembungan suara secara sistematis terjadipula di Kabupaten Bantaeng di lakukan oleh Termohon dengan jajaranstrukturalnya dalam berbagai bentuk, antara lain:a.

Azikin Sultan melakukan kampanye di luarjadwal untuk pasangan calon nomor urut 3 di Kabupaten Bantaeng,dimana H.

Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di KabupatenBantaeng versi KPU Kabupaten Bantaeng yang telah direkap dalamrekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi SelatanHal. 65 dari 114 hal.

No. 02 P/KPUD/2007Kecamatan Bissapo, Kabupaten Bantaeng itu, saksi kemudian berangkatke PPK Kecamatan Bissapo, dan disana saksi menemukan kotak suarayang sudah diungkit dan kuncinya suda tidak ada, tidak seperti kotaksuara yang lain yang masih terkunci, kemudian saksi melaporkan temuanitu kepada PANWAS Kabupaten Bantaeng;Bahwa disamping kejadian tersebut di atas, ada keganjilan yang saksitemukan dari lembar DPT (Daftar Pemilin Tetap) yang diperoleh dariKPUD Bantaeng, yaitu terdaftarnya orangorang

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Bantaeng.T12.1;Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng. T12.1.1;Rekapitulasi PPK/Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. T12.1.2;Rekapitulasi PPK/Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. T12.1.3;Rekapitulasi PPK/Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. T12.1.4;Rekapitulasi PPK/Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. T12.1.5;Rekapitulasi PPK/Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

ANDI MAPPATOBO, DKK VS BUPATI BANTAENG

MOHAMMAD IRFAN K, Warganegara Indonesia, Pekerjaan belum ada,bertempat tinggal di Jalan Pahlawan BTN Pebpabri, Blok C1 No. 17,Kelurahan Empong Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Bantaeng,Propinsi Sulawesi Selatan ;6. DARMAWATI WARIS, Warganegara Indonesia, Pekerjaan belum ada,bertempat tinggal di Jalan Andi Mannappiang No. C.2, Kelurahan Lembang,Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan ;7.

Gani, Kelurahan/Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissappu,Hal. 1 dari 25 hal.PKabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan ;15.

HELDA ANWAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan belum ada,bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kecamatan Bantaeng, KabupatenHal. 2 dari 25 hal.PBantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan ;33.SRI AHRIANI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan belum ada, bertempattinggal di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,Propinsi Sulawesi Selatan ;34.HASNIDAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan belum ada, bertempattinggal di Jalan Merpati, kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng,

Kesemuanya Warganegara Indonesia,Pekerjaan Para Advokat, berkantor di Jalan Bugenville RayaNo. 5 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25Mei 2009 ;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding ;melawan:BUPATI BANTAENG, berkedudukan di Jalan AndiMannappiang No. 5, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1.

Syamsuddin, SH.M.Si, Warganegara Indonesia, JabatanKepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bantaeng ;2. Sudarni, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan Sekretaris InspektoratKabupaten Bantaeng ;3. Hartawan Zainuddin, SH., Warganegara Indonesia, JabatanKasubag Perundangundangan Setda, Kabupaten Bantaeng;4. Mahyuddin, SSTP, Warganegara Indonesia, Jabatan KasiPengadaan Pegawai Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Bantaeng ;5. H.M.

PerdataMAHMUD BIN RUMALLAHLawan1.Bupati Kabupaten Bantaeng2.Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bantaeng

ANDI BASO OPU, Panitera PengadilanNegeri Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1.

Bupati Kabupaten Bantaeng, berkantor di Jalan Andi Mannapiang No. 05,Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,Propinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasa khusus kepadaMUHAMMAD RIVAI NUR, S.H., M.Si., pekerjaan/jabatan: KepalaBagian Hukum dan HAM Setda, Kabupaten Bantaeng,berkedudukan hukum di Jalan Andi Mannapiang No. 05, KelurahanLamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, PropinsiSulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Januari 2018 selanjutnya disebut

Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bantaeng, berkantor di Jalan AndiMannapiang No. 08, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasakhusus kepada 1. FATMAWATI, S.H., Jabatan Kepala seksiPenanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 2.

., Jabatan Kasubsi Sengketa, Konflik, dan Perkara,keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng,Jalan Andi Mannapiang No. 08, Bantaeng, berdasarkan Surat KuasaHalaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Bankhusus Nomor 54/SK73.03//2018, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antaramereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan No. 1/Pdt.G/2018/PN.

Ban.tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakanKesepakatan Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, yangbunyinya sebagai berikut :Pasal 1Bahwa pihak Badan Pertanahan Negera Bantaeng mengakui ada kekeliruandalam penerbitan sertifikat Hak Pakai Milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng;Pasal 2Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng bersedia membayar ganti rugitanah milik Sdr.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG VS HJ. SITI RATNA S. HANDOKO., DKK;

PUTUSANNomor 615 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN' BANTAENG, tempatkedudukan di Jalan Andi Mannapiang, Nomor 5,Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, KabupatenBantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Rivai Nur,S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum PemerintahDaerah Kabupaten Bantaeng, dan Suardi, S.H

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Suardi S.H., & Partners,beralamat di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September2017;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANTAENG, tempat kedudukan di Jalan AndiManappiang, Nomor 8, Kabupaten Bantaeng;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fatmawati, S.H.

Sulawesi Selatan, pekerjaanWiraswasta;DWI LELY, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Raya Lanto, RT.001, RW.007, KelurahanTappanjeng, Kecamatan Bantaeng, KabupatenBantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan TidakBekerja;TRI ULFANI RACHMAN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Raya Lanto, Nomor 45, RT.001,RW/.007, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS):Halaman 2 dari 11 halaman.

Ratulangi, RT.001,RW.002, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Wiraswasta;MUH. THAMRIN LABANDOE., kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Jalan BeteBete, Nomor 3,RT.003, RW.002, Kelurahan Letta, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi SulawesiSelatan, pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota;H.

atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, adalah prosedural dansah adanya;3.

BAKHTIAR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

Indonesia,pekerjaan Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng, berkedudukan diJalan Andi Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.Mkdan Kuasa Hukumnya, bernama1.

Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untukdaerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti Tahun2008 sebagai Guru di SMP Negeri 1 Pajukukang Tahun 2010,sebagai Pengawas SMP di Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bantaeng, dan terakhir menjabat sebagai KepalaSekolah di SMPS IT DIl Dongkokang, Kecamatan Eremerasa,Kabupaten Bantaeng;3.

dari Bupati Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 77ayat (4), (5) dan (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: 4).

Bakhtiar, tanggal 16 Mei 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Bantaeng, yang ditujukan keGubernur Sulawesi Selatan, tanggal 12 Agustus 2019;Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.Mk7. BuktiP7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima dari BiroUmum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Bupati Bantaeng dari Drs. M. Bakhtiar,tanggal 15 Agustus 2019;8.

B Bantaeng Nomor: NO.W15.E12PK.02.02. 04/2015,tanggal 1 Maret 2015;11. Bukti P 11 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan PengadilanNegeri Bantaeng Nomor 135/Pid.B/2008/PN.BTG, tanggal 7 Mei 2009;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T2,dengan perinciannya sebagai berikut;1.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng ; SUGITO

PUTUSANNomor 2022 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutusperkara Terdakwa :Nama : SUGITO;Tempat Lahir : Sragen;Umur/ Tanggal Lahir : 55 tahun/ 13 Maret 1959;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Bangau No. 18, Kelurahan Pallantikang,Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;Terdakwa

diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa Terdakwa SUGITO pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014sekira pukul 09.30 WITA atau setidaktidaknya dalam bulan Februari 2014 atausetidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Toko JamuAmal Sehat di Jalan Bangau No. 18 RT/RW 001 / 001, Kelurahan / DesaPallantikang, Kecamatan Bantaeng atau setidaktidaknya pada suatu tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan NegeriBantaeng, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukanTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa Terdakwa SUGITO bertempat di Toko Jamu Amal Sehat di JalanBangau No. 18 RI/RW 001 / 001, Kelurahan / Desa Pallantikang,Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang tidak dilengkapi dengansurat izin edar dari yang berwenang dan obatobatan/jamujamuan tersebuttidak sesuai standart

27 Februari 2015 dari Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27Februari 2015;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaengpada tanggal 05 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bantaeng tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

tanggal 16Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 Februari 2015.

Penggugat:
MUHAMMAD NAWIR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

Griya Minasa Sari Blok c No.3, Kelurahan Gunung Sari,Kecamatan Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik:sulhady.sh.sh@gQmail.GOM) = =es222nnensemensencnennseesuntuk selanjutnya disebut PENGGUGAT; MELAWAN :BUPATI BANTAENG, berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang No. 5Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,Sulawesi Selatan; 2222222 nn nn nne nnn n eensBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, dalamhal ini memberi kuasa kepada :1.

., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan PNS/ASN (Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng)berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang No.5 Kelurahan Lamalaka,Halaman 7 dart 47 halaman Putusan No. 86/G/2019/PTUN.Mks.Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi SulawesiSelatan;2. SUARDI, S.H.,3. AKHMAD EFENDI, S.H.4.

Pertanian di Dinas PertanianPemerintah Kabupaten Bantaeng; .

Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dantelah menduduki beberapa jabatan seperti Tahun 2011 sebagai KepalaSeksi Perluasan Areal, Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian danPeternakan, Tahun 2014 sebagai Fungsional Penyuluh PertanianKabupaten di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng,dan terakhir menjabat sebagai Penyuluh di Dinas Pertanian PemerintahKabupaten Bantaeng; 290222 nnn nnn5.

) tahun; Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 800/206/IV/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Muh.

Penggugat:
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

Lingkar Utara Bisangpole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2019, dalamhal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:1. SULHADI, S.H.;2. ASWAR, S.H., M.H.;keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Kon sultan Hukum pada Kantor Hukum Sulhadi, S.H. & Rekan, yang beralamat kantor di JI. Minasa Upa Komp.

Griya Minasa Sari Blok C No. 3,Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: sulhady.sh.snh@ gmail.com; selanjutnya disebut PENGGUGAT; melawan:Nama Jabatan : BUPATI BANTAENG;:Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mannapiang Nomor 5, KelurahanLamalaka, Kecamatan Bantaeng, KabupatenBantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2019, dalam hal ini, mMemberikan kuasa kepada:MUHAMMAD RIVAI NUR, S.H., M.SL: Halaman 1 dari 39

halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.warga Negara Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng, berkedudukan hukum di Jalan Andi Mannapiang No. 5,Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dan1.

Tentang Kepentingan Penggugat:1.Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), putusan Gubernur Sulawesi Selatan maupun putusan dari Bupati Bantaeng, makaberdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.

Bidang Statistik BappedaKabupaten Bantaeng, dan terakhir menjabat sebagai Staf DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat dan Badan Pertimbangan Kepegawaian belum memberikan keputusan serta belumjelas informasi mengenai upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangatsangat merugikan Penggugat;Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan

Penggugat:
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanNama JabatanTempat Kedudukan: BUPATI BANTAENG;: Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalaka,Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal diJalan Lingkar Utara Bisangpole, KelurahanPallantikang, Kecamatan Bantaeng, KabupatenBantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. SULHADI, S.H.; 2.

Griya Minasa Sari Blok c No. 3Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini,Provinsi Sulawesi Selatan, email:sulhady.sh.sh@gmail.com; untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT; Melawan: Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, ProvinsiSulawesi Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1Agustus 2019, dalam hal ini diwakili oleh:Nama : MUHAMMAD RIVAI NUR, S.H.

,M.Si..5Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemda BantaengHalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 44 /G/2019/PTUN.Mks.Alamat =: Jalan Andi Mannapiang No. 5 KelurahanLamalaka, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, Provinsi SulawesiSelatan; Dan1. SUARDI, S.H.;52. AKHMAD EFENDI, S.H.;3. SUNANTA RAHMAT, S.H.

;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam,S,H, & Partners, bertempat tinggal di PerumahanGriya Eremerasa Permai, Desa Ulu GalungKecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng,Propinsi Sulawesi Selatan;untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah M@MbDaca: 222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn ne nn en nn enn nnnnee1.

SENGKETAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui eCourt,tanggal 25 Juli 2019, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor:44/G/2019/PTUN.MkS; 222 22 o2 nnn nn nen nen nn ene ne nsHalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 44 /G/2019/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya,meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bantaeng

Penggugat:
MAKMUR HUSAIN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

PENETAPANNOMOR : 43/G/2019/PTUN.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:MAKMUR HUSAIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil, bertempat tinggal di Kampalayya, Desa Pajukukang,Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi SulawesiSSGIQLAN ~n nne

Griya Minasa Sari Blok C No.3, Kelurahan GunungSari, Kaecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi SulawesiSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 ; untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN:Nama Jabatan : BUPATI BANTAENG $berkedudukan di : Jalan Andi Mannapiang No.5, Kelurahan Lembang, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini member kuasa kepada : Hal. 1 dari 6 Hal.

,M.SI, Warga Negara Indonesia,pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng,berkedudukan hukum di Jalan Andi Mannapiang No.5Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, KabupatenBantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan ; Dan:1. SUARDI, SH.2. AKHMAD EFENDI, SH.3.

Penetapan Pencabutan Nomor : 43/G/2019/PTUN.Mks.Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/202/IV/2019, tertanggal 29April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Kejahatan yangada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Makmur Husain ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapansebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal06 Agustus 2019 dan 13 Agustus 2019 ;Menimbang,

Penggugat:
MAKMUR HUSAIN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

Griya Minasa Sari Blok C No.3 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisilielektronik sulhady.sh.sh@gmail.com, BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANBUPATI BANTAENG;Jalan Andi Mannappiang Nomor 5, KelurahanLamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,Sulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya bernama:Muhammad Rivai Nur, S.H., M.Si., Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan/Jabatan

Kepala Bagian HukumPemda Bantaeng, berkedudukan hukum di Jalan AndiMannapiang Nomor 5 Kelurahan Lamalaka, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi SulawesiSelatan;Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan No. 84/G/2019/PTUN.MksDan Kuasa Hukumnya, bernama:1.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/202/IV/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Makmur Husain, S.Pd, NIP. 19630522198306 1001, tanggal 29 April 20192.

tersebut untuk dibatalkan;13.Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/202/!

(in cassu Tergugat) adalah pejabatpembina kepegawaian pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng, yangsecara delegatif memiliki kKewenangan untuk menetapkan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkupPemerintahan Kabupaten Bantaeng, terkecuali untuk pejabat pimpinan tinggiutama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama;Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (vide bukti P1 = T1)kedudukan terakhir sebelum diberhentikan tidak dengan hormat adalah sebagaiPegawai

KAIMUDDIN lawan PERUMDA AIR MINUM TIRTA EREMERASA KABUPATEN BANTAENG

Penggugat:
MUHAMMAD NAWIR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan pelita, kelurahanBanyorang, Kecamatan Tompobulu, kabupaten Bantaeng PropinsiSulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingDEINAMA ! nnn none nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn e nn nn ne nnn cnn nn nnn cnn nn nnes Sulhadi, S.H., Aswar, S.H. M.H..

Griya MinasaSari Blok C No.3, Kelurahan Gunung Sari, KaecamatanRappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ; nn nnn nn nnn nnn nnn nn ne nnn ennnnneMELAWAN:Nama Jabatan : BUPATI BANTAENG $berkedudukan di : Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalakka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Mantaeng, Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :Muhammad Rivai Nur, S.H., M.Si.Warga Negara Indonesia

, Pekerjaan/JabatanKepala Bagian Hukum Pemda berkedudukan hukum di Jalan Andi MannappiangNo. 5 Kelurahan Lamalakka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Mantaeng,Sulawesi Selatan ; 222222 2022 o nnn enn nnn nnn nen e neeDan1.

lampiran yang terdapat di dalamnya;Halaman 2 dari halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat, tertanggal 24 Juli 2019 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal25 Juli 2019 dibawah register Nomor : 41/G/2019/PTUN.Mks, yang padapokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah danmewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Surat Keputusan Bupati Bantaeng

BAKHTIAR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Arakeke, Blok D6No.17 RT.08 RW.05, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, Provensi Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingENT TAT mm mmm mm nn nn rn nn tn tm nO Sulhadi, S.H., nnn nnnn nnn nn nnn mene nn nnnne Aswar, S.H. M.H.

Griya MinasaSari Blok C No.3, Kelurahan Gunung Sari, KaecamatanRappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEM QUG AL jnnn ests neren seinen nero nematic icinMELAWAN:Nama Jabatan : BUPATI BANTAENG Halaman 1 dari hal 7 Penetapan Nomor : 42/G/2019/PTUN Mks.berkedudukan di : Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalakka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Mantaeng, Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum Pemdaberkedudukan hukum di Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalakka,Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ;Dan1. Suardi, S.H.,2. Akhmad Efendi, S.H..,3.

yang terdapat di dalamnya;002=TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat, tertanggal 24 Juli 2019 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui eCourt, pada tanggal 25 Juli 2019 dibawah register Nomor : 42/G/2019/PTUN.Mks,yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahdan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:Halaman 3 dari hal 7 Penetapan Nomor : 42/G/2019/PTUN Mks.Surat Keputusan Bupati Bantaeng

Misi bin Muhammad; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng

PUTUSANNOMOR: 1423 K/Pid/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bantaeng tanggal 29 April 2004 Nomor:24/Pid.B/2004/PN.BTG. dalam putusan mana terdakwa :MISI BIN MUHAMMAD, tempat lahir Jeneponto, umur 30tahun, jenis kelamin lakilaki, kebangsaan Indonesia, tempattinggal Kp. Papan Loe, Desa Papan Loe, Kec.

Bantaeng atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng telahmengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah memintakepada imam Desa Borongloe yang bernama Jufri untuk menikahkan dirinya dengan sdri.Fatimah binti Salasa.

yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2004 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri di Bantaeng telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Mei 2004 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri diBantaeng pada tanggal 24 Mei 2004 ;Melihat suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan denganhadirnya pemohon kasasi

pada tanggal 29 April 2004 dan pemohon kasasi mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2004 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 24 Mei 2004, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangtenggang waktu dan dengan cara menurut UndangUndang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusanperkara pidana yang

beragama Islam) tidak bisa turut campur untuk menceraikan keduanya.Sebagai konsekwensi perkawinan dengan tata cara seperti itu (tidak dicatatkan) makaapabila terjadi perceraian maka cukup diselesaikan di Kantor Desa tanpa melibatkanPengadilan Agama yang memang belum berhak untuk ikut campur dalam urusanperceraian diantara mereka.Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: bahwa ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan putusan judexfacti (Pengadilan Negeri Bantaeng

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng ; H. JUMARING Bin PANTO

JUMARING Bin PANTO ;Tempat lahir : Bantaeng ;Umur /tanggal lahir +: 55 tahun ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Di Kampung Parumputan, DesaBiangkeke, Kecamatan Pajukukang,Kabupaten Bantaeng ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Petani ;Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Oktober2009 ;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2009 sampaidengan tanggal 2 Desember 2009 ;3.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampaidengan tanggal 14 Januari 2009 ;ll Nama : JUMAING bin JUMARING ;Tempat lahir : Bantaeng ;Umur /tanggal lahir +: 25 tahun ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Di Kampung Parumputan, DesaBiangkeke, Kecamatan Pajukukang,Kabupaten Bantaeng ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Petani ;Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1393 K/Pid/20101.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampaidengan tanggal 14 Januari 2009 ;ll Nama : ACO SANIHI bin SANIHI ;Tempat lahir : Bantaeng ;Umur /tanggal lahir +: 32 tahun ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Di Kampung Parumputan, DesaBiangkeke, Kecamatan Pajukukang,Kabupaten Bantaeng ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Petani ;Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :1.

ACO SANIHI bin SANIHI, pada hari Jumattanggal 02 Oktober 2009, sekira pukul 17.30 WITA atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di KampungParumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng,atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhHal. 2 dari 9 hal. Put.

JUMARING untuk membayarbiaya perkara ini sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Akta.Pid/2010/PN.Btg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bantaeng telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaiPemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Bontosunggu, tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor: 105/Bt.sunggu/2005, tanggal 11 Juli 2005, luas 11.225 m2 , atas nama RATNA MAKNOEN, B.Sc yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng;3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor: 00445/Kel.

Bontosunggu, tanggal 14 Juli 2005, Surat Ukur Nomor: 105/Bt.sunggu/2005, tanggal 11 Juli 2005, luas 11.225 m2 , atas nama RATNA MAKNOEN, B.Sc dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng;4.

Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 24/Bontosunggu, tanggal 2 Agustus 1976, Gambar Situasi Nomor: 131/1976, tanggal 28 Juli 1976, luas 11.225 m2, atas nama Sitti Hadiyah bin Syahadat dan telah beralih kepada H.

Maknoen ke dalam Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, setelah Para Penggugat mengajukan permohonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 6.292.000,- (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Roosmawar Maknoen dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng

Bolu,RV/Rw 003/002, Kelurahan Letta, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng, pekerjaanWifaSWasta; 2 222222 one nanan6. A.Salmah Maknoen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTNGowa Mas Indah Blok G. 6 Rt/Rw 003/003,Kelurahan BontoBontoa, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa, pekerjaan ibu rumah tangga;7. DR. Murniarti Tenriangka, SPOG, Kewarganegaraan Indonesia bertempat8. A. Marwan Maknoen,tinggal di Jl.

Biring Kanaya, Makassar, pekerjaan karyawanSm etBerdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Makasar Nomor:02/K/TUN/2013/PTUN.Mks, tertanggal 3 Januari2013 dan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal8 Oktober 201 2.Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;melawan:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, berkedudukan di Jalan AndiMannappiang, Kabupaten Bantaeng;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KuasaFUKUI, Yat manne nnn sien ence iienneenimeseemnarinieninmitsnnnRatna Maknoen,

BANTAENGmelawanSAMSUL BAHRI bin BAHARUDDIN

BANTAENG, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaanhonorer pada Kantor Dinas Kesehatan Jeneponto,pendidikan Sl, bertempat tinggal di Jl.

Bantaeng).3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusandisampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTompobulu, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama KecamatanBinamu, Kabupaten Jeneponto;4 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datangmenghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan

ENDANG USMAN PERWITASARI, S.Sos DK VS PT BANK RAKYAT INDONESIA, CABANGBANTAENG DKK

Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat : PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng- Tergugat : 1.BASRI DAENG BELLA 2.RAHMA