Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang ; SATRIA DWI DHARMA BIN YUSWAR ARSYAD ; AFRITO MARBARO BIN JONI BOETJA

Pajak Bumi (Landrente / Simana Boetja / Tanae ) yang berlaku di Sulawesidimulai sejak tahun 1927;Bahwa dengan terbitnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179), dimanaketentuan tersebut membagi tiga obyek pajak yaitu : tanah Verpoding (Tanah Barat) tanah Gemeente (Tanah Adat) dan tanah Non Gemeente (Tanah masyarakat biasa);Bahwa dengan terbitnya UUPA Tahun 1960 tanggal 23 September 1960,yang membagi tanah menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu Tanah Negaradan Tanah Milik, maka UndangUndang tersebut secara

otomatismenghapus keberadaan tanah Verponding (Tanah Barat), Tanah Gemeente(Tanah Adat) serta Tanah non Gemeente (Tanah non Barat maupun nonadat), sehingga ketentuan pajak bumi (Landrente / Simana Boetja / Tanae)sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1927 No. 179 tidak dapatditerapkan lagi karena ketidakberadaan obyek pajaknya sehingga padaakhirnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179) dihapus dengan TAP MPRSNo.

XXXVIII/ MPRS/1968 Tentang Penghapusan Semua Peraturan AgrariaDi Zaman Belanda, maka dengan terhapusnya Staatsblad Tahun 1927 No.179 maka Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No.729 C. seluas 1, 60 Ha yang dimaksud oleh Penggugat tidak berlakukarena ketidakberadaan objek fisiknya, sehingga kebenaran mengenai SuratSimana Boetja / Tanae tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan oleh negara;2. luran Pembangunan Daerah (IPEDA), merupakan pajak bumi terhadap tanahberdasarkan Perpu No

Pajak Bumi (Landrente / Simana Boetja / Tanae ) yang berlaku diSulawesi dimulai sejak tahun 1927.Bahwa dengan terbitnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179),dimana ketentuan tersebut membagi tiga obyek pajak yaitu : tanah Verpoding (Tanah Barat) tanah Gemeente (Tanah Adat) dan tanah Non Gemeente (Tanah masyarakat biasa).Bahwa dengan terbitnya UUPA Tahun 1960 tanggal 23September 1960, yang membagi tanah menjadi 2 (dua) golongan besaryaitu Tanah Negara dan Tanah Milik, maka UndangUndang tersebutsecara

otomatis menghapus keberadaan tanah Verponding (TanahBarat), Tanah Gemeente (Tanah Adat) serta Tanah non Gemeente(Tanah non Barat maupun non adat), sehingga ketentuan pajak bumi(Landrente / Simana Boetja / Tanae) sebagaimana dimaksud dalamStaatsblad Tahun 1927 No. 179 tidak dapat diterapkan lagi karenaketidakberadaan obyek pajaknya sehingga pada akhirnya StaatsbladNo. 179 (Stbl 1927:179) dinapus dengan TAP MPRS No.

XXXVIII/MPRS/1968 Tentang Penghapusan Semua Peraturan Agraria Di ZamanBelanda, maka dengan terhapusnya Staatsblad Tahun 1927 No. 179maka Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No.729 C. seluas 1, 60 Ha yang dimaksud oleh Penggugat tidak berlakukarena ketidakberadaan objek fisiknya, sehingga kebenaran mengenaisurat Simana Boetja / Tanae tidak dapat lagi dipertanggungjawabkanoleh negara.Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.

sehingga kepadanyadiberlakukan ketentuan Pajak Hasil (dipungut pajak), yang buktipembayaran pajak tersebut disebut sebagai IPEDA yang berlakupada tahun 1961 sampai dengan tahun 1985, sementara PajakPBB berlaku pada tahun 1985 hingga saat ini, maka dengandemikian IPEDA tahun 1973 dan SPPT PBB NOP 73.14.061.012. 017. 0171.0 tersebut tidak dapat dipandang sebagai buktikepemilikan orang tua Pengggat atas tanah yang ditasnyaditerbitkan objek sengketa oleh Tergugat.Bahwa demikian halnya dengan Surat Simana Boetja

/ Tanae )yang di Sulawesi dimulai sejak tahun 1927 dengan terbitnyaStaatsblad No. 179 (Stbl 1927:179), namun dengan terbitnyaUUPA Tahun 1960 tanggal 23 September 1960, yang membagitanah menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu Tanah Negara danTanah Milik, maka secara otomatis menghapus keberadaantanah Verponding (Tanah Barat), Tanah Gemeente (Tanah Adat)serta Tanah non Gemeente (Tanah non Barat maupun non adat),oleh karena itu ketentuan pajak bumi yang disebut Landrente(Simana Boetja / Tanae) sebagaimana

Jhoni Boetja, SE.

Jhoni Boetja ) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang alang Lebar, Kota Palembang , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Baru Kota Semarang, untuk dicatat dalam daftar

Jhoni Boetja, S.E., dankawan, keduanya Pengurus Dewan Pimpinan DaerahSerikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN(Persero) Wilayah S2JB, beralamat di Jalan Kapten A.

sebagai Kepala Desa Sampulungan dan saksi tidak mengetahuijika lokasi tanah yang dimaksud dari surat tersebut terletak diSampulungan ; Bahwa Surat SIMANA BOETTA TANAE atas nama MOESA, SuratKeterangan Tanah yang diketahui dan ditanda tangani oleh PABOELA DGPABELA, surat rincik atas nama MOESA tidak terdaftar pada kantor DesaSampulungan ketika menjabat sebagai Kepala Desa Sampulungan ; Bahwa yang terdaftar pada Kantor Desa Sampulungan yaitu Surat Rincikatas nama GONDO Bin PASEDDENG ; Bahwa Surat SIMANA BOETJA

Majelis Hakim buktibukti surat tersebutdi atas patut untuk dikesampingkan.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda (P.I15.9) menurutMajelis Hakim bahwa terhadap tanah sengketa petak I yang terdaftar didalam rincik adalah atasnama SAWA Binti MAKKU.Menimbang, bahwa terhadap hal demikian telah dibantah oleh TergugatTergugat sepertidalam jawabannya yang menyatakan bahwa Sawa Binti Makku telah mendaftarkan tanah milikorang tuanya yang bernama SANIGO sehingga dalam surat Simana Boetja

melakukantindak pidana Menggunakan Surat Akte Autentik palsuatau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 1(satu) tahun.Menyatakan barang bukti berupa:a. 1 (satu) lembar asli surat Sima Boetaja Tanae KampongParang Loe No. 135 Parentai Aroeng Bira ParentanaPetoro Maroes Parentana Makassar Arenna TaoeNatabaja Sima / Asenna Taoe Tanggoengiengi SimanaDattoeloe No. 247 C.1 Persil 4 d w llseluas 21 ha Simatahun 1933.b. 1 (satu) foto copy lembar asli surat Sima Boetja

Nomor 5 Tahun 1960 , yangmembagi tanah di Wilayah Republik Indonesia menjadi 2 (dua)golongan besar yaitu Tanah Negara dan Tanah Milik, maka secaraotomatis menghapus keberadaan tanah Verponding (Tanah Barat),Tanah Gemeente (Tanah Adat) serta Tanah non Gemeente (Tanahnon Barat maupun non adat), sehingga ketentuan pajak bumi yangdisebut Landrente yang di Sulawesi disebut dengan nama Buku Rinciksebagai himpunan Pajak Bumi / atau sekarang setara dengan DHKPdimana bukti pembayaran pajaknya disebut SIMANA BOETJA