satu maksud dan tujuan penerbitan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalahbahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan,perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, danmenengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategisnasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerjadilakukan melalui perubahan UndangUndang sektor yang belummendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan ciptakerja

Tindak lanjut pelaksanaan terhadapUndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja tentang perubahan UndangUndang 6 Tahun 20I7 tentang Arsitekdiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah yang secara delegasi (delegatedlegislation) mengatur tentang : Pasal 5, Standart Kinerja Arsitek, Pasal 13,tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek, Pasal14, tata cara penerbitan Lisensi, Pasal 19, tata cara alin keahlian dan alihpengetahuan dan Pasal 35Munculnya pengaturan

BAB VI Pengenaan Sanksi Administratif dalam PeraturanPemerintah 15/2021 juga mengatur bahwa pengenaan sanksiadministratif dilakukan oleh Dewan dan Pemerintah Provinsi,dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 UndangUndang CiptaKerja khususnya terkait Pasal 38 UndangUndang Arsitekmengatur bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan olehOrganisasi Profesi Arsitek.PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING) PEMOHONBerkenaan dengan /egal standing (persona standi in judicio) dankepentingan

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam BABIl Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda RegisterArsitek Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36Peraturan Pemerintah 15/2011 dianggap tidak sesuai denganjudul dari Bab Ill, dan merupakan ketentuan baru yang tidakdiatur dalam UndangUndang Arsitek dan UndangUndang CiptaKerja;Jawaban Termohon:Bab Ill Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat TandaRegistrasi ArsitekPeraturan Pemerintah 15/2021 MerupakanPengaturan Lebih Lanjut

Putusan Nomor 18/P/HUM/2021diatur dalam Pasal 25 angka 1 UndangUndang CiptaKerja (yang mengubah Pasal 1 UndangUndangArsitek) dan Pasal 25 angka 9 UndangUndang CiptaKerja (yang mengubah Pasal 34 UndangUndangArsitek) juncto Pasal 72 huruf b Peraturan Pemerintah15/2021;Dengan demikian, sesungguhnya Dewan dalam UndangUndang Arsitek dan lembaga sertifikasi profesi dalamUndangUndang Jasa Konstruksi merupakan lembagayang sama (dalam pengaturan secara khusus mengenaiArsitek);Sertifikasi yang dilakukan oleh

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja;AtauKedua:Bahwa ia Terdakwa MUH.

Pasal 12 huruf h UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja;AtauKetiga:Bahwa ia Terdakwa MUH.

atas alasanalasan tersebut Pengadilan Tinggiberpendapat :Bahwa alasanalasan banding dari Penuntut Umum sesuai fakta hukum dipersidangan terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutansebagaimana diubah dengan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 37 angka 13 jo pasal 37angka 3 jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja

) KUHAP, makakepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudiandalam amar/dictum putusan ini;Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang RINomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutansebagaimana diubah dengan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 37 angka 13 jo pasal 37angka 3 jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja

selesai dalam waktu tertentu atauperkerjaan yang sifatnya permanen/tetap);Bahwa status Hubungan Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalahPekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (permanen/karyawantetap), karena setelah Penggugat Mulai bekerja sampai diputus sepihakhubungan kerjanya tidak pernah dibuatkan perjanjian kerja secara tertulisoleh Tergugat;Bahwa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 Tentang Ciptakerja

adapun awal perkara ini terjadi sebelumdiundangkannya Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerjaberikut aturan pelaksananya, maka berdasarkan asas nonretroaktif, yakni asasyang melarang keberlakuan surut dari Suatu undangundang, sehingga dengandemikian perkara ini haruslah diadili berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku pada saat itu yaitu Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana sebelum diubahdengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja

dikabulkan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karenya nilai gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UndangundangNomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,biaya yang tibul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja

yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Siak, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut melakukan perbuatan Pidana dengan sengaja mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sahnya Hasil hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang No 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan pengrusakan Hutan sebagaimana telahdiubah dengan Pasal 37 Undangundang No 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja

NomorLP/53/1I/2021/Riau/Direskrimsus tanggal 09 Februari 2021 barang buktikayu yang dimaksud diduga melakukan tindak pidana mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secaraHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2021/PN Sakbersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana Pasal 83 ayat(1) huruf b UndangUndang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahandan Pemberantasan pengerusakan hutan sebagaimana telah diubahdengan Pasal 37 Undangundang No 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja

NomorLP/53/1I/2021/Riau/Direskrimsus tanggal 09 Februari 2021 barang buktikayu yang dimaksud diduga melakukan tindak pidana mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secaraHalaman 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2021/PN Sakbersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana Pasal 83 ayat(1) huruf b UndangUndang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahandan Pemberantasan pengerusakan hutan sebagaimana telah diubahdengan Pasal 37 Undangundang No 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja

Sagulung Kota Batam atau setidaktidaknya dalam daerah Hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal76 Ayat (5) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja

Sagulung Kota Batam atau setidaktidaknya dalam daerah Hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal76 Ayat (5) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 TahunHalaman 6 dari 51 Putusan Nomor 18/Pid.SusPrk/2021/PN Tpg2004 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Bening Lobster keluar NegaraKesatuan Republik Indosesia sudah tidak dibenarkan lagi Sejakditerbitkannya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal PerikananTangkap Nomor. 22891/ DJPT/ PI. 130/ XI/ 2020 Tentang PenghentianSementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP)Bahwa Sesuai dengan Pasal 26 UU No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja

Ketentuan Umumdalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yangdiberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankanusaha dan/atau kegiatannya. Tentunya dalam hal ini PerizinanBerusaha yang dimaksud adalah legalitas usaha perikanan.

,M.SC, Ahli SAIFULANAM., S.Pi, menerangkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUPsebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja pada Pasal 26 ayat (1), yaitu: "Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di wilayah

Badan Atau Pejabat Pemerintah yang berbunyi : Tenggangwakitu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atautindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 harikalender sejak setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untukmenetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diaturdalam Peraturan Perundangundangan ;Dan apabila mengacu pada undangundang No 11 Tahun 2020 tentang ciptakerja

dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badandan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secarahukum;(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusandan/atauTindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimanadimaksudpada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 185 BAB XVKETENTUAN PENUTUP UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja

Akan tetapi dari keseluruhanPeraturan Pelaksana dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah tidak terdapat Peraturan Pelaksanadari ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja tersebut.

Pasal 50 Ayat 2 huruf (c)UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja jo. Pasal 55 Ayat 1 ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, KeduaPasal 84 Ayat 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.

faktafakta persidangan tersebutdiatas dan apabila dakwaan yang dipilin Majelis Hakim untuk dipertimbangkanterbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimanaberdasarkan fakta persidangan, Majlis Hakim sependapat dengan PenuntutUmum, adapun fakta persidangan lebih condong kapada dakwaan keduapenuntut umum yaitu Pasal 84 Ayat 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja

dirampasuntuk negara maka sebagai pidana tambahan agar dirampas untuk dirusak ataudimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1)KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;Mengingat, Pasal 84 Ayat 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimanadiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 UU CiptaKerja seperti diuraikan di atas, substansi atau materi muatan yang sebelumnyadiatur dalam Pasal 53 UUAP menjadi tidak ada sehingga pada pokoknyamenghapus kewenangan Pengadilan mengadili sengketa fiktif positif;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ketentuan Pasal 186 UU CiptaKerja menentukan Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanyaitu 2 November 2020, namun dalam Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 185ditentukan bahwa:a.

casu PTUN;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah yang dimaksud oleh Isi SEDirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021 pada angka 5 huruf c bahwa tata carapenanganan pendaftaran sengketa fiktif positif berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017 harus difahami secara komprehensif dengan menghubungkandengan angka 5 huruf b SE tersebut, bahwa apabila masih ada masyarakat yangmenghendaki mendaftar sengketa fiktif positif ke PTUN sekalipun telah dijelaskanoleh Kepaniteraan bahwa kewenangan PTUN telah dihapus dengan UU CiptaKerja

, maka penanganan pendaftarannya berpedoman pada PERMA Nomor 8Tahun 2017, namun bukan berarti PTUN menjadi berwenang, SE DirjenmiltunNomor 2 Tahun 2021 hanya memberikan tata laksana penanganan pendaftaran,terlebih menurut ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja, Peraturan PelaksanaUndangundang yang telah diubah (UUAP) dengan Undangundang ini (UU CiptaKerja) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang ini (UU Cipta Kerja);Halaman 28 dari 31, Put.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 UU CiptaKerja seperti diuraikan di atas, substansi atau materi muatan yang sebelumnyadiatur dalam Pasal 53 UUAP menjadi tidak ada sehingga pada pokoknyamenghapus kewenangan Pengadilan mengadili sengketa fiktif positif;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ketentuan Pasal 186 UU CiptaKerja menentukan Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanyaitu 2 November 2020, namun dalam Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 185ditentukan bahwa:a.

Perkara No. : 3/P/FP/2021/PTUN.SBYpenanganan pendaftaran sengketa fiktif positif berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017 harus difahami secara komprehensif dengan menghubungkandengan angka 5 huruf b SE tersebut, bahwa apabila masih ada masyarakat yangmenghendaki mendaftar sengketa fiktif positif ke PTUN sekalipun telah dijelaskanoleh Kepaniteraan bahwa kewenangan PTUN telah dihapus dengan UU CiptaKerja, maka penanganan pendaftarannya berpedoman pada PERMA Nomor 8Tahun 2017, namun bukan berarti PTUN

menjadi berwenang, SE DirjenmiltunNomor 2 Tahun 2021 hanya memberikan tatalaksana penanganan pendaftaran,terlebih menurut ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja, Peraturan PelaksanaUndangundang yang telah diubah (UUAP) dengan Undangundang ini (UU CiptaKerja) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang ini (UU Cipta Kerja);Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh SE DirjenMiltun Nomor 2 Tahun 2021 pada angka 5 huruf c bahwa tata cara penangananpendaftaran sengketa

tanggal 6 Juni 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat isi putusan inidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa adapun perselisinan yang terjadi dalam perkara iniberawal sebelum diundangkannya Undangundang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Ciptakerja

, dengan demikian maka berdasarkan asas nonretroaktif,yakni asas yang melarang keberlakuan surut dari Suatu undangundang,perkara ini haruslah diadili berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku saat itu (Sebelum diundangkannya UndangundangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja), yaitu Undangundang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana sebelum diubah denganUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja berikut peraturanpelaksananya;Menimbang, bahwa maksud dan

sebagian, maka Tergugat berada pada posisi yang kalah, akantetapi oleh karena ternyata nilai gugatan dalam perkara aquo dibawahRp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan ketentuanPasal 58 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Memperhatikan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrt Hakim narkotika golongan bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat jin daripemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika golongan bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat jin dariHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrt Hakim pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja

Menyatakan ALFIAN GAFAR BIN GAFAR terbukti bersalan melakukantindak pidana kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa perizinanberusaha niaga, penyimpanan, mengakibatkan timbulnya kerusakanterhadap, lingkungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan alternatif pertama Pasal 53 Jo Pasal 23 Undang UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang terakhir diubahdengan Undang Undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;2.

Tanpa perizinan berusaha pengolahan, pengangkutan,penyimpanan, dan niaga;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1

angka 17Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2021/PN Mbnsebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, yang dimaksud dengan badan usaha adalah perusahaan berbentukbadan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dandidirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertabekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;Menimbang bahwa dengan demikian

secara berturut turut.(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasingberlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalamperanjian kerja, peraturan perusahaan atau pernanjian kerja bersama.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas perhitungan hak yang dituntut olehPenggugat seluruhnya nomor 3, 4 dan 5 karena jumlah yang dituntut tidakberdasarkan hukum, Tergugat menjelaskan seharusnya Perhitungan yangberdasarkan Peraturan PerundangUndangan Pasal 154 A huruf K UU CiptaKerja

Menyatakan hak yang diterima Penggugat berdasarkan ketentuan CiptaKerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan PerundangundanganApabila Yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial yangmemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana danseadiladilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut pihakPenggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Repliknya secara tertulistertanggal 4 Oktober 2021 yang dibacakan dipersidangan

Michael Sobak berhak mendapatkan sejumlah uangsebagaimana ketentuan (vide Pasal 166 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa Tergugat yang telah memberikan sejumlah uang kepadaPenggugat dan ternyata jumlahnya kurang dari ketentuan, maka Penggugattetap dihukum untuk membayar kekurangan tersebut kepada Penggugat;Bahwa dalil bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan danmemutus berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, karena UndangUndang Nomor 11 Tahun

Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja dalam Surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;3.

Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas BumiJo.Pasal 40 angka 9 Undangundang RI.Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja; Bahwa adapun ketentuan yang mengatur sanksi penyalahgunaan BahanBakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (BBM subsidi), sebagaimana diaturdalam pasal 55 Undangundang RI.

Terdakwa Safruddin Purba bin Sutaman Purba, bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidanaHalaman 1 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/LH/2021/PN Sakdalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang No 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telahdiubah dengan Pasal 37 UndangUndang No 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja

Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp1.919.820,00 (Satu juta sembilanratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang No 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telahdiubah dengan Pasal 37 UndangUndang No 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja jo.

Salim alias Agus terbutki secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengajamenyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak,bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidipemerintah, mereka yag melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentangminyak dangas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 UU No. 11tahun 2020 tentang ciptakerja

perbuatannya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubahdalam pasal 40 angka 9 UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja

Pasal 21 dan pasal 53 Undang Undangnomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkanpada tanggal 18 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Ketua MahkamahAgung RI, sedangkan Undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja di undangkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga hasil rumusankamar huruf E angka 3 sub huruf d dihasilkan 16 (enam belas) hari setelahdiundangkannya Undang undang Cipta kerja, yang menurut Majelis Hakimhasil rumusan tersebut merupakan hasil kajian setelah

Perkara No. : 5/P/FP/2021/PTUN.SBYMenimbang, bahwa selanjutnya menurut Ketentuan Pasal 186 UU CiptaKerja menentukan Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanyaitu 2 November 2020, namun dalam Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 185ditentukan bahwa:a. Peraturan Pelaksanaan dari Undangundang ini wajib ditetapkan palinglama 3 (tiga) bulan; dan;b.

Perkara No. : 5/P/FP/2021/PTUN.SBYkekuasaan negara (termasuk di dalamnya kekuasaan/ kewenangan badanperadilan adalah materi muatan yang harus diatur dengan Undangundang);Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan badan peradilantermasuk kewenangan PTUN memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa termasuk kewenangan terhadap sengketa fiktif positif harus diaturdengan Undangundang (bij wet), olen karena Pasal 175 angka 6 UU CiptaKerja telan menghapus kewenangan a quo, maka sekalipun masih adamasyarakat

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha : a. Pengolahan;b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; dan/atau d. Niaga. Pengolahanmeliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertingg!

berada di kerumunanmasa dengan jumlah banyak setelah diberikan peringatan sebanyak tigakali oleh pihak Kepolisian tidak juga segera pergi maka pihak kepolisianberusaha membubarkan kerumunan tersebut;Bahwa Terdakwa Ferry Setia Prawiradana Bin Koko Setia Budi berada didi depan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin(UIN Banten) ikut serta sebagai pengunjuk rasa diantaranyamengumpulkan massa, menutup akses jalan raya, dan berorasimenyampaikan penolakan Rancangan Undang Undang (RUU) CiptaKerja

2020di depan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin(UIN Banten), dimulai dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 23.30 WIByang diikuti oleh mahasiswa UIN Banten, Untirta, Unsera, STIE Bantenyang jumlahnya sekitar 600 (enam ratus) orang;Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2020/PN SrgBahwa dasar saksi melakukan pengamanan adalah Surat PerintahKapolres Serang Kota nomor Srin/3359/X/PAM.3.2/2020 tanggal 5Oktober 2020;Bahwa tuntutan pengunjuk rasa adalah menolak pengesahan RUU CiptaKerja

tersebutberada di kerumunan masa dengan jumlah banyak setelah diberikanperingatan sebanyak tiga kali oleh pihak Kepolisian tidak juga segerapergi maka pihak kepolisian berusaha membubarkan kerumunan tersebut;Bahwa Terdakwa Ferry Setia Prawiradana Bin Koko Setia Budi berada didi depan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin(UIN Banten) ikut serta sebagai pengunjuk rasa diantaranyamengumpulkan massa, menutup akses jalan raya, dan berorasimenyampaikan penolakan Rancangan Undang Undang (RUU) CiptaKerja

Sudirman nomor 30,Cipocok, Kota Serang;Bahwa unjuk rasa tersebut diikuti oleh Untirta, STIE, Unbaja, dan UINdengan jumlah masa sekitar 500 mahasiswa, yang menjadi tuntutannyaadalah pencabutan UU Ciptakerja (omnibuslaw);Bahwa pada awal unjuk rasa berjalan lancer, namun menjelang soremassa semakin banyak dan menjelang jam berakhirnya unjuk rasa jam18.00 WIB tidak ada tandatanda massa akan membubarkan diri;Bahwa apparat kepolisian melalui pengeras suara menghimbau agarmassa membubarkan diri dengan tertib

Bus Lawatau Cipta Kerja pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 di depanUniversitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin yang berlokasi diHalaman 37 dari 61 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2020/PN SrgCiceri Kota Serang bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yaitu Irham Rizki,Haikal Nabil dan Riza Alamsyah;Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasatanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 19.04 wib di lIwak Banten, dekatkampus UIN Serang;Bahwa kegiatan Aksi/Demo menolak RUU Omni Bus Law atau CiptaKerja