Ditemukan 110 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 455/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2019 — IR. TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG VS DEWAN KOPERASI INDONESIA,DKK
9822
  • Acara Serah Terima dari Pimpinan DEKOPIN WilayahProvinsi Sumatera Utara yang lama kepada Pimpinan DEKOPIN WilayahProvinsi Sumatera Utara yang baru terjadi pada tanggal 6 Juni 1977;(terlampir)Bahwa, Salinan Surat Keputusan DEKOPIN No.211/DEKOPIN/IV/1979tanggal 2 April 1979 tentang Pengangkatan dan Penetapan Badan PimpinanDEKOPIN Wilayah Provinsi/DaerahIstimewa, menetapkan : pertama,Terhitung mulai tanggal 23 Maret 1979 namanama calon anggota dariBadan Pimpinan DEKOPIN Wilayah Provinsi/D.
    PIP ;(terlampir)Bahwa, sesuai dengan Surat Keputusan DEKOPIN Nomor : SKEP/09/DEKOPINE/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penggantian AntarWaktu Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 20102015, Pimpinan Paripurna DEKOPIN, memutuskan mengukuhkan Drs.
    DEKOPIN Pusat No.211/DEKOPIN/IV/79, Tanggal 2 April 1979, disebutkan Nama T.
    FERDINAN SIMANGUNSONG, mulaiaktif di DEKOPIN Wilayah Sumatera Utara;Menimbang, bahwa struktur Badan Pimpinan DEKOPIN Wilayah Provinsi/Daerah Sumatera Utara untuk Periode 1979 sampai dengan 1983, sesuai denganSurat Keputusan DEKOPIN No. 211/Dekopin/IV/1979 Tanggal 2 April 1979adalah Ketua Umum, DRS. M.J.T. SIHOTANG, Ketua MBERA BARUS. Ketua IIT. FERDINAN SIMANGUNSONG, Keiua II DERAJAT HASIBUAN. Ketua IVDrs.
    kehilangan berkasberkas dan surat yangada di Kantor DEKOPIN tersebut, oleh T.
Register : 14-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 12 Januari 2021 — H.A.M NURDIN HALID ; DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
512351
  • Sri Untari Bisowarno sebagai KetuaUmum DEKOPIN untuk periode 20192024.E.
    MUNAS DEKOPIN karena ForumMUNAS DEKOPIN adalah forum tertinggi dalampengambilan keputusan dan salah satu kewenanganMusyawarah Nasional DEKOPIN adalah memilih danmemberhentikan pimpinan dan pengawas DEKOPIN ;16.1.4 TERGUGAT juga tidak boleh melandasi suatupermasalahan hukum tanpa fakta dan dasar hukum yangjelas dengan menyebut semua orang yang tidak setujuperubahan Anggaran Dasar kemudian disebutmelanjutkan MUNAS DEKOPIN ke ruang Jade Hall danmenyelenggarakan MUNAS DEKOPIN.16.1.5 MUNAS DEKOPIN tidak
    Sri Untari Bisowarno sebagai KetuaUmum DEKOPIN untuk periode 20192024.
    Sri Untari Bisowarno sebagai KetuaUmum DEKOPIN periode 20192024.
    Rumah Tangga DEKOPIN.
Register : 22-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI
Tanggal 22 Maret 2012 — DRS. H. MAIRIZAL, AK, M.Hum Bin H. MARIDI
10017
  • Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekopin Nomor : SKEP/78/DEKOPIN-E/VI/2010 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pimpinan DEKOPIN Wilayah Provinsi Jambi Masa Bakti 2010-2015- 1 (satu) lembar Pembukaan Rekening Dekopinwil ke Pimpinan BRI KCP Abunjani Sipin Jambi Nomor : 016/DKW-JBI/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010- 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) tanggal 15 Juni 2011, Nomor Rekening : 501.000000310 dari Bendahara Bantuan Operasional
    Dekopin ke Kementrian Koperasi dan UKM sebesar Rp.39.210.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)- 1 (satu) lembar slip setoran dari Drs.
    M.Hum ke Bendahara Bantuan Operasional Dekopin Nomor Rekening 033901000618303 tanggal 04 Februari 2011 sebesar Rp.55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).- 1 (satu) lembar slip setoran dari Drs. H. MAIRIZAL. AK.
    M.Hum ke Bendahara Bantuan Operasional Dekopin Nomor Rekening 033901000618303 tanggal 04 Februari 2011 sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).- 2 (dua) lembar Rekening Koran Dekopinwil Provinsi Jambi Nomor : 60601000386307 tanggal 04 Februari 2011 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor : 00000606-01-000386-30-7 tanggal 07 Februari 2011 - 2 (dua) lembar Rekening Koran PT.
    Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/SKEP/SAM-HAL/VI/2010 tentang Ralat Pejabat Pengelola Anggaran Bantuan Operasional Dekopin Wilayah Tahun 2010 Satuan Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berikut lampirannya.- 1 (satu) lembar Slip Setoran BRI dari Noni Kamarullah, SE ke Rekening Dekopinwil Prov.
    Hum dengan saksi Tusar, SE.on Nn nr FF WY NYBahwa dana bantuan operasional yang diterima oleh DekopinwilProvinsi Jambi penggunaannya harus' sesuai dengan rincianpenghitungan biaya perwilayah satuan kerja Kementerian Koperasi DanUKM tahun anggaran 2010 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)yang diterbitkan bulan Mei 2010 yaitu :. Dekopin Wilayah Rp. 88.350.000,. Dekopin Daerah Rp. 62.600.000,. Lembaga pendidikan Koperasi (LAPENKOP) Rp. 103.850.000,. Jaringan Usaha Koperasi (JUK) Rp. 97.350.000,.
    Ali Fahmi, M.Si : KetuaDevisi Hubungan DaerahBahwa terdakwa selaku Ketua Dekopinwil Provinsi Jambi berdasarkanPetunjuk teknis bantuan Operasional DEKOPIN tahun 2010 adalahsebagai penanggung jawab kegiatan wilayah yang tugas dan tanggungjawabnya adalah melaksanakan program dan kegiatan di Dekopin JambiWilayah Jambi, yang bertanggungjawab secara penuh atashasilkegiatan, kebenaran material dan administrasi serta akibat yangditimbulkan dari kegiatan di Dekopin Wilayah Provinsi Jambi yangdilaksanakannya
    Hum dengan Tusar, SE.Bahwa dana bantuan operasional yang diterima oleh Dekopinwil ProvinsiJambi penggunaannya harus sesuai dengan rincian penghitungan biayaperwilayah satuan kerja Kementerian Koperasi Dan UKM tahun anggaran2010 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang diterbitkan bulan Mei2010 yaitu :1. Dekopin Wilayah Rp. 88.350.000,2. Dekopin Daerah Rp. 62.600.000,3. Lembaga Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) Rp. 103.850.000,Hal 19 dari 91 halaman, Putusan No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.4.
    Jambi yang diserahkan olehKementerian Koperasi dan UKM melalui Dekopin Pusat tersebut menurut saksi Ir.
    No. 72 Tahun 2004 sertaPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan BantuanOperasional Dekopin pada Satker Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun Anggaran2010 No.
Putus : 20-10-2010 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 155/Pdt.P/2010/PN.Sda.
Tanggal 20 Oktober 2010 — W I N A R M I
172
  • ADWINSYAH RIZAL MAULANA pada Bank DEKOPIN Sidoarjo;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu nbu rupiah);
    ADWINSYAHRIZAL MAULANA pada Bank Dekopin Sidoarjo, dan oleh karena kedua anakPemohon yang bernama WINARMI dan ADWINSYAH RIZAL MAULANA,masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum haruslahdiwakili oleh Pemohon sebagai walinya;Bahwa untuk dapatnya Pemohon menjaminkan atas tanah dan rumahtersebut, maka terlebin dahulu Pemohon harus mendapatkan ijin danPengadilan Negeri;Berdasarkan alas halhal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo, berkenan untuk menerima dan
    ADWINSYAH RIZAL MAULANApada Bank DEKOPIN Sidoarjo;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohondatang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan suratpermohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat dipersidangan, sebagai berikut:1.Foto copy Kartu Penduduk No. 3515086105690004, atas nama
    yang mendidik, mengasuh dan menyekolahkan anakanaknya;Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan MUCHAMMADADIWIYONO, selain meninggal anak 2 (dua) orang anak juga meninggalkansebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung terletakdi Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi JawaTimur, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1230, seluas146 M2;Bahwa, Pemohon beserta anakanaknya menghendaki untuk menjaminkanbidang tanah tersebut pada Bank DEKOPIN
    mendidik, mengasuh dan menyekolahkan anakanaknya;e Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan MUCHAMMADADIWIYONO, selain meninggal anak 2 (dua) orang anak juga memnggalkansebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung terletakdi Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi JawaTimur, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1230, seluas146 M2;e Bahwa, Pemohon beserta anakanaknya menghendaki untuk menjaminkanbidang tanah tersebut pada Bank DEKOPIN
    ADWINSYAHRIZAL MAULANA pada Bank DEKOPIN Sidoarjo;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 101.000,(seratus satu nbu rupiah);Demikian Penetapan ini ditetapbkan pada hari ini : Kamis, tanggal 20 Oktober2010, oleh kami A. DACHROWI, SA. SH. MH. Hakim pada Pengadilan NegeriSidoarjo dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SAMSURI, S H.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — DRS. H. ALOEWI, DKK VS MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI
10646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • melalui KeputusanMusyawarah Nasional Luar Biasa Dewan Koperasi Indonesia Nomor 03/MUNASLUB/DEKOPIN/VI/2013 tentang KEPUTUSAN MUSYAWARAHNASIONAL LUAR BIASA DEKOPIN TAHUN 2013 bahwa terkait denganLogo DEKOPIN:MUNASLUB DEKOPIN menetapkan bahwa DEKOPIN akan melakukanpengkajian yang mendalam tentang Lambang DEKOPIN karena adanyadinamika, Suasana kebatinan dan aspirasi Gerakan Koperasi.
    Putusan Nomor 27/P/HUM/20142.C.diputuskan bahwa belum ada kesepakatan perubahan lambang koperasi.Hal tersebut dinyatakan dalam Keputusan Munas angka 1 yang berbunyi:MUNASLUB DEKOPIN menetapkan bahwa DEKOPIN akan melakukanpengkajian yang mendalam tentang Lambang DEKOPIN karena adanyadinamika, Suasana kebatinan dan aspirasi Gerakan Koperasi.
    , Munasmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi DEKOPIN.
    Peserta Munassebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) AD DEKOPIN terdiri dari:Pimpinan paripurna DEKOPIN;Pengawas;Penasehat;Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;Pimpinan DEKOPINWIL; danPimpinan Dekopinda;BAB II Pasal 2 ayat (2) ART DEKOPIN menyebutkan bahwa:Logo DEKOPIN merupakan identitas organisasi yang menggambarkanabCcd.
    Fotocopi Surat Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) (Bukti P9);10.Fotocopi Surat Kesimpulan dan Rekomendasi Rakernas Dekopin Tahun 2012(Bukti P10);11.Fotocopi Bukti Gambar Logo Lama dan Logo Baru Koperasi (Bukti P11);12.Fotocopi Keterangan Ahli Prof. Dr. J.G.
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — H.A.M. NURDIN HALID VS 1. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
660344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 487 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:H.A.M NURDIN HALID, selaku Ketua Umum DewanKoperasi Indonesia (DEKOPIN), kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Rafles Hills Blok B2 Nomor 1011, Kelurahan Harjamukti, Cibubur, Provinsi Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muslim JayaButarbutar, S.H., M.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2021Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia(DEKOPIN) Periode 20192024;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Syamsul HudaYudha, S.H., M.H., dan kawankawan, para Advokatpada YAR Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor009/SK.YAR/V/2021, tanggal 24 Mei 2021;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor: PPE.PP.06.031017 tertanggal 2 Juli 2020 Tentang Pendapat Hukum yang ditujukankepada Ketua Umum DEKOPIN;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: PPE.PP.06.031017tertanggal 2 Juli 2020 Tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepadaKetua Umum DEKOPIN;4.
    Menyatakan tidak sah surat Termohon Kasasi/Tergugat/PembandingNomor: PPE.PP.06.031017 tertanggal 2 Juli 2020 Tentang PendapatHukum yang ditujukan kepada Ketua Umum Dekopin;3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk mencabutSurat Nomor: PPE.PP.06.031017 tertanggal 2 Juli 2020 TentangPendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum Dekopin;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/20214.
    padatanggal 11 Juni 2021 dan 3 Juni 2021, yang pada intinya agar menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin
Register : 04-03-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 41/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 12 April 2019 — - DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA NUSA TENGGARA BARAT sebagai pembanding MELAWAN - Ir. MAHMUD RAZAK, MM Sebagai Terbanding dan - YAYASAN PANCA BHAKTI BUMI GORA MATARAM sebagai Turut Terbanding
4939
  • Nama organisasiini kemudian berubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN);2. Bahwa, dalam mukadimah Anggaran Dasar DEKOPIN disebutkan,kesadaran untuk tetap bersatu agar gerakan koperasi tetap eksis danberkembang sampai sekarang ini tidak akan pernah mau kehilanganjatidirinya. Gerakan koperasi menyadari bahwa hambatan, tuntutan dantantangan yang dihadapi akan semakin rumit seiring denganperkembangan zaman yang hanya dapat diatasi bilamana gerakanHalaman 3 dari 16 halaman put.
    No. 41/PDT/2019/PT.MTRkoperasi tetap bersatu serta membuat dirinya menjadi kuat, efisien, danproduktif serta benarbenar berakar dalam masyarakat ;Bahwa, untuk mengakselerasi perkembangan koperasi di Nusa TenggaraBarat dibentuklan DEKOPIN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat(selanjutnya disebut DEKOPINWIL NTB) sebagai bagian integralDEKOPIN, dengan kepengurusan terakhir (periode masa bakti tahun 2015 2020) terpilin IR.
    MAHMUD RAZAK, MM. untuk jabatan periode ke duamelalui Musyawarah Wilayah DEKOPINWIL NTB pada tanggal 21 Mei2015 yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan PimpinanParipurna DEKOPIN Nomor SKEP/29/DEKOPINE/VI/2015 tentangPENGUKUHAN SUSUNAN PIMPINAN DEKOPIN WILAYAH PROVINSINUSA TENGGARA BARAT MASA BAKTI 2015 2020, tertanggal 8 Juni2015 ;Bahwa sebagai lembaga Gerakan Koperasi Indonesia Provinsi NusaTenggara Barat yang salah satu tugasnya melayani masyarakat koperasi,PENGGUGAT memiliki tempat
    terletak di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram KabupatenLombok Barat (sekarang Kota Mataram) atas nama Dewan KoperasiIndonesia (DEKOPIN) berkedudukan di Jakarta, TERDAPATKEKURANGAN LUAS SEBESAR 553 M? PADA SISI SEBELAHSELATAN ;b. Tanah DPD Golkar Nusa Tenggara Barat tercatat dalam SertifikatHak Pakai No.122 tanggal 29 september 1993 Gambar SituasiNo.06/1992 tanggal 2 januari 1992 luas 2660 m?
    Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram,Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung KarnoNo. 30 Mataram, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ;Halaman 10 dari 16 halaman put.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — DRS. JABMAR SIBURIAN, MM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. IR. TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG, DKK
6718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simangunsong.4) Ketua Ill : Dradjat Hasibuan .5) Ketua IV : Drs.Aminullah Amin.6) Anggota Sebel) PUMA e + cerscme 22222 acme dst .Bahwa dengan telah diserahkan kepada Pengurus DewanKoperasi Wilayah Sumatera Utara untuk melanjutkan tugas tugasperkoperasian menaungi beberapa Dekopin Kota maupun Kabupatenwilayah Sumatera Utara dan kemudian berdasarkan Keputusan RapatBadan Pimpinan Dekopin Wilayah Propinsi Sumatera Utara tanggal 4 Juli1979 yang bunyinya :a)MEMUTUSKANUntuk kepentingan/keserasian organisasi
    mulai tanggal 5 Juli 1979 ;Segala Sesuatu hal/TugasTugas Extern yang menyangkutkebutuhan/kepentingan Dekopin Wilayah Propinsi Sumatra Utaradiserahkan kepada :Nama : T.
    FERDINAND SIMANGUNSONG ;Jabatan : Ketua Il Bapinkopwil Propinsi SumateraUtara ;Terhitung mulai tanggal 5 Juli 1979 ;Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 118K/TUN/2014Bahwa seluruh Badan Pimpinan Dekopin Wlayah PropinsiSumatera Utara agar aktif menjalankan tugas/kewajiban menurut bidangtugas masing masing dengan tidak mengabaikan kepemimpinan secaraKolektif ;6) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia PusatNo.211/Dekopin/IV/1979 Tentang Pengangkatan dan Penetapan BadanPimpinan
    Dewan Koperasi Wilayah Propinsi/Daerah Istimewa tanggal 2April 1979 tersebut maka kepemimpinan Dekopin Wilayah SumateraUtara dijabat olen Mbra Barus secara bersama sama (kolektif) denganT.Ferdinand Simangunsong dan kemudian dengan terjadinyaperpindahan Ketua (Mbra Barus) yang memangku jabatan baru sebagaiPembantu Gubernur Wilayah yang berkedudukan di Sibolga pada tahun1982, maka BP DEKOPIN Wilayah Propinsi Sumatera Utara dalamrapatnya tanggal 19 Februari 1982 telah memutuskan menghunjukT.Ferdinan
    Il Medan dan surat keterangan ini disampaikankepada Pengurus Dekopin Wilayah Propinsi Sumatra Utara untuk dapatdipergunakan guna memperoleh sertifikat tanah melalui Prona ;8) Bahwa sesuai buku Laporan Kebijaksanaan Dewan Koperasi IndonesiaWilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 1979 sampai dengan 1985 yangmenerangkan pada halaman 14 bahwa pada tanggal 31 Maret 1983malam Kantor Dekopin Wilayah Sumatera Utara dibongkar /dimasukipencuri dan terhadap barang barang milik Dekopin seperti Mesin StensilHalaman
Register : 10-11-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 384/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
1.Rais Sahan Marsaoly,SE
2.Drs.Ketut Sukena,M.si
Tergugat:
2.Drs.H.A.M.Nurdin Halid,SE
3.Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin}
28124

DALAM REKONVENSI

  1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
  1. Menyatakan Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang diselenggarakan pada tanggal 11-14 November 2019 di Makassar adalah sah menurut hukum;
  2. Menyatakan Musyawarah Nasional Khusus pada tanggal 11-14 Nopember 2019 untuk mengubah Anggaran Dasar (AD) Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah sah menurut hukum;
  3. Menyatakan Perubahan
    Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang dilakukan pada Musyawarah Nasional Khusus yang diselenggarakan pada tanggal 11-14 Nopvember 2019 di Hotel Clarion Makassar, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Nomor:05/MUNASSUS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia adalah sah menurut hukum;
  4. Menyatakan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Pengawas dan Mide Formatur Musyawarah Nasional DEKOPINdo sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan
    Nomor: 08/MUNAS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Pengawas dan Mide Formatur Musyawarah Nasional DEKOPIN adalah sah menurut hukum;
  5. Menyatakan keterpilihan kembali atau Penetapan Tergugat I dalam konvensi/Penggugat Rekonpensi I Drs.
    H.A.M.Nurdin Halid, S.E. sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Masa Bakti 2019-2024 berdasarkan Keputusan Nomor:09/MUNAS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Penetapan Ketua Umum DEKOPIN Masa Bakti 2019-2024 adalah sah menurut hukum;
  6. Menyatakan susunan personalia kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Masa Bakti 2019-2024 dibawah kepemimpinan Ketua Umum Drs. H.A.M.Nurdin Halid, S.E. adalah sah menurut hukum.
    Penggugat:
    1.Rais Sahan Marsaoly,SE
    2.Drs.Ketut Sukena,M.si
    Tergugat:
    2.Drs.H.A.M.Nurdin Halid,SE
    3.Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin}
Register : 25-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 711/Pid.B/2018/PN Ptk
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
KRISNA DEWITA, SH
Terdakwa:
Andri, S. Pi Bin Iskandar
289
  • ) jalan Letjen Sutoyo Pontianak Selatantersebut untuk mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut untukterdakwa miliki dan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa seharihari.Bahwa selanjutnya saksi PIRWANDA ZN dan saksi MELKI KADANGdan anggota kepolisian Dir Reskrimum Polda Kalbar mendapat laporan Polisidi Polda Kalbar Tertanggal 18 Mei 2018 di ATM (Ajungan tunai mandiri)Bank BNI tepatnya di Halaman kantor Dekopin ( Dewan Koperasi Dekopin)jalan Letjen Sutoyo Pontianak Selatan dari saksi ANDRO
    Tanjung Pura No. 01 Pontianak sebagaii Penyelia Logistikdan Manajemen Modal ManusiaHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 711/PidB/2018/PN PtkBahwa benar saksi sebagai pengelola logistik termasuk kedalampenyediaan barang barang kantor salah satunya mesin ATM danmemenuhi kebutuhan kebutuhan kantor.Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2018sekira pukul 01.50 Wib diATM (Ajungan tunai mandiri) Bank BNItepatnya di Halaman kantor Dekopin ( Dewan Koperasi Dekopin)jalan Letjen Sutoyo Pontianak
    Jend Sutoyo tepatnya di halaman kantor DEKOPIN( Dewan Koperasi Indonesia ) tersebut.Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan dari pihakpengelola yakni Sdra. DENY TRIANDI melaporkan kepada saksibahwa di mesin ATM BNI yang terletak di JIn. Let.
    Jend Sutoyo tepatnya di halaman kantor DEKOPIN ( DewanKoperasi Indonesia ) pada tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 01.51Wib.
    Pi BIN ISKANDAR padahari Kamis tanggal 17 Mei 2018, malam hari sekira pukul 01.50 wibbertempat di ATM (Ajungan tunai mandiri) Bank BNI tepatnya diHalaman kantor Dekopin ( Dewan Koperasi Dekopin) jalan LetjenSutoyo Pontianak Selatan, terdakwa ANDRI. S.
Putus : 19-09-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 123/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 19 September 2012 — - SIMPON NADEAK ,dkk LAWAN - DRS. PANIGORAN SIBURIAN, M.Pd, dkk
7848
  • Para Penggugatmemperoleh jabatan dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)yang disaksikan oleh Ketua Dekopin Kabupaten Deli Serdang,Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang serta BapakKapolsek Tanjung Morawa ; Bahwa, mengenai penyerahan dokumendokumen dari Penguruslama ic. Para Tergugat kepada Pengurus baru ic.
    Bahwa, Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pengurusKPRI GUSTAMOR yang sah berdasarkan pemilihan RapatAnggota Tahunan pada tahun 2009 dengan jumah anggotasebanyak 729 anggota, dimana dalam Rapat Anggota Tahunan(RAT) yang diadakan pada tanggal 6 Nopember 2010 yangdihadiri oleh 600 anggota serta dihadiri oleh seluruh PembinaKoperasi Deli Serdang dan turut hadir Dekopin Sumatera Utarayang diwakili oleh DR.
    Fotocopy Surat berita Acara Pengambil Alihan Kantor sertaKepengurusan KPRI GUSSTAMOR, tertanggal 22 Oktober 2010yang disaksikan oleh Ketua Dekopin Kab.Deli Serdang DinasKoperasi dan UKM Kab. Deli Serdang dan Bapak KapolsekTanjung Morawa; Selanjutnya diberi tanda (Bukti P5) ;.
    Saksi ZULKIFLI UTAMA, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : e Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua DEKOPIN ;e Bahwa sesuai dengan Keppres dan UU No. 25 tahun 1992maka kewenangan Saksi selaku Ketua DEKOPIN adalah sebagaiwadah tunggal seluruh gerakkan Koperasi Seluruh Indonesiawaitu DEKOPIN ; s oe ese Bahwa fungsi DEKOPIN adalah sebagai Advokasi, PeningkatanSDM, Pengelolaan Koperasi, pembinaan, Pengawasan,Sosialisasi Program Program pemeriontah, Fasilitas dalambidang Usaha Koperasi
    PENGRAPEN TARIGAN (Anggota) ; Bahwa pertemuanpertemuan yang telah diadakan Pengurus,Pengawas dan Team yang mewakili anggota dan instansiterkait dalam hal ini DEKOPIN dan PKPRI yaitu. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 14 Mei 2010 jam14.00 s/d 17.30 kesimpulannya adalah Sdr.Panigoran menolakhasil rapat tanggal 28 April 2010 ia hanya mau diaudit TahunBuku 2009 Saja ; .
Putus : 11-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN JOMBANG Nomor 433/Pid.B/2014/PN/Jbg
Tanggal 11 Nopember 2014 — -NGARIBOWO BIN MARLIN -AGUS SETIAWAN BIN AGUS DWIYONO -ABDUL ASYCHAD BIN ABDUL ROCHIM -SUKARNO BIN RAJI
492
  • SaksiSUGENG PRASOJOMenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, sekitar pukul 14.30 Wita,bertempat di Gedung Dekopin JlHasyim Asyari Kelurahan KaliwunguKecamatan/Kabupaten Jombang, saksi sebagai petugas dari Polres Jombangmenangkap para terdakwa I NGARIBOWO Bin MARLIN, terdakwa II EKOAGUS SETIAWAN Bin AGUS DWIYONO, terdakwa III ABDULASYCHAD Bin ABDUL ROCHIM dan terdakwa ITV SUKARNO Bin RAJIyang pada saat itu sedang melakukan aktifitas perjudian remi memakaitaruhan
    SaksiEDY PURWANTO Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, sekitar pukul 14.30 Wita,bertempat di Gedung Dekopin JlHasyim Asyari Kelurahan KaliwunguKecamatan/Kabupaten Jombang, saksi sebagai petugas dari Polres Jombangmenangkap para terdakwa I NGARIBOWO Bin MARLIN, terdakwa IT EKOAGUS SETIAWAN Bin AGUS DWIYONO, terdakwa II ABDULASYCHAD Bin ABDUL ROCHIM dan terdakwa IV SUKARNO Bin RAJIyang pada saat itu sedang melakukan aktifitas perjudian remi memakaitaruhan
    Jbgtersebut tidak ada yang menang nutup, maka permainan tersebut diulangdengan menambah taruhan setiap pemain sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);Terdakwa IlL.EKO AGUS SETIAWAN Bin AGUS DWIYONOMenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, sekitar pukul14.30 Wita, bertempat di Gedung Dekopin Jl.Hasyim Asyari KelurahanKaliwungu Kecamatan/Kabupaten Jombang, saksi sebagai petugas dariPolres Jombang menangkap para terdakwa I NGARIBOWO Bin MARLIN,terdakwa
    JbgBahwa Bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, sekitarpukul 14.30 Wita, bertempat di Gedung Dekopin JlHasyim AsyariKelurahan Kaliwungu Kecamatan/Kabupaten Jombang, saksi sebagaipetugas dari Polres Jombang menangkap para terdakwa I NGARIBOWOBin MARLIN, terdakwa IT EKO AGUS SETIAWAN Bin AGUSDWIYONO, terdakwa IIIT ABDUL ASYCHAD Bin ABDUL ROCHIM danterdakwa IV SUKARNO Bin RAJI yang pada saat itu sedang melakukanaktifitas perjudian remi memakai taruhan uang; Bahwa aktivitas mana berupa
    apabila saat pemain penutup kartu ambil ditengahNUTUP dan berhak untuk memenangkan permainan tersebut dengan nilaitaruhan setiap pemain Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dan bila dalam permainantersebut tidak ada yang menang nutup, maka permainan tersebut diulangdengan menambah taruhan setiap pemain sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);Terdakwa IV.SUKARNO Bin RAJIMenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, sekitar pukul14.30 Wita, bertempat di Gedung Dekopin
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PDT/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — DWI MARTIANA AHLIWARIS DARI Ir. H. ABIMANYU (Almarhum) VS NURSALIM, dkk.
4930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan batasbatas sebelah: Utara : Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan alan Panjaitan; Timur : Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro; Selatan : Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma; Barat : Jalan Raya Urip Sumoharjo;Bahwa jual beli antara Penggugat/Pelawan dengan Tergugat/Terlawan XIatas tanah tersebut di atas dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) H.
    H.Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, KabupatenBlitar, dengan batasbatas sebelah: Utara : Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan; Timur : Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro; Selatan =: Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma; Barat : Jalan raya Urip Sumoharjo;Menyatakan dan menetapkan bahwa sita eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam BeritaAcara Sita Eksekusi tanggal 27 Juli 2010 Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt.
    Nomor 192 PK/Pdt/2017 Utara : Tanah Dekopin Kab. Bltar dan Jalan Panjaitan; Timur : Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro; Selatan > Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma; Barat : Jalan Raya Urip Sumohardjo;4. Menyatakan dan menetapkan bahwa sita eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010 Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt.,adalah cacat hukum dan/atau batal demi hukum;5.
Register : 06-05-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 86/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 17 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat VIII : ARIF SETIAWAN
Pembanding/Penggugat VI : MIMI SUMARNI H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat IV : FATIMAH H. NAGGAMPO
Pembanding/Penggugat II : ABD. MADJI H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat VII : ANGGA IRAWAN
Pembanding/Penggugat V : ST. AISYAH H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat III : USMAN H. NGGAMPO
Pembanding/Penggugat I : HJ. SOFIAH H. NGGAMPO
Terbanding/Tergugat III : a. malik muhammad
Terbanding/Tergugat I : h. abubakar h. m .saleh
Terbanding/Tergugat VIII : siti nurbaya
Terbanding/Tergugat VI : fitriah
Terbanding/Tergugat IV : sahabudin
Terbanding/Tergugat II : gafar h. m saleh
Terbanding/Tergugat VII : yudi
Terbanding/Tergugat V : ratna
Terbanding/Turut Tergugat III : fatmah
Terbanding/Turut Tergugat I : h. gazalih h. m. saleh
Terbanding/Turut Tergugat VI : h. anwar
Terbanding/Turut Tergugat IV : haemi
Terbanding/Turut Tergugat II : h. gintir h. m. saleh
Terbanding/Turut Tergugat V : suherman
3721
  • Nama organisasiini Kemudian berubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN);2. Bahwa, dalam mukadimah Anggaran Dasar DEKOPIN disebutkan,kesadaran untuk tetap bersatu agar gerakan koperasi tetap eksis danberkembang sampai sekarang ini tidak akan pernah mau kehilanganjatidirinya.
    Bahwa, untuk mengakselerasi perkembangan koperasi di Nusa TenggaraBarat dibentuklah DEKOPIN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat(selanjutnya disebut DEKOPINWIL NTB) sebagai bagian integralDEKOPIN, dengan kepengurusan terakhir (periode masa bakti tahun 2015 2020) terpilih IR.
    MAHMUD RAZAK, MM. untuk jabatan periode ke duamelalui Musyawarah Wilayah DEKOPINWIL NTB pada tanggal 21 Mel2015 yang selanjutnya ditetapbkan melalui Surat Keputusan PimpinanParipurna DEKOPIN Nomor SKEP/29/DEKOPINE/VI/2015 tentangPENGUKUHAN SUSUNAN PIMPINAN DEKOPIN WILAYAH PROVINSIHalaman 33 dari 30 halaman put.
    terletak di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram KabupatenLombok Barat (Sekarang Kota Mataram) atas nama Dewan KoperasiIndonesia (DEKOPIN) berkedudukan di Jakarta, TERDAPATKEKURANGAN LUAS SEBESAR 553 M? PADA SISI SEBELAHSELATAN ;b. Tanah DPD Golkar Nusa Tenggara Barat tercatat dalam Sertifikat HakPakai No.122 tanggal 29 september 1993 Gambar SituasiNo.06/1992 tanggal 2 januari 1992 luas 2660 m?
    Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, KelurahanMataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30Mataram, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ;Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yang menguasai TanahSengketa seluas + 553 M2 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;Menghukum kepadaTergugat dan Tergugat II
Register : 28-10-2013 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 167/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 4 Desember 2013 — Drs. JABMAR SIBURIAN, MM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN. Cs
10163
  • JABMAR SIBURIAN, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dekopin Wilayah Sumatera Utara, tempat tinggal Jalan Jaya Nol.Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Kota Kota Medandengan ini mewakili Dewan Koperasi Wilayah PropinsiSumatera Utara (DEKOPIN) berkantor di Jalan Sei BesitangNo.7 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan MedanPetisah Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan DewanKoperasi Indonesia No : SKEP/09/DEKOPINE/III/2013tanggal 8 Maret 2013 tentang Pengangkatan Antar WaktuKetua Dewan Koperasi
Putus : 30-04-2012 — Upload : 20-10-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY
Tanggal 30 April 2012 — Ir. H. ABIMANYU LAWAN BAITO SUDARMO, DKK
4622
  • Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 66 Surat Ukur tanggal 27 7 2004 Nomor: 00019 / Beru /2004 atas nama HERMAN WIDIYANTO, SE yang terletak di KelurahanBeru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan batas batasnyasebelah = Utara : Tanah DEKOPIN Kab.
    ABIMANYU, terletak di Kelurahan Beru, KecamatanWlingi, Kabupaten Blitar dengan batas batas sebelah : = Utara : Tanah Dekopin Kab.
    ABIMANYU dengan batas batasUtara : Tanah Dekopin Kab.
    ABIMANYU, terletak di Kelurahan Beru, KecamatanWlingi, Kabupaten Blitar dengan batas batas : Utara ...e Utara : Tanah Dekopin Kab.
Putus : 23-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juni 2014 — IRWAN SUHENDRA vs TUAN ADI SUDIBYO, Dkk
5090 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN) DAERAH KHUSUSIBUKOTA (DKI) JAKARTA, yang diwakili secara eks officio olen KetuaDEKOPINWIL DKI Jakarta, berkantor di Jalan Dharmawangsa RayaNomor 18, lantai Il Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160;2. HAJI ABDULLAH FATHONI, SE,MM, LETKOL ADM TNI AU, beralamatdi Jalan Dnarmawangsa Raya Nomor 18, Lt. Il Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12160;3.
    apalagi secara khusus jika ditemukanada halhal yang dapat diduga telah terjadi, atau akan terjadi usaha,tindakan yang akan merugikan koperasi dan untuk kepentingan anggota.Maka dengan itu gugatan ini walau hanya dilakukan oleh 10 (Sepuluh) oranganggota mewakili 5 (lima) wilayah DKI Jakarta, dapat dibenarkan, denganitu gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya.15.Bahwa copy surat yang beredar dan sampai kepada Para Penggugattersebut adalah surat yang dibuat di atas Kop Surat Dewan KoperasiIndonesia (DEKOPIN
    Nrp. 512650, sertamembuat cap DEKOPIN DKI Jakarta. Bahwa seharusnya, setiap upayamelakukan tindakan, dan namanya untuk melaksanakan RALB Kosti Jaya,maka seharusnya kop surat tempat dibuatnya undangan dan surat suratlain harus di atas kop surat Kosti Jaya. Maka semua surat surat untukkepentingan Kosti Jaya, tapi dibuat diatas kop surat DEKOPIN, atau kopsurat lainnya, adalah tidak sah, dan dapat dinyatakan batal demi hukum.16.Bahwa Letkol. Adm H. A.
    Bahwa salah satu Calon Ketua Kosti Jaya sekaligus menjadiFormatur Pengurus adalah Tergugat Ill, Iwan Suhenda, yang sejak rapatrapat yang diadakan oleh Tergugat Il di Kantor Tergugat I, yangdikatakannya bertindak untuk dan atas nama Tergugat , Dewan KoperasiIndonesia (DEKOPIN) Wilayah DKI Jakarta, sudah dengan tegasmenyatakan bahwa Tergugat Ill akan dijadikan sebagai calon kuat untukmenjadi Formatur dan Ketua Kosti Jaya.28.Bahwa menurut Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Kosti Jaya, dengantegas
    Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benarserta tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah benar bahwa RapatAnggota Luar Biasa (RALB) Koperasi in casu Kosti Jaya yang dilaksanakantidak sesuai dengan ketentuan AD dan ART yang berlaku maka RALB tersebutadalah tidak sah;Bahwa sesuai dengan fakta persidangan RALB Kosti Jaya tanggal 7Desember 2005 dilaksanakan oleh Dekopin
Register : 20-01-2021 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 24/Pdt.Bth/2021/PN Mtr
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
LALU MUSTIUN
Tergugat:
1.NI KETUT NARTI
2.H.ABDURAHMAN
187
  • ., Dkk.Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bangsa Law Firma beralamat diGraha Dekopin Wil NT Lt 1, Kav1, Jalan Bung Karno 30 Mataram, KotaMataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020 sebagaiPelawan;Lawan:1. Ni Ketut Narti, bertempat tinggal di Dusun Pemangkalan, RT/RW. 005/000,Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NusaTenggara Barat, sebagai Terlawan I;2.
Register : 07-12-2009 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1617/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Nopember 2010 —
218139
  • DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN) DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA, yang diwakili secara eks officio oleh Ketua DEKOPINWIL DKI JAKARTA, beralamat di Jln. Dharmawangsa Raya No. 18, lantai II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, disebut : TERGUGAT I ;2.
    B.90.10307,di Kantor Advokat TOENGGAL SARAGIH,SH. dan Associates, Jln.Raya Poncol No. 19 It. 3, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 00103/JktKopMH2009, tanggal 792009 ;MELAWAN1 DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN) DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKD JAKARTA, yang diwakili secara eks officio oleh Ketua DEKOPINWIL DKI JAKARTA, beralamat di JIn.
    Maka dengan itu gugatan ini walau hanya dilakukan oleh 10 (sepuluh)orang anggota mewakili 5 (lima) wilayah DKI Jakarta, dapat dibenarkan, dengan itugugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya.Bahwa copy surat yang beredar dan sampai kepada Para Penggugat tersebut adalahsurat yang dibuat di atas Kop Surat DEWAN KOPERASI INDONESIA(DEKOPIN) Propinsi DKI Jakarta No. B/176/09.00E/VIII/2005 tanggal 11Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh H. A. Fathoni, SE, MM dengan membuatdi bawah nama itu Letkol.Adm.
    Nrp. 512650, serta membuat cap DEKOPIN DKIJakarta. Bahwa seharusnya, setiap upaya melakukan tindakan, dan namanya untukmelaksanakan RALB KOSTI JAYA, maka seharusnya Kop Surat tempat dibuatnyaundangan dan surat surat lain harus di atas Kop Surat KOSTI JAYA. Maka semuasurat surat untuk kepentingan KOSTI JAYA, tapi dibuat diatas Kop SuratDEKOPIN, atau Kop Surat lainnya, adalah tidak sah, dan dapat dinyatakan bataldemi hukum.Bahwa Letkol. Adm H. A.
    , No.03/RA/DEKOPIN/IV/1999, tanggal 22 April 1999,yang berbunyi : "Kegiatan DEKOPIN sesuai pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar,meliputi penguatan kelembagaan, meningkatkan fungsi advokasi, dan meningkatkanfungsi fasilitasi bagi gerakan koperasi"., atas fungsi fasilitasi tersebut dan permintaandari anggota Kosti Jaya berdasarkan surat P3KKJ nomor : 07/P3K/VII/05, tanggal 15Juli 2005, hal : Permohonan Penyelesaian Konflik, sehingga poin 16 dalam PokokPerkara tersebut tidak relevan untuk ditegaskan, karena
    Tergugat II (Dua) dalammenjalankan fungsi fasilitasinya bukan sebagai anggota Kosti Jaya ;15 Bahwa pada poin 17 dalam Pokok Perkara, Tergugat II (Dua) dalam melaksanakantugasnya dengan etikat baik, mernbantu dan memfasilitasi pelaksanaan RALB KostiJaya tanggal 7 September 2005, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) AnggaranRumah Tangga DEKOPIN, No.03/RA/DEKOPIN/IV/1999, tanggal 22 April 1999,yang berbunyi : "Kegiatan DEKOPIN sesuai pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar,meliputi penguatan kelembagaan
Register : 15-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 13-07-2020
Putusan PN SELONG Nomor -6/PDT.G/2019/PN.SEL
Tanggal 23 April 2019 — -H.MARZUKI, S.Sos, DKK Melawan -H.MAHJUB,DKK
11747
  • ., para Advokat dariKantor Hukum Advokat Bangsa Law Firm yangberalamat di Graha Dekopin Wil. NTB, Lt. I, Kav.