Putusan No.10/Pdt.G/2022/MS.AcehBanding yang dibuat di hadapan Panitera Mahkamah Syariyah Simpang TigaRedelong pada tanggal 3 Februari 2022;Menimbang, bahwa setelah memperhatikanproses permohonanpencabutan perkara banding yang diajukan oleh Pembanding dan berdasarkanAkta PencabutanPermohonanBanding tanggal3 Februari 2022 tersebut,Mahkamah Syariyah Aceh berpendapatbahwa permohonanpencabutanperkara tersebut telah beralasan hukum karena itu patut untuk dibulkan danpemeriksaan terhadap perkara banding

berbunyi:Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talakraj'l satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak rajitersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatpermohonan Pemohon petiyum point 2 dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa petitum point 2 sudah dibulkan

Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil gugatan Penggugat beralasan hukum,maka Majelis Hakim maka gugatan Penggugat patut untuk dibulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat dandikabulkan, majelis hakim menjatuhkan talah satu bain Shugra sesuai dengan ketentuanPasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 danPasal 84 UndangUndang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim

Mutah, dan untuk menjamin kepastian hukum perlu diterapkan agarsuami membayar kewajibannya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, danjuga untuk mewujudkan suatu keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talakdiberikan oleh hakim, maka hak isteri akibat ikrar talak harus juga diberikanoleh hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan nafkah iddahmerupakan satu paket keadilan yang tidak terpisahkan, oleh sebab ituMajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara aquo dapat dibulkan

dipanggil sesuai denganrelaas panggilan sidang, pada tanggal 14 April 2016, yang dibacakan di mukasidang;Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat,namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugattidak datang, mekipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kKemudian KetuaMajelis membacakan surat gugatan Penggugat, maksud gugatan Penggugattetap dipertahankan;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secaracumacuma dan telah dibulkan

Halaman 12 dari 14 halaman Put.No.1467/Pdt.G/2019/PA.PbrMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan,oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan bereperkarasecara prodeo, dan telah dibulkan

berbuny/i:Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talakraj'l satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak rajitersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatpermohonan Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa petitum point 2 sudah dibulkan

berbunyi:Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak rajisatu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raji tersebutmemenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat permohonanPemohon petiyum point 2 dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa petitum point 2 sudah dibulkan

Menyatakan Gugatan rekonpensi dibulkan sebagian;

2.

perbuatan tanpa hak danmelawan Hukum ; Menimbang Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dikabulkannya petitumbutir 2 s/d petitum butir 6 dari gugatan para Penggugat / Pembandingtersebut, maka perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat V yangmemasuki dan menguasai tanah sengketa serta mengalihkan tanahsengketa kepada Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan Hukum ;32 Menimbang, bahwa dengan demikian petitum butir 7 darigugatan para penggugat / Pembanding haruslah dinyatakan dibulkan

dan untuk menjamin kepastian hukum perlu diterapbkan agar suamimembayar kewajibannya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, dan juga untukmewujudkan suatu keadilan, yakni jika hak Suami untuk ikrar talak diberikan olehhakim, maka hak isteri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh hakim pada saatbersamaan, karena ikrar talak dan mutah serta nafkah iddah merupakan satupaket keadilan yang tidak terpisahkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo dapat dibulkan

tinggal bersama adalahPemohon;e Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidakpernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;e Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akantetapi tidak berhasil;e Bahwa Saksi juga pernah mendamaikan Pemohon denganTermhon, akan tetapi juga tidak berhasil;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan mohontetap dengan permohonan semula untuk itu mohon dibulkan

Putusan No. 0078/Pdt.G/2015/PA.Mdo.Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, dinilai telah beralasan hukumdan dapat dibulkan :Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi padapokoknya menuntutnafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi dannafkah/biaya lampau anak Tergugat Rekonvensi selama 3 tahun sebesarRp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah); dengan alasan bahwaselama 3 tahun terakhir ini, nafkah lampau tersebut dilalaikan TergugatRekonvensi; dalildalil tersebut pada pokoknya dibantah

dan untuk menjamin kepastian hukum perlu diterapkan agar suamimembayar kewajibannya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, dan juga untukmewujudkan suatu keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan olehhakim, maka hak isteri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh hakim pada saatbersamaan, karena ikrar talak dan mutah serta nafkah iddah merupakan satu paketkeadilan yang tidak terpisahkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan Penggugat Rekonvensi a quo dapat dibulkan

Tergugat Rekonvensi sedangkankesediaan Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah tersebut adalah tidakmemenuhi rasa keadilan dan kepatutan;Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, karena seorang isteriyang diceraikan masih dalam tanggungan mantan suaminya maka olehkarenanya secara exofficio Majelis Hakim akan menetapkan danmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengandemikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dibulkan

diatas dapatdilihat bahwa telah terjadi suatu kejanggalan yang sangat bertentangan denganPutusan Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN.Jmb Halaman 28ketentuan yang disepakati dalam penguman terhadap lelang yang disepakati parapihak peserta lelang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim bertitik tolak dari pendapat doktrin danyurisprudensi tersebut di atas akan mempertimbangkan perbuatan Tergugat1,Tergugat Il, Tergugat IIl dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan MelawanHukum sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dapat dibulkan

dan untuk menjamin kepastian hukum perluditerapkan agar suami membayar kewajibannya sesaat sebelum ikrar talakdilaksanakan, dan juga untuk mewujudkan suatu keadilan, yakni jika hak suamiuntuk ikrar talak diberikan oleh hakim, maka hak isteri akibat ikrar talak harusjuga diberikan oleh hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan mutahserta nafkah iddah merupakan satu paket keadilan yang tidak terpisahkan, olehsebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi aquo dapat dibulkan

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM2.2018 tanggal 20 April 2018TERGUGAT I menggugurkan PENGGUGAT bukan pada TAHAP AWAL yaitupada tahapan Evaluasi Administrasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim bertitik tolak dari pendapat doktrindan yurisprudensi tersebut di atas akan mempertimbangkan perbuatanTergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat dan TurutTergugatll dapat dikatagorikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum sehinggaterhadap petitum angka 2 (dua) dapat dibulkan

., Tanggal19 Oktober 2916 tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu harus dibatalkan,selanjutnya Majelis hakim Tingkat banding sebagai Yudex Factiemempertimbangkan lebih lanjut menyangkut pokok perkara, apakah beralasanmenurut hukum untuk dibulkan atau tidak sebagaiberikut: n Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannyaTertanggal Tertanggal 22 Desember 2015 sebagaimana dikutip kembali diatas,pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan letak dan luas sertabatasbatas

65 atThalaq di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan PenggugatRekonvensi dipandang memberatkan Tergugat Rekonvensi berdasarkan gajidan penghasilan sebulannya bersih dari gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil diRSUD Gunung Tua sebesar Rp.3.174.000.00 (tiga juta seratus tujuh puluhempat ribu rupiah), sehingga tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilanbagi Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkansebagian dan menolak selebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena telah dibulkan