Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-06-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588 K/Pid/2023
Tanggal 16 Juni 2023 — ALI bin LEAU alias DIKENG;
5219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALI bin LEAU alias DIKENG;
Register : 26-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Botg
Tanggal 23 September 2019 — Pemohon:
1.Jamaluddin bin Toha Ali
2.Irabi binti La Bado
159
  • Dolla yang merupakanSaudara Sepupu dua kali dari Ayah kandung Pemohon II, sedangkan Saudaralakilaki kandung dari Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Tinggi danLa Dikeng masih hidup dan berda di Sulawesi, oleh karena secara syariat IslamH. Dolla yang merupakan Saudara Sepupu dua kali dari Ayah kandungPemohon II tidak berhak menjadi wali nilah atas pernikahan Pemohon denganPemohon II karena masih ada Saudara lakilaki kKandung dari ayah kandungHalaman 6 dari 9 Hal.
Register : 15-11-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PT PALU Nomor 163/PID/2022/PT PAL
Tanggal 8 Desember 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5616
  • MENGADILI:

    Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut ;
    Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2022/PN Lwk, tanggal 19 Oktober 2022, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

    Menyatakan Terdakwa Ali bin Leau Alias Dikeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Terbuka

Register : 05-05-2009 — Putus : 23-07-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 13/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 23 Juli 2009 — Drs. FREDIK HENDRIK RADE, M.Si (Penggugat) BUPATI KUPANG (Tergugat)
7931
  • Tahun Anggaran 2009, yang akandilaksanakan Juni 2009 ; 11) Bahwa dengan melihat pada adanya kondisi mendesak yang berhubungandengan Pelayanan Publik/Masyarakat yang harus dilaksanakan olehPenggugat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang,sebagaimana terurai diatas maka jelas dan tegas terdapat alasanalasanyang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa yakni1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) atau juga yang dikeng