alat bukti yang kuatsalah satunya adalah saksi yang pernah membeli tidak pernah ada,Majelis Hakim terpaku dengan katakata menjual, maka diputuslah dengankatakata menjual narkotika;Bahwa dari uraian di atas Majelis dapat mempergunakannya sebagaiacuan yaitu menghukum artinya bukan balas dendam, akan tetapimemberikan pendidikan pembinaan, alangkah tepatnya dalammemberikan pendidikan dan pembinaan tersebut diarahkan denganmemberikan hukuman yang berupa rehabilitasi;Bahwa Hakim mempunyai kewenangan dan dikresi

TOPIT Bin ISMAIL, didasarkan dengan landasanberfikir bahwa hakim memiliki hak dikresi;Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 140 /Pid.Sus/2014/PN PmnMenimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta dipersidanganadanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan barang buktiyang ditemukan Saksi Polisi FEBRI WENDI Panggilan WEN dan Saksi ERISONdalam kamar Terdakwa saat penangkapan, sehingga jelaslah bahwa Terdakwamembeli Narkotika jenis shabu tersebut, akan digunakannya bersama Ryan(DPO) dan untuk diri

disita dari Pemohon, bukanlahmenjadi alasan tiadanya rasa dikhawatir akan merusak atau menghilangkanHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Jmrbarang bukti, karena pada fase ini penyidik mencari dan mengumpulkan buktibuktiyang, tentunya ditahan atau tidaknya pemohon praperadilan dapat mempengaruhipenyidik untuk dapat atau tidaknya menemukan buktibukti yang hendak dicarinyatersebut;Menimbang, bahwa atas pendapat ahli bahwa dikabulkannya permohonanpenangguhan penahanan adalah merupakan dikresi

sebagaimanaditentukan didalam undangundang nomor 30 Tahun 2015 tentang administrasipemerintahan yang berbunyi yaitu:PASAL 55(1) Setiap keputusan harus diberi alasan pertimabangan yuridis, sosiologis, danfilosofis yang menjadi dasar penetepan keputusan;(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukanjika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku juga dalamhal pemberian alasan terhadap keputusan dikresi

sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu ke luar dari Adminstrasi Negara.Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dari PerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negara untuk membuatkebijakan (diluar dikresi

November 2008 dan telah pulamendapat restu dan diketahui oleh Tergugat Il selaku Camat KatinganTengah.Hal tersebut Tergugat jelaskan sebagaimana dalam jawaban pada pokokperkara atas gugatan yang sama dengan gugatan sekarang yaitu gugatannomor 6/Pdt.G/2013/PN.Ksn, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Tergugatdan Para Turut Tergugat sematamata dalam rangka melaksanakankewajibannya selaku pejabat publik yang mempunyai kewajiban untukmendata asset milik daerah yang padanya melekat pula hak dalam prinsifasas dikresi

Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dariPerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negarauntuk membuat kebijakan (diluar dikresi itu); Bahwa Kembali kepada funggsi pemasyarakatan mengembalikan orangkearah semula.

sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu ke luar dari Adminstrasi Negara.Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dari PerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negara untuk membuatkebijakan (diluar dikresi

Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dariPerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negara untuk membuat kebijakan (diluar dikresi itu);Bahwa Kembali kepada funggsi pemasyarakatan mengembalikan orang kearahsemula.

Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dariPerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negarauntuk membuat kebijakan (diluar dikresi itu);Bahwa Kembali kepada funggsi pemasyarakatan mengembalikan orangkearah semula.

sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu ke luar dari Adminstrasi Negara.Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dari PerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negara untuk membuatkebijakan (diluar dikresi

Putusan Nomor 166/G/2017/PTUNJKT.tata cara pengenaan sanksi daftar hitam yang bersumber dari temuan BPK danInstruksi Gubernur tidak ada pengaturannya maka tindakan Tergugat tersebutharuslah dianggap sebagai tindakan diskresi dalam hal peraturan perundangundangan tidak lengkap mengatur kondisi seperti itu, tujuan dikresi Tergugattersebut adalah untuk mengisi kekosongan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan diskresi tidak boleh dilakukansewenangwenang yang dapat merugikan masyarakat.

sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahan sebuahasas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika diatur dalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel, karenadiskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu ke luar dari Adminstrasi Negara.Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dari PerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negara untuk membuatkebijakan (diluar dikresi

Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dariPerundangUndangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negarauntuk membuat kebijakan (diluar dikresi itu); Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (Satu)orang Saksi selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:DRS.

diambil pada azasnya atas permintaan tertulis,baik dari instansi atau seorang perorangan, keputusan tanopa adanya suatu(surat) permintaan adalah batal demi hukum ;Bahwa keputusan keputusan tersebut terikat pada 3 (tiga) asas hukum yakni :(1) Asas Yurikditas (rechtmatigheid) artinya, keputusan pemerintahanmaupun administrasi tidak boleh melanggar hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad) ;(2) Asas Legalitas (Wetmatigheid) artinya keputusan harus diambilberdasarkan suatu ketentuan undangundang ;(3) Asa Dikresi

Legal Opinion (LO) tersebut berhubungan erat dengan InstruksiPresiden Nomor : 1 Tahun 2016, tanggal 8 Januari 2016, tentangPercepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang tertuang padaDiktum kedua angka 1 sampai dengan angka 9 diawali denganpertimbangan mengambil DIKRESI.

Penasehat Hukum Terdakwa menilaiada hubungan signifikan dengan DIKRESI bahwa apa yang sudahdiberikan pertimbangan hukum (Legal Opinion) wajib di laksanakan olehDinas Kesehatan Kabupaten Wajo dalam pelaksanaan melanjutkanpembangunan peningkatan Puskesmas Tosora menjadi PuskesmasRawat Inap, termasuk dalam diktum ke enam angka 1 s/d 9, diktum kesembilan angka 1 s/d 4 dokumen terlampir dalam pledoi, Halmana sesuaiFakta Persidangan yang disampaikan juga oleh Ahli Prof. DR.

.2 tahun 2011,yang menegaskan ;e Pasal. 32 ayat (2) point.4 dan 5 Undang undang No.2 Tahun2011 menegaskan Tugas KPU hanya menjalankan Pergantianantar waktu (PAW), memberikan informasi suara kedua (2)terbanyak dan tidak dapat mengambil keputusan suara ketiga (3)atau nomor urut dibawahnya selama tidak ada suratpengunduran diri dari DCT e Apabila KPU tetap mengeluarkan surat yang tidak sesuai denganperolehan suara pemenang berikutnya, maka KPU melanggarPasal.7 Undang undang No.30 tahun 2014 tentang dikresi

tahun sejak usulan diajukanhingga usulan disetujui, dengan terlebin dahulu dilengkapi dan bahkan diperbaikiberulangulang.Bahwa, pada saat layanan Audensi atau Banding berlangsung, maka akan terusdiupayakan solusinya sehingga usulan dapat diterima, baik dengan melangkapi usulanatau bahkan dengan memperbaiki usulan tersebut.Bahwa, yang menilai berkas usulan Guru Besar Penggugat adalah Tim Penilai.dengan bidang keilmuan Dosen pengusul, namun terkait usulan Guru Besar atas namaPenggugat memang terdapat dikresi

Dikresi dilakukan olehpejabat yang berwenang, jika pejabat yang tidak berwenang maka diskresitidak sah, kewenangan ada pada Bupati bukan pada Kepala SKPD ; Bahwa Diskresi melekat untuk pimpinan, sesuai PP 30 pencairananggaran membutuhkan diskresi telaahan staf tidak bisa digunakan untukmembuat kebijakan melekat pada kewenangan Bupati ; Bahwa Dalam pencairan suatu dana bentuk seperti pinjaman kepadaKepala Desa SPM, SPP ada pada DPPKAD, jika berkaitan dengan panjar,bukan kewenangan Kepala SKPD ; Bahwa

Nirahua, SH, MHum. berpendapatbahwa dalam suatu diskresi atau pengambilan kebijakan seperti dilakukanpinjaman digunakan untuk keperluan apa kebijakan atau dikresi itu dilakukan,tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya dan harus segera dilakukanpengembalian dalam tahun berjalan jangan sampai pergantian namunkenyataannya sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, selisin danatersebut belum dikembalikan ke Kas Daerah ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terbukti dipersidangantersebut

Dengandemikian, walaupun penerbitan keputusan objek sengketa tidakmemenuhi prosedural sebagaimana ditentukan di atas, Pengadilanmembenarkan Penggunaan dikresi oleh Tergugat yang bertujuanuntuk mempercepat penyelesaian suatu permasalahan denganlandasan amanat UndangUndang untuk Keadilan sertaKesejahteraan Masyarakat terutama masyarakat Sumba Barat Daya(dikutip sesuai aslinya).Keberatan Para Pemohon Kasasi Terhadap Pertimbangan HukumDalam Putusan a quo Tersebut Di Atas :Ad.3.1.