Ditemukan 27 data
RYAN KUSUMA PERDANA
17 — 3
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinasd kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditujukan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara Indonesia yang kinimsedang berjalan dan menerbitkan akte kematian.
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp.166.000(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
22 — 7
anaknya yaituISIDORUS GARSIA LORKA (P21);Bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik ISIDORUS GARSIA LORKApersil 916/Il luas 300 M2 Jogoyudan JT.3/642 Kelurahan GowonganJetis Yogyakarta setelah mendapat izin tanggal 22022000 No. 16 R/DTK/UPT tahun 2000 denah bangunan lokasi tanah (P22);Bahwa atas denah gambar rumah tinggal milik ISIDORUS GARSIALORKA diketahui lokasi gambar rumah tampak depan, samping,plafon titik lampu, pagar, atas dasar surat keputusan tanggal22022000 yang diketahui tertanda Kepala Dinasd
9 — 0
Keadaan diatas hingga berjalan berjalan 1 tahun sikap cemburu tidakberubah,selalu berani jika dinasehati, bahkan Termohon sering meninggalkanrumah, jika Pemohon dinasd. Puncaknya pertengkaran tanggal 15 September 2015 Termohon pergimeninggalkan rumah dari rumah tanpa izin Pemohon = pulang kerumahorangtuanya di Desa Kab.
Pembanding/Penggugat II : HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat III : RIZA BADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat IV : FAHMI KADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat V : NOVIA ISFANDIARI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat VI : RENA ASTRIANI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Terbanding/Tergugat I : Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
125 — 123
ZAKI KOMARSAH, telah meninggal dunia terlebih dahulu dalamusia sekitar 15 tahun, belum menikah dan tidak memiliki kKeturunan;Halaman 3 Putusan Nomor 409/PDT/2019/PT SMG.Untuk Dinasd. ISMET KAHARSAH (Penggugat 1);e. HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI (Penggugat II):Bahwa setelah isteri yang pertama MUTAMAD ARGHUBI yang bernamaNy. TUR MURTININGSIH Bintti KUSWODIHARJO meninggal dunia padatahun 1983 di Pemalang, kemudian menikah untuk yang kedua kalinyadengan Hj. KHOSIATUN tetapi tidak dikarunia anak;3.
RIZA BADARSAH, lakilaki, lahir di Pemalang pada tanggal 06Juni 1960;Halaman 23 Putusan Nomor 409/PDT/2019/PT SMG.Untuk Dinasd. FAHMI KADARSAH, lakilaki, lahir di Bogor pada tanggal 27Agustus 1978;e. NOVIA ISFANDIARI, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 12November 1983;f. RENAASTRIANI, lakilaki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28Juni 1985;Adalah Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti yang sah dari almarhum H.ARGHUBI SATIBI;3.
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belanja Perjalanan Dinasd. Belanja Pemeliharaane. Belanja Modal Pasal 24 ayat (1)Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukungkelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.Pasal 25 ayat (4).Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRDdengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.Pasal 26Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atasbeban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yangHal. 7 dari 71 hal. Put.
Belanja perjalanan dinasd. Belanja pemeliharaane. Belanja modalPasal 24 ayat (1).Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk = mendukungkelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.Pasal 25 ayat (4).Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan".Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Pasal 19.1. DPRD mempunyai fungsia.
Belanja perjalanan dinasd. Belanja pemeliharaane. Belanja modalPasal 25 ayat (4)Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRDdengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan".Pasal 24 ayat (1)Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukungkelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Pasal 191.DPRD mempunyai fungsia. Legislasib.
171 — 37
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang KegiatanBahwa pada akhir Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kota Semarangbersama dengan DPRD Kota Semarang telah menetapkan PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 31 Desember2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KotaSemarang Tahun Anggaran 2003.
Kendaraan Dinas PimpinanPakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang Kegiatan Ternyata pada sekitar bulan Maret 2003 bertempat di Kantor DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang di Jl.
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang Kegiatan3.
178 — 29
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :234. Kendaraan Dinas Pimpinan5.U1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang KegiatanBahwa pada akhir Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kota Semarang bersamadengan DPRD Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2003.
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :234. Kendaraan Dinas Pimpinan5.U1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang Kegiatan Ternyata pada sekitar bulan Maret 2003 bertempat di Kantor Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang di JI. Pemuda No. 146 Kota Semarang,Para Terdakwa bersama dengan para Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2003lainnya masingmasing telah menerima uang sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dari saksi HM.
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang Kegiatan3.
76 — 65
Memotong biaya perjalanan dinasd.
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Belanja perjalanan dinasd. Belanja pemeliharaane. Belanja modalPasal 24 ayat (1).Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukungkelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.Pasal 25 ayat (4).Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan".Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Pasal 19.1. DPRD mempunyai fungsia.
Belanja perjalanan dinasd. Belanja pemeliharaane. Belanja modalPasal 25 ayat (4)Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRDdengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan".Pasal 24 ayat (1)Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukungkelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Pasal 191.DPRD mempunyai fungsia. Legislasib.
178 — 68
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang KegiatanBahwa pada akhir Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kota Semarangbersama dengan DPRD Kota Semarang telah menetapkan PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota SemarangTahun Anggaran 2003.
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :234. Kendaraan Dinas Pimpinan5.U1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang Kegiatan Ternyata pada sekitar bulan Maret 2003 bertempat di Kantor DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang di JI. Pemuda No.146 Kota Semarang, Para Terdakwa bersama dengan para AnggotaDPRD Kota Semarang Tahun 2003 lainnya masingmasing telahmenerima uang sebesar Rp. 36.000.000, (tiga pulunh enam juta rupiah)dari saksi HIM.
Pakaian Dinasd. Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan pembiayaan berupa :1. Biaya Perjalanan Dinas2. Biaya Penunjang Kegiatan3.
25 — 14
No. 121/PDT/2016/PT.SMG.UNTUK DINASd.
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ester Marcia Sulaiman, SH PPAT Wilayah Kerja JakartaSelatan;Foto Copy legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor4268/IMB/2009 tanggal 13 Mei 2009 yarig dikeluarkan oleh KepalaSuku Dinasd Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatanatas nama Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;Hal. 6 dari 30 hal. Put.
102 — 39
./2017/PT.SMG.UNTUK DINASd. Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 4344 atas nama : MARINI FATNAWATIL ;e. Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 4345 atas nama : DJOKO SUGIYONO ;f. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1345 atas nama : Ny. HAJJAHMUHTASARCH ;1.
Terbanding/Terdakwa : SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
52 — 34
diakibatkan adanya penyelewengan danayaitu :a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjamanke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok / pemanfaat hanyamengakui dana yang diterima saja.b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagilokasi yang menggunakan TPk).Hal 33 dari 62 hal Put No 12/Pid.SusTPK/2015/PT.SMGUNTUK DINASd
77 — 48
PerbuatanTergugat Rekonpensi yang mengambil manfaat ekonomis diatas tanahmilik Penggugat Rekonpensi jelas telah bertentangan secara hukum danmerugikan Penggugat Rekonpensi;Hal 31 Putusan No.171/Pdt/2017/PT SMGUNTUK DINASd.
49 — 41
diakibatkan adanya penyelewengan danayaitu :a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjamanke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok / pemanfaat hanyamengakui dana yang diterima saja.b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagilokasi yang menggunakan TPK).Hal 33 dari 62 hal Put No 12/Pid.SusTPK/2015/PT.SMGUNTUK DINASd
23 — 3
Foto copy SK pengangkatan CPNS yang dilegalisir oleh Dinasd. Foto Copy KTP pemohone. Foto Copy Kartu Taspen yang dilegalisirf. Surat asli pemberhentian pembayaran gajig.
111 — 47
Marlulu Djafar, tanggal 20 Mei 2016;UNTUK DINASd. Berita acara serah terima beras raskin, nomor:00147/06/18010/02/2016, ditanda tangani oleh Pihak. . RismanMahdjani, Pihak Il. Arman Tangahu, tanggal 20 Mei 2016;e. Berita acara serah terima beras raskin, nomor:00148/06/18010/02/2016, ditanda tangani oleh Pihak. . RismanMahdjani, Pihak II. Marlince Sambenaung, tanggal 20 Mei 2016;Te Berita acara serah terima beras raskin, nomor:00149/06/18010/02/2016, ditanda tangani oleh Pihak. .
75 — 46
Keppres 80 tahun 2003 dan perubahanperubahannya ;Halaman 29 dari 139 halaman Putusan No.60/PID.SUS/20 12/PT.TPK.SMG.SALINAN/TURUNAN PUTUSAN RESMIUNTUK KEPENTINGAN DINASd. Kepmen Kimpraswil No.257/Kpts/M/2004 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;e. Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;~~f.Perda Kota Salatiga No. 1/2008 tentang APBD Kotai.
105 — 36
Foto Copy regalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 4268/IMB/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinasd Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta14.