Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerakHalaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 172/G/2010/PTUN JKT10.11.12.13.dibidang Perdagangan umum, penyedia sarana danprasarana produksi pertanian ;Bahwa pada medio bulan Agustus tahun 2010, Penggugattelah mengikuti lelang di Direktorat PengembanganUsaha Dit.Jen P2MKT Kementrian Tenaga Kerja danTransmigrasi untuk pekerjaan pengadaan pupuk hayatidalam rangka pengembangan usaha tani kawasantransmigrasi tahun anggaran 2010 dengan spesifikasiseperti yang

tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dansyarat syarat (RKS) ;Bahwa Produk yang ditawarkan oleh Penggugat telahsesuai dengan syarat dan spesifikasi lelang pengadaanpupuk hayati yang diadakan oleh DirektoratPengembangan Usaha Dit.Jen P2MKT Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi ;Bahwa Dalam Lelang ini Penggugat memberikanpenawaran harga sebesar Rp. 1.447.000.000, (Satumilyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ataulebih rendah sebesar Rp. 353.000.000, (Tiga ratuslima puluh tiga juta rupiah

Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;Kepastian hukum Menurut Max Weber bahwa dalampembentukan suatu sistem hukum haruslah di dasari olehformal Rationallity dan substansi rasionallity ;Seiring = dari uraian sebagaimana tersebut diliatas,Prasyaratan lelang yang dikeluarkan oleh DirektoratPengembangan Usaha Dit.Jen

Judex facti melanggar Hukum (melanggar wewenang Dit.Jen Agraria) Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 3079 K/PDT/1983,tanggal 26 Maret 1987.Hal. 14 dari 18 hal. Put.

Pengadilan Negeri JakartaPusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah melanggar hukum, karenadalam pertimbangan hukumnya telah memutuskan Penggugat/TermohonKasasi yang berhak untuk memohon hak kepada Negara atastanah/objek sengketa tersebut (vide Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat halaman 34 alinea 2 dan halaman 37 butir 3), padahal menurutyurisprudensi sebagaimana yang disebut diatas untuk menentukan pihakyang berhak untuk memohon hak kepada negara atas tanah/objeksengketa tersebut adalah wewenang Dit.Jen

MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo, oleh karena itu pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan oleh PengadilanTinggi Jakarta tersebut, harus dibatalkan.Bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 1 dan juga didalamPasal 57 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, dijelaskan bahwa objeksengketa dan bangunannya sudah dikuasai negara, oleh karena itupengajuan haknya dan yang dapat mengabulkan haknya, adalah melaluidan oleh Dit.Jen

Deperindag No.1605 /DJAI / IX / 1988 tanggal 5 September 1988 (Bukti PK11) dan SuratDeperindag No.273 DJAI / Il / 1990 tanggal 6 Pebruari 1990 (Bukti PK12) dan Surat Dit.Jen Pajak No.S895 / Pj701 / 2000 tanggal 12 Mei2000 (PK10) ;2.10.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah cukup jelas masih2.11tedapat 2 (dua) kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali I, dengan Menggunakan SeluruhPerizinan PT.

RIl mempunyai perhitungan kewajiban pajak yang cukup besar yangdiakui dan merupakan Tanggung Jawab Johny Kesuma / TermohonPeninjauan Kembali (1) (Bukti PK10) ;3.2, Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali Johny Kesuma telahberdalil dengn Alibi penuh Kebohongan di Pengadilan sebelum dijaringoleh Dit.Jen Pajak yaitu dengan cara Menggugat Termohon PeninjauanKembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.765 / Pdt.G / 1987 /PN.Jkt.Pst.

Jo No.765 / Pdt.G / 1987 /PN.Jkt.Pst. yang telah penuh kebohongan dan rekayasa etikad buruk,guna merugikan Negara dan sekaligus merugikan Pemohon PeninjauanKembali, sehingga mengakibatkan menguntungkan Termohon PeninjauanKembali (III) dan Termohon Peninjauan Kembali (I) ;3.15.Bahwa dari hasil penyidikan Pajak Dit.Jen.

JenPajak No.ND613 / PJ.701 / 2000 tanggal 5 September 2000 dan Bukti PK11, PK10, PK8 Surat Departemen Keuangan RI No.S817 / SJ / 2000tanggal 27 September 2000, akibat dari Termohon Peninjauan kembali (I)berhasil membohongi / mengelabui Menteri Keuangan dan Dit.Jen Pajakdengan menyatakan bahwa seolaholah PT. RIl sudah tidak aktif sejaktanggal 16 Oktober 1987, sementara dalam fakta bahwa posisi PT.

RIlsedang dalam pemeriksaan, Penyidikan dan Penyelidikan Dit.Jen PajakKantor Pusat Gatot Subroto, sejak tahun 1988 dan berlanjut, sehinggabaru pada tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali menerimaketeranganketerangan hasil pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan PajakPT.

Berdasarkan Akta Kelahiran yang bersangkutan nomor 256.HB.0797HBtanggal 22 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Dit.Jen ImigrasiPangkalpinang namanya tertulis BONG KIM KHIUK ;2. Bahwa Saya BONG KIM KHIUK menikah secara agama Khonghucu dantidak tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengansaudara DEDI, dari pernikahan tersebut kami dikaruniai Sseorang anakperempuan bernama TIARA SUGIARTI ;3.

Diktat/Majalah/buku yang berjudul ProfilLembaga Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA yangditerbitkan oleh Direktorat Pelayanan danRehabilitasi korban NAPZA Dit.jen Pelayanan danRehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI tahun 2004.5.

Dr.H.Dadang Hawari, Psikiater.Diktat/Majalah/buku yangberjudul Profil LembagaRehabilitasi Penyalahgunaan NAPZAyang diterbitkan oleh DirektoratPelayanan dan Rehabilitasi korbanNAPZA Dit.jen Pelayanan danRehabilitasi Sosial DepartemenSosial RI tahun 2004.Buletin Wisma Adiksi bulanOktober 2002 edisi ke 1.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.10.

DIT.JEN PIUTANG DANLELANG NEGARA, KANTOR WILAYAH III JAKARTA Cq.KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARAJAKARTA II, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10 JakartaPusat;Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/ Para Terbanding;danPT.

Registrasi DKL / GKL diikuti 12 digitangka / huruf sesuai11surat edaran Dit.Jen POM No. 4601 / AA / II / 86 tanggal 15 September 1986 perihalTanda Khusus Obat Keras Daftar G.e Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Kep.Menkes RI No. 1331 / Menkes / SK /X / 2002 yang berbunyi pedagang eceran obat menjual obatobatan bebasdan obatobatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yangmembuatnya secara eceran, atas dasar peraturan tersebut maka toko obattidak boleh melakukan pengadaan, penyimpanan maupun penjualan

DIT.JEN. SOS POL cq.

DIT.JEN. SOS POL cq.

Bete karena terdakwa itusebagai pelaku tindak pidana narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenisganja ;Bahwa pada awalnya, hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat dilakukan OperasiSidak ( Inspeksi mendadak) dari Satgas Kamtib Dit.Jen Pas sekira pukul 22.00Wib. Di Blok B Aula 1 Kamar 3 Lapas Kelas IT A Bulak Kapal Kota Bekasitelah diamankan Sdr. Kosim Bin Tohir dengan barang bukti berupa ganjasebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kertas ;Bahwa Sdr.

Registrasi DKL/GKL diikuti 12 digitangka/huruf sesuai surat edaran Dit.Jen POM No. 4601/AA/II/86 tanggal 15September 1986 perihal Tanda Khusus Obat Keras Daftar G;Menimbang bahwa maksud tulisan harus dengan resep dokter padakemasan obat adalah bahwa untuk melakukan penjualan obat keras daftar Gharus berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh sarana berizinseperti apotek, rumah sakit yang mempunyai apoteker penanggung jawab;Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun

Dit.Jen. Bina Marga
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau

., selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI danselaku Pemeriksa Pajak Madya yang bertugas di Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Cengkareng, dengan jabatan sebagai Pejabat FungsionalPemeriksa Pajak Madya, yang diangkat berdasarkan :a) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM93/SJ.2.3/UP.1/1989 tanggal 1 Maret 1989 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS), atas nama Sofia Hartati Ringoringo padaKantor Pusat Dit.Jen Pajak.b) Surat

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM93/SJ.2.3/UP.1/1989 tanggal 1 Maret 1989 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS), atas nama Sofia Hartati Ringoringo padaKantor Pusat Dit.Jen Pajak.b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RINomor : KEP135/PJ.12/UP.14/1990 tanggal 31 Juli 1990 tentangtentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas nama SofiaHartati Ringoringo pada Kantor Pusat DitJen Pajak (BagianKepegawaian).c.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM93/SJ.2.3/UP.1/1989 tanggal 1 Maret 1989 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS), atas nama Sofia Hartati Ringoringo padaKantor Pusat Dit.Jen Pajak.b.

Pst.e) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RINomor: KEP135/PJ.12/UP.14/1990 tanggal 31 Juli 1990 tentang tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas nama Sofia HartatiRingoringo pada Kantor Pusat Dit.Jen Pajak (Bagian Kepegawaian).f) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 303/KMK.01/UP.11/2016tanggal 28 April 2016 tentang Mutasi Pejabat Fungsional PemeriksaPajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak KementerianKeuangan RI, atas nama Sofia Hartati Ringoringo

Pejabat Fungsional Pemeriksa PajakMadya, yang diangkat berdasarkan :a)b)Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM93/SJ.2.3/UP.1/1989tanggal 1 Maret 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS), atas nama Sofia Hartati Ringoringo pada Kantor Pusat Dit.JenPajak.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Nomor:KEP135/PJ.12/UP.14/1990 tanggal 31 Juli 1990 tentang tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas nama Sofia HartatiRingoringo pada Kantor Pusat Dit.Jen

Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstNegara yaitu Terdakwa Widhiantoro Bin Maskan, berdasarkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Nomor:KEP266/PJ.12/UP.14/1992 tanggal 08 Juni 1992 tentang tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Widhiantoro pada Kantor Pusat Dit.Jen Pajak(Bagian Kepegawaian) dan selaku Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan Pada KPPPratama JakartaCengkareng berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RINomor: 757/WPJ.05/ 2016 tanggal

mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah turut sertamelakukan perbuatan pidana korupsi bersamasama dengan Sofia HartatiRingoringo, SE., AK., MM (berkas perkara penuntutan terpisah), Pegawai Negeriatau Penyelengara Negara yaitu Terdakwa Widhiantoro Bin Maskan, berdasarkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Nomor:KEP266/PJ.12/UP.14/1992 tanggal 08 Juni 1992 tentang tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil (PNS), atas nama Widhiantoro pada Kantor Pusat Dit.Jen

berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah turut sertamelakukan perbuatan pidana korupsi bersamasama dengan SOFIA HARTATIRINGORINGO, SE.Ak., MM (berkas perkara penuntutan terpisah), Pegawai Negeriatau Penyelengara Negara yaitu Terdakwa Widhiantoro Bin Maskan berdasarkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Nomor: KEP266/PJ.12/UP.14/1992 tanggal 08 Juni 1992 tentang tentang Pengangkatan PegawalNegeri Sipil (PNS), atas nama Widhiantoro pada Kantor Pusat Dit.Jen

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI Nomor:KEP266/PJ.12/UP.14/1992 tanggal O8 Juni 1992 tentang tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas nama Widhiantoro padaKantor Pusat Dit.Jen Pajak (Bagian Kepegawaian).b.

;Ternyata barangbarang bukti berupa 1.800 butir psikotropika tersebut tanpadidukung surat uji dan pisik yang berwenang, dimana menurut keterangan ahli yaitusaksi Tyaswening K, SH, MM selaku Kepala bagian Hukum organisasi dan HumasSekretariat Dit.jen Bina Kefarmasian dan alat Kosmetik dan saksi Dra.

201229.30.31.dimana dilaporkan baterai dengan merek GSGold Shine milikPenggugat yang ada pada pengecer dianggap adalah barang yangtidak memiliki hak untuk diedarkan sesuai sebagaimana dimaksuddalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 UndangUndang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek, pada tanggal 20 November 2012, Tergugatmelakukan razia yang disertai dengan penyitaan terhadap 119 (seratussembilan belas) baterai GSGold Shine milik Penggugat yang terdaftardi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dit.Jen

DIT.JEN PERLA J/12RT.008/014, Tugu Utara, Koja, Kota Jakarta Utara, DKIJakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj.Endeh Herdiani, S.H., M.H.,Prapto D Kusumi,S.H.,M.H., Rita Mowoka Rusfien, S.H.,M.H. dan Irankamal Burhan, S.H.,Advokat Konsultan Hukum dariLembaga bantuan Hukum Sinar Asih beralamat di Jl.Dalurung Raya NO 17, RTOO2/RWO0O07, Kec, BogorUtara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30September 2020 sebagai Penggugat ;Lawan:1.

Nomor Dd/P/VII/84/672/72 Dirjen Bimas Kristen Protestan Nomor 154.Th.1988 Tanggal 2 Juli 1988 Terdaftar pada Dit.Jen Sosial Politik Nomor 258-259 Nomor 1 (satu) antara Hendri Singal dan Alpriance Rahari tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia tertanggal 17 Januari 2011 serta Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-14012011-0002 atas nama Hendry Singal dengan Alpriance Rahari tertanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

DKL/GKL diikuti angka12 digit sesuai Surat Edaran Dit.Jen POM No. 4601/AA/I/86 tanggal15 September 1986 perihal Tanda Khusus Obat Keras daftar G. DanTrihexypenidy! digunakan dalam pengobatan parkinson.

(tiga) bulandengan cara menempatkannya dalam Berita Resmi Merek ataumenempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta dapatdilihat masyarakat ayng disediakan oleh Direktorat Merek;Tahap pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatankepada pihakpihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatanterhadap permohonan merek tsb atas dasar ketentuan Pasal 4, Pasal 5dan Pasal 6 UndangUndang Merek;Dalam masa pengumuman ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada Dit.Jen