Ditemukan 26 data
149 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 316/B/PK/PJK/201 1Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.24483/PP/M.XII/16/2010, Tanggal 02 Juli 2010, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor0111/Dir.Jen
ketentuan formalpenerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dilakukan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quosebagaimana telah dimuat dalam halaman 27 alinea ke3Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.24483/PP/M.XIl/16/2010tanggal 2 Juli 2010 pun telah mengakui dengan jelas dannyatanyata, bahwa:pahwa Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objekpenyesuaian dari Keputusan TerbandingNomorKEP31/PJ07/2009 tanggal 20 Januari 2009 dan yangterhadapnya diajukan keberatan melalui Surat KeberatanNomor 0005/Dir.Jen
;d. bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat BandingNomor 0111/Dir.Jen Pajak/Tax/02/2009 tanggal 27Februari 2009, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa PT.Citra Tubindo, Tbk. telah ditunjuk oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatanHalaman 32 dari 43 halaman.
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
SoekarnoHatta Nomor 144 GampengrejoKediri;Bahwa Akita Perubahan Yayasan Pawyatan Daha KediriNomor 05 tersebut pada posita 7 diatas telah diajukan permohonanpengesahan ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Cq.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dir.Jen.
1.LISDA HARYANTI, SH
2.TERESIA DELIANA BR TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
Selvia Rozi Binti Husin Alm
29 — 13
dan lainlain pada tubuh manusia baik dalam bungkusanmaupun tidak dan hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dan katadaftar G merupakan kependekan dari Gevaarlijk artinya berbahaya,maksudnya obat golongan ini; Bahwa yang termasuk obat keras daftar G adalah semua obat yangpada bungkus luarnya terdapat tulisan bahwa obat tersebut hanya dapatgunakan dengan resep dokter dan semua yang termasuk daftar obat kerassesuai dengan kumpulan perundangundangan No.633/Ph/62/6 tanggal 25Juli 1992, No. 2669/Dir.Jen
penggeledahan; Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan tumpukan kardusberukuran besar dalam jumlah cukup banyak yang setelah diperiksaberisikan 113 merek obat berjenis obat daftar G dalam jumlah banyak; Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar G adalah semua obat yangpada bungkus luarnya terdapat tulisan bahwa obat tersebut hanya dapatgunakan dengan resep dokter dan semua yang termasuk daftar obat kerassesuai dengan kumpulan perundangundangan No.633/Ph/62/6 tanggal 25Juli 1992, No. 2669/Dir.Jen
62 — 46
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.lI.Nomor : 350/MPP/Kep/12/2011 tanggal 10 Desember 2001 TentangPelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen pada Pasal 3 huruf j.Buku Pedoman Operasi BPSK yang diterbitkan oleh DirektoratPerlindungan Hukum Kbnsumen Dir.Jen Perdagangan dalam NegeriDepartemen Perindugirian dan Perdagangan Tahun 2003, pada Bab Ilangka 10 " Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen " mendapatkan, meneliti dan / atau menilai surat dokumenatau
37 — 6
HK.00.05.3. 1850 tanggal 14 Mei 2003 tentang Kriteria dan TataLaksana Registrasi Obat dan Surat Edaran Dir.Jen POM No. 4266/AA/II/86tanggal 26 Agustus 1986 perihal Tanda Khusus obat Keras (daftar G) ;Bahwa yang dapat ditimbulkan dari obatobat tersebut apabila dimakansecara sembarangan tanpa mengindahkan/mengikuti petunjukpemakaiannya oleh dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efeksamping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan lainlain;Bahwa sarana yang diberi izin oleh
878 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
memperdagangkan las dengankonfigurasi desain industri tersebut sejak tahun 1, dan pernyataan inijustru Tergugat/Termohon Kasasi sendiri yang membuktikan bahwadesain industrinya bukan merupakan suatu hal yang baru;Sekali lagi pembuktian, bahwa desain industri yang diajukan olehTergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat/unsur kebaruan(novelty) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri oleh karena danbukti P14, menjelaskan bahwa pihak Dir.Jen
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
./122 yang ditujukan kepadaMenteri Kehakiman dan bukti T.I20 yakni surat dari dan atas nama MenteriKehakiman Dir.Jen. hukum dan Perundangundangan u.b. DirekturDirektorat Perdata yang ditujukan kepada Dirjen Agraria Depdagri tanggal19 April 1978 No.Y.A. 0/5/19 jelas sudah membuktikan bahwa Pemohonkasasi telah mendaftarkan hibah yang diperolehnya dari Lembaga AlkitabNegeri Belanda kepada instansi yang berwenang;Hal. 14 dari 18 hal. Put.
75 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Dir.Jen Aneka Industri No.601 / DJAI IV / 1987, tanggal 9 Mei 1987perihal : Persetujuan atas Permohonan Perubahan Penanggung Jawab /SusunanPengurus PT.RII (Bukti PK17), dan MASTH MELAKUKANKEGIATANNYA sebagaimana Surat Departement Perindustrian CqDit.Jen.
SK Memperind No.228 / M / SK / 6 / 1984 tentang organisasidan tata kerja Departement perindustrian Jo SK Dir.Jen.
48 — 39
tepat bahwa Tergugat telahmelakukan kesalahan yakni pengiriman yang mengalami kendala tekhnissehingga terkesan Penggugat menerima pengiriman tersebut di tanggal 28 29 Mei 2013 5 22222 noone nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nn neeBahwa, Tergugat akan menjawab dalam dalil Penggugat yakni tertanggal16 Mei 2013 Container sampai di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,dan terhitung di tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Mei 2013 berdasarkanpemberitahuan dan juga Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Dir.Jen
27 — 11
Foto copy Surat Keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Dir.Jen. Administrasi Hukum Umum Perihal Pemakaian nama PT. Kaliara,Nugraha Sari belum dapat dipakai sebelum mendapat Persetujuan AHU. Data Internet13/01/2009, bukti P5 ;6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 56/G.TUN/1997/PTUN.SBY. antara JEREMY LIMANTO/LIEM HONG KEEM melawan Ka.Kan.Wil.BPN Propinsi Jawa Timur, Cs, bukti P6 ;7.
150 — 41
Hukum dan Ham RI Dir.Jen HAM tanggal 24September 2009 No HAM 4.PL.04.032010, bukti T24 ;Fotocopy Surat PT. ADR tanggal 11 September 2006, bukti T25 ;Fotocopy Surat PT.
179 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan kemudian dimusnahkanpada tanggal 14 Agustus 2001 (Lamp.16)yang dimungkinkan berdasarkan Kep.Men.Keuangan RI No.291/KMK.05/1997 junctoPersetujuan Dir.Jen Bea Cukai Kanwil VBandung No.S.592 / WBC.05 / KP.04 /2001.
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat BandingNomor : 0056/Dir.Jen Pajak/Tax/07/2008 tanggal 13Agustus 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan bahwa PT. Citra TubindoTok telah ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagai kontraktor pelaksanapengadaan peralatan Oj!
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
;d. bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat BandingNomor 0112/Dir.Jen Pajak/Tax/02/2009 tanggal 27Februari 2009, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa PT.Citra Tubindo, Tok. telah ditunjuk oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatanOil Country Tubular Goods (OCTG) dari luar daerahpabean ke kawasan berikatPulau Batam dankemudian dilakukan proses lebih lanjut untuk operasiperusahaan pada Tangguh Plant dengan
37 — 10
Dir.Jen. Pajak Kanwil JakTim. Kantorpelayanan pajak Pratama Jakarta pasar rebo Perihal : penjelasan kepemilikan NPWP atasnama H. Bunyamin No. S940/WPJ.20/KP.0809/2013, September 2013, yang diberi tanda(Bukti P10)17. Foto copy surat mohon pemblokiran Pelawan kepada Kepala BPN jakTim terhadap serrtifikathak milik No.1060 atas nama H. Bunyamin Bin Nairih tanggal 13 Maret 2013, yang diberitanda (Bukti P11)18.
209 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa penerbitanSurat Ketetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)telah pemenuhan ketentuan formal sesuai perundangundanganyang berlaku sebagaimana tertuang dalam Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 24493/PP/M.XIV16/2010 tanggal 2 Juli 2010halaman 28 sampai dengan 29, yang berbunyi :"Bahwa Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objek penyesuaian darikeputusan Terbanding Nomor: KEP28/PJ.07/2009 tanggal 20Januari 2009 dan yang terhadapnya diajukan keberatan melaluiSurat Keberatan Nomor: 0010/Dir.Jen
285 — 319
Aroma Bathi mempunyai perjanjian sebagai distributordengan Asoka Trading CO;Bahwa merek Bharath Dharshan telah didaftarkan di Dir.Jen. HKI padatanggal 31 Desember 2010;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;BEKTI PURWANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah mendampingi Tim Penyidik PPNSHKI dan KorwasPPNS Mabes Polri memasuki Toko Sai Kresma di Jl.
111 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (a+b) 0 2.315.452.5246 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c) 0 21.610.890.221 Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/2013 Bahwa atas SKPKB a quo, Penggugat mengajukan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi dengan surat nomor : 0224/Dir.JenPajak/Tax/4/2010 tanggal 27 April 2010 yang telah ditolak oleh Tergugat denganSurat Keputusan omor : KEP1040/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010,sehingga dengan surat Nomor : 0279/Dir.Jen Pajak/Tax/10/2010 tanggal
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerbitan SuratKetetapan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) telahpemenuhan ketentuan formal sesuai perundangundangan yang berlakusebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24486/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 halaman 27 sampai dengan29, yang berbunyi :"pahwa Surat Ketetapan Terbanding yang menjadi penyesuaian dariKeputusan Terbanding Nomor ; KEP33/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari2009 dan yang terhadapnya diajukan keberatan melalui Surat KeberatanNomor : 0007/Dir.Jen
107 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dir.Jen. Agraria & Transmigrasi tanggal 29September 1966 No. SK.368/HGB/66, Sertifikat HGB No. 173 Kebon Kelapa danSK. DirJen. Agraria & Transmigrasi tanggal 19 Oktober 1966 ; SK. 1618/HM/66serta buku tanah hak milik No. 128 Kebon Kelapa tanggal 3 September 1968 ;Dan melalui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 141/77.Gyang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) joPutusan Mahkamah Agung RI Reg.