Ditemukan 33 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-08-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
DARLAMSYAH Als ALAM Bin Alm MANAN
10331
  • Jangcik pernah menjadi peserta diklat di BP3IP Jakarta; Bahwa proses penerbitan sertifikat keahlian pelaut di BP3IP Jakartayaitu awalnya pengajuan penerbitan sertifikat dilakukan oleh PUPK(Panitia Ujian Keahlian Pelaut) kepada Bagian Sertifikasi mengajukanAplikasi Percetakan lIjazan ke Ditkapel WHubla Jakarta, setelahmendapat persetujuan dari Ditkapel Hubla lalu diterbitkan Kode BillingPembayaran Sertifikat lalu dilakukan pembayaran oleh bagiankeuadangan BP3IP, setelah mendapatkan notifikasi pencetakan
    ,selanjutnya sertifikat yang telah dicetak dibawa ke Ditkapel Hublauntuk ditandatangani oleh pejabat terkait, kemudian dilakukanpenggandaan (scanner) untuk diserahkan kepada masingmasingpeserta diklat yang telah lulus;Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN TjtBahwa BP3IP mendapatkan blangko sertifikat keahlian pelauttersebut dengan cara melakukan permintaan blangko sertifikat kosongke Ditkapel Hubla Jakarta sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) blangkosetiap 5 (lima) bulan kemudian mengajukan
    pengaktifan blangkomelalui aplikasi ke Ditkapel Hubla Jakarta; Bahwa yang mengetik atau yang memasukkan data peserta diklatyang dinyatakan lulus pada tingkat keahlian pelaut yaitu OperatorSertifikasi BP3IP dengan cara menginput kode pelaut pada aplikasiDitkapel Hubla lalu keluar datadata peserta diklat yang sebelumnyadiperoleh dari berkas pendaftaran peserta diklat, lalu setelah mendapatpersetujuan Ditkapel Hubla, kemudian sertifikat dilakukan pencetakandi BP3IP; Bahwa nomor sertifikat keahlian
    Jangcikyang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perkapalan danKepelautan (Ditkapel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla)Jakarta melalui telepon untuk dilakukan pengecekan secara online danternyata sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan Sdr.
    Jangcik yangselanjutnya dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perkapalan danKepelautan (Ditkapel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Jakartamelalui telepon untuk dilakukan pengecekan secara online dan ternyatasertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan Sdr.
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - HUSKE DWI GUSTIAN
10729
  • kepada peserta pelatinan dan ujian COP yangdiselenggarakan baik oleh BPLPTSGC maupun Polimarin Semarangadalah sebagai berikut :a. tahun 2010 sebesar Rp 27.390.000.00, untuk 913 peserta;b. tahun 2011 sebesar Rp 30.780.000.00, untuk 1.026 peserta, danc. tahun 2012 sebesar Rp 24.540.000.00, untuk 810 peserta.Bahwa setelah adanya perkara ini, ada pemberitahuan tertulis dari Ditkapel,bahwa besarnya biaya pengurusan sertipikat COP di Ditkapel adalahsebesar Rp 10.000.00, (Sepuluh ribu rupiah) yang disetorkan
    Selanjutnya, Poltek Ilmu Pelayaran Makasarmengajukan penerbitan sertipikat kepada Direktorat Perkapalan danKepelautan (Ditkapel) kKhusus untuk sertipikat COC dan COE, sedangkanuntuk sertipikat COP, Poltek Ilmu Pelayaran Makasar mengajukanpermohonan blangko ke Ditkapel sebanyak peserta diklat, dimana DirjenPerhubungan Laut telah melimpahkan kewenanganny akepada LembagaPendidikan yang memperoleh approval yang salah satunya adalahPoliteknik IImu Pelayaran Makasar.
    sertipikat kepelautan bisa juga diperoleh oleh lulusan Diploma IIdan Diploma IV setelah lulus ujian negara dan oleh penyelenggara diklatdiusulkan untuk mendapatkan sertipikat kepelautan ke Ditkapel;Bahwa penyelenggara pendidikan dan latinan kepelautan harusmendapatkan approval dari Ditkapel untuk menyelenggarakan pendidikandan kepelatihan kepelautan;Bahwa Ditkapel menerbitkan sertipikat kKepelautan antara lain Certificate ofCompetence dan Certificate of Endorsement, sedangkan untuk Certificateof
    Proficiency bisa diterbitkan oleh lembaga pendidikan danlatihankepelautan yang telah diapprove oleh Ditkapel;Bahwa penerbitan sertipikat COP oleh Ditkapel sudah didelegasikankepada lembaga pendidikan dan latihan;Bahwa lembaga pendidikan dan pelatinan yang telah disapprove olehDitkapel untuk bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kelautanyaitu :a.
    Bahwa jenis sertipikat yang dikeluarkan oleh DirektoratPerkapalan dan Kelautan (Ditkapel) antara lain berupa sertipikatkeahlian pelaut atau Certificate of Competence (COC), sertipikatpengukuhan jabatan di kapal atau Certificate of Endorsement(COE). Sedangkan sertipikat ketrampilan atau Certificate ofProficiency (COP), bisa diterbitkan oleh lembaga diklat yangmenyelenggarakan pendidikan dan latihan yang telah di approveoleh Ditkapel tersebut.
Register : 21-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 399/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAMSUL SITINJAK,SH
Terdakwa:
KAMIRUS YK Bin YUNG KALUK
8320
  • keterangan saksi tersebut benar; Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Sub DirektoratKepelautan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada DirektoratPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Sertifikat AhlliTehnika Tingkat Ill Manajemen dengan nomor sertifikat6200016910S30217 dan Sertifikat Endorsemen dengan nomor6200016910SC0217 yang dikeluarkan tanggal 17 April 2017 dansertifikat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Perkapalandan Kepelautan (DITKAPEL
    Dedtri Anwar, M.M sebagai Kepala SubDirektorat Kepelautan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan padaDirektorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI tidakpernah menandatangani Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat III Manajemendengan nomor sertifikat 6200016910S30217 dan SertifikatEndorsemen dengan nomor 6200016910SC0217 yang dikeluarkantanggal 17 April 2017 dan sertifikat tersebut tidak pernah diterbitkanoleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL); Bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersebut
    DedtriAnwar, M.M sebagai Kepala Sub Direktorat Kepelautan di DirektoratPerkapalan dan Kepelautan pada Direktorat Perhubungan Laut KementerianPerhubungan RI, saksi tersebut tidak pernah menandatangani Sertifikat AhliTehnika Tingkat III Manajemen dengan nomor sertifikat 6200016910S30217dan Sertifikat Endorsemen dengan nomor 6200016910SC0217 yangdikeluarkan tanggal 17 April 2017 dan sertifikat tersebut tidak pernahditerbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL);Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 04-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Maret 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN
79167
  • Tanggal13 Mei 2011 Melalui bank BNI adalah setoran untuk Biaya Administrasi Certifikat danEndorcement Periode Mei 2011 ke Ditkapel dengan jumlah certifikat 92 dan biayaperlembar Rp. 80.000, Foto copy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp 3.680.000,.
    Tanggal16 Desember 2011 Melalui bank BNI adalah setoran untuk Biaya Administrasi Certifikatdan Endorcement Periode Oktober 2011 ke Ditkapel dengan jumlah certifikat 46 danbiaya perlembar Rp. 80.000, Foto copy setoran ke Bapak Teguh Prijanto, SH, MH Uang senyak Rp. 6.675.000,Tanggal Kwitans 12 Mei 2011 Foto copy setoran biaya administrasi Certifikasi dan endorcement ke Ditkapel PeriodeJanuari 2012 pengusulan pebruari 2012 Uang senyak Rp. 5.280.000, biaya untuk 66lembar Tanggal Kwitans 25 April 2012
    Foto copy setor biaya administrasi Certifikasi dan endorcement ke Ditkapel PeriodeJanuari 2012 pengusulan April 2012 Uang senyak Rp. 14.080.000, biaya untuk 176lember Tanggal Kwitans Juni 2012 penerima bapak Huske.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin Raja Husin
6037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016275.276.277.278.279.280.281.282.setoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement PeriodeNovember 2010 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 129 dan biayaper lembar Rp80.000,00.Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyakRp21.360.000,00.
    Tanggal 23 Maret 2011 melalui Bank BNI adalahsetoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement PeriodeJanuari 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 267 dan biaya perlembar Rp80.000,00.Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyakRp7.360.000,00 tanggal 13 Mei 2011 melalui Bank BNI adalahsetoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement PeriodeMei 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 92 dan biaya per lembarRp80.000,00.Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875
    sebanyakRp3.680.000,00 tanggal 22 Juli 2011 melalui Bank BNI adalah setoranuntuk biaya administrasi Certifikat dan EndorcementPeriode Juli 2011ke Ditkapel dengan jumlah certifikat 46 dan biaya per lembarRp80.000,00.Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyakRp12.000.000,00 tanggal 16 Desember 2011 melalui Bank BNI adalahsetoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement PeriodeOktober 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 46 dan biaya perlembar Rp80.000,00.Fotocopy setoran
    Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016Januari 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 267 dan biaya perlembar Rp80.000,00.276) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyakRp7.360.000,00 tanggal 13 Mei 2011 melalui Bank BNI adalah setoranuntuk biaya administrasi Certifikat dan EndorcementPeriode Mei 2011ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 92 dan biaya per lembarRp80.000,00.277) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyakRp3.680.000,00 tanggal 22 Juli 2011 melalui Bank BNI adalah setoranuntuk
    biaya administrasi Certifikat dan EndorcementPeriode Juli 2011ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 46 dan biaya per lembarRp80.000,00.278) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyakRp12.000.000,00 tanggal 16 Desember 2011 melalui Bank BNI adalahsetoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement PeriodeOktober 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 46 dan biaya perlembar Rp80.000,00.279) Fotocopy setoran ke Bapak Teguh Prijanto, S.H., M.H., uang sebanyakRp6.675.000,00 tanggal
Putus : 18-02-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 18 Februari 2014 — MUHAMAD MAHFUD
3610
  • supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atauberoperasi maka suratsurat yang wajib ada antara lain : Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yangsudah mendapatkan kode pengukuran ; Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yangdikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat lautyang dikeluarkan oleh DITKAPEL
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalah gambarrancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dariDirektorat Perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL)(DITKAPEL) namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksiSTEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligus selakuKepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikkasehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak
    bisadimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuaidengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektor42untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di PelabuhanLorens Say Maumere yang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumereterdapat kekurangan sebagai berikut :a.mp 9q.Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dandisahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;Kapal belum memiliki Surat
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalah gambarrancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dariDirektorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) namun hal tersebut sejakawal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selakuPengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor TelukMaumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dandisahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. kulit82Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutamapada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yangterbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celahcelahnya:e.
Register : 18-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 36/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
HERIYANTO bin SUJONI WARDOYO
5323
  • Bahwa untuk penyalurannya Buku Pelaut terdata dan teregistrasidi database Ditkapel Dirjen Hubla, sedangkan penggunaan Buku Pelautterdata dan teregistrasi di UPT yang menerbitkan Buku Pelaut. Bahwa berdasarkan data penyaluran Buku Pelaut yang dimilikiDirjen Hubla, bahwa Dirjen Hubla tidak pernah menerbitkan BukuPelaut untuk dan atas nama HERIYANTO.
    pelaut yangmenggunakan sistem informasi buku pelaut wajib melakukan registrasi padaaplikasi untuk mendapatkan user name dan password.Menimbang, bahwa sesuai halaman lampiran Peraturan Pemerintah Nomor15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan untuk pembuatanBuku Pelaut dikenakan tarif PNBP sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah)per buku.Menimbang, bahwa penyaluran buku pelaut terdata dan teregistrasi didatabase Ditkapel
Register : 17-12-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1510/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JHONY EVER H.S. MATONENG alias VORKI
5916
  • sudah 12 tahun 8 Bulan dan menjabat sebagai Kepala Unit ljazahdan Sertifikat dengan tugas dan tanggung jawab Mengkordinir ProsesPencetakan ljazah dan Sertifikat; Bahwa Sertifikat Keterampilan atau Basic Safety Training adalahSertifikat yang wajib dimiliki Pelaut, dan semua yang bekerja di atas kapalwajib memiliki Safety; Bahwa yang berhak memiliki Sertifikat Keterampilan atau Basic SafetyTraining, yang berhak adalah yang telah melalui Pelatihan atau Training disekolahsekolah yang di Aproval oleh Ditkapel
    Membayar biaya Pelatihan;" Kelengkapan Administrasi; Bahwa Blangko Sertifikat Keterampilan atau Basic Safety Training yangdimiliki STIP Jakarta adalah berasal dari Ditkapel (Direktorat Perkapalandan Kepelabuhan) Kementerian Perhubungan Laut atas permintaan darisekolah yang menyelenggarakan; Bahwa waktu permintaan Blangko Sertifikat Keterampilan atau BasicSafety Training antara 1 sampai dengan 2 bulan sekali tergantung dari stokyang tersedia disekolah (STIP) dengan jumlah permintaan dari 5.000sampai
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY
7534
  • Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujuidan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;Putusan No. 41 /PID.SUS/2013/PN.KPG 697070.
    ) melalui Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terdekat untuk mendapatkan pengesahangambar dari DITKAPEL dan apabila sudah mendapatkan pengesahan dariPutusan No. 41 /PID.SUS/2013/PN.KPG 311312312DIKAPEL maka 1 (satu) rangkap gambar rancang bangun kapal dikirimkembali ke pemilik kapal, 1 (satu) rangkap kembalikan ke KSOP dan 1(satu) rangkap menjadi arsip di DITKAPEL sehingga selanjutnya pemilikkapal baru bisa membuat atau membangun kapal sesuai dengan gambarbangun kapal yang disahkan
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Putusan No. 41 /PID.SUS/2013/PN.KPG 313314314Bahwa jika kapal memiliki gambar rancang bangun kapal yang tidakmendapat persetujuan atau pengesahan dari Direktorat perkapalan danKepelautan (DITKAPEL) maka kapal tersebut tidak boleh dioperasikankarena gambar rancang bangun kapal yang sudah mendapat persetujuandari DITKAPEL tersebut merupakan persyaratan untuk bisa mendapatkansuratsurat sebagaimana saya sebutkan diatas supaya kapal tersebut bisadi operasikan
    Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dariGT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yangdikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk suratlaut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;3.
Register : 06-11-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1256/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
SITI SOLEHA alias ELLA alias EHA binti NUZUL TOFAN
52137
  • Peraturan Dirjen Hubld Nomor HK.l03/3/18/DJPL16, tentangPelayanan Publik bidang kepelautan dengan menggunakan sistcminformasi buku pelaut (Online); Untuk penyalurannya Buku Pelaut terdata dan tercgistrasi didatabase Ditkapel Dirjen Hubla, sedangkan penggunaan Buku Pelautterdata dan teregistrasi di UPT yang menerbitkan Buku Pelaut.
    Inka Mina 831 dibawa keMako Ditpolair Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa penyaluran buku pelaut terdata dan teregistrasi didatabase Ditkapel Dirjen Hubla, sedangkan pengunaan buku pelautterdata dan tergistrasi di UPT yang menerbitkan buku pelaut dan dapatdijelaskan bahwa buku pelaut nomor FO0O5324 bukan diperuntukkanuntuk Kantor Kesyabandar Utama Tanjung Priok.Bahwa perbuatan Terdakwa SITI SOLEHA alias ELLA alias EHAbinti NUZUL TOFAN membuat buku pelaut palsu bersama dengan Sadr.M
Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/PidSus/2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — STANISLAUS
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atauberoperasi maka suratsurat yang wajib ada antara lain :Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempatyang sudah mendapatkan kode pengukuran ;Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yangdikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk suratlaut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalahgambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuandari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) namun hal tersebutsejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE.selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya KapalMotor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dandisahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas;d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yangterbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celahcelahnya ;e.
    No. 1104 K/PidSus/2014 68 Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempatyang sudah mendapatkan kode pengukuran ; Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yangdikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk suratlaut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ; Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radioyang
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 39/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STANISLAUS
5936
  • Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dandisahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. Kulit kKapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yangterbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celahcelahnya ;e.
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dandisahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;121d.
    Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau PejabatPemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk.Bahwa ahli tidak bisa menentukan Kapal Teluk Maumere tersebuttermasuk jenis Kapal Motor (KM) ataukah jenis Kapal Layar Motor(KLM) karena gambar rancang bangunnya tidak mendapatkanpengesahan dari DITKAPEL sehingga kalau dilihat secara fisik,kapal Teluk Maumere tersebut termasuk jenis Kapal Motor (KM)namun konstruksinya termasuk Kapal Kayu.Bahwa menurut ahli ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanDirektur
    Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/202 tanggal7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi KapalLayar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT500 tersebut tetap berlaku untuk Kapal Teluk Maumere sehinggasebelum kapal itu di buat seharusnya gambar rancang bangunnyamendapat pengesahan dari DITKAPEL.307Bahwa suratsurat yang wajib ada supaya kapal jenis kapal kayubisa dipergunakan atau beroperasi antara lain :Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran danOtoritas
    atau UPPsetempat sebagai pengantar untuk meminta persetujuan ataupengesahan gambar rancang bangun kapal ke DITKAPEL denganmelampirkan juga surat keterangan tukang, buktibuktipembayaran, bukti kepemilikan, surat bukti serah terima sertasuratsurat pendukung lainnya dan apabila gambar rancang banguntersebut di sahkan oleh DITKAPEL maka gambar rancang banguntersebut kemudian yang akan dipergunakan untuk mengurus suratsurat lainnya sehingga kapal bisa di operasikan namun jika gambarrancang bangun kapal
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E.
6824
  • Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.71Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatasadalah gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harusmendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL) namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan olehterdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehinggaakibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisadimanfaatkan oleh masyarakat
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telahdisetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak danpecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atasd. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapalbanyak yang terobuka sehingga memungkinkan air masuk padacelahcelahnya ;e.
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatasadalah gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harusmendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL) namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan olehterdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehinggaakibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisadimanfaatkan oleh masyarakat
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa jika kapal memiliki gambar rancang bangun kapal yangtidak mendapat persetujuan atau pengesahan dari Direktoratperkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) maka kapal tersebut tidakboleh dioperasikan karena gambar rancang bangun kapal yangsudah mendapat persetujuan dari DITKAPEL tersebut merupakanpersyaratan untuk bisa mendapatkan suratsurat sebagaimanasaya sebutkan diatas supaya kapal tersebut bisa di operasikan ataudipergunakan.Bahwa supaya Kapal
    Motor Teluk Maumere tersebut bisa memilikisuratsurat sehingga bisa di operasikan atau dipergunakan makapemilik kapal harus meminta surat pengantar dari KSOP atau UPPsetempat sebagai pengantar untuk meminta persetujuan ataupengesahan gambar rancang bangun kapal ke DITKAPEL denganmelampirkan juga surat keterangan tukang, buktibuktipembayaran, bukti kepemilikan, surat bukti serah terima sertasuratsurat pendukung lainnya dan apabila gambar rancangbangun tersebut di sahkan oleh DITKAPEL maka gambar rancangbangun
Putus : 21-02-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 21 Februari 2014 — EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY
3919
  • supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakanatau beroperasi maka suratsurat yang wajibada antara lain: Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ; Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulaidari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunanyang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atasberbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Syil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatasadalah gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harusmendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL) namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksiSTEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligusselaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumeretersebut tidak bisa dimanfaatkan
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujuidan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL)b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;d.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — - AJI JUANDA, S.H. - YONAS ADRIAN NENOBAIS, S.IP -
5421
  • Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalah gambarrancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dariDirektorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) namun hal tersebut sejakawal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku PenggunaAnggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumeretersebut tidak bisa dimanfaatkan
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujuidan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;d.Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyakyang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celahcelahnya ;6869e.
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujuidan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;oKapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;QOKulit kKapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyakyang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celahcelahnya ;e.
    persetujuan ataupengesahan gambar rancang bangun kapal ke DITKAPEL denganmelampirkan juga surat keterangan tukang, buktibukti pembayaran,bukti kepemilikan, surat bukti serah terima serta suratsuratpendukung lainnya dan apabila gambar rancang bangun tersebut disahkan oleh DITKAPEL maka gambar rancang bangun tersebutkemudian yang akan dipergunakan untuk mengurus suratsuratlainnya sehingga kapal bisa di operasikan namun jika gambarrancang bangun kapal tersebut tidak disetujui atau tidak disahkanmaka
    Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dariGT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yangdikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk suratlaut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;c.
Putus : 01-10-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1108 K/PidSus/2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E
5427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atauberoperasi maka suratsurat yang wajib ada antara lain :Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yangsudah mendapatkan kode pengukuran ;Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yang dikeluarkanoleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat laut yangdikeluarkan oleh DITKAPEL
    keselamatan konstruksi dan radio yangdidalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jikakapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikatkeselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitaspenumpang ;Surat Keterangan Susunan Perwira ;Sijil Awak Kapal ;amp 9e Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalahgambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapatpersetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL
    akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisadimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, haltersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan olehTenaga Marine Inspektor untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang menyatakanbahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikutKapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dandisahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL
    No. 1108 K/PidSus/2014atanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yangmenyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangansebagai berikut :Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dandisahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutamapada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 40/PID.SUD/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Desember 2013 — MUHAMAD MAHFUD
54210
  • kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakanatau beroperasi maka suratsurat yang wajib ada antara lain : Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan(UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ; Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulaidari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas70tahunan yang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 keatas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telahdisetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak danpecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak keatas ;. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapalbanyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk padacelahcelahnya ;.
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telahdisetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL) ;b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;124. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak danpecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak keatas ;. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapalbanyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk padacelahcelahnya ;.
    Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atauPejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yangditunjuk.Bahwa ahli tidak bisa menentukan Kapal TelukMaumere tersebut termasuk jenis Kapal Motor (KM)ataukah jenis Kapal Layar Motor (KLM) karenagambar rancang bangunnya tidak mendapatkanpengesahan dari DITKAPEL sehingga kalau dilihatsecara fisik, kapal Teluk Maumere tersebut termasuk400jenis Kapal Motor (KM) namun konstruksinyatermasuk Kapal Kayu.Bahwa menurut ahli ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)Keputusan Direktur
    Kapal belum ada gambar rancangbangun kapal yang telah disetujui dan468disahkan oleh Direktorat perkapalan danKepelautan (DITKAPEL) ;. Kapal belum memiliki Surat Ukur danSertifikat Perkapalan lainnya ;. Kulit kapal yang berbahan dasar kayubanyak yang retak dan pecah terutamapada bagian dinding lambung darigeladak ke atas;. Pemakalan pada geladak haluan dansebagian pada kulit kapal banyak yangterbuka sehingga memungkinkan airmasuk pada celahcelahnya ;.
Putus : 17-09-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1114 K/PidSus/2014
Tanggal 17 September 2014 — EFREN PASCA MAREZ Alias GYPSI Alias BABA ROXY
5538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atauberoperasi maka suratsurat yang wajib ada antara lain: Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan ObtoritasPelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempatyang sudah mendapatkan kode pengukuran ; Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan dikeluarkan olehKSOP sedangkan GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkanoleh DITKAPEL
    No.1114 K/Pid.Sus/201 4 Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalahgambar rancang bangun kapal terlebin dahulu harus mendapat persetujuandari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) namun hal tersebutsejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selakuPengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor TelukMaumere
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujuidan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL)b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lam bung dari geladak ke atas ;d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yangterbuka sehingga memungkinkan air masik pada celahcelahnya;e.
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalahgambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuandari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) namun hal tersebutsejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selakuPengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor TelukMaumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan
Putus : 21-02-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 21 Februari 2014 — AJI JUANDA, S.H., Cs.
4120
  • supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakanatau beroperasi maka suratsurat yang wajibada antara lain: Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ; Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulaidari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunanyang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atasberbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL
    Surat Keterangan Susunan Perwira ; Syil Awak Kapal.Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatasadalah gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harusmendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL)...48(DITKAPEL) namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksiSTEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligusselaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumeretersebut tidak
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujuidan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan(DITKAPEL);b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya;c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecahterutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;d.
Putus : 21-02-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 7/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 21 Februari 2014 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E
6115
  • meliputi keselamatan konstruksi dan radio yangdidalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapalitu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatantersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitaspenumpang; Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal ; e Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalahgambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapatpersetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL
    Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkanoleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ; b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ; Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama padabagian dinding lambung dari geladak ke atas ; d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbukasehingga memungkinkan air masuk pada celahcelahnya ; e.
    meliputi keselamatan konstruksi dan radio yangdidalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapalitu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatantersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang ;Surat Keterangan Susunan Perwira ; Sijil Awak Kapal ; e Bahwa persyaratan untuk mendapatan suratsurat tersebut diatas adalahgambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapatpersetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL
    Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan olehmasyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuai dengan hasilpemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektor untukAhbli UkurKapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumereyang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagaiberikut : a.Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkanoleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL