Ditemukan 203 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-11-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1127/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Februari 2024 — Pemohon:
MOH. DJOHANSYAH SALEH
127
  • Djohar Saleh Djindang untuk menjual serta menandatangani Akta Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan yang Sertifikat Hak Milik Nomor 2066, yang terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat atas nama Alm. Djohar Saleh Djindang;
  • Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Register : 13-10-2016 — Putus : 24-02-2017 — Upload : 28-02-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3103/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 24 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
170
  • Saleh Djindang);
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Kotamadya Depok, Jawa Barat dan epada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, guna dicatatkan
Putus : 12-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 12 April 2011 — Ir. DWI KORAWAN
5348 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sekolah dan apakah penyalahgunaan wewenang/ kesempatan / sarana tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Kewenangan " menurutpasal 53 ayat (1) huruf b UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseoranguntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa menurut E.UtrechtMoh.Saleh Djindang
    Saleh Djindang, PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, Cet.X, (Jakarta Ichtiar Baru, 1990,hal. 144). Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertianPegawai Negeri menurut pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat(1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan: Yangdimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yag menunjukantugas,tangungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalamsatuan organisasi Negara.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2905 K/PDT/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — AGUS PURWANTO VS SAIRONI ROZI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
3622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saleh Djindang, PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, Cet. IX,1990,halaman 76). Menurut hukum Perancis dipakai pengertianInexistence .... Suatu. pengertian hukum dapat dimasukan kedalampengertian batal mutlak (ibidem, halaman 128). Harus dinyatakan tidakberlaku dan tidak mengikat;13.
Register : 06-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 08-04-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
Tanggal 12 Januari 2017 — - MUFTY INTY PRIYANTO
13548
  • Saleh Djindang yang dimaksuddengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapkring van vaste werkzaamheden yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, PengantarHukum Adminstrasi Negara Indonesi 1990 hal.144;Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnyamaka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan sehingga yangdimaksud dengan Kedudukan selain dapat
    Saleh Djindang yangdimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapkring van vastewerkzaamhedenyang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentinganumum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara,Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesi 1990 hal.144;Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi padaumumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan sehinggayang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — ENDANG PURWANTI vs HAJJAH MARDIAH
8635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saleh Djindang, Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, cet. IX, 1990,halaman 76) Menurut hukum Perancis dipakai pengertian inexistence ...suatu pengertian hukum dapat dimasukkan kedalam pengertian batalmutlak (ibedem, halaman 128). Harus dinyatakan tidak berlaku dan tidakmengikat;12.
Register : 08-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. ABB SAKTI INDUSTRI (d/h. PT. ABB INSTALLATION MATERIALS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saleh Djindang, Pengantar Dalam HukumIndonesia hal 152, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983 hal 203205,L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita,Jakarta hal 162, bukti P12).
Putus : 19-12-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 19 Desember 2012 —
228
  • Untuk Sementara WaktuMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkunganpekerjaan tetap (Kring Van Vaste werk Zaam Heden) yang diadakan dan dilakukan21guna kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggiyang diberi nama negara, Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaantetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapatdinyatakan dengan tetap (Zoveel Nogelijk Nauw Keuring Omschreven) yangbersifat duum zaam (Utrecht dan Moh Saleh Djindang
Putus : 16-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Nopember 2016 — Drs. SUYITNO EFFENDI, M.M.;
4325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utrecht/Moh.Saleh Djindang, S.H., Penerbit Iktiar Baru/Sinar Harapan, cetakankesebelas halaman 328 menyatakan:....Kita tidak dapat melihat negara terpisah dari perkembanganmasyarakat. Bagian terpenting penghidupan sosial negara selaludalam suatu proses pembaharuan kemasyarakatan (maatschappelijkevernieuwing), yaitu. in dem fortwahrenden Neuerfassen undzusammenfassen seiner angehorigen, Negara itu bukan suaturuhendes Ganzes, sesuatu yang statis, yang tidak berkembangselanjutnya.
Register : 15-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADIYASA Als. MANGKU KETUR
10770
  • Utrecht dan Moh.Saleh Djindang : adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dandilakukan guna kepentingan Negara/ kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara.(Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesi, Cet. IX, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, him. 144);Menimbang, bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan dapatdibedakan menjadi 2 (dua) Jenis yaitu :1.
Register : 26-07-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
WAHYUDI, ST
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
9035
  • Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (1990:78) yang menyatakan kekurangan bukan essentieel tidakdapat mempengaruhi berlakunya ketetapan, mengenai kekuranganessentiee?
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
7924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saleh Djindang : "yang dimaksudkan denganjabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (khng van vastewekzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara /kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggiyang dibeh nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkunganpekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak Hal. 32 dari 40 hal. Put.
Register : 16-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 9 Juli 2015 — DJULAIKAH MELAWAN LURAH LONTAR DAN MUDJIONO Sebagai Tergugat II Intervensi
227125
  • Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar,Jakarta, 1990, Hlm. 85.) menyatakan bahwa, suatu keputusan dapat ditarik/diubah bilamanaternyata keputusan tersebut dibuat atas dasar keteranganketerangan yang kurang lengkap atautidak benar, kecuali untuk keputusan yang sifatnya eenmalig dan yang photografisch, makatidak dapat ditarikkembali ; = 2222222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn ncn neeMenimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara ini Majelis Hakim akanmengawalinya
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Kasmawaty Kadir
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.656 K/Pid.Sus/2010Di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsiyang terdapat di dalam Pasal 3 terdapat kata jabatan dankedudukan ;Menurut E.UtrechtMoh.Saleh Djindang yang dimaksud denganjabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentinganNegara / kepentingan Umum atau yang dihubungkan denganorganisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yangdimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah
Register : 03-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 71/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
HARIYANTO MUHAMMADIAH SP,M.SI
Tergugat:
BUPATI LUWU
17076
  • Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (1990:78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essential harusdilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehinggaketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, makaketepan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yangmempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 19/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
AFRIZAL PURBA
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
303135
  • Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatHalaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN. JBI.mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdililhat beratnya kekurangan.
    Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
358149
  • Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdililhat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu ...
    Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdililhat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
Register : 03-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 72/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ARIFUDDIN,SH.,MH
Tergugat:
BUPATI LUWU
16470
  • Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (1990;78), yang menyatakan: ... Kekurangan bukan essentieel tidakdapat mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieelharus dilinat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehinggaketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, makaketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal ternadap subjek hukum yangmempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu ...
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
300127
  • Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
Register : 02-01-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
Putu Windari Suli, SH.
Terdakwa:
I MADE SUWECA
7735
  • Utrecht dan Moh.Saleh Djindang : adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dandilakukan guna kepentingan Negara/ kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara.(Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesi, Cet. IX, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm. 144);Menimbang, bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan dapatdibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :1.