Penggugat:
Dorinus Dasinapa
Tergugat:
PT Bumiputera 1912

Menyatakan terdakwa DORINUS DASINAPA, S.Sos tersebut di atas tidak tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;2. Membebaskan terdakwa DORINUS DASINAPA, S.Sos dari dakwaan primair dan Subsidair Penuntut Umum;Penuntut Umum tersebut;3. Memulihkan hak terdakwa DORINUS DASINAPA, S.Sos dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;4.

Terhadap barang bukti nomor 32 yaitu berupa : Sebidang tanah seluas 100 x 200 m2 beserta 2 (dua) lembar foto copy berita acara pelepasan hak atas tanah suku bebe di kampung Holtekamp seluas 100 x 200 m2, tanggal 20 Mei 2020 dari KAMELIUS BEBE kepada DORINUS DASINAPA Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua maka dikembalikan kepada Terdakwa Dorinus Dasinapa.

- Dorinus Dasinapa, S.Sos- Irmayani Tahir, S.H.- Valeri D. Sawaki, S.H.

Karawaci, Kota Tangerang, Prov.Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31Oktober 2019,Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;melawan,MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan diJalan Taman Pejambon Nomor 6, Kecamatan Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikankuasa kepada:Okto Dorinus ManikR. R.

., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:OKTO DORINUS MANIKR. R. DEWI AVILIAJATI HERI WINARTORANGGA YUDHA NAGARAKARBELAANDOS MANGGALA LUMBAN TOBINGKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaPP Pe PY EeKementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang beralamatdi Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat,DKI Jakarta., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor586/LA/12/2019/03/01 tertanggal 20 Desember 2019, yangHalaman 1 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN.

Marsudi, Menteri Luar Negeri, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya memberikanKuasa kepada: Cecep Herawan, Sekretaris Jenderal; Okto Dorinus Manik, Kepala Biro Hukum dan AdministrasiKementerian dan Perwakilan; Dewi Avilia; Kepala Bagian Layanan Hukum;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2020;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal

Dorinus M. S.

Dorinus MS.

maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Bupatiberwenang sebagai PPK ditingkat Kabupaten/Kota;Bahwa berdasarkan uraianuraian ketentuan perundangundangantersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untukmenetapkan pemberhentian Kepala Dinas Kabupaten adalah Bupati;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ObjekSengketa berisi pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamberamo Raya atas namaEdwin Ryan Marlissa, S.E. yang ditetapkan oleh Dorinus

Sebidang tanah seluas 100 x 200 m2 beserta 2 (dua) lembar foto copy berita acara pelepasan hak atas tanah suku bebe di kampung Holtekamp seluas 100 x 200 m2, tanggal 20 Mei 2020 dari KAMELIUS BEBE kepada DORINUS DASINAPA.33. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 9171052709750001 atas nama SIMON RAHANGMETAN.34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-259, tanggal 31 Agustus 2019, kepada saudara SIMON RAHANGMETAN, S.E., M.Si untuk melaksanakan tugas sehari

pembayaran uang muka (DP) tahap-5 sebidang tanang ukuran 100x200m2, tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh saudara Kamelius Bebe dan saudara Niko Pae.66. 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Yustince Hamadi sebesar Rp 100.000.000,- untuk pelunasan tanah adat milik Kamelius Bebe yang berukuran 100m2x200m2 (2 hektar) di Holtekamp, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh saudara Kamelius Bebe.yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2021 atas nama Dorinus

Dasinapa S.Sos (terdakwa dalam penuntutan terpisah) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2021 atas nama Dorinus Dasinapa S.Sos (terdakwa dalam penuntutan terpisah);.5.