Terlebin dahulu saksi buat dan cetak SuratPerintah Bayar (SPBY) dan kwitansi baru dibuatkan nota;Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perintah Bayar (SPBY) dankwitansi yang saksi buat dan cetak sama nilainya dengan nota daripenyedia dikarenakan acuannya adalah DRPP sesuai DIPA KPUKab.Seluma TA.2018 bukan nota dari penyedia;Bahwa saksi yang membuat dan menulis nota belanja barang daripenyedia dengan acuan DRPP dan kadangkadang dibuat sesuainilai dari catatan Kasbon dari penyedia namun tanda tanganlangsung

Bahwa saksi tidak ada melaksanakan perjalanan Dinas dan tidak adamenerim honor sesuai tercantum pada lembar SPM Nomor : 454 danDRPP Nomor : 62 senilai Rp.8.400.000, (Delapan juta empat ratus riburupiah) dan DRPP Nomor : 65 senilai Rp.1.500.000, (Lima ratus riburupiah) dimana tercantum nama saksi (AHMAD PADRI) selakupenerima honor dalam kegiatan tersebut.

(DRPP) Nomor : 000014000, point ke10 yangtermuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 untuk Bayartransport verifikasi faktual 2 (dua) hari Rp.300.000, X 24 orangsenilai Rp.7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Saksitidak mengetahui.

Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligusselaku KPA/PPK tidak ada melaksanakan kegiatan Perjalanan DinasPenerimaan Tambahan PPK dan saksi tidak ada menerima honorsesuai dengan lembar barang bukti berupa lembar nominatifpenerimaan honor.Bahwa saat diperlihatkan kegiatan Perjalanan Dinas PenerimaanTambahan PPK sebagaimana tercantum pada lembar SPM Nomor :454 dan DRPP Nomor : 62 senilai Rp.8.400.000, (Delapan juta empatratus ribu rupiah) dan DRPP Nomor : 65 senilai Rp.1.500.000, (Limaratus ribu rupiah

Transport Bimtek ke Kecamatan sebanyak 34 orang x Rp.100.000, tanggal kwitansi 19/04/2018, Nomor DRPP 000096,Nomor SPM 00153;2. Perjalanan dinas ke Bengkulu tanggal 04 Mei 2018 dalam rangkaPersiapan Kegiatan Klarifikasi Data, tanggal kwitansi 09/05/2018,Nomor DRPP 000121, Nomor SPM 00175;3. Perjalanan dinas ke Bengkulu dalam rangka DPD tanggal 21052018, tanggal kwitansi 21/05/2018, Nomor DRPP 000121, NomorSPM 00175;4.

HARMAZAN dan kami pergi meninggalkan sdr HARMAZAN;Halaman 144 dari 376 Putusan Nomor: 14 /Pid.SusTPK/2020/PN.BglBahwa saksi ada membuat Surat Perintah Pembayaran (SPBY),kwitansi dan nota untuk makan, snack, ATK berdasarkan DaftarRincian Permintaan Pembayaran (DRPP);Bahwa bisa ada cap stempel Kantin Sederhana di KPU Kab.Selumadititipkan oleh Sdri.

Terlebin dahulu saksi buat dan cetak Surat Perintah Bayar(SPBY) dan kwitansi baru dibuatkan nota;Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perintah Bayar (SPBY) dankwitansi yang saksi buat dan cetak sama nilainya dengan nota daripenyedia dikarenakan acuannya adalah DRPP sesuai DIPA KPUKab.Seluma TA.2018 bukan nota dari penyedia;Bahwa saksi yang membuat dan menulis nota belanja barang daripenyedia dengan acuan DRPP dan kadangkadang dibuat sesuai nilaidari catatan Kasbon dari penyedia namun tanda tangan langsung

Selanjutnya yang terjadi adalahtimbulnya DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) atas RevisiKegiatan yang diajukan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI sebagaimanatersebut diatas untuk menyerap sisa dana Pengadaan APK dankemudian dipastikannya Surat Pertanggjawaban (SPJ) maupun SPMNomor 453 atas Revisi kegiatan yang menyerap sisa dana pengadaanAPK tersebut diatas adalah tidak benar (Fiktif) dikarenakan tidakdilaksanakan.

Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligusselaku KPA/PPK tidak ada melaksanakan kegiatan Perjalanan DinasPenerimaan Tambahan PPK dan saksi tidak ada menerima honorsesuai dengan lembar barang bukti berupa lembar nominatifpenerimaan honor;Bahwa saat diperlihnatkan kegiatan Perjalanan Dinas PenerimaanTambahan PPK sebagaimana tercantum pada lembar SPM Nomor :454 dan DRPP Nomor : 62 senilai Rp.8.400.000, (Delapan juta empatratus ribu rupiah) dan DRPP Nomor : 65 senilai Rp.1.500.000, (Limaratus ribu rupiah

000096,Nomor SPM 00153;2) Perjalanan dinas ke Bengkulu tanggal 04 Mei 2018 dalamrangka Persiapan Kegiatan Klarifikasi Data, tanggal kwitansi09/05/2018, Nomor DRPP 000121, Nomor SPM 00175;Halaman 224 dari 376 Putusan Nomor: 14 /Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl3) Perjalanan dinas ke Bengkulu dalam rangka DPD tanggal 21052018, tanggal kwitansi 21/05/2018, Nomor DRPP 000121,Nomor SPM 00175;4) Perjalanan dinas ke Bengkulu dalam rangka PencuplikanSampel DPD tanggal 28052018, tanggal kwitansi 28/05/2018,Nomor DRPP

Biaya ATK perkara :Rp. 50.000, Biaya Panggilan PRP. ee 7 Biaya Redaksi : Rp. 5.000, Biaya Meterai : Rp. 6.000.Jumiah DRPp. oo >

DRPP binti Hari TERGUGAT, umur 23 tahun;2. IWDT bin Hari TERGUGAT, umur 19 tahun;3. BGHWN bin Hari TERGUGAT, umur 14 tahun;4. RZSPT bin Hari TERGUGAT, umur4 tahun;4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukundan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun danharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara laindisebabkan :Hal. 2 dari 15 SalPut.No.0003/Pat.G/2015/PA.Kibma.

(Daftar Rincian PermintaanPembayaran), Aplikasi DRPP dimaksud diserahkan kepada Noldi Sompie, SH selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dibuatkan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) melaluiAplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Kejaksaan Negeri Marisa.

(Daftar RincianPermintaan Pembayaran), Aplikasi DRPP dimaksud diserahkan kepada Noldi Sompie, SH selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dibuatkan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) melaluiAplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Kejaksaan Negeri Marisa.Putusan Nomor 6/Pid.

Bahwa prosedur/mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBN yangmasuk dalam DIPA Kejaksaan Negeri Marisa adalah sebagai berikut : Masingmasing Seksi / Sub Bagian mengajukan permohonan pencairananggaran kepada saksi MUKMIN MARDJUN, A.Md selaku BendaharaPengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat rencanatagihan dengan menggunakan aplikasi DRPP (Daftar Rincian PermintaanPembayaran); Selanjutnya Aplikasi DRPP diserahkan kepada Noldi Sompie, SH selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

Bahwa proses pencairan anggaran operasional Kejaksaan Negeri Marisatahun 2016 yang dilakukan oleh saksi MUKMIN MARDJUN,A.Md selakuBedahara Pengeluaran bersamasama dengan Terdakwa MAGDALENASAMU,SH adalah sebagai berikut :Diawali dengan pembuatan DRPP pada aplikasi / ADK DPRPP oleh saksiMUKMIN MARDJUN,A.Md, yang dilampiri dengan nota dinas darimasingmasing Kasi, selanjutnya DRPP tersebut saksi MUKMINMARDJUN, A.Md serahkan kepada Terdakwa MAGDALENA SAMUselaku operator SAI untuk dibuatkan SPP dan SPM

(Daftar Rincian PermintaanPembayaran), Aplikasi DRPP dimaksud diserahkan kepada Noldi Sompie, SH selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dibuatkan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) melaluiAplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Kejaksaan Negeri Marisa.

(Daftar RincianPermintaan Pembayaran), Aplikasi DRPP dimaksud diserahkan kepada Noldi Sompie, SH selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dibuatkan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) melaluiAplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Kejaksaan Negeri Marisa.Putusan Nomor 6/Pid.

Bahwa prosedur/mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBN yangmasuk dalam DIPA Kejaksaan Negeri Marisa adalah sebagai berikut : Masingmasing Seksi / Sub Bagian mengajukan permohonan pencairananggaran kepada saksi MUKMIN MARDJUN, A.Md selaku BendaharaPengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat rencanatagihan dengan menggunakan aplikasi DRPP (Daftar Rincian PermintaanPembayaran); Selanjutnya Aplikasi DRPP diserahkan kepada Noldi Sompie, SH selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

Bahwa proses pencairan anggaran operasional Kejaksaan Negeri Marisatahun 2016 yang dilakukan oleh saksi MUKMIN MARDJUN,A.Md selakuBedahara Pengeluaran bersamasama dengan Terdakwa MAGDALENASAMU,SH adalah sebagai berikut :Diawali dengan pembuatan DRPP pada aplikasi / ADK DPRPP oleh saksiMUKMIN MARDJUN,A.Md, yang dilampiri dengan nota dinas darimasingmasing Kasi, selanjutnya DRPP tersebut saksi MUKMINMARDJUN, A.Md serahkan kepada Terdakwa MAGDALENA SAMUselaku operator SAI untuk dibuatkan SPP dan SPM

(Daftar Rincian PermintaanPembayaran), Aplikasi DRPP dimaksud diserahkan kepada Noldi Sompie, SH., selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dibuatkan SPP (SuratPutusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 H1lm.46316Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) melaluiAplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Kejaksaan Negeri Marisa.SPP dan SPM yang dicetak masingmasing sebanyak 2 (dua) lembar yangperuntukannya 1 (satu) lembar dibawa ke KPPN Marisa, dan 1 (satu)lembar disimpan sebagai arsip di Kantor

(Daftar Rincian PermintaanPembayaran), Aplikasi DRPP dimaksud diserahkan kepada Noldi Sompie, SH selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dibuatkan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) melaluiAplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Kejaksaan Negeri Marisa.

Menahin Kriskana, SH ;Bahwa mekanisme pencairan keuangan yang terjadi di Kejari Marisa padatahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut : Sesuai kebutuhan dari masingmasing Seksi/Sub Bagian, BendaharaPengeluaran (MUKMIN MARDJUN, A.Md) membuat rencana tagihandengan menggunakan aplikasi DRPP (Daftar Rincian PermintaanPembayaran); Aplikasi DRPP dimaksud diserahkan kepada saya untuk dibuatkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar)melalui aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

Pada saat itu awalnya saksimenolak , namun Terdakwa mengakatan Terdakwa yang bertanggung jawab.Selanjutnya Terdakwa menyerahkan flash disk yang berisi DRPP kepada saksi, Kemudian saksi mencetak SPM dan menandatangani SPM tersebut diatasnama saksi FARIDS DESTRASASTRA,SH selaku PPSPM (PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar).

Bahwa prosedur/mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBN yangmasuk dalam DIPA Kejaksaan Negeri Marisa adalah sebagai berikut :Putusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.231316 Masingmasing Seksi / Sub Bagian mengajukan permohonan pencairananggaran kepada Terdakwa (MUKMIN MARDJUN, A.Ma) selakuBendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran membuatrencana tagihan dengan menggunakan aplikasi DRPP (Daftar RincianPermintaan Pembayaran); Selanjutnya Aplikasi DRPP diserahkan kepada Noldi Sompie

Laura, dokter pemerintah pada rumah sakit drPP.

Oleh karenanya, Putusan MK a quo pun DALUWARSA untukdigunakan sebagai dasar pembenaran tindakan Penggugatmendaftarkan dir ke DRPP dalam pemilihan serentak 2018, untukkemudian minta diperlakukan sama seperti pemilukada 2012 lalu,Penggugat diakomodir sebagai bakal pasangan calon.Dengan demikian, terang benderang bahwa gugatan a quo diajukanoleh subyek hukum yang tidak mempunyai kedudukan hukum,sehingga tidak memenuhi pula syarat formil yang sangat mendasar.Maka, beralasan hukum bagi Tergugat untuk

Foto copy Surat No. 117/DRPP KP/SKt Klr/BSBVV/2011.Juni 2011, perinal Surat Peringatan Ketiga ( Terakhir ) tidak adaaslinya, diberi tanda T.I 9 b; Tertanggal 917.Foto copy Outstanding tertanggal 31 Maret 2013 atas nama PT.DentiaMitra Sekawan, tidak ada aslinya, diberi tanda T.I 10;Menimbang, bahwa Terlawan . tidak =mengajukan saksisaksi untukdidengar keterangannya di persidangan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Terlawan IVmengajukan buktibukti surat berupa foto copy yang telah

diparap olehPelaksana/Penanggung jawab Kegiatan yang dilampiri dengan RencanaAnggaran dan Belanja (RAB) yang ditandatangani olehPelaksana/penanggung jawab kegiatan biasanya ditandatangani olehKepala Bagian.Bahwa Pelaksana/penanggung jawab Kegiatanmempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut denganmengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengganti UangPersediaan yang telah ditandatangani oleh Kabag Keuangan yangdilampiri Surat Pertanggung Belanja (SPTB), Daftar Rincian PermintaanPembayaran (DRPP

sebagai Kasubag Akutansi danPelaporanpada Bagian Keuangan berdasarkan SK dari DirjenPendidikan Islam Tahun 2003.Bahwa disamping tugas pokok di atas, Saksi jugadiperintahkan untuk menampung biaya operasional pada BagianKeuangan Dirjen Pendidikan Islam sesuai AD/ART yang ditanda tanganioleh Terdakwa;Bahwa Saksi bertugas menerima berkas SuratPermintaan Pembayaran (SPP) tagihan yang selanjutnya untukdibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar).Bahwa dokumen SPP terdiri dari SPP (Surat PermintaanPembayaran) , DRPP

masuk ke Rekening Bendahara danselanjutnya, Bendahara dapat menggunakan dana UP tersebut untuk belanjaoperasional satker sesuai keperluannya, bukti2 pengeluaran belanja tersebutdikumpulkan dan dibukukan dalam Aplikasi SAS (user Bendahara), KetikaDana UP sudah habis, satker berhak mengajukan Penggantian UangPersediaan (GUP) Bukti2 pengeluaran (kuitansi) yang telah direkam olehBendahara, selanjutnya secara teknis aplikasi dibuatkan semacam Rekapyang dinamakan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP

);Bahwa kemudian atas dasar DRPP tersebut, selanjutnya akan dibuatkan SPP(user PPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sesuai kewenangan dan tanggungjawab PPK yang diatur dalam PMK190/PMK.05/2012; Halaman 56 dari 168 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN PalBahwa selanjutnya dibuatkan SPM (user PPSPM) yang berkasnya akanditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) beserta ADK (arsipdata komputer) yang juga akan ditandatangani secara elektronik melaluiAplikasi yang dinamakan

./1/2019 (Copy)
40. Timline Kegiatan (Copy)
41. SK.071/BE/Set/HK.01.01/VIII/2019 (Copy)
42. Timline Kegiatan 2019 (Copy)
43. LPJ BPP Kaur 2018 (Copy)
44. LPJ BPP Kaur 2019 (Copy)
45. DRPP TUP 1 2018 (Copy) (Belum TT)
46. DRPP TUP 8 2018 (Copy) (Belum TT)
47. DRPP TUP 1 2019 (Copy) (Belum TT
48. Transfer TUP Bawaslu Kab.Kaur 2018

./1/2019 (Copy)
40) Timline Kegiatan (Copy)
41) SK.071/BE/Set/HK.01.01/VIII/2019 (Copy)
42) Timline Kegiatan 2019 (Copy)
43) LPJ BPP Kaur 2018 (Copy)
44) LPJ BPP Kaur 2019 (Copy)
45) DRPP TUP 1 2018 (Copy) (Belum TT)
46) DRPP TUP 8 2018 (Copy) (Belum TT)
47) DRPP TUP 1 2019 (Copy) (Belum TT
48) Transfer TUP Bawaslu Kab.Kaur 2018

Pegawai setiap bulannya ;e Menyampaikan Potongan Gaji dari Pinjaman Pegawai setiap bulannya ;e Menguji dan Membayar Tagihan atas Perintah PPK ; Mengajukan Permohonan Tambahan Uang Persediaan ;e Memungut dan Memotong Penerimaan Negara ;e Mengelola rekening / brandkas tempat penyimpanan Uang ;e Mengambil Uang ke Bank ;e Menyetorkan Pungutan Pajak / Bukan Pajak ke Kas Negara ; Membukukan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran ke dalam BKU ;e Mengklasifikasian Pembukuan ke dalam Buku Kas Pembantu ;e Membuat DRPP

Tpge Mengambil Uang ke Bank ;e Menyetorkan Pungutan Pajak / Bukan Pajak ke Kas Negara ;e Membukukan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran ke dalamBKU ;e Mengklasifikasian Pembukuan ke dalam Buku Kas Pembantu ;e Membuat DRPP atas pengeluaran anggaran ;e Mengajukan SPM Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran keKPPN ;e Mengarsipkan DokumenDokumen Pertanggungjawaban ;e Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada KPPN ;Bahwa Pembangunan Rutan Batam PAGU / DIPA anggarannya yaituRp. 16.500.000.000, (Enam belas