No. 858 K/PID.SUS/2015oleh saudara YANCE KAYAME selaku Ketua Komisi A DPRP Papuamembahas masalah tersebut, dan dari pembahasan tersebut akhirnyadisetujui dan dibuatkan Berita Acara Pembahasan Penempatan DanaJabatan Pimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yangditandatangani pada tanggal 19 Mei 2006 oleh saudara YANCE KAYAMEdan saudara GERZON JITMAU, SH, MM dan diketahui oleh Terdakwa Drs.JOHN IBO, MM selaku Ketua DPRP Provinsi Papua di mana dari BelanjaLangsung jumlah total Rp5.100.000.000,00

JOHNMATRUTTY, MM, Ph.D, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Drs.JOHN IBO, MM di ruang kerjanya di kantor DPR Papua;Bahwa selain dana yang berasal dari dana bantuan untuk instansi vertikalsebagaimana tersebut di atas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2006Terdakwa Drs.

ratus juta rupiah) untukpembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada DPRP ProvinsiPapua dalam rangka menunjang biaya penyelesaian rumah Ketua DPRPProvinsi Papua guna biaya penyelesaian rumah tinggal Ketua DPRP,selanjutnya pada hari itu juga SPM tersebut dibawa oleh saudara ELIEZERPRAWAR bersamasama dengan saudara MULYANI, S.Sos ke Bank Papuauntuk mencairkan SPM tersebut;Bahwa setelah SPM Nomor 95543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006cair, selanjutnya saudara ELIEZER PRAWAR menelepon Terdakwa Drs.JOHN

No. 858 K/PID.SUS/2015kepada DPRP Provinsi Papua dalam rangka menunjang biaya penyelesaianrumah Ketua DPRP Provinsi Papua guna biaya penyelesaian rumah tinggalKetua DPRP, selanjutnya pada hari itu juga SPM tersebut dibawa olehsaudara ELIEZER PRAWAR bersamasama dengan saudara MULYANI,S.Sos ke Bank Papua untuk mencairkan SPM tersebut;Bahwa setelah SPM Nomor 95543/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006cair, selanjutnya saudara ELIEZER PRAWAR menelepon Terdakwa Drs.JOHN IBO, MM yang saat itu sedang berada

4.092.890.686,00 Tahap (19 SMP) 1. 5122/SP2D/12052/2012 1.184.203.963,00 DAKtanggal 21/11/12 2. 5123/SP2D/12052/2012 118.420.397,00 Pendampingtanggal 21/11/12 Sub Jumlah tahap (SMP) 1.302.624.360,00 Tahap Il (19 SMP) 1. 6621/SP2D/12052/2012 888.152.974,00 DAKtanggal 20/12/12 2. 6626/SP2D/12052/2012 88.815.301,00 Pendampingtanggal 20/12/12 Sub Jumlah Tahap II (SMP) 976.968.275,00 Jumlah Tahap I+ II (SMP) 2.279.592.635,00 Jumlah tahap I + Il (SD + 6.372.483.321,00SMP) > Bahwa kemudian Terdakwa Il Drs.John

Heroike Denni Rompas, M.Si dan Terdakwa Il Drs.John Handry Tendean, MM mengetahui Dana DAK 2012 yang diterima olehTerdakwa dan Terdakwa Il tersebut bertentangan atau tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Il dengan tujuan untuk memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.547.679.178. (lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratustujuh puluh sembilan ribu seratus tujun pulun delapan rupiah) danmemperkaya Terdakwa Il sebesar Rp.87.450.000.

Rp. 11.000.000.Jumlah keseluruhan..............0.:.:::0::+ Rp. 87.450.000.Bahwa terdakwa DR.Heroike Denni Rompas, M.Si dan Terdakwa Il Drs.John Handry Tendean, MM mengetahui Dana DAK 2012 yang yang diterimaoleh Terdakwa dan Terdakwa Il tersebut tidak sesuai ketentuan yangberlaku dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa IldiriRp.547.679.178.

Heroike Denni Rompas danTerdakwa Il Drs.John Handry Tendean, M.M masingmasing membayarbiaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkanputusan pada tanggal 18 April 2017 Nomor 29/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnd,yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa DR.

HEROIKE DENNI ROMPAS,M.SI. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa Il Drs.JOHN HANDRY TENDEAN, MM, dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun.5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan Terdakwa Il masingmasing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denganketentuan, apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa DR.

REKSA SARANA SAGARA, dalam hal ini diwakili oleh Drs.John M. Sihombing, beralamat di Jin.

Idrus Yunus, Msi sebagai Wakil Ketua ;Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah perjanjian/kontrak pengadaantanah perumahan PNS dengan Nomor: 593/168/DIS PTNH/VIV/2005 antara Drs.John Tandi Toding selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK) denganTerdakwa selaku pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan penyediaankapling tanah perumahan dalam bentuk kontrak turn key dengan pra pendanaanpenuh (contractor's full prefinanced) yaitu penyedia jasa (pihak kedua) dalamhal ini Terdakwa memiliki tugas yaitu

H. ldrus Yunus, Msi (yang saat itu sudah tidak menjabat sebagaiKepala Dinas Pertanahan) tanggal 24 Juli 2006 serta disposisi kepada Drs.John Tandi Toding agar mengalinkan ke Pembayaran Pembangunan FisikPerumahan yang diterima oleh saksi Subair selaku Kuasa Direktur BerkatKaltim pada tanggal 25 Juli 2006 yang kemudian dibuatkan kwitansipembayaran seolaholah pembayaran terjadi pada tanggal 29 September 2006.Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan antara Terdakwa, Drs. H. Idrus Yunus,Msi dan Drs.

Idrus Yunus, Msi sebagai Wakil Ketua ;Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah perjanjian/ kontrak pengadaantanah perumahan PNS dengan Nomor: 593/168/DIS PTNH/VIV/2005 antara Drs.John Tandi Toding selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) denganTerdakwa selaku pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan penyediaankapling tanah perumahan dalam bentuk kontrak turn key dengan pra pendanaanpenuh (contractor's full prefinanced) yaitu penyedia jasa (pihak kedua) dalamhal ini Terdakwa memiliki tugas yaitu

Kutim.Dipergunakan dalam perkara Drs.John Tandi Todding.5.

Goro mau mengambilkembali aslinya, maka oknum Drs.John Siokh tidak keberatan untukmenyerahkan kembali kepadapemiliknya yang sekarang disebutsebagai Penggugat pengakuan Sdr.Drs. John Siokh tersebut dituangkandalam Surat Lurah Fatululi tertanggal10 Mei 2000, Nomor : 36/Frl/100Hal 19 dari 33 hal. Putusan No.23/G/2011/PTUNKPGV/2000, dengan demikian yangberwewenang memeriksa danmenyidangkan perkara tersebut adalahPengadilan Negeri Kupang( Kompentensi Absolut) .DALAM POROK PERKARA,

Menyatakan bahwa Terdakwa I DR.HEROIKE DENNI ROMPAS,M.Si dan Terdakwa II Drs.JOHN HANDRY TENDEAN,MM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair;2. Membebaskan Terdakwa I DR.HEROIKE DENNI ROMPAS,M.Si dan Terdakwa II Drs.JOHN HANDRY TENDEAN, MM oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3.

Menyatakan Terdakwa I DR.HEROIKE DENNI ROMPAS,M.Si dan Terdakwa II Drs.JOHN HANDRY TENDEAN, MM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. 4. Menghukum Terdakwa I DR.HEROIKE DENNI ROMPAS,M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menghukum pula Terdakwa II Drs.JOHN HANDRY TENDEAN,MM pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 5.

Syerly Mundung, M.Pd bersamasamadengan Drs.JOHN HANDRY TENDEAN,M.M menyampaikan permintaan DR.HEROIKE DENNI ROMPAS, M.Si tersebut kepada para Kepala UPTD yanghadir diacara Sosialisasi tersebut agar menyerahkan dana kebersamaansebesar 7% kepada Dr.

(19 SMP)1. 5122/SP2D/12052/2012 tanggal 1.184.203.963,0 DAK21/11/12 02. 5123/SP2D/12052/2012 tanggal 118.420.397,00 Pendammping21/11/12Sub Jumlah tahap I (SMP) 1.302.624.360,00Il Tahap Il (19 SMP)1. 6621/SP2D/12052/2012 tanggal 888.152.974,00 DAK20/12/122. 6626/SP2D/12052/2012 tanggal 88.815.301,00 Pendamping20/12/12Sub Jumlah Tahap II (SMP) 976.968.275,0oOJumlah Tahap I + II (SMP) 2.279.592.635,00Jumlah tahap I + Il (SD + SMP) 6.372.483.321,00 > Bahwa kemudian Terdakwa Dra.SYERLY MUNDUNG,M.Pd, Drs.John

SYERLY MUNDUNG, M.Pd, Drs.John HandryTendean, MM, serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Kabupaten Minahasa masingmasing menghubungi para Kepala Sekolah diwilayahnya dan menyampaikan tersebutagar para kepala sekolahHalaman 16 dari 52 halaman Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2018/PT MNDmenyerahkan Dana 7% sampai dengan 14% kepada para UPTD yangsumber dana nya diambil dari Pencairan Anggaran Dana DAK 2012. Kemudiansetelah dilakukan pencairan tahap pertama terdakwa Dra.

JOHN TANDI TODING ditunjuk selaku Petugas Pelaksana TeknisKegiatan untuk Pembebasan Lahan tersebut.Dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut ditunjuk Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan Korpri Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.275/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 16 Agustus2005 di mana Terdakwa sebagai Wakil Ketua.Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah perjanjian/kontrak pengadaantanah perumahan PNS dengan Nomor : 593/168/DIS PTNH/VII/2005 antara Drs.JOHN TANDI TODING

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut ditunjuk Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan Korpri Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.275/02.188.45/HK/VIII/2005 tanggal 16 Agustus2005 di mana Terdakwa sebagai Wakil Ketua.Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah perjanjian/kontrak pengadaantanah perumahan PNS dengan Nomor : 593/168/DIS PTNH/VII/2005 antara Drs.JOHN TANDI TODING selaku Pejabat Pelaksana

No.2126 K/Pid.Sus/2011.Pada tanggal 18 Agustus 2005 dibuatlah perjanjian/kontrak pengadaantanah perumahan PNS dengan Nomor : 593/168/DIS PTNH/VII/2005 antara Drs.JOHN TANDI TODING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dengan AGUS SUHERMANTO selaku pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan penyediaan kapling tanah perumahan dalam bentuk kontrak turn keydengan pra pendanaan penuh (contractors full prefinanced) yaitu penyedia jasa(pihak kedua) dalam hal ini AGUS SUHERMANTO memiliki tugas yaitu

SUHERMAN PURAWINATA dan Terdakwa Ill Drs.JOHN MARIUS LUNELS serta barang bukti berupa suratsurat, yaitusurat Nomor 04/02/2015/Pengurus/YK tanggal 9 Februari 2015, suratNomor 27/10/2014/Pengurus/YK tanggal 17 Oktober 2014, surat Nomor28/10/2014/Pengurus/YK tanggal 18 Oktober 2014 dan surat NomorHal. 12 dari 17 hal. Put.

No. 1996 K/Pid/2011Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa tersebut pada tanggal 17 Juni 1998,ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditandatanganioleh Kepala Desa Muaro Fajar Wan Salahuddin, AMP dan Camat Rumbai Drs.John Lukman.Bahwa di hadapan persidangan Surat Keterangan Ganti Rugi yang berupapeningkatan tersebut telah diakui oleh Saksi H. Sulaiman Adnan, SE, MH.Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut jelas dan nyata mengandungcacat hukum.

PENGGUGAT:- PETRUS KELLENTERGUGAT- DRS.JOHN W.H. DE FRETES- LAURENS YAP- Dra. DEWI MANEK- Drs. GABRIEL MANEK, M.Si.- PETRUS BAIT BANI- DAMIANUS BANI- VINSENSIUS ASURI- VERENIKA NEPSA- DOMINIKUS MAUNAIN- BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TTU- PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RSUD KEFAMENANU- PEMKAB TTU TAHUN ANGGARAN 2007- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Uatara Cq. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Pemohon Kasasi melawanPegang Silalahi, dkk sebagai para Termohon Kasasi, diberi tanda bukti P8 ;Foto copy akta perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 antara pihak MargaSidebang yang diwakili oleh Drs Pangihutan Silalahi sebagai pihak pertama danpihak Marga Situngkir yang diwakili oleh Drs Martua Situngkir,AK sebagai pihakkedua, di beri tanda bukti P9 ;Foto copy Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 2002 yang diberikan oleh DrsPangihutan Silalahi dan Drs Martua Situngkir,AK sebagai pihak pertama dankepada Drs.John

duaantara Drs.Pangihutan Silalahi sebagai pihak pertama dan Drs Martua Situngkir,AKsebagai pihak kedua yang disaksikan oleh Lundu Panjaitan,SH selaku Wakil GubernurSumut, DR.M.P.Tumanggor selaku Bupati Dairi,Drs.J.M.Silalahi selaku Camat Sumbuldan Tiopulus Sidebang sebagai Kepala Desa Silalahi I ;Menimbang,bahwa terhadap bukti P10 adalah fakta bahwa berupa surat kuasatertanggal 3 Desember 2002 dari Drs Pangihutan Silalahi dan Drs .Martua Situngkir,Aksebagai pihak pertama menyerahkan kuasa kepada Drs.John

April 2014, yangtelah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tandaT35;Foto copy Surat Panggilan Nomor: 183/L13/KP/2014 tanggal 23 Maret 2015,yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberitanda T36 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat diatas, untuk membuktikan dalildalilbantahannya, Tergugat mengajukan saksi dan ahli yang didengar keterangannyadibawah sumpah / janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Saksi Drs.JOHN

Maturbongs di Desa/OhoiKolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;Penggugat adalah Kepala Marga/Faam/Matarumah Maturan Maturbongsberdasarkan :Diangkat Tuatua Adat Marga Maturbongs dalam rapat 27 Maret 2006,diberitahu dengan surat pemberitahuan 20 Mei 2006 No.15/MMK/V/2006 kepada KADES, CAMAT, dikuatkan secara aklamasi dalam rapatMarga di rumah Julius Maturbongs 30 Desember 2007 disaksikanMarga Kelanit dan Lesomar serta Keluarga Maturbongs dari Jayapuradiwakili Drs.John

AsmatDaci, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah KabupatenAsmat tidak berkeberatan untuk dilakukan pembayarannya olehPemerintah Propinsi Papua kepada Pemilik Kapal ;Bahwa dengan adanya surat Nomor : 552/74/BUP tanggal 1 April 2005dari Terdakwa Drs.Wiro Yoseph Watken yang ditindaklanjuti dengansurat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) PapuaSaudara Drs.John lbo Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 yangditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua perihal Pembayaran HutangPemda

Wiro Yoseph Watken yang ditindaklanjuti dengansurat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) PapuaSaudara Drs.John lbo Nomor : 910/1434 tanggal 1 Desember 2005 yangditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua perihal Pembayaran HutangPemda, selanjutnya saksi Drs.Andi Baso Bassaleng selaku PelaksanaSementara (Pls) Gubernur Propinsi Papua menerbitkan Surat KeputusanGubernur Propinsi Papua Nomor : 368/BTL/Tahun 2005 tanggal 16Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran

(selaku pihak pertama) dan PT.Satria Perkasa Agung diwakili olehDrs.John Pandelaki (selaku pihak kedua);Bahwa para pihak yang menandatangani Akta Perdamaian Nomor 95tanggal 11 November 1987 (Bukti TT1 & TT26) adalah sebagai berikut:Ratnawati Jananto (selaku pihak pertama) dan PT.Satria PerkasaAgung diwakili oleh Drs.John Pandelaki (selaku pihak kedua);Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar AktaPerdamaian (Dading) Nomor 93, 94 dan 95 tanggal 11 November1987 yang dibuat dihadapan Notaris

Berita Acara Eksekusi (Lanjutan)No.01/EKS/2003/17/Pdt.G/1991/PNSdk TANGGAL 5 Pebruari2003 ; 2.12Surat Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 antaraDrs.Pengihutan Silalahi sebagai Pihak Pertama denganDrs.Martua Situngkir, AK sebagai Pihak ke dua yangdisaksikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, BupatiDairi,Camat Sumbul, Kepala Desa Silalahi dan juga diketahuioleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang = a.n.B.PNainggolan,SH ;2.13Surat Kuasa dari Drs,Pangihutan Silalahi dan Drs.MartuaSitungkir,AK kepada Drs.John

Lina Subroto;ABoediati Jananto;oOo uoKartiko Jananto;~N))))) Aniwati Jananto;)) Yanti Kartini Jananto8)(selaku Pihak Pertama) dan PT Satria Perkasa Agung di wakili oleh Drs.John Pandelaki (Selaku Pihak Kedua);2.4. Bahwa Para Pihak yang menandatangani Akta Perdamaian Nomor95 tanggal 11 November 1987 (Bukti TT1 & TT2 6) adalah sebagaiberikut: Ratnawati Jananto (selaku Pihak Pertama) dan PT Satria PerkasaAgung di wakili oleh Drs. John Pandelaki (Selaku Pihak Kedua);2.5.

Jap, Halaman 79 Paragraf ke 1(Satu) yang berbunyi :"Menimbang bahwa berdasarkan keterangansaksisaksi Tergugat yakni Barnabas Nukuboy, Stevanus Dike, AlexYappo dan Drs.John Ibo serta dihubungkan dengan bukti suratbertanda T.I23 berupa Surat Pernyataan Hibah atas tanah hak ulayatadat Dobukurun, Oroyau Kere, Buyebei dan Burtoto Ayenomi DimituruBerei, Miyea Debariburu tanggal 7 Mei 2000 antara lain menyatakanpada Angka 3. bidang tanah Dobukurun, Oroyau Kere, Buyebel yangkini ditempati dan digarap oleh

Tentang PSI selain kami komunikasi dengan DPDPropinsi dan DPP, kami juga berkomunikasi dengan Ketua KPUD Propinsi NTT Drs.John.