Suharno, Pengurus/Ketua OPC FSBSI 1992 KotaSurakarta yang berkantor di Jalan Mr.

Suharno,Pengurus/Ketua OPC FSBSI 1992 Kota Surakarta yang berkantor di Jalan Mr.Sartono No. 119 Krajan Mojosongo Jebres Surakarta selaku Kuasa HukumPenggugat berdasarkan (1) Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2007 dan(2) Surat Pelimpahan dari struktur organisasi di bawah OPC FSBSI 1992 KotaSurakarta yaitu Pengurus Komisariat SBSI1992 cv. Sahabat Ceria;Bahwa Sdr.

Suharno ang bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugatmengaku, dan atau berkedudukan sebagai Pengurus/Ketua Oewan PengurusCabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, selanjutnya disingkatOPC FSBSI 1992 Kota Surakarta;Bahwa penggunaan terminologi "Federasi", sebagaimana dimaksud dalamserikat buruh/pekerja "Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI)1992 selanjuntnya disingkat OPC FSBSI 1992" yang diketuai dan atau yangmenaungi Sdr.

Suharno yang bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat danberkedudukan sebagai Pengurus/Ketua ope FSBSI 1992 Kota Surakartaharus/wajib memenuhi ketentuan perundangundangan khususnya UU No.21/2000, sebagai syarat formal status legal standing ope FSBSI untuk mewakiliPara Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan;Bahwa ope FSBSI 1992 Kota Surakarta belum memiliki minimal 5 (lima)anggota serikat pekerja/serikat buruh yang sudah memiliki nomor buktipencatatan sebagaimana diatur Pasal25 UU No. 21/2000

;Bahwa dengan demikian status legal standing ope FSBSI Kota Surakartasebagai kuasa hukum yang mewakili Para Penggugat dalam menyelesaikanperselisinan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarangtidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 UU No.21/2000,oleh karenanya kedudukan hukum ope FSBSI Kota Surakarta cq.

No. 355 K/PDT.SUS/201011.Bahwa atas laporan penggugat yang mendapatkan perlakukan sewenangwenang, maka DPC FSBSI 1992, mengadukan Perselisihan PemutusanHubungan Kerja terhadap penggugat kepala Dinas Kependudukan TenagaKerja dan Sosial Kab.

Menghukum tergugat untuk membayar ongkosongkos yang timbul dalamperkara ini.EX AQUO ET BONOJika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSITentang Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia 1992 (FSBSI 92) Kabupaten Deli Serdang belum terbentuk di tingkatperusahaan Tergugat :Bahwa FSBSI 92 sampai saat ini belum terbentuk di perusahaanTergugat

, sehingga dengan demikian Penggugat memberikan kuasa kepadaPengurus FSBSI 92 untuk mewakili Penggugat di hadapan persidanganpengadilan tidak dapat diterima ;Hal. 5 dari 11 hal.

No. 355 K/PDT.SUS/2010Bahwa dalam unsur penjelasan pasal 87 tersebut diatas dengan jelasdan terang menyebutkan harus adanya pengurus pada tingkat perusahaan,akan tetapi pengurus FSBSI 1992 belum terbentuk pada tingkat perusahaanpemohon kasasi, sehingga dengan demikian berhubung karena belumterbentuknya pengurus FSBSI 1992 pada tingkat perusahaan, maka kuasatermohon kasasi untuk mewakili dihadapan pengadilan adalah harus batal demihukum dan setidaknya ditolak atau tidak dapat diterima;Bahwa selanjutnya

No. 355 K/PDT.SUS/2010Hockinda Citra Lestari, SBSI a quo hanya ada pada tingkat PimpinanCabang (DPC FSBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang). Sehingga SerikatBuruh a quo sesuai ketentuan Pasal 1 butir (3) UndangUndang No. 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, termasuk Serikat Buruhdiluar perusahaan ;Semestinya DPC SBSI 1992 dapat bertindak sebagai kuasa apabila SBSI1992 telah terbentuk pada PT.

Ill (Rosmawati) bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1989,menerima upah sebesar Rp 400.000,/oulan, dan pada bulan September2008 menerima sebesar Rp 918.000,/bulan;Bahwa sejak para Penggugat ditempatkan bekerja sebagai cleaningservice pada perusahaan Tergugat maka para Penggugat secara rutinbekerja pada perusahaan Tergugat setiap harinya dengan tunduk danmematuhi ketentuanketentuan sebagaimana yang ditetapbkan padaperusahaan Tergugat;Bahwa pada bulan April 2008, para Penggugatdatang ke Kantor DPC FSBSI

Effendi & Co);Bahwa atas laporan dan keterangan para Penggugat OPC FSBSI 1992selaku mewakili para Penggugat membuat surat pengaduan yangditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan Nomor Eks.038/0PC. FSBSI 1992/M/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008;Bahwa atas pengaduan DPC FSBSI 1992 Kota Medan tersebut, DinasTenaga Kerja Kota Medan melalui pegawai pengawas ketenagakerjaanmemanggil Tergugat Il selaku perusahaan penyedia jasa tenagakerja/ouruh (ic.

Para Penggugat) dan DPC FSBSI 1992 Kota Medanselaku penerima kuasa para Penggugat;Bahwa dalam perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, ternyataTergugat Il selaku penyedia jasa tenaga pekerja/oburuh (ic. paraPenggugat) pada Tergugat , tidak memiliki izin dari Dinas Tenaga Kerjayang berwenang dan Tergugat Il juga tidak berbadan hukum baik PTataupun Koperasi;Hal. 2 dari 15 hal. Put.

1992 Kota Medan,agar perkara ini dapat dilanjutkan ke mediasi guna mendapatkankepastian hukum;Bahwa selanjutnya DPC FSBSI 1992 Kota Medan membuat suratperihal pelarangan bekerja terhadap buruh, dengan Nomor : 058/DPCFSBSI 1992/M/IX/200S, tertanggal 10 Oktober 200S yang ditujukankepada Tergugat ;Bahwa pada tanggal 14 Oktober 200S, perundingan dilaksanakan dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang dihadiri oleh pihak TergugatI, yang diwakilkan oleh Sdr.

Yosafati Waruwu (DPC FSBSI 1992 Kota Medan), dan hasil dalamperundingan tersebut adalah:a. Tuntutan pekerja, agar kekurangan upah 2 tahun terakhir dibayardandisepakati bahwa Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pengh itungandan penetapan kekurangan tersebut ;b. Terhadap status pekerja PT. PLN juga minta agar Dinas Tenaga KerjaKota Medan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;c.

No. 130 K/Pdt.Sus/2010wadah dalam menyelesaikan perselisihan anggotanya telahmelayangkan surat kepada Tergugat untuk menyelesaikan perselisihansecara. bipartit dengan nomor surat : Eks.175/DPC FSBSI1992/DS/III/2006, tertanggal O7 April 2006, dan surat nomorEks.218/DPC FSBSI 1992/DS/III/2006, tertanggal O7 April 2006perihal penyelesaian Bipartit Sdri Novita Dkk (22 orang), Sdr. Mustakim(13 orang) ;38.Bahwa walaupun DPC. FSBSI 1992 Kab.

FSBSI 1992Kab. Deli Serdang melayangkan surat yang ditujukan kepada KepalaDinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Deli Serdang,dengan nomor surat: Eks.230/DPC FSBSI 1992/DS/V/2006, tertanggal22 Mei 2006, perihal pencatatan perselisihan PHK Sdr. Novita Dkk (36orang) ;40.Bahwa atas dasar surat dari DPC. FSBSI 1992 Kab. Deli Serdang41.dengan nomor : Eks.230/DPC FSBSI 1992/DS/V/2006, tertanggal 22 Mei2006 tersebut Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kab.

FSBSI 1992 Kab. Deli Serdang tetap hadir sesuaidengan jadwal ;42.Bahwa oleh karena panggilan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerjadan Sosial Kab. Deli Serdang tidak diindahkan Tergugat, maka DinasHal. 10 dari 19 hal. Put. No. 130 K/Pdt.Sus/2010Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kab.

1992 sewaktu paraPenggugat in person bekerja pada Tergugat, hal ini jelas Tergugatketahui Karena kuasa Tergugat adalah kepala personalia yangmengetahui persis namanama yang terdaftar sebagai anggota FSBSI1992 ;Bahwa pada waktu penyelesaian perselisihan ini di tingkat mediasiTergugat juga telah mempersoalkan/mempertanyakan eksistensi FSBSI1992 yang di claim FSBSI (non 1992) sebagai organisasi yang tidak sah ;Hal. 16 dari 19 hal.

Bahwa sebenarnya para Penggugat in person tidak ada mempersoalkanperselisinan ini, sebab mereka sudah mengetahui bahwa apabila bahanbaku kayu normal, mereka akan bekerja kembali, namun karenadipengaruhi dan janjijanji manis dari orangorang yang tidakbertanggung jawab maka mereka dibujuk untuk membuat pengaduanmelalui FSBSI 1992 padahal mereka tidak pernah menjadi anggotasebelumnya ;5.

Bahwa wewenang kuasa Penggugat tidak sesuai seperti yang diaturoleh UndangUndang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh &Serikat Pekerja Pasal 23 : Pengurus serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telahmempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secaratertulis kKeberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai tingkatannya;Bahwa sampai gugatan ini diajukan, DPC FSBSI Hukatan tidakpernah memberitahukan secara tertulis ke pihak perusahaan sebagaimitranya

Bahwa keanggotaan Penggugat tidak jelas di DPC FSBSI Hukatanhal ini karena kuasa Penggugat tidak ada melampirkan buktikeanggotaan Penggugat sebagai anggota dari DPC FSBSI Hukatan,Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak cermat sesuai yang diaturdalam UU.No.21 Tahun 2000 pasal 12 s/d 17;Berdasarkan halhal yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatasmaka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi yang diajukan Tergugat dan untuk itumenyatakan gugatan Penggugat

TUPAR selaku ketua PUK FSBSI berperan mengendalikananggota serikat FSBSI yang berada di afdeling lain agar berkumpul dikantor afdeling VII dan ikut berada di areal kantor afdeling VII sertamelarang Saksi AZWIN untuk keluar dari kantor tersebut untuk bekerjadan juga ada melarang Sdr. JULIARDI sat hendak keluar dari kantorafdeling VII dengan cara berdiri didepan pintu seraya mengatakanTUNGGU KETUA DPC KAMI DATANG;e Sdr.

CANDRA yang telah di pulangkan kerja ke poisisi Afdeling dan banyaklainnya, setelah itu selanjutnya ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBORO dan diikuti oleh Terdakwa I.

TUPAR dkk. termasuk Terdakwa sendiri keruangankantor dan begitu berada di dalam ruangan Terdakwa melihat ada pulapihak keaaman (polsek XII Koto Kampar dan pihak Koramil) kemudianterjadi dialog yang di sampaikan oleh ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBOROkepada pihak perusahaan (JULIARDI dan Teluk Dalam) KOK DI LANGGARNOTULEN ITUAPAKAH Saksi AZWIN TIDAK TAHU dan saat itu pihakHalaman 47 dari 68 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bkn.perusahaan tersebut tidak bisa memutuskannya pula, selanjutnya ketuaDPC FSBSI

JULIARDImembutakan notulen hasil pertemuan tersebut dengan masingmasing tulistangan di atas kertas bermeterai yang isi kKedua surat tersebut kamimenentukannya hingga setelah masingmasing surat selesai di tulis yangsebelumnya telah beberapa kali terjadi Kesalahan, selanjutnya kedua surattersebut di bacakan oleh ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBORO, selanjutnyasurat tersebut di photo copy dan kemudian di bagibagi kepada pihak yangada selanjutnya kemudian ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBORO menyuruhkami pulang

TUPAR tersebut agar tidak terjadi apaapa terhadap SaksiAZWIN tersebut;Bahwa benar adapun Saksi KORMAIDA Br SIBORO merupakan ketua dariDPC FSBSI Kab.Kampar hal tersebut ketahui di semenjak Terdakwabergabung dalam FSBSI yang singkatannya (FEDERASI SERIKAT BURUHSEJAHTERA INDONESIA) sebelumnya dari mulai juni 2019 posisi selakuanggota dan selanjutnya pada sekitar September 2019 kemudian Terdakwadiangkat menjadi Sekretaris oleh para anggota dan mendapat mandat dariketua DPC FSBSI Saksi KORMAIDA Br SIBORO

Andi) bekerja dengan Tergugat sejak bulan November2004, menerima upah sebesar Rp 400.000,/oulan, dan pada bulanSeptember 2008 menerima sebesar Rp 918.000,/oulan; Bahwa sejak para Penggugat ditempatkan bekerja sebagai cleaningservice pada perusahaan Tergugat maka para Penggugat secara rutinbekerja pada perusahaan Tergugat setiap harinya dengan tunduk danmematuhi ketentuanketentuan sebagaimana yang ditetapbkan padaperusahaan Tergugat; Bahwapada bulan April 2008, para Penggugatdatang ke Kantor DPC FSBSI

Effendi & Co); Bahwa atas laporan dan keterangan para Penggugat OPC FSBSI 1992selaku mewakili para Penggugat membuat surat pengaduan yangditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan Nomor Eks.038/0PC. FSBSI 1992/MN 11/2008, tertanggal 01 Juli 2008; Bahwa atas pengaduan DPC FSBSI 1992 Kota Medan tersebut, DinasTenaga Kerja Kota Medan melalui pegawai pengawas ketenagakerjaanmemanggil Tergugat Il selaku perusahaan penyedia jasa tenagakerja/ouruh (ic.

Para Penggugat) dan DPC FSBSI 1992 Kota Medanselaku penerima kuasa para Penggugat;Hal. 2 dari 16 hal. Put.

1992 Kota Medan,agar perkara ini dapat dilanjutkan ke mediasi guna mendapatkankepastian hukum;Bahwa selanjutnya DPC FSBSI 1992 Kota Medan membuat suratperihal pelarangan bekerja terhadap buruh, dengan Nomor : 058/DPCHal. 4 dari 16 hal.

Yosafati Waruwu (DPC FSBSI 1992 Kota Medan), dan hasil dalamperundingan tersebut adalah:a. Tuntutan pekerja, agar kekurangan upah 2 tahun terakhir dibayar dandisepakati bahwa Dinas Tenaga Kerja akan melakukan penghitungandan penetapan kekurangan tersebut ;b. Terhadap status pekerja PT. PLN juga minta agar Dinas Tenaga KerjaKota Medan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;c.

Effendi & Co); Bahwa atas laporan dan keterangan para Penggugat OPC FSBSI 1992selaku mewakili para Penggugat membuat surat pengaduan yangditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan Nomor Eks.038/DPC. FSBSI 1992/M/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008; Bahwa atas pengaduan DPC FSBSI 1992 Kota Medan tersebut, DinasTenaga Kerja Kota Medan melalui pegawai pengawas ketenagakerjaanmemanggil Tergugat Il selaku perusahaan penyedia jasa tenagakerja/buruh (ic.

Para Penggugat) dan DPC FSBSI 1992 Kota Medanselaku penerima kuasa para Penggugat;Hal. 2 dari 16 hal. Put.

melarang para Penggugat untuk masuk bekerja denganalasan para Penggugat akan disubkan dengan perusahaan penyediajasa pekerja/ouruh yang baru, maka para Penggugat harus membuatsurat lamaran yang baru juga, tetapi para Penggugat berkeberatan danmenolak syarat tersebut karena tidak ada pemberitahuan kepada paraPenggugat sebelumnya dan tidak ada kejelasan tentang status masakerja para Penggugat;Bahwa atas larangan bekerja oleh Tergugat terhadap para Penggugat,para Penggugat melaporkannya kepada DPC FSBSI

No. 100 K/Pdt.Sus/2010Bahwa selanjutnya DPC FSBSI 1992 Kota Medan membuat suratperihal pelarangan bekerja terhadap buruh, dengan Nomor : 058/DPCFSBSI 1992/M/IX/200S, tertanggal 10 Oktober 200S yang ditujukankepada Tergugat ;Bahwa pada tanggal 14 Oktober 200S, perundingan dilaksanakan dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang dihadiri oleh pihak Tergugat, yang diwakilkan oleh Sdr. Thamrin, para Penggugat diwakilkan olehSdr.

Yosafati Waruwu (DPC FSBSI 1992 Kota Medan), dan hasil dalamperundingan tersebut adalah:a. Tuntutan pekerja, agar kekurangan upah 2 tahun terakhir dibayar dandisepakati bahwa Dinas Tenaga Kerja akan melakukan penghitungandan penetapan kekurangan tersebut ;b. Terhadap status pekerja PT. PLN juga minta agar Dinas Tenaga KerjaKota Medan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;c.

Padasa VI Utama;Bahwa peran masingmasing pelaku saat melakukan pengancaman danpenyekapan adalah :Saksi TUPAR selaku ketua PUK FSBSI berperan mengendalikananggota serikat FSBSI yang berada di afdeling lain agar berkumpul dikantor afdeling VII dan ikut berada di areal kantor afdeling VII sertamelarang Saksi AZWIN untuk keluar dari kantor tersebut untuk bekerjadan juga ada melarang Sdr.

CANDRA yangtelah di pulangkan kerja ke poisisi Afdeling dan banyak lainnya, setelah ituselanjutnya ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBORO dan di ikuti olen SaksiTUPAR dkk. termasuk Saksi Ssendiri keruangan kantor dan begitu berada didalam ruangan Saksi melihat ada pula pihak keaaman (polsek XII KotoKampar dan pihak Koramil) kKemudian terjadi dialog yang di Sampaikan olehketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBORO kepada pihak perusahaan (JULIARDIdan Teluk Dalam) KOK DI LANGGAR NOTULEN ITUAPAKAH SaksiAZWIN TIDAK TAHU

dan saat itu pihak perusahaan tersebut tidak bisamemutuskannya pula, selanjutnya ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBOROdan kami meminta pula Saksi AZWIN tersebut untuk membuat suratHalaman 37 dari 73 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bkn.pernyataan dan sekaligus Sdr.

JULIARDI membutakan notulen hasilpertemuan tersebut dengan masingmasing tulis tangan di atas kertasbermeterai yang isi kedua surat tersebut kami menentukannya hinggasetelah masingmasing surat selesai di tulis yang sebelumnya telahbeberapa kali terjadi kesalahan, selanjutnya kedua surat tersebut dibacakan oleh ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBORO, selanjutnya surattersebut di photo copy dan kemudian di bagibagi kepada pihak yang adaselanjutnya kemudian ketua DPC FSBSI Sdri BUK SIBORO menyuruh kamipulang

Kab.Kampar hal tersebut ketahui di Ssemenjak Saksibergabung dalam FSBSI yang singkatannya (FEDERASI SERIKAT BURUHSEJAHTERA INDONESIA) sebelumnya dari mulai juni 2019 posisi selakuanggota dan selanjutnya pada sekitar September 2019 kemudian Saksidiangkat menjadi Sekretaris oleh para anggota dan mendapat mandat dariketua DPC FSBSI Terdakwa KORMAIDA Br SIBORO hingga sekarang ini;Bahwa karyawan yang sudah hadir sebanyak 40 orang;Bahwa yang punya ide adalah anggota FSBSI dan kami bertiga;Bahwa demo dimulai

Saat melewati jalan tersebut, Terdakwa IIEdison Saul Napitupulupulu Als Edison dan Terdakwa III Junaedi Panjaitan Als JunBin Abdul Panjaitan menghentikan mobilmobil truk tersebut kemudian memintauang senilai Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada masingmasing supir truktersebut yaitu saksi Supriyanto, saksi Derman Simatupang, saksi Sutan Panjaitan,saksi Ikam Kamaludin dengan alasan untuk sumbangan organisaasi FSBSI( Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia), yang mana untuk setiap truk yangmelewati

Sugiarto Als Sugi Bin Misyantoe Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semuaketerangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;e Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul11.30 Wlb, saksi dihubungi oleh Gunung Harahap yangmemberitahukan bahwa mobil truk ditahan oleh anggotaSBSI dan anggota IPK;e Bahwa para Terdakwa menahan mobil untuk memintapungutan sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) permobilnya sesuai dengan surat edaran yang sebelumnyasudah diserahkan oleh pengurus FSBSI

Terdakwa mendengar terdakwaEdison meminta uang Rp 50.000, kepada para supir truk tangki untukorganisasi FSBSI, ketika itu supir truk kKeberatan untuk memberikannya;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Edison untukmenyelesaikan masalah ini di rumah makan yang ada di simpang jalanporos PT.

Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, untuk menanyakan mengenai pungutan Rp 50.000, per truktangki yang lewat di jalan tersebut untuk kepentingan Federasi SerikatBuruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) dan IPK, yang disampaikan beberapawaktu lalu;11e Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Junaedimeminta para supir truk untuk membicarakan mengenai uang pungutantersebut di rumah makan di simpan jalan poros PT.

Pelalawan, para Terdakwa menghentikan dan menahan supir truktangki pengangkut CPO dengan alasan mereka tidak mau membayar uangpungutan FSBSI sebesar Rp 50.000. per truk ;Menimbang, bahwa pada saat menahan para supir truk tersebut, Terdakwa Demson Johanes Saragihh Als Saragihnh ada mengatakan kepada para supirtangki jika para supir tidak mau membayar pungutan tersebut, para supir tidakboleh berangkat dan jika ada yang berangkat maka mobil akan dihancurkan.

Rihat Silalahidengan Reg: 048/FSBSI/Basis Wil Rohil. Fakta ini secara jelas tidaksesuai dengan keberadaan Rihat Silalahi yang merupakan karyawanTergugat berkedudukan dan berdomisili di Kecamatan Tambusai,Kabupaten Rokan Hulu bukan Rokan Hilir.

Olen karenanya gugatan aquo cacat hukum dan haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima;Bahwa fakta, Kuasa Hukum Penggugat (Federasi Serikat BuruhSolidaritas Indonesia/FSBSI) tidak pernah tercatat dan/ataudiberitahukan oleh Penggugat Principle kepada Tergugat sejakPenggugat Principle menjadi anggota FSBSI dari tahun 2006 lalusampai saat ini.

Bahwa surat tertanggal 11 Juni 2015tersebut adalah penangguhan pencatatan PUK FSPPPBUN KSPSI PTHutahaean Kebun DaluDalu ditujukan kepada Ketua DPC FSPPPKSPSIKabupaten Rokan Hulu;Bahwa eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi, dalam eksepsinya menyatakanKuasa Penggugat (FSBSI) tidak berwenang menjadi Kuasa Penggugat denganalasan Penggugat Prinsipal adalah anggota serikat FSPPPBUN SPSIPUK PTHutahaean Kebun DaluDalu;Bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan secara hukum, karena berdasarkanBukti P20 tersebut PUK

gaji;Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir yang mengantarkan barang daripelabuhan ke tempat yang diperintahkan Tergugat berdasarkan surat jalan;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Penggugat telah dibebastugaskan ataunon job oleh Tergugat secara lisan dengan alasan ada kehilangan batteraidan Tergugat juga telah menghentikan upah Penggugat tanpa proseduryang diatur dalam undangundang ketenagakerjaan;Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Pengurus Federasi SerikatBuruh Solidaritas Indonesia (FSBSI

untukmenyelesaikan perselisinan tersebut secara bipartit namun pihak Tergugattidak pernah menjawab surat tersebut baik lisan maupun tulisan;Bahwa dari sikapsikap Tergugat membuktikan, bahwa Tergugat sudah tidakingin lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat dan melakukanpenekanan dengan harapan Penggugat mendiamkan PHK terselubungoleh Tergugat lalu melupakan segala hakhaknya;Bahwa pada tingkat bipartit perselisinan a quo tidak berhasil maka PengurusFederasai Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI

masingmasing pihak tidak mencapai kata sepakat sehinggaperundingan bipartite berjalan dengan buntu dengan dibuktikan telah dituangkanrisalah perundingan bipartite yang masingmasing pihak telah menyampaikanpendapatnya;Bahwa oleh karena perundingan bipartit berjalan dengan buntu, makaPenggugat menaikan perselisihan ini kepada lembaga tripartite yaitu denganmengadukan perselisihan PHK kepada Mediasi yaitu Dinas KependudukanTenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Deli Serdang yang diwakili olen kuasanyaDPC FSBSI

1992 Kab.Deli Serdang dengan surat pengaduan nomor : Eks. 045/DPC FSBSI 1992/DS/1/2008 tertanggal 19 Januari 2008, perihal Pencatatanperselisihan PHK;Bahwa atas pengaduan Penggugat Junaidi tersebut, DinasKependudukan Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sebagaimediator melakukan pemanggilanpemanggilan terhadap Penggugat Junaididan Tergugat guna mendapat penyelesaian di tingkat Mediator;hal.2dari 8 hal.

Bahwa SBSI terdiri dari beberapa sektor atau Federasi (FSBSI, FIKEP SBSI,FPPK SBSI, FTNP SBSI, FBKN SBSI, FFASN SBSI, FMIG SBSI). Yangdalam gugatan ini ada FSBSI dan FIKEP SBSI, dan federasi tersebut terdiridari beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan di setiap DPC terdiridari beberapa Pengurus Komisariat (PK). Salah satu adalah DPC FIKEPSBSI Berau, yang di DPC FIKEP SBSI Berau salah satu PKnya adalah PKSBSI PT Dwipa;. Bahwa ART (Anggaran RumahTangga) SBSI Pasal 12 ayat (7) a.

Bahwa berdasarkan SK No.3044A/SK/DPPSBSI/VI/2014 dibentuk DPCSBSI (Sama dengan FSBSI) Berau, Ketuanya Tergugat, sdr. Suyadi. Tahun2017, DPC SBSI Berau dimekarkan menjadi DPC FIKEP SB SI Berau, FTNPSBSI Berau DPC FPPK SBSI Berau sesuai surat Nomor 008/Ed/DPCSBSI/XI/2016. Berdasarkan SK Nomor 012/SK/DPP FIKEP/SBSI/1/2018Penggugat Sdr. Irwansyah dipercayakan menjadi Ketua DPC FIKEP SBSIBerau.

mengeluarkan suratanjuran berdasarkan atas Surat Permohonan Pencatatan PerselisihanPerkara PHI dari PK F SBSI 1992 PT Abadi Nylon Gedangan dengan suratNo. 009/Eks/PK.FSBSI 1992/ANG/SDA/II/2010 tanggal 18 Februari 2010,dan berdasarkan Agenda Pencatatan Perkara Permasalahan PHI No.13/HAK/II/2010 serta berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan tanggal 19Februari 2010, akan tetapi bila dihubungkan dengan bukti T.2, yaitu suratdari Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992(PK FSBSI

No. 058 K/Pdt.Sus/201 1tertanggal 21 Desember 2009, Perihal : Permohonan Pencatatan PerkaraPHI, bukti ini dapat membuktikan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo menerima surat pelimpahan pencatatan perkara PHIdari Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992(PK FSBSI 1992) PT Abadi Nylon Gedangan Indonesian Prosperity TradeUnion 1992, yaitu surat No. 009/Eks/PK.F.SBSI 1992/ANG/SDA/XII/2009masalah pekerja Abdul Qurnen tertanggal 21 Desember 2009 dan bukti T.3

Danbila demikian bagaimana dengan bukti T.3 : Surat dari Dinas Sosial danTenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No. 560/3593/404.3.3/2009 tertanggal 30Desember 2009, Perihal Penjelasan, bukti ini dapat membuktikan bahwaDinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menerima surat pelimpahanmasalah Pekerja Abdul Qurnen dari PK FSBSI 1992 PT Abadi Nylon padatanggal 22 Desember 2009;Maka dengan demikian gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat tersebutharuslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaktidaknya

Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Pengurus Federasi SerikatBuruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) Prov.Riau sebagai naungan Penggugatselaku anggota serikat telah dua kali menyurati Tergugat untukmenyelesaikan perselisihan tersebut secara bipartit namun pihak Tergugattidak pernah menjawab surat tersebut baik lisan maupun tulisan;Halaman2dari15PutusanNomor1 9/Pat.

SusPHI/20 16/PN.PBR10.11.12.Bahwa dari sikapsikap Tergugat membuktikan bahwa Tergugat sudah tidakingin lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat dan melakukanpenekanan dengan harapan Penggugat mendiamkan PHK terselubungoleh Tergugat lalu melupakan segala hakhaknya ;Bahwa pada tingkat bipartit perselisihan a quo tidak berhasil makaPengurus Federasai Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSBSI) Prov.

Nomor 1040 K/Padt.SusPHI/2020hubungan kerja (PHK) karena melanggar ketentuan Pasal 153 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbang jabatan TermohonKasasi selaku Mandor dimutasi menjadi Mandor Lapangan, sekaligusketua serikat pekerja pada perusahaan Tergugat;Bahwa dalam kedudukan selaku Ketua Serikat Pekerja Basi,FSBSI di PT Tor Ganda Termohon Kasasi dimutasi, dan keberadaanSerikat Pekerja dilarang oleh Pemohon Kasasi dengan surat tanggal 18Mei 2018.

SYARIFUDDIN, d/a DPC FSBSI 1992 Kota Medan, Jalan KLYos Sudarso Km. 9,5, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Sugiharty, 2. Adijon JB. Sitanggang, keduanya adalah Dewan PengurusCabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 SBSI 1992), KotaMedan, berkantor di Jalan KL.

Suman Gaung Persada mengadakan perundingan bipartitdengan Tergugat yang diwakili Bapak Suherman dengan agenda PengajuanKenaikan Upah dan Tunjangan Jabatan yang menghasilkan tidak ada titiktemu (Bukti P5);Hal. 2 dari 17 hal.Put.Nomor 361 K/Pdt.SusPHI/201510.11.Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 PK FSBSI Lomenik PT.Suman GaungPersada melalui Surat Nomor 22/PK.FSBSI.PT.SGP/FLMKMSBSI/SDA/IIl/2014, mengajukan permohonan pencatatan perselisinan hubunganindustrial kepada Kadin Sosnaker Kabupaten Sidoarjo

Edi Ismanto samadengan memperlakukan pekerja yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal6 UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Bukti P7);Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014, PK FSBSI Lomenik PT.Suman Gaung Persada melalui Nomor 33/PK.PT.SGP/FLMKMSBSI/SDA/IX/2014, perinal Permohonan Perundingan pada hari Rabutanggal 10 September 2014 di ruang meeting PT. Suman Gaung Persada,tapi tidak ada tanggapan dari management PT.

Suman Gaung Persada(Bukti P8);Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, PK FSBSI LomenikPT. Suman Gaung Persada melalui Nomor 34/PK.PT.SGP/FLMKMSBSI/SDA/IX/2014, perinal Permohonan Perundingan pada hari Rabutanggal 20 September 2014 di ruang meeting PT. Suman Gaung Persada,tapi tidak ada tanggapan dari management PT.

Dengan kata lain dalam UU No. 21 tahun2000 tersebut TIDAK ADA DISEBUTKAN KATA LSM.4.2.Bahwa berdasarkan Kartu Anggota (KA) yang di keluarkan olehPENERIMA KUASA atas nama PENGGUGAT Principle (a/n RIHATSILALAHI dengan REG:048/FSBSI/Basis Wil ROHIL. Fakta ini secarajelas TIDAK SESUAI DENGAN KEBERADAAN RIHAT SILALAHI YANGMERUPAKAN KARYAWAN TERGUGAT BERKEDUDUKAN DANBERDOMISILI DI Kecamatan Tambusai KABUPATEN ROKAN HULUBUKAN ROKAN HILIR.

OLEH KARENANYA GUGATAN AQUO CACATHUKUM DAN HARUSLAH DI TOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA TIDAKDAPAT DI TERIMA.4.3.Bahwa Fakta, KUASA HUKUM PENGGUGAT (FEDERASI SERIKATBURUH SOLIDARITAS INDONESIA/FSBSI) tidak pernah tercatat dan ataudi beritahukan oleh PENGGUGAT Principle kepada TERGUGAT sejakPENGUGAT Principle menjadi anggota FSBSI dari tahun 2006 lalu sampaisaat ini.