• G.PHI/2019/PN.JKT.PST dicabut ; Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000, ( Empat ratusenam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,pada hari , Senin tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, DUTA BASKARA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SWEDEN SIMARMATAA, S.H.

• G.PHI/2019/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Para Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

G.PHI/2019/PN.JKT.PST dicabut ; Menghukum Para Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.141.000, (Satu juta seratusempat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,pada hari , Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, Duta Baskara,S.H.

• G.PHI/2021/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.810.000,- ( Satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

• G.PHI/2021/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.610.000,- ( enam ratus sepuluh ribu rupiah);

• G.PHI/2020/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.895.000,- ( delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• G.PHI/2021/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.155.000,- ( satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

• G.PHI/2021/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.155.000,- ( satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

• 2567/IIIDKT/VII/2019perihal Jawaban Pengaduan yang diterbitkan oleh DinasKetenagakerjaan Kabupaten Asahan tertanggal 17 Juli 2019;Foto copy Tanda Terima Surat No. 084/BPP.FSPMS/ARI/VII/2019perihal Pengaduan/ Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrialtertanggal 08 Juli 2019 yang ditujukan kepada Bapak/ Ibu KepalaDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan ;Foto copy surat Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela HakAsasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH&PHAMIndonesia Bonum Communae) dengan nomor surat017/G.PHI

  Bukti T7 Foto copy Surat dari LBH & PHAM Indonesia Bonum CommunaeNo. 017/G.PHI/LBH&PHAMIBC/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus2019 perihal Gugatan Perselisinan Hak;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dandinazegelen dapat diperlinatkan aslinya semua dipersidangan sehingga dapatdipergunakan sebagai bukti dipersidangan dan Tergugat dalam perkara a quo tidakmagajukan saksi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak Penggugat mengajukankesimpulannya pada tanggal 9 Januari 2020 dan

• G.PHI/2021/PN.JKT.PSTdicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.145.000,- ( satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

• G.PHI/2020/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.606.000,- ( enam ratus enam ribu rupiah);

• G.PHI/2023/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nilih ;

• G.PHI/2023/PN.JKT.PST dicabut ;

• Menghukum Penggugat (Pemohon Pencabutan gugatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

• Adirin dengan pihak Hotel Suryatelah terjadi perkara Perselisihan HubunganIndustrial Pemutusan Hubungan Kerja melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.256/G.PHI/2008/PN. Jak.Pus, dan sampai saat inimasih dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi denganRegister Perkara No.459 K/Pdt/2009 di Mahkamah Agung4,Republik Indonesia ;3.5. Bahwa saya sebagai ahli waris alm.

  Adirin)di tingkat Mahkamah Agung RI No. 459 K/PDT/2009 jo.gugatan ditingkat PHI pada PN JakPusNo.256/G.PHI/2008/PN.Jak.Pus dan menyampingkan isidari putusan tersebut baik ditingkat PHI padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kasasi maupunditingkat PK di MARI dan UU No. 13/ 2003 = danPeraturan peraturan lain ;Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 ahli' waris = alm.Adirin yang diwakili istrinya didampingi saudara iparnyatelah menerima sejumlah uang sebesar Rp 36.725.000,( tiga puluh enam juta tujuh ratus

• (Vide Bukti P6) adalah perihal yang samaadalah keliru padahal secara nyata Tergugat II mengajukan gugatan perihalnya tertulisperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJGCS/IX/10 (BuktiP19;39 Bahwa dalam Undangundang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial membagi perselisihan menjadi 4 bagian sebagaimana diatur dalamPasal 2Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :a. Perselisihan hak;b. Perselisihan kepentingan;c.

  perselisihan yang timbul karenatidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan oleh salah satu pihak ;40 Bahwa pengaduan para tergugat Nomor 29/SrtLitigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal14 April 2011 (Vide Bukti P14) telah jelas tertulis perselisihan hak yaitu tentang upahyang tidak dibayarkan, sementara putusan pengadilan hubungan industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P6) adalah putusan atas gugatan tentangperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI

  pemutusan hubungan kerja ; dand Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satuperusahaan...... dst.......I Bahwa posita Para Penggugat pada angka 40 menyatakan, pengaduan ParaTergugat Nomor 29/Srtlitigasi/LBH Pers/V/2011 tertanggal 14 April 2011 telahjelas tertulis perselisihan hak yaitu tentang upah yang tidak dibayarkan, sementaraputusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor 239/PHI/2010/PN.JKT.PSTadalah putusan atas gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan KerjaNoinor 346/G.PHI

• (vide bukti P6)adalah perihal yang sama adalah keliru padahal secara nyata Tergugat Ilmengajukan gugatan perihalnya tertulis perselisinan Pemutusan HubunganKerja Nomor 346/G.PHI/MJGCS/IX/10 (bukti P19);39. Bahwa dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial membagi perselisihan menjadi 4bagian sebagaimana diatur dalam:Pasal 2Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:a. Perselisinan hak;b. Perselisinan kepentingan;Cc.

  Nomor 251 K/Pdt/2014hak yaitu tentang upah yang tidak dibayarkan, sementara putusan pengadilanhubungan industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (vide bukti P6)adalah putusan atas gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan KerjaNomor 346/G.PHI/MJGCS/IX/10 (vide bukti P19) yang secara jelas tertulisdalam perihal gugatan tersebut;41. Bahwa semua kalimat yang ucapkan oleh Tergugat melalui GaluhPratiwi S.H.

  Bahwa posita Para Penggugat pada angka 40 menyatakan, pengaduanPara Tergugat Nomor 29/Srtlitigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April2011 telah jelas tertulis perselisinan hak yaitu tentang upah yang tidakdibayarkan, sementara putusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor239/PHI/2010/PN.JKT.PST adalah putusan atas gugatan tentangperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG CS/IX/10 yang secara jelas tertulis dalam perihal gugatan tersebut;Berdasarkan uraian seluruh dalildalil gugatan

• Hotman Siboro, SH, CLA,Syaipuddin, SH, Ujang Saleh, SH, lbnu Kholdun, SH, MH, dan Bambang ThereHidayat, SH, masingmasing adalah Advokat yang tergabung pada dari Kantor LBHDHARMA NUSANTARA, beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 59 Kelurahan SolokSipin, Kecamatan Danau Sipin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:01/G.PHI/Pdt/LBHDN/XII/2018 Tertanggal 3 Desember 2018.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MELAWAN Universitas Jambi , yang berkedudukan di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian Km. 15Mendalo Darat

• Hollit International,berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR MajelisHakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkaraakan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat No.004/G.PHI/SMDET.

• secara sendirisendirimaupun secara bersamasama, berdasarkan dengan SuratKuasa Khusus tanggal 4 April 2018, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memeriksa buktibukti dari kKedua belah pihak yang hadir dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor :001/MIP/G.PHI

• Gugatan Penggugat PrematurBahwa pada tanggal 17 Januari 2017, Penggugat menyampaikan suratpencabutan gugatan Nomor : 320/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PST, melaluisurat Nomor 01/KA/AM/G.PHI/DKI/12. 2017, tanggal 22 Desember 2017,kepada Ketua Majelis Hakim, dikarenakan agenda sidang sudah masuk padajawaban, kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat padasaat itu yang hadir sdr.

• Berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS Nomor.No.08/SKLBMML/G.PHI/II/2017/Kupang, Tanggal 01 Maret2017, selanjutnya disebut PENGGUGAT.lawanPT.Timor Media Grafika (TMG), beralamat Jalan Kenari No.1, Naikoten I,Kota Kupang, yang selanjut memberi KUASA KHUSUSKepada kepada:1. SUYARY TIMBO TULUNG,SH,MH2. FRANSISKUS DJ TULUNG,SH.