Gasina Lawan ERWIN, Dkk

GASINA tersebut

GASINA VS 1. ERWIN, DKK

GASINA, berkedudukan di SPBU Rappocini Jalan AndiPangerang Pettarani Nomor 7, Kelurahan Buakana, KecamatanRappocini, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Alfred Arlens Bunadiselaku Direktur PT Gasina, memberi kuasa kepada Zainuddin,S.H.,Advokat beralamat di Jalan Sukaria 7 Nomor 35 Makassar,berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 2 September 2015 danIsmail Manaf, S.H., M.H.,Advokat, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Blok K 5 (Komp.

GASINA tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Negeri Makassar Nomor 17/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mks.tanggal 7Januari 2016 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT GASINA tersebut;

PT GASINA, VS 1. ERWIN,, DKK

PUTUSANNomor 43 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT GASINA, diwakili oleh Alfred Arlens Bunadi, Direktur,berkedudukan di SPBU Rappocini, Jalan Andi PangerangPettarani Nomor 7, Kelurahan Buakana, KecamatanRappocini, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepadaIsmail Manaf, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat

Nomor 43 PK/Pdt.SusPHI/2018rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah selama 7bulan upah kepada masingmasing Penggugat sebesar Rp700.000,00;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 734K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 28 September 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GASINA tersebut;Memperbaiki amar putusan

dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukanmerupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeriuan yang nyata sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali: PT GASINA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT GASINA tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 April 2018 olehDr. H.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT GASINA tersebut;

PT GASINA VS 1. MUH. DJAFAR, DKK

PUTUSANNomor 39 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT GASINA, diwakili oleh Alfred Arlens Bunadi, selakuDirektur, berkedudukan di SPBU Rappocini Jalan AndiPangerang Pettarani Nomor 7, Kelurahan Buakana, KecamatanRappocini, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepadaIsmail Manaf, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT GASINA tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mks.,tanggal 7 Januari 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Provisi: Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

Nomor 39 PkK/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT GASINA tidak beralasan,sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT GASINA tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkansejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr.

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT GASINA tersebut

PT GASINA VS 1. MUH. DJAFAR, DKK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GASINA, berkedudukan di SPBU Rappocini Jalan AndiPangerang Pettarani, Nomor 7, Kelurahan Buakana, KecamatanRappocini, Makassar, yang diwakili oleh Direktur Alfred ArlensBunadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin, S.H., danIsmail Manaf, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Sukaria7 Nomor 35 Makassar

berdasarkan bukti surat P.1.1,P.1.2 dan P.2.1, P.2.2, P.3, P.4 serta bukti surat T.7 sampai dengan 1.15dimana membuktikan status hukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasihanya mempunyai hukungan kerja dengan PT Multi Trading Pratama atausebagai karyawan atau pekerja dari PT Multi Trading Pratama, sehinggamenurut hukum segala tuntutan hak dari Para Penggugat/Para TermohonKasasi seharusnya ditujukan kepada PT Multi Trading Pratama dan bukanHalaman 15 dari 23 hal Put Nomor 768 K/Pdt.SusPHI/2016kepada PT Gasina

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT GASINA tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mks., tanggal7 Januari 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Provisi Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

Gasina yang berkedudukan Jl.Sukaraja 7 No. 35, Makassar, Sulawesi Selatan danISMAIL MANAF, SH., MH, Lawyer/Advokat PT. Gasinaberkantor di Jl.

Gasina masih baru dalam melakonikegiatan baru atau produk baru serta produk tambahan baru yang masihdalam masa uji coba terhadap bagaimana pengelolaan SPBU serta penjualandan pendistribusian bahan bakar minyak yang bersifat subsidi dari pemerintah.Sesuai dengan UU tenaga kerja Nomor 13 tahun 2003 pasal 59 ayat 1 d.Oleh karena itu Perusahaan PT.

Gasina masih baru atau pemain baru dalampenjualan bahan bakar ,minyak subsidi dari pemerintah maka dengansendirinya pula yang sudah barang tentu menggunakan sistem perekrutantenaga kerja dengan cara sistem kontrak kerja, untuk mengurangi resiko yangditimbulkan bagi perusahaan maupun terhadap karyawan itu sendiri ;Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 4 dalam gugatan yangmenyebutkan tentang masa kerja Para Penggugat diperusahaan terdahulusebelum bekerja pada perusahaan Tergugat, hal itu adalah tanggung

Gasina masih baru dalam melakoni kegiatan baru atau produkbaru serta produk tambahan baru yang masih dalam masa uji cobaterhadap bagaimana pengelolaan SPBU;Bahwa masa kerja Para Penggugat adalah tanggung jawab perusahaanterdahulu ;Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan pemanggilan danmengadakan mediasi dengan Para Penggugat dan dalam rapat mediasitetapi Para Penggugat tetap menolak untuk bekerja;Bahwa Para Penggugat berkeinginan agar Hadijah dan Sulfiadi diterimakembali bekerja ;Bahwa Para

HartonoMedia Jasa sebagai petugas pengisian Bahan Bakar pada SPBU74.902.78.Bahwa tanggal 20 Mei 2013 Surat pemberitahuan kesepakatan akuisisikepemilikan SPBU Rappocini dari PT Hartono Media Jasa yangmengudurkan diri dan menyerahkan pengelolaan SPBU 74.902.78 ke PT.Gasina (Tergugat);e Bahwa pada saat terjadinya pengalihan dari PT Hartono Media Jasa ke PT.Gasina tidak terjadi perobahan mengenai status hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat;e Bahwa untuk perbaikan data PT Gasina (Tergugat

belah pihak adalahperceraian;Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudahtidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan salingmembenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantumdalam Kitab Figih Sunnah Juz II halaman 248 :Vole) tee ead hee ce i Gad MW ee EN Ge Ib 5 oh Ang Gi: dale play GaSina