melihat adapermasalahan antara HAGENG dengan HAKIM, HAIDIR danZAENUL karena HAGENG adalah karyawan baru di Cafe saksi sekira2 bulan.

, yangmana saat ini HAGENG sedang dirawat dirumah sakit.

sedangkan HAGENG dalam posisijongkok.

SelanjutnyaHAKIM berdiri dan berkata aku tu udah jengkel sama kamu dari dulu, danmemukul HAGENG sebanyak 1x di bagian dada, kemudian ZAENUL ikut berdiridan memukul HAGENG sebanyak 2x di bagian tidak tahu, selanjutnya terdakwaikut berdiri dan memukul HAGENG sebanyak 2x pada bagian dadanya dengantangan kanan.e Bahwa yang membuat terdakwa jengkel selama ini dengan HAGENG adalah kalaubekerja HAGENG tidak pernah serius dan kebanyakan bermain Hp, pernahterdakwa tegur agar bekerja serius tapi HAGENG tidak

Pada korban HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR dilakukan pemeriksaan :A.

Hageng Wibowo als. Wiwid bin Roekmoroso, padahari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 11.00 wib, atau setidaktidaknya padabulan Januari 2012, bertempat dirumah saksi korban Sinar Terang Hahyary di TerbanGK V / 480 Rt. 016 rw. 03 Kel.

Hageng Wibowo als. Wiwid bin Roekmoroso, padahari Selasa tanggal 10Januari 2012 sekira jam 11.00 wib, atau setidaktidaknya padabulan januari 2012, bertempat dirumah saksi korban Sinar Terang Hahyary di TerbanGK V / 480 Rt. 016 rw. 03 Kel.

HAGENG WIBOWO als. WIWID binROEKMOROSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 372 KUHP (Dakwaan Kesatu);2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FX. HAGENG WIBOWO als. WIWIDbin ROEKMOROSO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwatetap ditahan.3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil4.

HAGENG WIBOWO als.

HAGENG WIBOWO Als. WIWID BinROEMOROSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana PENGGELAPAN* ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas ) hari;3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

/Caturtunggal, luas : 727 M2 sebagaimana tersebut diatas,status tanahnya adalah tanah Hak Milik Sultan Ngayogyakarta (tanahSultan Ground), maka peralihannya berupa jual beli haruslah mendapat ijindari Kraton Ngayogyakarta dan membayar sebagai uang pemasukanHalaman 3 dari 39 Putusan Nomor 110/PDT/2015/PT YYK.dan/atau uang fee seria membayar perpanjangan Hak GunaBangunannya, maka untuk keperluan tersebut, Penggugat Il danalmarhumah Nyonya King Djien datang dan menghadap kepadaPenghageng Kawedanan Hageng

setelah terlebin dahulu. dilakukan pembayaran biayaperpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) No.293/Caturtunggaltersebut diatas;> Bahwa setelah dilakukan Perbaikan / Revisi sebagai tanah SultanGround atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) termaksud,maka almarhumah Nyonya King Djien, Thomas (Turut Tergugat I) danLeonora, SE (Turut Tergugat Il) (selaku penjual) dan Penggugat (selaku pembeli) diharuskan membayar sebagai uang fee dan/atauuang pemasukan kepada Kraton Ngayogyakarta (PenghagengKawedanan Hageng

Bahwa dalam Gugatan poin 17 Posita Gugatan yang diajukan ParaPENGGUGAT, didalilkan PENGGUGAT Il mengenai pembayaran uangpemasukan dalam jual beli beserta Perbaikan / revisi sertifikat yangberstatus Hak Guna Bangunan (Sertifikat HGB) Nomor : 293/Caturtunggal telah membayar keseluruhan kewajiban penjual danpembeli sebesar Rp.920.000.000, (Sembilan ratus juta dan dua puluhjuta rupiah) kepada Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP)Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta;10.

Bahwa dalam Gugatan poin 17 Posita dalam Gugatan yang diajukanPara PENGGUGAT, didalilkan Para PENGGUGAT Il mengenaipembayaran uang pemasukan dalam jual beli beserta Perbaikan / revisisertifikat yang berstatus Hak Guna Bangunan (Sertifikat HGB) Nomor :293/Caturtunggal telah membayar keseluruhan kewajiban penjual danpembeli sebesar Rp.920.000.000, (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah)kepada Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP)Wahonosartikriyo Kraton Ngayogyakarta;.

Menyatakan Tergugat , Tergugat Il ternyata tidak membayarkan uangsebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebutkepada Penghageng Kawedanan = Hageng Punokawan (KHP)Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta, oleh karenanya perbuatanTergugat , Tergugat Il adalah sangat merugikan Para Penggugat, makamerupakan perbuatan melawan hukum;.

Bahwa, hal tersebut telah dipenuhi dengan Surat Nomor:10/KSTN/IX/2012 Prihal Perkenalan diri, data diri dan kedudukanPenghageng Kawedanan Hageng Kasentanan KadipatenPakualaman yang akan menyerahkan berkas pencalonan PakuAlam IX Anglingkusumo, sebagaimana yang telah diamanatkandalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewaan Yogyakarta;2.

Terkaittidak adanya Pelayanan yang Profesional terkait hal tersebut, makaPada hari Kamis tanggal 13 September 2012, dari PENGGUGATmelalui Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan KadipatenHal 15 dari 70 Hal. PUTUSAN No. 13/G/212/PTUN Yk.Pakualaman telah melakukan pengaduan kepada OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY JATENG;3.

Pada tanggal 10 September 2012 PenghagengKawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman telahmenyerahkan Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 dan pengajuan calon Pasal 19 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYOO Varta. s==essesee eeD.

dimaksud padaayat (1) Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertahtasebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alamyang bertahta sebagai Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga) puluh harisetelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima, selanjutnya pada ayat (3)disebutkan Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calonGubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY menyerahkan: a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani olehPenghageng Kawedanan Hageng

Panitrapura KasultananNgayogyakarta Hadiningrat; b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatanganioleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan' KadipatenPakUalaMan; nnn nner nn nnn nn nnn nnn errr nnn nnn cnn n cnn nn nnnc. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertahtasebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagaiCalon Wakil GUB@rNUT; Gal=

PUTUSANNomor 129/Pdt.G/2017/PA Blk.ENS te iDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaracerai gugat yang diajukan oleh:Masniar binti Maliase, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Jannaya, DesaDwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;melawanAndi Hageng

No.129 /Pdt.G/2017/PA BIk.dikaruniai dua anak yang bernama Andi Yauril Sofyan bin Andi Hageng, umur8, Andi Ainun binti Andi Hageng, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebutikut bersama Penggugat;Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalanrukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2007, antara Penggugat danTergugat sering muncul perselisinan dan pertengkaran yang mengakibatkanhubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonislagi;Bahwa perselisihan antara

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Andi Hageng bin Arase)terhadap Penggugat (Masniar binti Maliase);3.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;Menjatunkan talak satu bain shugra Tergugat (Andi Hageng bin Arase)terhadap Penggugat (Masniar binti Maliase);4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro,Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;5.

PRABUKUSUMO, S.Psi (Pemohon) yanglahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1954, sesuai Surat KelahiranNomor 126 yang dikeluarkan oleh Mantri PP Kraton tertanggal 19 Maret 1956.Bahwa sesuai surat dari Kawedanan Hageng Sriwandana, Nomor : 22/KHSW/MD/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, berkaitan dengan pemberian gelar dannama dari BRM.Harumanto menjadi Gusti Bendara Pangeran HaryoPrabukusumo, S.Psi.Bahwa sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Foto copy Kawedanan Hageng Sriwandawa tentang pengangkatan Gelar dan Namatertanggal 18 Februari 2013, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikandengan aslinya. (diberi tanda bukti P3);4. Foto copy Surat Kelahiran No. 126 tertanggal 22 Desember 1954 atas nama BRMHarumanto yang dikeluarkan oleh Mantri PP Kraton, Yogyakarta tertanggal 19Maret 1956, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Dalampengertian tersebut, maka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA)Paku Alam IX, melalui Penghageng Kawedanan Hageng KasentananKadipaten Pakualaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang tersebut telah mengajukan Berkas sebagaimana yang telahdisebutkan dalam ketentuan Pasal 18 terkait dengan persyaratanPengajuan Calon yang dalam hal ini adalah Wakil Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta ;Bahwa yang di amanahkan dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2012tentang Keistimewaan Daerah Istimewaan

Bahwa, hal tersebut telah dipenuhi dengan Surat Nomor:10/KSTN/IX/2012 Prihal Perkenalan diri, data diri dan kedudukanPenghageng Kawedanan Hageng Kasentanan KadipatenPakualaman yang akan menyerahkan berkas pencalonan PakuAlam IX Anglingkusumo, sebagaimana yang telah diamanatkandalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewaan Yogyakarta;2.

Terkait tidakadanya Pelayanan yang Profesional terkait hal tersebut, makaPada hari Kamis tanggal 13 September 2012, dari Penggugatmelalui Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan KadipatenPakualaman telah melakukan pengaduan kepada OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI) Perwakilan DY JATENG;Bahwa tanggal 21 September 2012 Dewan Perwakilan RakyatDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan keputusanNomor: 44/K/DPRD/2012 tentang penetapan Penetapan Sri SultanHamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah stimewaYogyakarta

BOKRI 1 ;Selatan : berbatasan dengan Rumah Nomor 35A (lama 31) ;17Barat : berbatasan dengan SMP BOKRI ;Timur : berbatasan dengan Jalan Cik Ditiro ;Berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 28 Pebruari 1952 adalahtanah Sultan Ground dan berdasarkan Surat Edaran KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2003 apabila status tanahsemula adalah tanah Sultan Ground, maka untuk pemberian hak atas tanahtersebut kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dariKawedanan Hageng

Penggugat pada angka 4, Tergugat menyatakanmenolak dengan tegas, karena faktanya Bahwa tanah obyek gugatansebagaimana yang didalikan oleh Penggugat berdasarkan Surat Ukur/ GambarSituasi tanggal 28 Pebruari 1952 adalah tanah Sultan Ground yang berdasarkanSurat Edaran KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2003 apabila status tanahsemula adalah tanah Sultan Ground, maka untuk pemberian hak atas tanahtersebut kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuandari Kawedanan Hageng

Faktanya sampai saat ini Kawedanan Hageng PunokawanWahono Sartakriyo Kraton Ngayogyakarta TIDAK PERNAHMEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA DURIYATUN /PENGGUGATdan justru sebaliknya faktanya juga persetujuan tersebut telah diberikankepada Pemerintah Kota Yogyakarta/Tergugat ;Sedangkan mengenai bangunan yang terletak diatas tanah seluas 904 m2semula adalah Rumah Negara kelas H/D dengan Huruf Daftar Nomor A 6232dan tercatat bangunan tersebut milik Pemerintah Republik Indonesia Cq.Departemen Pendidikan dan

terhadap dalil Penggugat pada angka 14 dan angka 15 Tergugattanggapi sebagai berikut :Bahwa tanah obyek gugatan sebagaimana yang didalikan oleh Penggugatberdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 28 Pebruari 1952 ADALAHTANAH SULTAN GROUND dan berdasarkan Surat Edaran Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2003 apabila status tanah semulaadalah tanah Sultan Ground,maka untuk pemberian hak atas tanahtersebut kepadapi hak lain terlebih dahulu harus mendapatkanpersetujuan dari Kawedanan Hageng

Bahwaberdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21Oktober 2003 apabila status tanah semula adalah tanah Sultan Ground, makauntuk pemberian hak atas tanah tersebut kepada pihak lain terlebih dahulu harusmendapatkan persetujuan dari Kawedanan Hageng Punokawan WahonoSartakriyo Kraton Ngayogyakarta ;7 Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini telah mendapatkanpersetujuan dari Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sartakriyo KratonNgayogyakarta, untuk mempergunakan tanah milik Kraton

tersebut dan untukmelaksanakan kewajiban Penggugat selaku pembeli, dimana Penggugat dan Penggugat II didasari dengan iktikad baik telah mempercayakan danmenyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat , tujuannya adalah untukpengurusan kewajiban penyerahan pembayaran uang fee dan/ataupembayaran uang pemasukan dalam jual beli atas sebidang tanah milikKraton Ngayogyakarta beserta perbaikan/revisi sertifikatnya, yakni SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 293/Caturtunggal termaksud, kepadaPenghageng Kawedanan Hageng

(Turut Tergugat II);Bahwa berhubung Penggugat dan/atau Penggugat II tidak pernah samasekali memberikan dan menyerahkan uang sebesar Rp375.000.000,00 (tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) baik secara tunai dan/atau dengan alatpembayaran lainnya untuk pengurusan pembayaran uang fee dan/atauuang pemasukan atas jual beli tanah Sultan Ground kepada PenghagengKawedanan Hageng Punokawan (KHP) Wahonosartokriyo KratonNgayogyakarta dan perbaikan/revisi setifikatnya yakni Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB

Punokawan (KHP) WahonosartokriyoKraton Ngayogyakarta, maka guna memenuhi persyaratan biaya feedan/atau uang pemasukan dalam jual beli atas tanah Sultan Groundtersebut yang merupakan kewajiban dari Penggugat , akhirnya PenggugatIl mengeluarkan uang lagi dan membayar sendiri secara langsung biaya feedan/atau uang pemasukan atas jual beli tanah Sultan Ground kepadaPenghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) WahonosartokriyoKraton Ngayogyakarta sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluhlima juta

Nomor 3036 K/Pdt/2016Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) kepadaPenghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) WahonosartikriyoKraton Ngayogyakarta;9. Bahwa dalam poin 19 posita gugatan yang diajukan Para Penggugat,mendalilkan adanya ....... penguasaan Tergugat dan/atau Tergugat Il.Oleh karenanya penguasaan Tergugat dan/atau Tergugat II atas uangmilik Penggugat II sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh limajuta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum;10.

Menyatakan Tergugat , Tergugat Il ternyata tidak membayarkan uangsebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebutkepada Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP)Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta, oleh karenanya perbuatanTergugat I, Tergugat Il adalah sangat merugikan Para Penggugat, makamerupakan perbuatan melawan hukum;4.

Penggugat:
R.Ay.Yustina Sukarti
Tergugat:
RM.Ibnu Titi Murhadi
Turut Tergugat:
4.Kawedanan Hageng Punakawan Wahono Sarto Kriyo Kraton Ngayogyakarta
5.Soertijati
6.RAy.Dyah Ayu Wangi Sekarsari

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hageng Ilham Andaru Akbar bin Masiran) terhadap Penggugat (Ayu Lestari Crusita Wulandari binti Sugiyarno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 875.000,00 ( delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HAGENG SANDI YUDHA Bin MUKSIN) kepada Penggugat (SITI MASAMAH Binti MADDANUN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541000,00 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nevi Susanti binti Fenderi untuk melangsungkan perkawinan degan seorang laki-laki yang bernama Hageng Wiweko bin Waril;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Mutia Rumbaka Hageng binti Soegeng, umur 10 tahun sampai anak tersebut dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini adalah untuk proses balik nama sertifikat tanah SHM NO 2186 atas nama Siti Rohani,Sarjana Hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

HAGENG SUNDORO (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana

HAGENG SUNDORO (Alm)

Pembanding/Tergugat : RM.Ibnu Titi Murhadi Diwakili Oleh : Deddy Sukmadi, SH
Terbanding/Penggugat : R.Ay.Yustina Sukarti
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kawedanan Hageng Punakawan Wahono Sarto Kriyo Kraton Ngayogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat V : Soertijati
Terbanding/Turut Tergugat VI : RAy.Dyah Ayu Wangi Sekarsari

Bank Danamon Indonesia, Tbk, Yogyakarta Diponegoro, uang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat II untuk dibayarkan sebagai uang fee /sebagai pembayaran uang pemasukan kepada Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta sebagai kewajiban Penggugat I (selaku pembeli) dalam jual beli Sultan Ground, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.293/Caturtunggal, luas 727 m2 (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak

di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman beserta Perbaikan/ Revisi Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut;------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II ternyata tidak membayarkan uang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta, oleh karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat

Wiranto di Yogyakarta;

Wiranto di Yogyakarta;> 1 (satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra PuraKeraton Ngayojokarta Hadiningrat nomor161/KH.PP/Poso.V/JE.1950.2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal laporandan mohon dapat diterbitkan surat edaran perihal penataan tanahtanahSG (Sultan Ground) di daerah Istimewa Yogyakarta;> 1 (satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra PuraKeraton Ngayojokarta Hadiningrat nomor152/KH.PP/Ruwah.V/JE.1950.2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal NotaPenjelasan dan mohon bantuan pengawasan dan pengamanan

Wiranto di Yogyakarta;22. 1 (Satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra Pura KeratonNgayojokarta Hadiningrat nomor : 161/KH.PP/Poso.V/JE.1950.2017 tanggal30 Mei 2017 perihal laporan dan mohon dapat diterbitkan surat edaranperihal penataan tanahtanah SG (Sultan Ground) di daerah IstimewaYogyakarta;23. 1 (Satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra Pura KeratonNgayojokarta Hadiningrat nomor : 152/KH.PP/Ruwah.V/JE.1950.2017tanggal 18 Mei 2017 perihal Nota Penjelasan dan mohon bantuanpengawasan

Wiranto di Yogyakarta;> 1 (satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra PuraKeraton Ngayojokarta Hadiningrat nomor161/KH.PP/Poso.V/JE.1950.2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal laporandan mohon dapat diterbitkan surat edaran perihal penataan tanahtanahSG (Sultan Ground) di daerah Istimewa Yogyakarta;> 1 (satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra PuraKeraton Ngayojokarta Hadiningrat nomorHalaman 113 dari 119 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mgg152/KH.PP/Ruwah.V/JE.1950.2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal

Wiranto di Yogyakarta;> 1 (satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra PuraKeraton Ngayojokarta Hadiningrat nomor161/KH.PP/Poso.V/JE.1950.2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal laporanHalaman 117 dari 119 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mggdan mohon dapat diterbitkan surat edaran perihal penataan tanahtanahSG (Sultan Ground) di daerah Istimewa Yogyakarta;> 1 (satu) bendel fotocopi Kawedanan Hageng Panitra PuraKeraton Ngayojokarta Hadiningrat nomor152/KH.PP/Ruwah.V/JE.1950.2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal

Jumeneng Kaping IX Ing Praja Pakualaman Ngayogyakarta dariKanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam IX, diberi tanda buktiTT4.d;22.Foto copy dari Aslinya Salinan Asli Dhawuh Dalem Angka10/01//2012/KG Manira Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku AlamIngkang Jumeneng Kaping IX Ing Praja Pakualaman Ngayogyakarta dariKanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam IX, diberi Tanda TT4.e;23.Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Nomor : 06/03/1/17/WP tanggal 10Januari 2017 dari Pengageng Kawedanan Hageng

Putusan No. 102/Padt.G/2017/PN Yyk24.Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Nomor : 07/03/1/17/WP tanggal 10Januari 2017 dari Pengageng Kawedanan Hageng Kaprajan KadipatenPaku Alam, diberi tanda bukti TT4.g;25.Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Nomor : 08/03/1/17/WP tanggal 10Januari 2017 dari Pengageng Kawedanan Hageng Kaprajan KadipatenPaku Alam, diberi Tanda TT4.h;26.Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Nomor : 09/03/1/17/WP tanggal 10Januari 2017 dari Pengageng Kawedanan Hageng Kaprajan KadipatenPaku

Sindutan, dan Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten KulonProgo ;Bahwa selanjutnya alat bukti Penguasaan /Kepemilikan ObyekPengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dantanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,namun bukti kepemilikan tersebut masih dapat dipergunakansebagai alat bukti dalam proses beracara di Pengadilansebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012;Bahwa Pihak Pakualaman sudah menyerahkan bukti SuratPernyataan dari Kawedanan Hageng

Saksi adalah Penghageng Tepas Darah Dalem KesultananNgayogyakarta, yang merupakan Abdi Dalem PenghagengKawedanan Hageng Panitrapura Karaton NgayogyakartaHadiningrat. Di dalam berkas BAP Saksi dan pada saat Saksimemberikan kesaksian di depan persidangan tidak ditemukandan/atau. tidak memiliki Surat Ijin dari PenghagengKawedanan Hageng Panitrapura Karaton NgayogyakartaHadiningrat;c.

Di dalam Penghageng Kawedanan Hageng PanitrapuraKaraton Ngayogyakarta Hadiningrat terdapat norma yangditandatangani oleh GKR CONDROKIRONO, sebagai berikut:Halaman 78 dari 226 halaman Perkara no.19/Pid.B/2019/PN.

Yyk1) Setiap Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta tidak diijinkanmemberikan keterangan, kesaksian kepadapenyidik,kepolisian atau pengadilan tanpa seijin PenghagengKawedanan Hageng Panitrapura Karaton NgayogyakartaHadiningrat;2) Pemberian keterangan kesaksian tanpa seijin PenghagengKawedanan Hageng Panitrapura Karaton NgayogyakartaHadiningrat terlebih dahulu dinyatakan batal demi hukum (bukti lampiran 2)Sehingga oleh karenanya perbuatan yang dilakukan olehSaksi memberikan keterangan di depan penyidik

YykSurat Kekancingan ini hendaknya menjadi pegangan.Ngayogyakarta Hadiningrat, tanggal 1 Sapar, Dal, 1951 atau tanggal 23 Oktober2017.Tertanda Sesuai dengan keterangan diYatnapustakaPangageng Kawedanan Hageng Pangageng Tepas Darah DalemPanitrapuradi Karaton Ngayogyakarta di Karaton Ngayogyakarta HadiningratHadiningratG.K.R. Candrakirana K.P.H.

YykYatnapustakaTertanda Sesuai dengan keterangan diPangageng Kawedanan Hageng Pangageng Tepas Darah DalemPanitrapuradi Karaton Ngayogyakarta di Karaton NgayogyakartaHadiningratHadiningratG.K.R. Candrakirana K.P.H. Mangunkusuma6) Nasab No : 127 D/III SALINAN VONNIS dari RAAD IGAMASOERAKARTA tanggal 12 September 1943.NasabDokumen berupa fotokopi scan Nasab: 127 D/III SALINAN VONISdari Raad Agama Surakarta, tanggal 12 September 1943.1.