Ditemukan 7 data
21 — 3
Ujanmas Baru,tanggal 19 Agustus 2002, jenis Kelamin Lakilaki, danWAHYU OTOMO, lahir di Desa Ujanmas Baru, tanggal 14Januari 2004, Jenis Kelamin lakilaki, sampai saatini anak anak pemohon tersebut belum memperolehKutipan Akta Kelahiran adalah anak dari orang tuabernama JON SOPIAN dengan RUSLAINI, yang pencatatankelahirannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahunpada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan KutipanAkta Kelahiran;;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohonmembenarkannya;Saksi HOPSON
Jenis kelaminPerempuan, RENDIKA DWI PRASTIA, Lahir di DesaUjanmas Baru, tanggal 19 Agustus 2002, jenis KelaminLakilaki, dan WAHYU OTOMO, lahir di Desa UjanmasBaru, tanggal 14 Januari 2004, Jenis Kelamin lakilaki, adalah anak dari orang tua bernama JON SOPIANdengan RUSLAINI, yang pencatatan kelahirannyamelampaui batas waktu 1 (satu) tahun pada RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan AktaKelahiran;;Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan 2 (dua)orang saksi bernama bernama ARDIANSYAH dan HOPSON
16 — 8
Put.No.174/PID/2016/PT.PLG.dengan tanah Matsinar);Yang benar tanah yang dibeli olen Amat hadi pada tahun 1971 dariGanjar (penjual) yang ditanda tangani atau diketahui oleh PemerintahanDesa pasa masa itu Kerio sudah jelas bahwa perbatasannya adalahsebagai berikut : Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Matnuri; Sebelah Timur berbatas dengan jalan ke rimbe; Sebelah Petapa berbatas dengan tanah Hopson yang di jual kepadaBidin, (Barat); Sebelah Kedusun (Utara) berbatas dengan tanah Matsinar yangsekarang
10 — 0
MENGADILI
- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (Sazili Efendi Bin Zulkipli) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Weka Pransiska Binti Hopson) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.NITA TEHUAYO,SH
3.ESTER WATTIMURY, SH.
4.JUNITA SAHETAPY, SH
5.FITRIA TUAHUNS, S.H
6.FERDINANDA EINEKE TUPAN
Terdakwa:
TROTJE WAIRISSAL Alias OCI
93 — 22
APB Negeri Akoon TahunAnggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Nusalaut Negeri Akoon;
Dikembalikan kepada Terdakwa IZAK PAULUS TAHAPARY ALIAS CAK;
32.3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Akoon, Nomor : 140/04/SK/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Akoon Tahun Anggaran 2018 atas nama YERMIAS TAHAPARY sebagai Bendahara Negeri Akoon yang baru, tanggal 03 Januari 2018;
Dikembalikan kepada JERMIAS HOPSON
Matatula, untuk pembayaran rumah tidak layak huni Pemerintah Negeri Akoon, tertanggal 07 Desember 2020;
37.1 (Satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara untuk pembayaran rumah tidak layak huni Negeri Akoon, tertanggal 12 Desember 2020;
38.1 (Satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Monotoring dan Evaluasi Bumneg Touhata Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut, tertanggal 18 Januari 2021;
Dikembalikan kepada JERMIAS HOPSON TAHAPARY;
39.Uang Tunai kertas
Maluku Tengah;
43.2 (dua) lembar print out Rekening Koran Giro Bank Maluku Malut Cabang Masohi, Nomor Rekening 1003001437, Account 20402, Nama Pemerintah Negeri Akoon, Per 31 Januari 2021;
44.2 (dua) lembar print out Rekening Koran Giro Bank Maluku Malut Cabang Masohi, Nomor Rekening 1003001437, Account 20402, Nama Pemerintah Negeri Akoon, Per 25 Februari 2021;
Dikembalikan kepada JERMIAS HOPSON TAHAPARY;
45.3 (Tiga) lembar copy buku
Terbanding/Terdakwa : TROTJE WAIRISSAL Alias OCI
79 — 15
Negeri Akoon TahunAnggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Nusalaut Negeri Akoon ;
Dikembalikan kepada Terdakwa IZAK PAULUS TAHAPARY ALIAS CAK ;
32) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Akoon, Nomor : 140/04/SK/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Akoon Tahun Anggaran 2018 atas nama YERMIAS TAHAPARY sebagai Bendahara Negeri Akoon yang baru, tanggal 03 Januari 2018;
Dikembalikan kepada JERMIAS HOPSON
Matatula, untuk pembayaran rumah tidak layak huni Pemerintah Negeri Akoon, tertanggal 07 Desember 2020;
37) 1 (Satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara untuk pembayaran rumah tidak layak huni Negeri Akoon, tertanggal 12 Desember 2020;
38) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Monotoring dan Evaluasi Bumneg Touhata Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut, tertanggal 18 Januari 2021;
Dikembalikan kepada JERMIAS HOPSON TAHAPARY;
Maluku Tengah;
43) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Giro Bank Maluku Malut Cabang Masohi, Nomor Rekening 1003001437, Account 20402, Nama Pemerintah Negeri Akoon, Per 31 Januari 2021;
44) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran Giro Bank Maluku Malut Cabang Masohi, Nomor Rekening 1003001437, Account 20402, Nama Pemerintah Negeri Akoon, Per 25 Februari 2021;
Dikembalikan kepada JERMIAS HOPSON TAHAPARY;
45)
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
Dikutip dari Quintin Johnstone &Dan Hopson, Jr. Lawyers and Their Work 32930 (1967)) dalamBlack's Law Dictionary, Op.cit, hal 319.31P. Lindawati Sewu menerangkan bahwa perjanjiandengan syaratsyarat eksonerasi ada pula yangmerupakan perjanjian adhesi, namun ada pula yangbukan perjanjian adhesi, karena mungkin dalamperjanjian itu tidak terdapat penyalahgunaankeadaan.
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
Dikutip dari Quintin Johnstone &Dan Hopson, Jr. Lawyers and Their Work 32930 (1967)) dalamBlack's Law Dictionary, Op.cit, hal 319.31P. Lindawati Sewu menerangkan bahwa perjanjiandengan syaratsyarat eksonerasi ada pula yangmerupakan perjanjian adhesi, namun ada pula yangbukan perjanjian adhesi, karena mungkin dalamperjanjian itu tidak terdapat penyalahgunaankeadaan.