Ditemukan 199773 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemberhentian tidak hormat
Pemberhentian tidak dengan hormat
Pemberhentian dengan tidak hormat pns
Pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh)
Pemberhentian dengan tidak hormat
Kepala desa
Pns
Korupsi
Pemberhentian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
Diberhentikan secara tidak dengan hormat
Mangkir tidak masuk kerja
Putus : 23-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — LINAWATI, S.E. vs BUPATI ACEH TAMIANG
229 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470K/PHI/2007 Tanggal 27 Februari 2008 — SUGENG DARSONO ; vs. Ir. PURNOMO WILLY BS,
121 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-03-2006 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64K/TUN/2003 Tanggal 27 Maret 2006 — EDI MULYADI ; vs. PEMIMPIN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG ; DIREKSI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO)
86 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-02-2008 — Upload : 26-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242K/TUN/2007 Tanggal 19 Februari 2008 — Drs. ROMELOS M. SITANIJA, MM ; vs. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.,
105 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-07-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445K/TUN/2004 Tanggal 24 Juli 2007 — HASANUDDIN ; vs. DIREKSI PT. BANK SUMUT
171 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-03-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2000 Tanggal 15 Maret 2006 — Slamet Riadi ; vs. Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Kanwil Denpasar ; Kepala Bagian (KABAG) Umum Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Denpasar
95 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 K/TUN/2018 Tanggal 20 September 2018 — GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA VS ARIFIN SIMAMORA, S.Pd
671 — 639 — Berkekuatan Hukum Tetap
671 — 639 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yangditetapkan tanggal 17 April 2017, tentang Menjatuhkan Hukuman DisiplinBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Kepada Arifin Simamora, S.Pd., Nip. 19600212 198103 1 007,Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Unit Kerja Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;3.
., yang ditetapbkan tanggal 17 April 2017, tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Kepada Arifin Simamora, S.Pd, Nip. 19600212198103 1 007, Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Unit Kerja Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dan kedudukanPenggugat seperti semula;5.
Putus : 02-12-2009 — Upload : 27-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2009 Tanggal 2 Desember 2009 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS
HELGA MUSA SITEPU
974 — 1173 — Berkekuatan Hukum Tetap
974 — 1173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Skep/694/XI/2006, tanggal 21 Nopember 2006 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap BripdaHELGA MUSA SITEPU, Nrp.84030726. Kesatuan Ba.
55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo Undang UndangNo.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Bahwa Surat Keputusan objek sengketa Tata Usaha Negarayangdikeluarkan Tergugat No.Pol.Skep/694/XI/2006 tanggal 21Nopember2006 Tetang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinasPolri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu, Nrp. 84030726,KesatuanBa.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera UtaraNo.Pol.Skep/694/X1I/2006 = tanggal 21 Nopember 2006tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;3.
No.385K/TUN/2009tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi ataumemulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selakuanggota Polri yang aktif ;5.
Pol : Skep/694/X1/2006, tanggal 21 Nopember2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Bripda HELGA MUSA SITEPU(Ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba.PolresLangkat ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratHal. 19 dari 17 hal. Put.
Putus : 20-10-2005 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385K/TUN/2000 Tanggal 20 Oktober 2005 — Sudibyo Susilo Seputro; Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : Pemberhentian dengan tidak hormat, PNS, korupsi
TATA USAHA NEGARA/4/SEMA 5 2021 1032 — 0
- KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Tata Usaha Negara berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkanatas dasar ... [Selengkapnya]
KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Tata Usaha Negara berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkanatas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidakdapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karenaterikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5
Putus : 06-12-2006 — Upload : 19-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288K/TUN/2006 Tanggal 6 Desember 2006 — Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara (Kapolda Sumut) ; Anderson Siringoringo, SH. ; Kepala Kepolisian Resort Nias (Kapolres Nias)
54 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-12-2008 — Upload : 19-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139K/TUN/2006 Tanggal 30 Desember 2008 — MUNAZIR ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
430 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-10-2003 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361K/PDT/2004 Tanggal 1 Oktober 2003 — Husain; Direktur Utama PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia TBK.; Ketua Kantor Kerjasama Operasional Devisi Regional VII (KKS07) PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia TBK.; Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi (Kakandatel) PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk.
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-07-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295K/TUN/2007 Tanggal 31 Juli 2008 — IMAM SAHRIR ; vs. KEPALA DESA KEDONDONG
47 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-07-2006 — Upload : 19-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143K/TUN/2003 Tanggal 10 Juli 2006 — Kamalsyah, SE. vs. Pemimpin PT. PLN (Persero) Wilayah I; Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi PT. PLN (Persero) Pusat
279 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-06-2007 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. Drs. SUTIDJAB
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
dicapai kata sepakat antara Penggugatdengan Ida Nurhidayah bahwa antara keduanya sudah tidak ada persoalanapaapa dan tidak akan saling menuntut (P12), dan Penggugat jugamemberikan uang kepada lIda Nurhidayah sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) (P 13) ;Bahwa, Tergugat dengan dasar alasan bahwa Penggugat telah pernahmelakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan dengan wanita lainyaitu Ida Nurhidayah sebanyak 15 kali sejak bulan Pebruari 1999, kemudiantelah diberhentikan dengan hormat
oleh TermohonKasasi halmana ganti rugi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh UndangUndang karena objek perjanjian tidak memenuhi Clausula yang halalsebagaimana ditentukan dalam UndangUndang karena objek perjanjiantersebut adalah perbuatan zina atau asusila dimana perbuatan tersebutadalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 dan secaraadministratif harus dijatuhi sanksi hukum disiplin berat berupapemberhentian dengan hormat
mengenaladanya tingkatan hukuman disiplin mulai dari ringan, sedang dan berat.Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartakembali melakukan kesalahan dan kekeliruan yang kedua kalinya bahwaberdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 hanyamenyatakan jenis hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat dan tidakdiatur tentang penjatuhan hukuman berjenjang dan penjatuhan hukumandisiplin dapat dijatunkan langsung hukuman pemberhentian dengan hormatatau tidak dengan hormat
Memperkuat Keputusan Hukuman Disiplin Menteri Pendidikan nasionalNo.90424/A2.1.5/2001 tanggal 9 Nopember 2001 berupa pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipillyang dijatunkan kepada Drs. SUTIDJAB, lahir tanggal 20 Januari 1955, NIP.131082957, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang IlII/b, JabatanGuru Agama pada SDN Ngrancah, Kecamatan Grabag, KabupatenMagelang ;3. Apabila gaji Drs.
Putus : 06-12-2006 — Upload : 22-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191K/TUN/2005 Tanggal 6 Desember 2006 — MOH. TATA TAOFIK ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
135 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-01-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2001 Tanggal 18 Januari 2008 — M. BAKHTIAR ; vs. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-03-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392K/TUN/2005 Tanggal 21 Maret 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA ; vs. DAHLAN
93 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-08-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/TUN/2007 Tanggal 12 Agustus 2008 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. LA ADA
105 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap