., M.Si.Ketua IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Drs. Aman Santosa, M.B.A.Wakil Ketua IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Mochamad Zaenal Arifin, S.H., M.Kn.Sekretaris IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Drs.

., M.PKN.Bendahara IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Tri Hidayat Wahyudi, S.H., Ak., M.B.A.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Ir. J.B. Bambang WidyastataAnggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Entis Sutisna, S.H., M.Hum.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Drs.

Didi Hardiman, Ak.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Hadi Rudjito, S.H.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Djoko Sutrisno, S.H., M.M.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Johantiono, S.H.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Drs.

., M.Sc.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Sudirman S., S.H., M.H.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Idawati, S.H., M.Sc.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Naseri, S.E., M.Si.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan

Seno Sulistyanto Budi Hendra, M.M.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Usman Pasaribu, S.Sos., M.H.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Masdi, S.E., M.Si.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Diding Djamaludin, Ak., M.M.Anggota IKAHI cabang Pengadilan PajakGedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.Anggota IKAHI cabang

ADI ANDOJO SOETJIPTO, Ketua Muda MahkamahAgung Indonesia dalam makalah "Kesamaan dalam pemidanaan" mengutip kesimpulanSimposium MUNAS IKAHI ke VII sebagai berikut ...

Perlu saya ingatkan pulabahwa menurut kesimpulan Simposium MUNAS IKAHI VIImengenai "kebebasan hakim" itu ada pula disimpulkan "bahwasannya kebebasan hakimtidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai kebebasan sekehendak hati", tetapiseyogianya diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, Undangundang Dasar 1945, GBHN dan dapat menunjang pembangunan bangsa disegalabidang.Dan dalam mengambil putusan Hakim selalu mempertanggung jawabkannyakepada Tuhan Yang Maha Esa " (IKAHI, MUNAS

Ketua MudaMahkamah Agung Indonesia dalam makalah Kesamaan DalamPemidanaan mengutip kesimpulan simposium MUNAS IKAHI ke VII sebagaiberikut : ...perlu saya ingatkan pula bahwa menurut kesimpulan SimposiumMunas Ikahi Vil mengenai kebebasan Hakim itu ada pula disimpulkanbahwasanya kebebasan Hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagaikebebasan sekehendak hati, tetapi seyogianya diartikan sebagaikebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UndangUndang dasar1945, GBHN dan dapat menunjang pembangunan

bangsa di segala bidang.Dan dalam mengambil putusan Hakim selalu mempertanggungjawabkannyakepada Tuhan Yang Maha Esa (IKAHI, MUNAS VII, 1984 : 30) ;Alasan keberatan terhadap putusan pemidanaan yang dilakukan Judex Factitentang belum cukupnya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan ataumeringankan, dapat berakibat ditingkatkannya atau dikuranginya hukumanoleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya ;Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Tinggi Mataramyang berpendapat bahwa segala pertimbangan

AD ANDOJO SOETJIPTO, KetuaMuda Mahkamah Agung Indonesia dalam makalah Kesamaan dalampemidanaan mengutip kesimpulan Simposium MUNAS IKAHI VII sebagaiberikut ......Perlu saya ingatkan pula bahwa menurut kesimpulan SimposiumMUNAS IKAHI VII mengenai kebebasan hakim itu ada pula disimpulkanbahwasanya kebebasan hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagaikebebasan sekehendak hati, tetapi seyogyanya diartikan sebagaikebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UndangUndang Dasar1945, GBHN dan

dapat menunjang pembangunan bangsa di segala bidang.Dan dalam mengambil putusan Hakim selalu mempertanggungjawabkannyakepada Tuhan Yang Maha Esa (IKAHI, MUNAS VIII, 1984 : 30);Alasan keberatan terhadap putusan pemidanaan yang dilakukanJudex Facti tentang belum cukupnya dipertimbangkan keadaan yangmemberatkan atau meringankan, dapat berakibat ditingkatkannya ataudikuranginya hukuman oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat

04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, TataKerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MajelisKehormatan Hakim, mengatur:Halaman 25 dari 63 halaman Putusan No.248 /G/2019/PTUNJKT9)(1)(2)(3)(4)(5)Pasal 7Ketua Majelis Kehormatan Hakim menanyakanidentitas Terlapor, menjelaskan pokokpokok hasilpemeriksaan, dan mempersilakan Terlapor untukmengajukan pembelaan diri.Dalam sidang Majelis kehormatan Hakim, Terlapordapat didampingi oleh Tim Pembela dari OrganisasiProfesi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI

Pada kesempatan tersebut,Penggugat telah menyampaikan pembelaan diri secara lisandan Tim Pendamping dari IKAHI telah menyampaikanpembelaan secara tertulis dihadapan Sidang MajelisKehormatan Hakim, dan mengajukan saksi yang meringankanyaitu saksi Tika Susiana Erchan untuk menguatkan pembelaanPenggugat.Bahwa setelah Majelis Kehormatan Hakim mendengarkan danmempelajari dengan seksama pembelaan diri yangdisampaikan oleh Penggugat dan Tim Pendamping dari IKAHI,Majelis Kehormatan Hakim berpendapat pembelaan

Penggugat telah menyampaikan pembelaan dirisecara lisan, menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksiTika Susiana Erchan, dan Tim Pendamping dari IKAHI telahmenyampaikan pembelaan diri secara tertulis untuk mendukungpembelaan Penggugat sebagaimana termuat dalam KeputusanMajelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 03/MKH/IV/2019tanggal 30 April 2019.Bahwa pada saat sidang Majelis Kehormatan Hakim, oleh karenaMajelis Hakim memandang cukup pembelaan diri Penggugatsehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan

Penggugat telah menyampaikan pembelaan dirisecara lisan, menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi TikaSusiana Erchan, dan Tim Pendamping dari IKAHI telahmenyampaikan pembelaan diri secara tertulis untuk mendukungpembelaan Penggugat sebagaimana termuat dalam KeputusanMajelis Kehormatan Hakim (MKH) Nomor 03/MKH/IV/2019 tanggal30 April 2019.b.

,Halaman 43 dari 63 halaman Putusan No.248 /G/2019/PTUNJKT4.Bukti P 4M.H. tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh TimAdvokasi PP IKAHI . (fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I.Nomor : 5/SEK/KP.I/I/2020 tanggal 7 Januari 2020Tentang penempatan Sdr.

(Ali Budiarto, Kompilasi Abstraksi Hukum Putusan Mahkamah Agungtentang Hukum Tanah, penerbit IKAHI, Jakarta, 2000, hal. 212216)Jadi jelas Tergugat melanggar UndangUndang No. 20 Tahun 1961, dan halini) sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Banjarmasin..

(AliBudiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung TentangHukum Tanah, penerbit IKAHI, Jakarta, 2000, hal.190195).Maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin melupakanprinsip hukum lex posterior derogat legi priori, UndangUndang yangbaru didahulukan dari UndangUndang yang lama; UndangUndang yangkemudian menghapuskan UndangUndang yang terdahulu.Hal ini diperkuat oleh : Surat Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik

(Ali Budiarto, Kompilasi AbstrakHukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Tanah, penerbit IKAHI,Jakarta, 2000, hal.177190)Kedua,Walikota Banjarmasin (Tergugat ) membentuk Tim Penilai Harga Tanahinternal (Tergugat Ill), vide bukti T.8 = T.III.1, melanggar Peraturan PresidenNo. 36 Tahun 2005 jo. No. 65 Tahun 2006 jo.

(Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentangHukum Tanah, penerbit IKAHI, Jakarta, 2000, hal.177190)Putusan Mahkamah Agung RI No. 3079 K/Pdt/1983, tanggal 26 Maret 1987,menurunkan abstraksi hukum :HGB telah berakhir, tidak ada bukti atau belum mengajukanpembaharuan haknya, Hakim tidak berwenang untuk menentukanHalaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT.BJMbahwa Penggugat yang berhak atas tanah tersebut, hal ini adalahwewenang BPN.

(Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentangHukum Tanah, penerbit IKAHI, Jakarta, 2000, hal.3031)B.

PERINCIAN SETORAN IURAN IKAHTI DAERAHANGGOTA IKAHI CABANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE No NAMA PEMBAYARAN JUMLAH1 Drs. H.M. Yusar, M.H. PA Jan 2015 s/d Des 2015 Rp. 60.000,2 Drs. Usman, S.H., M.H. PA Jan 2015 s/d Des 2015 Rp. 60.000,3 Fasiha Koda, S.H. PA Jan 2015 s/d Des 2015 Rp. 60.000,4 Drs. H. Kamaluddin, S.H. PA Jan 2015 s/d Des 2015 Rp. 60.000,5 Drs. H. Amiruddin, M.H. PA Jan 2015 s/d Des 2015 Rp. 60.000,6 Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. PA Jan 2015 s/d Des 2015 Rp. 60.000,7 Drs. H. M.

tanggal 30011988 (33 tahun), pekerjaan mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempattinggal di di Cendana Mata Air Komplek Jala Utama Blok C 4,Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Koto BaruNan XX ,Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang pemegangNomor Induk Kependudukan: 1371037001880002, Warga NegaraIndonesia, dalam hal ini diwakili oleh Yenni Ruspa,SH dan NurAisyah,SH,MH, Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum dikantor Advokat kosultan Hukum Yenni Ruspa,SH dan rekan ,beralamat di Komplek Ikahi

Menetapkan seorang anak bernama Muhammad Kadafi Zakirullah Ikahi lahir tanggal 20 Oktober 2008 dalam asuhan/pemeliharaan Termohon( Safnina Sukma binti Dr.Ir. M. Nasir, MP, SH):4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;6.

Menetapkan seorang anak bernama Muhammad KadafiZakirullah Ikahi lahir tanggal 20 Oktober 2008 dalamasuhan/pemeliharaan Termohon( Safnina Sukma bintiDr.Ir. M. Nasir, MP, SH):4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddahTermohon sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);3S. Menghukum Pemohon untuk memberikan biayapemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak sejumlahRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan;6.

Dan Catatan Sipil Kota Padangsupaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan Catatan Pinggir padaAkte Kelahiran Pemohon Nomor : 1371LT130220120002 nama yang tercantum disanaPUTRI SALSABILA diganti menjadi PUTRI ALYSSA AZZAHRA;3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon YENNIRUSPA.SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat & KonsultanHukum YENNI RUSPA.SH, beralamat di Komplek IKAHI

Bahwa Penggugat/Pembanding sejak awal sampai pembuktianmerasa sSangat yakin/optimis gugatan Pembanding akandikabulkan, namun setelah usai kesimpulan Pembandingmenjadi berubah/pesimis yakni gugatan Pembanding akanditolak, karena pada tanggal 2729 Oktober 2013 Ikatan HakimIndonesia (IKAHI) menyelenggarakan Musyawarah Nasionalyang diselenggarakan di Hotel Kuta Paradiso milik Terbandinglll dan Terbanding IV dimana Pengadilan Negeri Denpasarselaku tuan rumah dari Munas tersebut, padahal obyeksengketa

Bahwa memori banding pembanding tidak relevan mangaitkanacara Munas IKAHI di Hotel Kuta Paradiso, karena tidak adahubungannya dengan perkara ini, Karena Hotel Kuta Paradisodikelola oleh suatu badan hukum yang bernama PT.GeriaWijaya Prestige dan tidak menjadi pihak dalam perkaraTErS@DUlt 9 axqssenescenessenennseensenenesse.

GeriaWijaya Prestige yang mengelola hotel Kuta Paradiso tempatdiselenggarakannya Munas IKAHI, tidak termasuk sebagai pihakdalam pekara ini, lagi pula Pembanding tidak diberi kKuasa untukmengungkapkan hal tersebut, karena Pembanding tidak adakuasa dari pemberi kuasa Cornelis Jan Dirk Navest untukmengajukan memori banding dalam perkara tersebut, sehinggadengan demikian dalil tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dalildalil memori banding pembanding padapoint ad. 2 Ssampai pada point ad.

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum,pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yenni Ruspa, SH dan Rekanberalamat di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G No. 28 Padang, selanjutnyadisebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengarketerangan Pemohon dan Termohon;Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 654/Pdt.G/2017/PA Cig.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

., & Rekan, beralamat diKomplek IKAHI Cengkeh Blok G Nomor 28, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 April 2019;Para Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1.

Ikahi No. 8 Pd.Bulan Selayang Kota MedanAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1. Penyidik POLRI sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d 8 Januari 20172. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2017 s/d 17 Februari20173. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d 7 Maret 20174. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 2 Maret 2017 s/d 31 Maret20175.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggali 26 Desember 2012,Nomor:408/Pen.Pid/2012.PN.PDG, sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d tanggali 2 Februari2013;Terdakwa didampingi YENNI RUSPA,SH Advokat / Konsultan Hukum Alamat KantorAdvokat & Konsultan Hukum YENNI RUSPA,SH di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G Nomor 28Padang , berdasarkan Penetapan No.: 81/Pen.Pid/2012/PN.PDG tertanggal 27 Desember 2012tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara

Penggugat dalamRekonpensi tidak dapat menuntut kepada Tergugat dalam Rekonpensipengembalian biaya resepsi walimah;Menimbang, bahwa memperhatikan halhal tersebut di atas,maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dapat dikabulkansebagian dan ditolak sebagian;Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama menyebutkanpembacaan putusan Mahkamah Syariyah Idi Nomor : 214/Pdt.G/201/MSIdi, tanggal 28 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal5 Rajab 1433 H tidak benar, yang benar berdasarkan kalender yangditerbitkan IKAHI

MH, Dengan NIP 196207051988031004, Nomorhal 20 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.11.tanda pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013.1 (Satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan a/n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, Msi dengan nomor NIP196207051988031 004, nnannnnee ene c nee en eee cnneenneeenes1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.nTRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., Msi.

Mastercard no. 5221 8410 9243 8794a.n DERMAWAN GINTING SH,e2ce2eecennececeeeceneecenes1 (Satu) buah kartu Mega Pass Visa no. 4214 0814 1004 5359 a.nRUFINA TARIGAN . 277222222221 (Satu) buah kartu atm Bank BRI 6013 0113 8701 0530.1 (Satu) buah kartu atm BCA no. 6019 0025 4525 2852.1 (Satu) buah kartu Paspor BCA no. 6019 0045 1791 8106.1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 91151 (Satu) buah A Card Flazz BCA no. 0145 0018 0681 9722.2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI

Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum danPolitik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke 62, Hotel Mercure,hal 25 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P9). 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan KorupsiKe Depan (Pasca UndangUndang administrasiPemerintahan), Dr. D.

Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI,Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke 62, Hotel Mercure, Ancol,Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P10). . 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas LaporanKeuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk TahunAnggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/S/XVIII.MDN/05/2010Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P11).7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas LaporanKeuangan Pemerintah Provinsi

Islam, pendidikan terakhirD3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTAPADANG, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 28 November 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pegadilan Agama Padang dengan Nomor Register 147/SK/2013/PA.Pdg tanggal 02 Desember 2013, Termohon memberikuasa kepada Yenni Ruspa, SH, Nur Aisyah, SH, MH dan NilaTulisia, SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorAdvokat & Konsultan Hukum Yenni Ruspa, SH dan Rekanberalamat di Komplek Ikahi

terjadi perluasan fungsi Judex Juris sekaligus sebagai Judex Factiseperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987, dengan kaidah dasar bahwa MahkamahAgung setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap alat bukti, baikbukti surat maupun bukti saksi, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwaJudex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak secara seksamamenilai fakta yang ditemukan (vide Majalah Varia Peradilan Nomor 35,Agustus 1988, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI

), halaman 6477);Bahwa sebagai perbandingan dalam perkara pidana, Mahkamah Agung RIdalam Putusannya Nomor 1482 K/Pid/1999 tanggal 27 Januari 2000,dinyatakan bahwa berat ringannya hukuman yang dijatunkan terhadapterdakwa oleh Judex Facti merupakan kewenangan dari Judex Facti yangbersangkutan sehingga masalah pemidanaan tersebut di luar kewenanganMajelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung (vide Majalah VariaPeradilan, Tahun XVI, Nomor 184, Januari 2001, Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI), halaman

Nomor 1087 K/Pdt/2016Indonesia Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1993, dinyatakan bahwaMahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubahberatringannya pemidanaan, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factidinilai oleh Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsionaldan bertentangan dengan prinsip tujuan pemidanaan(vide Majalah VariaPeradilan, Tahun XII, Nomor 156, September 1996, Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI), halaman 3458);.

ALIMAR JULITASRA, bertempat tinggal di Jalan BatungTaba Nomor 22, RT 002 RW 001, Kelurahan Batung Taba NanXX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal inimemberi kuasa kepada: Yenni Ruspa, S.H. dan kawan, ParaAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat& Konsultan Hukum Yenni Ruspa, S.H. dan Rekan, beralamat diKomplek IKAHI Cengkeh Blok G Nomor 28, Padang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2016;Termohon Kasasi:Halaman 1 dari 7 hal. Put.