Noor Ikhtiyati;Bahwa untuk pembangunan perumahan di Jalan Depatin Bari Lr. MursahaManan Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dimulai setahu saksi sejakpertengahan tahun 2009;Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik saksi dr. Noor Ikhtiyati daripenyataan lisan saksi dr. Noor Ikhtiyati sendiri, selain itu saya juga pernahmelihat fotocopy Sertifikat milik saksi dr. Noor Ikhtiyati dengan nomor : 1022/desa Gasing Kel Kenten Kec. Talang Kelapa.

Noor Ikhtiyati bahwatanah milik beliau diserobot oleh terdakwa tapi untuk kebenarannya saksi tidaktahu;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan di objek tanah saksi dr.Noor Ikhtiyati dan saksi tidak pernah meliharnya sendiri saksi hanya mendengardari bapak Yusrandi bahwa telah ada pihak lain yang juga mendirikan rumah diobjek tanah milik saksi dr.

Noor Ikhtiyati karena terdakwa merasa itu tanah adalah milikterdakwa;Bahwa sekira tahun 2011 terdakwa bersama teman teman meyuruh menyetoppekerjaan karyawan PT. Saninage milik saksi dr. Noor Ikhtiyati karena terdakwamerasa mereka telah masuk wilayah terdakwa serta ada kandang ayam milikterdakwa yang rusak;Bahwa benar tanggal 15 Februari 2013 terdakwa ada kesepakatan dengan saksidr. Noor Ikhtiyati namun batal karena tanggal 15 Februari 2013 terdakwa adakesepakatan dengan saksi dr.

Jupri diatas tanah yang dipersoalkan dengan saksi dr.Noor Ikhtiyati adalah M.

Noor Ikhtiyati karena terdakwa merasa itu tanahadalah milik terdakwa;Bahwa benar sekira tahun 2011 terdakwa bersama teman teman meyuruhmenyetop pekerjaan karyawan PT. Saninage milik saksi dr. Noor Ikhtiyati karenaterdakwa merasa mereka telah masuk wilayah terdakwa serta ada kandang ayammilik terdakwa yang rusak;Bahwa benar tanggal 15 Februari 2013 terdakwa ada kesepakatan dengan saksidr. Noor Ikhtiyati namun batal karena tanggal 15 Februari 2013 terdakwa adakesepakatan dengan saksi dr.

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tarmuji bin Suhari) terhadap Penggugat (Nur Ikhtiyati binti Agus Alim);
4.

SALINANPUTUSANNomor 3358/Pdt.G/2015/PA.Slw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:Nur Ikhtiyati binti Agus Alim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.04 RW. 06Desa Balapulang wetan Kecamatan BalapulangKabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;MELAWANTarmuji

Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tarmuji bin Suhari) terhadapPenggugat (Nur Ikhtiyati binti Agus Alim);3.

bercerai sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek denganberdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalamperkara aquo Majelis "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tarmujbin Suhari) terhadap Penggugat (Nur Ikhtiyati

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tarmuji bin Suhari) terhadapPenggugat (Nur Ikhtiyati binti Agus Alim);4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;5.

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abdul Manab bin Sarmani) terhadap Penggugat (Nor Ikhtiyati binti Asmanan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Syubhah ini pada akhirnya berhadaphadapandengan prinsip ikhtiyati ata kehatihatian dalam bercerai, yaitu prinsip yangmenekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, makaseorang lakilaki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masihdiakui oleh negara sebagai pasangan suami istri yang sah.

Notosudarmo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ikhtiyati binti Juli) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

bercerai sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek denganberdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalamperkara aquo Majelis "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tarmujibin Suhari) terhadap Penggugat (Nur Ikhtiyati

Ikhtiyati/kehatihatian : setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yangmatang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.j Itikad baik : akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidakmengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.k Sebab yang halal : tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang olehhukum dan tidak haram ;Bahwa selain hal di atas, Akad pembiayaan tersebut tidak sah karena bertentangandengan Peraturan perundang undangan, in case UU RI No. tahun 1974 tentangPerkawinan

(penjelasan Pasal UU Perbankan Syariah)Ikhtiyati/kahtihatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yangmatang dan dilaksanakansecaratepat dan cermat.

(Pasal 21 huruf (b) Perma Ekonomi Syariah)Ikhtiyati (kehatihatian); setiapakaddilakukandenganpertimbanganyang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. (Pasal 21huruf (c).

Menyatakan Tergugat melanggar asas Amanah, asas Ikhtiyati /kehatihatian, asas saling menguntungkan, asas Taisir, dan asas sebabyang halal dalam pembiayaan Murabahah dengan Penggugat;Him 13 dari 101 hlm. Putusan No.261/Padt.G/2019/PA. Tte.6.

Bahwa melalui petitum butir 2, 3 dan 5 gugatan, Penggugat telahmenuntut agar pengadilan menyatakan Akta Akad Pembiayaan MurabahahNo. 29 tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan,melanggar prinsip kehatihatian (prudent bankin principle), melanggar asasamanah, asas ikhtiyati/kehatihatian, asas saling menguntungkan, asas taisirdan asas sebab yang halal;52.

(penjelasan Pasal UU Perbankan Syariah)Ikhtiyati/kahatihatian: setiap akad dilakukan denganpertimbangan yang matang dan dilaksanakan secaratepatdancermat.

Syubhah ini pada akhirnya berhadaphadapan dengan prinsip ikhtiyati atauHal. 17 dari 21 hal, Penetapan Nomor 0133/Padt.P/2017/MS.Cagkehatihatian dalam bercerai, yaitu prinsip yang menekankan bahwasebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, maka seorang lakilaki danseorang perempuan yang telah menikah resmi masih diakui oleh negarasebagai pasangan suami isteri yang sah.

Syubhah ini pada akhirnya berhadaphadapanHalaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 115/Pat.P/2021/PA.Kphdengan prinsip ikhtiyati atau kehatihatian dalam bercerai, yaitu prinsip yangmenekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, makaseorang lakilaki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masihdiakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah.

Syubhah ini pada akhirnya berhadaphadapandengan prinsip ikhtiyati ata kehatihatian dalam berceral, yaitu prinsip yangmenekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, makaseorang lakilaki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masihdiakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah.

Syubhah ini pada akhirnya berhadaphadapandengan prinsip ikhtiyati ata kehatihatian dalam bercerai, yaitu prinsip yangmenekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, makaseorang lakilaki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masihdiakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah.

pemesanandengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihakpemesan dengan pihak penjual.Asas Akad, Pasal 21, berbunyi :Akad dilakukan berdasarkan asas:a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak ataupihak lain.b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh parapihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yangbersangkutan dan pada saat yang samaterhindar dari cidera janji.c. ikhtiyati

Pasal 21 huruf (a) dilanggar oleh Tergugat selaku DeveloperPerumahan karena objek pada PPJB (Akad Istishna) dirubah secarasepihak oleh Tergugat dan tidak lagi sesuai perjanjian awal.b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh parapihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yangbersangkutan dan pada saat yang samaterhindar dari cidera janji.Bahwa Pasal 21 huruf (b), dilanggar oleh Tergugat dengan tidakmenepati objek perjanjian yang diperjanjikan dalam PPJB (akadistishna);c. ikhtiyati

Syubhah ini pada akhirnya berhadaphadapandengan prinsip ikhtiyati ata kehatihatian dalam bercerai, yaitu prinsip yangmenekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, makaseorang lakilaki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masihdiakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah.

,M.Kn
3.Insinyur INDRA BAGINDA SORILAGAT BANGSAWAN POHAN
4.Dr.NOOR IKHTIYATI
5.SUKO WIDODO
6.SRI WAHYUNI, SH., M.Kn
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukanpenilaian yang saksama terhadap watak, kKemampuan, modal, agunan, danprospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.Menimbang, karena peranjian yang dibuat Penggugat dengaTergugat dan Tergugat II adalah Peranjian Fasilitas RK Musyarakah makapenanjian tersebut harus sesuai Pasal 21 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi HukumEkonomi Syari'ah yakni setiap akad menerapkan prinsip ikhtiyati

Berdasarkan fatwa tersebut maka pihak Penggugat yangmeminta jaminan dalam akad musyarakah dapat dipahami sebagaipelaksanaan prinsip ikhtiyati sebgaimana dikehendaki Pasal 21 KompilasiHukum Ekonomi Syariah dan peraturan lain yang berkaitan dengan usahaPenggugat.

permohonan perceraian,menurut hemat Pembanding pertimbangan tersebut kurang tepat.Bahwa menurut Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlitidalam bukunya Hukum Perikatan Islam Di Indonesia hal. 45, akadmerupakan Salah satu istilah dalam Alquran yang berhubungandengan perjanjian yang didefinisikan sebagai pertalian antara ijabdan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibathukum terhadap obyeknya, yang didasarkan pada asas Sukarela(ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehatihatian (ikhtiyati

Syubhah ini pada akhirnyaberhadaphadapan dengan prinsip ikhtiyati atau kehatihatian dalambercerai, yaitu prinsip yang menekankan bahwa sebelum adanya Akta Ceraidari Pengadilan, maka seorang lakilaki dan seorang perempuan yang telahmenikah resmi masih diakui oleh negara sebagai pasangan suami isteryang sah.

Syubhah ini pada akhirnya berhadaphadapanHalaman 20 dari 28Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PA.Bjbdengan prinsip ikhtiyati ata kehatihatian dalam bercerali, yaitu prinsip yangmenekankan bahwa sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan, makaseorang lakilaki dan seorang perempuan yang telah menikah resmi masihdiakui oleh negara sebagai pasangan suami isteri yang sah.

Putusan No.429/Pdt.G/2021/PA.JSAkad menurut Irma Devita, dalam bukunya KiatKiat Cerdas, Mudah,dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah (hal.2), adalah perjanjiantertulis yang memuat ijab (penawaran), dan gabul (penerimaan).Irma Devita lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu pelaksanaan akadatau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan padaasas: sukarela (ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehatihatian(ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan(taswiyah), transparansi

akadsebagai: pertalian antara lIjab dan Kabul yang dibenarkanoleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.Akad menurut Irma Devita, dalam bukunya KiatKiat Cerdas,Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah (hal.2),adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran),dan gabul (penerimaan).Irma Devita lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu pelaksanaanakad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harusdidasarkan pada asas: sSukarela (ikhtiyari), menepati janji(amanah), kehatihatian (ikhtiyati