Ditemukan 4 data
Turut Terbanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Morowali Utara
51 — 14
TRI INDIJONO, MT
Turut Terbanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Morowali UtaraTri Indijono,MT, NIP. 19580830 198603 1 013) dengan Penggugat dengan itikad baik telahmengadakan perjanjian dengan syaratsyarat perjanjian sebagaimana ditentukandalam ketentuan undangundang, sepakat untuk membuat dan menandatanganiSurat Perintah Kerja (GPK) yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 23 / SPK / PL/ BA / DPUPDBMA / MU / X / 2016, untuk melaksanakan Paket PekerjaanPenanganan Tebing Jalan (TIMBUNAN) Desa Ungkea Sisi Kanan denganmemperhatikan Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 23
Menghukum para tergugat dan turut tergugat membayar ongkos perkara secarabersama dengan tanggung renteng sebesar Rp. 2.692.000 (ua juta enam ratusSembilan puluh dua ribu rupiah);Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri PosoNomor 89/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 11 April 2019 diluar hadirnya pihak Ir.TRI INDIJONO, MT selaku Turut Tergugat;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor89/Pdt.G/2018/PN Pso. tanggal 9 April 2019 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Poso yang menerangkan
Tri Indijono, MT Turut Terbanding II dahuluTurut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2019,, kemudian kepada Betsi A.Pombalawo, SH Kabag Hukum Pemkab Morowali dahulu Tergugat sekarangTurut Terbanding pada tanggal 23 Mei 2019, dan kepada Atra T.
Tri Indijono, MT Turut Terbanding Il semula TurutTergugat pada tanggal 23 April 2019, dalam tenggang wakiu selama 14 (empatbelas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembandingsemula Tergugat Il telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Halaman 22 dari 28 Putusan
IRMA, SH
Terdakwa:
KRISTOFERUS LAGARINDA. ST. MT
192 — 63
TRI INDIJONO, MT., yang pada pokoknya memberikan keterangandibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :Bahwa kapasitas Saksi saat itu sebagai Kadis Pekerjaan Umumdan Perhubungan Daerah Kab.Morut merangkap Pengguna Anggaran(PA) kegiatan perencanaan Kantor DPRD Kab.Morut;Bahwa yang menjadi PPK perencanaan pembangunan KantorDPRD kab.
Yang bertandatangan di SPM adalah SaksiTRI INDIJONO selaku PA dan dalam kwitansi pembayaran adalah PA,PPK, Bendahara dan pihak Konsultan Perencana IR. BASOMUKHTAR; Bahwa yang menerima pembayaran atas perencanaanpembangunan kantor DPRD Morut tahun 2015 tersebut adalahTerdakwa IR.
TRI INDIJONO. MTBahwa Saksi mulai mengikuti proses lelang/tender pekerjaanPerencanaan pembangunan Kantor DPRD Kab. Morowali Utara TA.2015 pada tanggal 22 Mei 2015;Bahwa sekitar bulan Mei Saksi membuka LPSE Morowali Utara untukmelihat daftar tender/lelang konsultan perencanaan dan Saksi melihatbahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.
BASOMUKHTAR selaku Konsultan Perencana;Bahwa berdasarkan hasil peninjauan bersama TRI INDIJONO (Kadis PU),HARI PANDUU (Kabid Ciptakarya) dan Terdakwa ke lokasi rencanapembangunan kantor DPRD Kab. Morut yang tepanya di Jalan Kuda Lautsebelah belakang kantor DPRD Kab. Morut lama Kel. Bahoue Kec. PetasiaKab. Morut dan TRI INDIJONO selaku Kadis PU yang menunjukan bahwalahan tersebut yang disiapkan;Bahwa luas bangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yangdibuat oleh Konsultan Perencana CV.
TRI INDIJONO memberikan masukan untuk mengurangidimensi tiang pancang dari 50 menjadi 40 dengan catatan jumlah filenyaditambah yang semula 1 file menjadi 2 file, dan yang menjadi pertimbangandilakukan perubahan adalah mobilisasi tiang pancang dan saatpemancangan;Bahwa terkait perubahan diameter tiang pancang dari 50 cm menjadidiameter 40 cm sebagaimana masukan dari TRI INDIJONO dilakukananalisa struktur konsultan perencanaan yang termuat dalam Design Notestruktur;Bahwa ekspose dilakukan dimana Terdakwa
IRMA, SH
Terdakwa:
Ir. BASO MUKHTAR
274 — 145
TRI INDIJONO,MT;47.1 (satu) bundel nota kesepakatan antara Pemerintah KabupatenMorowali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMorowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/1X/2015,910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umumperubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.
TRI INDIJONO, MT., yang pada pokoknya memberikan keterangandibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut :Bahwa kapasitas Saksi saat itu sebagai Kadis Pekerjaan Umumdan Perhubungan Daerah Kab.Morut merangkap Pengguna Anggaran(PA) kegiatan perencanaan Kantor DPRD Kab.Morut;Bahwa yang menjadi PPK perencanaan pembangunan KantorDPRD kab.
Yang bertandatangan di SPM adalah SaksiTRI INDIJONO selaku PA dan dalam kwitansi pembayaran adalah PA,PPK, Bendahara dan pihak Konsultan Perencana Terdakwa IR. BASOMUKHTAR;Bahwa yang menerima pembayaran atas perencanaanpembangunan kantor DPRD Morut tahun 2015 tersebut adalahTerdakwa IR.
BASO MUKHTAR selaku Konsultan Perencana;Bahwa berdasarkan hasil peninjauan bersama TRI INDIJONO(Kadis PU), HARI PANDUU (Kabid Ciptakarya) dan Saksi ke lokasirencana pembangunan kantor DPRD Kab. Morut yang tepanya di JalanKuda Laut sebelah belakang kantor DPRD Kab. Morut lama Kel.Bahoue Kec. Petasia Kab. Morut dan TRI INDIJONO selaku Kadis PUyang menunjukan bahwa lahan tersebut yang disiapkan;Bahwa luas bangunan yang tercantum dalam dokumenperencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV.
TRI INDIJONO selakuPengguna Anggaran;Bahwa yang menyusun/ membuat dokumen penawaran adalah Tim LeaderSUKADARMAN, ST bersama Tim;Bahwa pada saat menghadiri proses pembuktian kualifikasi di PokjaPengadaan Jasa Konsultansi Kab. Morowali Utara Terdakwa bersamaSUKADARMAN, ST membawa ijazah, sertifikat keahlian (SKA), KTP danNPWP tenaga ahli atas nama EKO WAHYUDIANTORO selaku ahligeoteknik dan Ir.
106 — 21
TRI INDIJONO, MT ) ., Beralamat di J.Kijang Utara Il No. 09 Kel.
Tri Indijono,MT, NIP. 19580830 198603 1 013) dengan Penggugat dengan itikad baik telahmengadakan perjanjian dengan syaratsyarat perjanjian sebagaimana ditentukandalam ketentuan undangundang, sepakat untuk membuat dan menandatanganiSurat Perintah Kerja (GPK) yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 23 / SPK / PL/ BA / DPUPDBMA / MU / X / 2016, untuk melaksanakan Paket PekerjaanPenanganan Tebing Jalan (TIMBUNAN) Desa Ungkea Sisi Kanan denganmemperhatikan Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 23