Ditemukan 31 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-05-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 10-09-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 8/PDT/2017/PT TTE
Tanggal 16 Juni 2017 — SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA LAWAN HIDAYAH T. SOAMOLE, ST, DKK
6825
  • ini,apakah Pengadilan Tinggi secara absolute mempunyai kewenangan untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara tersebUts......... eee cceesseeesteceeneeceeaeeceeaeeceeneeceeeeeceeeeeeeaeesMenimbang, bahwa undangundang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahanatas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang mulai berlakusejak tanggal OS Januari 2011 lembaran Negara tahun 2011 nomor 8 dimanaketentuan dalam pasal 32 ayat (1) mengatakan bahwa perselisihan partai politikdiselesaikan oleh interal
Register : 15-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1435/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
BAYU MURTI YWANJONO, SH.
Terdakwa:
TAMANG ALIAS ATO
477
  • Nota nomor 13003 tanggal 13 Juli 2018, Toko Sejati Meubel sebesar Rp 4.494.000 (Empat juta empar ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

    E. 1 (satu) Lembar hasil audit interal atas nama Lk.TAMANG tertanggal 31 Juli 2018

    F. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor 508301002402530 atas nama HAMSINAH.

    Nota nomor 13003 tanggal 13 Juli 2018, Toko Sejati Meubel sebesar Rp4.494.000 (Empat juta empar ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)E. 1 (satu) Lembar hasil audit interal atas nama Lk.TAMANG tertanggal 31 Jull2018Putusan No.1435/Pid.B/2018/PN Mks hal. 4F. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor 508301002402530atas nama HAMSINAH.G. 1 (satu) Lembar bukti slip transfer dari toko ILHAM MEUBEL ke nomorRekening Bank BCA dengan nomor 1580067383 atas nama TAMANGH. 5 ( lima ) Lembar Faktur
    Nota nomor 13003 tanggal 13 Juli 2018, Toko Sejati Meubel sebesar Rp4.494.000 ( Empat juta empar ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)e. 1 (Satu) Lembar hasil audit interal atas nama Lk.
    Nota nomor 13003 tanggal 13 Juli 2018, Toko Sejati Meubel sebesarRp 4.494.000 (Empat juta empar ratus sembilan puluh empat riburupiah)E. 1 (Satu) Lembar hasil audit interal atas nama Lk.
Register : 04-02-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 81/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 25 April 2016 —
6243
  • kesempatan terakhir kepada pihak saudara untukmelunasi sisa uang muka kepada subkontraktor.Bahwa tindakan Tergugat mencampuri urusan Penggugat dengan subkontraktornya, dalam hal ini telah terjadi hubungan langsung antaraTergugat dengan sub kontraktor merupakan perbuatan melanggarperjanjian dan telah menimbulkan masalah oleh karena dengantindakan demikian Tergugat telah mengesampingkan hak dankedudukan Penggugat yang diatur dalam Kontrak, dimana semestinyaurusan dengan sub kontraktor adalah urusan interal
Putus : 23-04-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 23 April 2013 — ESTHER FARAH vs PT. MURAMOTO ELEKTRONIKA INDONESIA (PT. MEI)
7764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa latar belakang terjadinya Perselisinan Hubungan Industrial antarapara Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:Kecurigaan Tergugat dan Surat Keputusan Tentang Demosi0Ketika Penggugat baru menjalani 2 Tahun sebagai Assitant Manager,telah terjadi Pergantian Manajemen dalam interal PT. MuramotoElektronika Indonesia.
Register : 08-07-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor 109/Pid.B/2014/PN. Skg
Tanggal 24 Juni 2014 — ABD. KAYYUNG Bin H. MADE AMING
195
  • YULIUS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit UNHAS Makassartanggal 25 Februari 2014, dengan hasil pemeriksaan MSCT Scan kepala sebagai berikut :e Tampak multipel fraktur pada dinding lateral sinus maxillaris kiri disertai perselubungan padasinus maksillaris (77HU).e Concha nasalis normale Ostiomeatal kompleks patene Kedua orpita yang terscan dalam batas normale Tidak tampak deviasi septum nasie Area na ofaring dalam batas normal.e Tulangtulang yang terscan intak.Kesan : Fraktur dinding interal sinus
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — IR. FIRMANSYAH Y.A., MBA., M.Sc vs 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA/DPP PARTAI GOLKAR, 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI LAMPUNG dan 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG/DPRD PROVINSI LAMPUNG, 2. GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG, 3. MENTERI DALAM NEGERI RI
4520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP.160/DPP/GOLKAR/III/2012 dan memohon untuk menyampaikan pembelaan diri di depanMahkamah Partai";2 Bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik diatur dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART;Ayat (2):Penyelesaian perselisihan interal
Register : 28-03-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BARABAI Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Brb
Tanggal 17 Juli 2018 — - M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDIN ISMAIL
8115
  • KalimatanSelatanBahwa saksi menjadikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanzawarna hitam milik saksi SELAMAT tanpa sepengetahuan dan seijinpemiliknya;Bahwa saat saksi menyatakan bahwa mobil itu tarikan terdakwa tidakmenanyakan mengenai sisa cicilan mobil dan keadaan mobil di leasing;Benar saksi membenarkan ada meng sms sesuai dengan yang terteradalam bukti 1 (satu) buah Handphone saksi dengan kalimat kalau diambil sama buhan polisi internal jangan menyalahkan aku pa ALI karenayeaku belum menyetor sama buhan interal
Register : 23-08-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 146/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 23 Nopember 2010 — ESTHER FARAH; LAWAN; PT. MURAMOTO ELEKTRONIKA INDONESIA (PT. MEI);
10732
  • Ketika Penggugat baru menjalani 2 Tahun sebagai Assitant Manager,telah terjadi PERGANTIAN MANAJEMEN dalam interal PT. MuramotoElektronika Indonesia.
Register : 12-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
1.VIRGINIA LOHY ALIAS EGI, Dkk
2.RONALD TALLAUT ALIAS RONAL
9643
  • S TOMASILA tertanggal 18 Januari 2021;Bahwa untuk saksi secara pribadi karena yang tertulis di situ adalahnama saksi bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan yangbersangkutan namun secara manusiawi saksi sadar bahwa seketatapapun peraturan yang dibuat pasti ada saja oknum yang akan mencaricelah untuk menyalahgunakannya, sedangkan untuk secara kedinasanbahwa persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihakberwajib untuk di usut dan pihak rumah sakit tentara lebin memperketatlagi pengawasan interal
Register : 11-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Lbh
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.RISKI SK, SH
2.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
MUNAWIR HUSIN alias NAWIR
424359
  • untuk menahan gajiTerdakwa, Karena saat itu saksi masih baru di kantor Dinas Perikanan danKelautan Halmahera Selatan dan belum mengenal semua pegawaidengan baik, termasuk Terdakwa dan saksi juga penasaran denganTerdakwa yang saksi belum kenal sehingga saksi memerintahkanbendahara untuk menhan gaji Terdakwa dengan maksud agar saksi bisabertemu serta memberikan teguran lisan berupa pembinaan kepadaTerdakwa sekaligus melakukan pengenalan dengan Terdakwa dan apayang saksi lakukan hanya sekedar tindakan interal
Register : 12-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
1.VIRGINIA LOHY ALIAS EGI, Dkk
2.RONALD TALLAUT ALIAS RONAL
10637
  • S TOMASILA tertanggal 18 Januari 2021;Bahwa untuk saksi secara pribadi karena yang tertulis di situ adalahnama saksi bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan yangbersangkutan namun secara manusiawi saksi sadar bahwa seketatapapun peraturan yang dibuat pasti ada saja oknum yang akan mencaricelah untuk menyalahgunakannya, sedangkan untuk secara kedinasanbahwa persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihakberwajib untuk di usut dan pihak rumah sakit tentara lebin memperketatlagi pengawasan interal
Putus : 17-02-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 148/PDT/2015/PT.SMR
Tanggal 17 Februari 2016 — 1. Pdt. Yefta Berto, S.Th. ; 2. Arthya Fathra Marthin, S.E. ; 3. M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos. ; beralamat di Jalan Teuku Umar, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama JAIDUN, S.H, MH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor JAIDUN, S.H, M.H & REKAN beralamat di Perum Pondok Karya Lestari Blok D/ 606 RT. 10 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; M E L A W A N :  1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. H. Suroto, S.H, 2. Radiansyah, M. Hum, 3. Muhammad Amin, S.H, 4. R. Eddy Haryadi, S.H, M.Hum, 5. M. Fajar Kurniawan, S.H, 6. Evian Agus Saputra, S.H, MH,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Teuku Umar Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. Amri Sata, S.H, 2. Syahril Yahya, S.H, 3. Suharto, S.H, 4. Rahardjo Budi Kisnanto, S.H, MH, 5. Mustofa, S. H, 6. Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si, 7. DR. M. Muhdar, S.H, M.Hum, 8. Laela Ernawati, S.H, MH,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014,untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;  3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat II Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. Suharto, S.H, 2. Rahardjo Budi Kisnanto, S.H, MH, 3. Mustofa, S.H, 4. Agusman Ridwan Kusmawan, S.H Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
3710
  • Oleh karena berdasakan pada ketentuan Pasal 32ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;2) Penyelesaian perselisihan Interal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa apabila
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 148/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 17 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : Pdt. YEFTA BERTO, STh Diwakili Oleh : JAIDUN, SH., MH.
Pembanding/Penggugat : ARTHYA FATHRA MARTIN, SE Diwakili Oleh : JAIDUN, SH., MH.
Pembanding/Penggugat : M.M. RINI PUSPA NERENG, S.Sos Diwakili Oleh : JAIDUN, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : 1. H. SUROTO, SH., 2. RADIANSYAH, SH., MHum., 3. MUHAMMAD AMIN, SH., 4. RADEN EDDY HARYADI, SH., MHum., 5. M. FAJAR KURNIAWAN, SH., 6. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : 1. AMRI SATA, SH., 2. SYAHRIL YAHYA, SH., MH., 3. SUHARTO, SH., 4. RAHARDJO BUDI KISNANTO, SH., MH., 5. MUSTOFA, SH.
Terbanding/Tergugat : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : 1. SUHARTO, SH., 2. RAHARDJO BUDI KISNANTO, SH., MH., 3. MUSTOFA, SH., 4. AGUSMAN RIDWAN KUSMAWAN, SH.
4416
  • Oleh karena berdasakan padaketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, dengan tegas menyatakan :Halaman 17 dari 61 halaman putusan No. 148/PDT/2015/PT.SMR1) Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;2) Penyelesaian perselisihan Interal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
MASHARI RAIS, SH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.MUHAMMAD YUNAN KADIR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
17341
  • Oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik, dengan tegas menyatakan : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;32(2) Penyelesaian perselisihan Interal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa
Register : 27-09-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN CILACAP Nomor PERDATA : 42/PDT.G/2010/PN.Clp
Tanggal 24 Februari 2011 — S. Edi Astar, SE., M.Si sebagai Penggugat melawan Yayat Sumaryoto, Dkk, sebagai Para Tergugat
9135
  • diusulkan dengansecara tertulis dan yang mengajukan yaitu direktur ataupengawas ;Bahwa yang ditemukan saat penelitian, yaitu) ada administrasipelaporan, persyaratan yang tidak ditemukan, selisih yang sudahdiselesaikan yang bersangkutan, kebijakan kebijakan melanggarBank Indonesia ;Bahwa kriteria memberhentikan berdasarkan Peraturan BankIndonesia No. 8/86 Tahun 2006, tanggal 28 November 2006, yaitumeninggal dunia, mengundurkan diri dalam masa jabatan ;Bahwa pengangkatan dan pemberhentian adalah interal
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 52/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
H. AKHMED REZA FACHLEVI
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
MAISYARAH ASYARI, SH., MH.
234101
  • Oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan Interal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa
Register : 31-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 25 Agustus 2016 — DRA. LUCY KURNIASARI >< DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs
15938
  • ,M.H memberikan pendapatnya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:Halaman 70 dari 104 Putusan GugatanBahwa ahli adalah pakar dalam bidang hukum acara perdata dan mantan Ketua Komisi Yudisial.Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksadan mengadili perkara Perselisihan Interal Partai, Pengadilan Negerimempunyai kewenangan tetapi dalam kompetensi pengadilan perdatakhusus, karena harus berlandaskan Undang Undang No. 2 Tahun 2011tentang perubahan atas UndangUndang No.2 Tahun
    Jika di Mahkamah Partai tidak memeriksa danmengadili Perbuatan Melawan Hukum, karena memang Mahkamah Partaihanya berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Internal Partaiberdasarkan Penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Parpol, maka PengadilanNegeri tidak bisa memeriksa dan mengadili perobuatan melawan hukumterhadap perselisihan interal partai tersebut, karenamerupakan lanjutan.
Register : 07-12-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2017 — - ELVY CHURIATUN, (PNGGUGAT) - Negara Republik Indonesia cq Panglima TNI (TERGUGAT I) - Dr. Eko Wahyudi, Sp.an. Mayor Laut (TERGUGAT II)
6926
  • Caranya yaitu ada melalui saluran cerna atau melalui interal (melaluipipa yang dipasang melali rongga hidung dan akan masuk kelambung), danjenis danjumlah kalorinya sudah ditentukan sesuai dengan yang dibutuhkan olehpasiennya ;Bahwa Semua yang dilakukan itu memang ada tujuannya yaitu untukmenstabilkan gula darahnya ;Bahwa Dari foto yng ahli lihat maka tidak ada yang rata ;Bahwa Diantara foto tersebut di EKG gelombangnya masih ada, belum dalamkeadaan lurus.
Register : 14-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon:
1.Jabiat Sagala
2.Sardo Sirumapea
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Medan cq Kepala Kejaksaan Negeri Samosir
10368
  • apabilaseseorang tersebut melanggar ketentuan undangundang formal yangtertulis; Bahwa menurut Ahli, azas legalitas dalam hukum pidana formil bahwasetiap pelaku tindak pidana wajib dituntut; Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila berbicara mengenai pelaksanaanpenegakan hukum formal maka harus berpegang hukum yang tertulis yaituhukum acara; Bahwa menurut pendapat Ahli dalam arti luas, SEMA termasuk peraturanperundangundangan; Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa peraturan berlaku umum, Suratedaran berlaku interal
Putus : 25-02-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22 / Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm.
Tanggal 25 Februari 2013 —
8030
  • Bahwa pada tanggal 29 November 2011 adanya pengawasan danpemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas interal ( SPI ) PT.PosIndonesia (persero) Banjarmasin menyampaikan tentang adanya selisihpertanggungan weselpos kirim instan.